Perempuan Palestina Tewas Ditembak Israel dalam Aksi Demo di Gaza

Foto: Ilustrasi/Thinkstock

Jakarta - Pasukan Israel menembak mati seorang perempuan Palestina saat aksi demo yang berlangsung di sepanjang perbatasan Gaza.

Juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf al-Qudra menyebut perempuan itu ditembak di bagian kepala saat aksi demo di sebelah timur Gaza City pada Jumat (11/1) waktu setempat.

Qudra seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (12/1/2019), mengidentifikasi perempuan tersebut sebagai Amal al-Taramsi. Perempuan berumur 43 tahun itu merupakan perempuan ketiga yang tewas dalam bentrokan saat aksi-aksi demo di perbatasan Jalur Gaza dalam beberapa bulan terakhir. Setidaknya 241 warga Palestina telah tewas dalam bentrokan tersebut.

Militer Israel tidak mengeluarkan tanggapan mengenai insiden penembakan tersebut. Namun disebutkan bahwa sekitar 13 ribu warga Palestina ikut serta dalam aksi-aksi "rusuh" di sejumlah lokasi di sepanjang perbatasan Gaza.

"Para perusuh telah membakar ban-ban dan melemparkan batu-batu, bahan peledak dan granat terhadap pasukan Israel dan di pagar keamanan Jalur Gaza," ujar juru bicara militer Israel.

Ditambahkannya, pasukan Israel merespons "sesuai prosedur operasi standar."

Dalam insiden itu, para pengunjuk rasa mencoba menghancurkan pagar kawat berduri di dekat perbatasan dan pasukan Israel merespons dengan tembakan dan gas air mata. Qusra mengatakan, setidaknya 25 warga Palestina lainnya menderita luka-luka tembak dalam insiden itu.

Militer Israel kemudian menggempur dua posisi milik Hamas, penguasa Gaza. Sumber keamanan Hamas mengatakan, tak ada yang terluka dalam serangan itu. 

Credit detikNews

https://m.detik.com/news/internasional/d-4381506/perempuan-palestina-tewas-ditembak-israel-dalam-aksi-demo-di-gaza

Parlemen Timor Leste Halangi Presiden Bertemu Paus Fransiskus

Presiden Timor Leste Fancisco Guterres Lu Olo.

CB, Jakarta - Rencana Presiden Timor Leste Francisco Guterres bertemu Paus Fransiskus di Vatican dihalangi oleh koalisi partai berkuasa di parlemen. Presiden Guterres didesak untuk menyelesaikan kebuntuan politik yang membuat pemerintahan Timur Leste mengalami guncangan.
Negara yang penduduknya didominasi penganut Katolik Roma tengah bertarung untuk menstabilkan pemerintahan setelah presiden Guterres menolak usulan nama menteri-menteri dari Perdana Menteri Jose Maria de Vasconcelos setelah pemilu Mei lalu karena penyelidikan kasus korupsi.

Dalam pernyataannya pada hari Rabu, 7 November 2018, Guterres mengatakan dirinya sangat kecewa dengan pemungutan suara yang digelar Koalisi Aliansi Perubahan untuk Kemajuan di parlemen pekan ini guna menghalangi peluang luar biasa ini.
"Saya sangat terhormat dan bangga menerima berita bahwa Pemerintah Vatican telah meyetujui permohonan saya bertemu dengan Bapa Suci Paus Fransiskus," kata Guterres seperti dikutip dari Reuters.
Pertemuan Guterres dengan Paus Fransiskus dijadwalkan tanggal 23 November 2018.

Kunjungan Guterres ke Vatican untuk memperingati 30 tahun kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Timor Leste dan 20 tahun perayaan referendum kemerdekaan Timor Leste.
"Kunjungan Paus di tahun 1989 menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Timor Leste dan membawa semakin banyak dukungan pada perjuangan pembebasan nasional kita," kata Guterres.
Ketua parlemen Timor Leste, Aroe Noe, melalui telepon mengatakan keputusan penolakan diambil  karena penunjukan sejumlah menteri kabinet telah tertunda lebih dari empat bulan.

Koalisi aliansi perubahan untuk kemajuan memenangkan 34 kursi dari 65 kuris pada pemilu parlemen Mei lalu atau yang kelima sejak merdeka dari Indonesia tahun 2002.
Selain ke Vatican, presiden Timor Leste  ini juga sedang menunggu persetujuan parlemen untuk mengadakan kunjungan kenegaraan ke Portugis, PBB, dan Indonesia sebelum akhir tahun ini.

Credit  tempo.co

Indonesia-Timor Leste Bahas Pengelolaan Ekosistem Perairan

uliadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Indonesia, Cesar J. Dacruz, Sekretaris Jenderal Timor LEste Ministry of Agriculture and Fisheries, dan Stephen Rudgard, Kepala FAO di Indonesia. (Dok. Harriansyah/FAO Indonesia)

Jakarta, CB -- Indonesia dan Timor Leste menggelar pertemuan untuk membahas pengelolaan ekosistem perairan kedua negara, pekan lalu. Pertemuan tiga hari di Jakarta meluncurkan proyek baru yang dibiayai oleh Global Environment Facility (GEF) tentang "Mengaktifkan Kerjasama Lintas Batas untuk Pengelolaan Ekosistem Laut Indonesia", (ISLME) bekerja sama dengan Badan Pangan dan Pertanian (FAO) digelar pada 17-19 Juli 2018.

Kedua pemerintah berkolaborasi untuk memastikan konservasi dan pengelolaan sumber daya and ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini penting guna memastikan produktivitas perairan terhadap keamanan pangan dan mata pencaharian yang lebih baik bagi masyarakat lokal. Terutama yang menggantungkan aktivitas ekonomi mereka pada sektor perikanan di perairan kedua negara.

Dilansir FAO, ISLME mencakup total 2,13 juta kilometer persegi. Lus tersebut meliputi 98 persen perairan teritorial di Indonesia, dan sekitar dua persen terletak di perairan wilayah Timor Leste.





Sekitar 185 juta orang tinggal di wilayah ISLME, dan mereka sangat bergantung pada industri pesisir dan laut termasuk perikanan, budidaya air, produksi minyak dan gas, transportasi, dan pariwisata.

Proyek tersebut menyatukan pemerintah Indonesia dan Timor Leste serta dan berbagai organisasi di tingkat nasional, regional dan internasional dalam mengatasi masalah lintas batas yang rumit terkait dengan pengelolaan ekosistem dan sumber daya kelautan. Termasuk pengembangan pendekatan ekosistem untuk budidaya Perikanan dan perlindungan sumberdaya perairan.

"Pertemuan dan agenda regional ini telah menjadi peluang penting bagi para pemangku kepentingan untuk belajar lebih banyak tentang aktifitas yang didukung oleh proyek, berbagi pengalaman, wawasan serta praktik dan pembelajaran terbaik," kata Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Stephen Rudgard.


Pertemuan pertama Komite Pengarah Regional, mengesahkan rencana kerja untuk tahun pertama. GEF memberikan sokongan dana sebesar US $4 juta (sekitar Rp57,9 miliar) untuk mendukung pencapaian target nasional kedua negara selama periode empat tahun.

Di Indonesia, dua Kementerian yang terlibat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan bahwa proyek kerjasama ini akan sejalan dengan prioritas nasional seperti pengurangan praktek penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan (IUU) serta mengatasi kerusakan sumberdaya Perairan lainnya.

Proyek ini akan mengutamakan kolaborasi untuk melindungi dan memperkaya keanekaragaman hayati secara regional dan global dalam agar kawasan kekayaan hayati kedua negara tetap lestari dan makin baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang.



Credit  cnnindonesia.com

Indonesia apresiasi dukungan Timor Leste di PBB

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo (kedua kiri) memeriksa pasukan saat upacara penyambutan tamu negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/6/2018). Kunjungan tersebut merupakan lawatan perdana Guterres sejak menjabat sebagai Presiden Republik Demokratik Timor Leste pada 27 Juni 2018. (ANTARA/Puspa Perwitasari)

Berkat dukungan tersebut Alhamdulillah Indonesia telah terpilih pada pemilihan tanggal 8 Juni...

Bogor, Jawa Barat (CB) - Pemerintah Indonesia mengapresiasi dukungan Timor Leste dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) periode 2019-2020.

"Berkat dukungan tersebut Alhamdulillah Indonesia telah terpilih pada pemilihan tanggal 8 Juni 2018 di markas besar PBB di New York," kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan pertemuan bilateral dengan Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis.

Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen meningkatkan kerja sama serta menjadi mitra terpercaya bagi pembangunan infrastruktur dan kapasitas di Timor Leste yang damai dan stabil.

"Perhatian yang besar terhadap persahabatan Indonesia dan Timor Leste, persahabatan yang menatap ke depan bagi kesejahteraan kedua rakyat kita," katanya.

Selain itu, dia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan rakyat Timor Leste atas suksesnya penyelenggaraan pemilihan anggota parlemen nasional pada Juni 2018.

Pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan Presiden Francisco Guterres antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Credit  antaranews.com

Timor Leste Segera Lantik Eks Pejuang Jadi Perdana Menteri

Ilustrasi bendera Timor Leste. (Thinkstock/NatanaelGinting)

Jakarta, CB -- Mantan presiden dan pejuang kemerdekaan Timor Leste, Jose Maria de Vasconcelos, akan dilantik sebagai perdana menteri pada Jumat (22/6) ini, mengakhiri kebuntuan politik di negara bekas wilayah Indonesia itu.

"Saya telah mengeluarkan dekrit penominasian Taur Matan Ruak sebagai perdana menteri," kata Presiden Francisco Guteres dalam konferensi pers yang dikutip Reuters, Rabu, merujuk pada Vasconcelos dengan nama populernya.


Vasconcelos adalah anggota dari koalisi oposisi, Aliansi Perubahan untuk Perkembangan (AMP), yang memenangkan mayoritas kursi parlemen dalam pemilihan umum Mei lalu.

Pemungutan suara itu disebut-sebut sebagai kesempatan untuk mengakhiri kebuntuan berbulan-bulan di parlemen negara tersebut. Koalisi AMP memenangkan 49,6 persen suara.



AMP adalah sekutu partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) yang dipimpin Xanana Gusmao, tokoh kemerdekaan lainnya. Bersama dua partai lainnya, koalisi memenangkan 34 dari 65 kursi parlemen.

Partai Fretilin yang mengusung Perdana Menteri petahana Mari Alkatiri memenangkan 34,2 persen suara. Partai tersebut sempat memprotes dugaan kejanggalan pemungutan suara, tapi klaimnya ditolak pengadilan.

Didelis Magalhaes, petinggi dari koalisi AMP, mengatakan hasil ini bakal mengakhiri kebuntuan parlemen.

"Timor Leste mesti punya pemerintahan yang kuat dan berasal dari mayoritas absolut di parlemen," kata Magalhaes melalui telepon.





Credit  cnnindonesia.com

Oposisi Pimpinan Xanana Gusmao Menangi Pemilu Timor Leste

Koalisi oposisi pimpinan mantan presiden, perdana menteri dan pahlawan kemerdekaan Timor Leste, Xanana Gusmao memenangkan pemilihan umum kedua dalam setahun. (REUTERS/Lirio Da Fonseca)

Jakarta, CB -- Koalisi oposisi pimpinan mantan presiden, perdana menteri dan pahlawan kemerdekaan Timor Leste, Xanana Gusmao memenangkan pemilihan umum yang digelar Sabtu (12/5).

Dilansir kantor berita Kyodo, dari penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, Minggu (13/5) Aliansi Perubahan dan Kemajuan (AMP), koalisi pimpinan Xanana memperoleh 49,41 suara. Koalisi terdiri atas Kongres Nasional bagi Rekonstruksi Timor Leste (CNRT), partai Xanana dan dua partai lainnya.

Adapun Front Revolusioner bagi Kemerdekaan Timur Leste yang dikenal sebagai Fretilin meraih 34,37 persen suara. Dalam Parlemen, AMP memperoleh 34 dari 65 kursi Parlemen, sedangkan Fretilin 23 kursi. Sisanya akan diisi partai-partai dan koalisi yang lebih kecil.





Pemilu tersebut merupakan pemilihan umum kedua di Timor Leste dalam waktu kurang dari satu tahun.

Dengan kemenangan tersebut, Xanana bakal menjadi perdana menteri untuk ketigak kalinya. Dilansir Arab News, Taur Matan Ruak, mantan presiden dan ketua Partai Pembebasan Rakyat, anggota koalisi AMP akan menjadi Deputi Perdana Menteri.

Arif Abdullah Sagran, pengamat politik setempat seperti dilansir Arab News, mengaku pesimistis bahwa pemerintahan yang dipimpin Xanana bakal membawa perubahan dalam pembangunan dan kesejahteraan di Timor Leste.

"Program-program Gusmao selalu populis. Hanya terlihat bagus dalam jangka pendek," kata Sagran seperti dilansir Arab News. Dia memperkirakan Fretilin tidak akan menantang koalisi AMP.Tantangan justru akan berasal dari dalam AMP sendiri. "Karena tiga partai yang membentuk koalisi sangat berbeda satu sama lainnya. Satu-satunya yang mempersatukan mereka adalah bahwa mereka menghadapi lawan yang sama."



Adapun warga Timor Leste mengharapkan pemerintahan baru bakal membawa kemajuan bagi negaranya. "Pemerintahan berikutnya harus bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja, listrik dan air bersih yang lebih baik dan memenuhi janji-janji kampanyenya," kata Arlindo Amaral, 38 tahun, pengemudi taksi yang memilih untuk Fretilin seperti dikutip Arab News.

Data Bank Dunia menyatakan tingkat pengangguran di Timor Leste mencapai 11 persen. Sebanyak 65 persen dari 1,2 juta populasi Timor Leste berusia di bawah 25 tahun. Pendapatan terbesar negeri itu diperoleh dari minyak dan gas, yang berkontribusi sekitar 70 persen dari produk domestik bruto.

Presiden Timor Leste Francisco Guterres mempercepat pemilu setelah membubarkan Parlemen pada Januari lalu, menyusul runtuhnya pemerintahan minoritas yang dipimpin Fretilin. Popularitas Xanana meningkat setelah berhasil mengamankan kesepakatan perbatasan maritim dengan Australia baru-baru ini.




Credit  cnnindonesia.com

Timor Leste Merdeka, Renegosiasi Perth Treaty Dinilai Logis

PM Australia Malcolm Turnbull dan Presiden RI Joko Widodo. (Reuters/David Moir)

Jakarta, CB -- Indonesia belum meratifikasi perjanjian perbatasan yang diteken bersama Australia di Perth pada 1997 atau Perth Treaty 1997. Karena itu, perjanjian tersebut belum berlaku.

Pakar batas maritim I Made Andi Arsana menuturkan pada era 1970-an, saat konvensi hukum laut yang berlaku adalah United Nation Convention Law of the Sea (UNCLOS) 1958, di kawasan terdapat tiga negara yakni Indonesia, Australia dan Timor Portugis.

"Dalam membuat kesepakatan perbatasan, tiga-tiganya harus terlibat. Namun sayangnya saat itu, Timor Portugis tidak mau terlibat saat rencana negosiasi dilontarkan saat itu. Sehingga yang menetapkan batas maritim pertama kali adalah Indonesia dan Australia," kata Dosen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mata (UGM) tersebut.

Kesepakatan tersebut diteken pada 1972 dan telah diratifikasi kedua negara. "Pada 1972, kesepakatan Indonesia-Australia hanya dasar laut. Air lautnya tidak dibagi karena hukum laut yang berlaku saat itu, UNCLOS 1958," kata Andi, pakar aspek geospasial hukum laut.

Adapun pada 1975, Timor Leste bergabung dengan Indonesia. Kawasan yang tadinya belum disepakati perbatasannya, dengan berbagai dinamika menjadi batas yang kemudian disepakati pada Perth Treaty 1997.




Namun berbeda dengan Kesepakatan Batas Maritim RI-Australia 1972, Kesepakatan Batas Maritim Indonesia-Australia 1997 atau yang dikenal dengan Perth Treaty 1997 yang diteken pada 14 Maret 1997 di Kota Perth, Australia itu belum  menjadi hukum karena belum diratifikasi.

Timor Leste pun melepaskan diri dari Indonesia pada 2002. Negara itu pun telah menandatangani kesepakatan baru dengan Australia di New York 6 Maret lalu.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Damos Domuli Agusman memastikan bahwa Perth Treaty 1997 itu belum diratifikasi oleh kedua negara dan tidak dapat diratifikasi Indonesia karena mengandung wilayah Timor Leste.

"Belum diratifikasi oleh kedua negara dan dalam perjalanannya perjanjian ini tidak dapat diratifikasi karena mencakup area yang menjadi wilayah Timur Leste dan merupakan obyek konsiliasi antara Australia dan Timur Leste," kata Damos di Jakarta, Senin (12/3). Menurutnya, pihak Australia pun mengetahui hal tersebut.

Menurut Andi, meski tanpa kesepakatan Timor Leste dan Australia, Perth Treaty 1997 harus dinegosiasi ulang. Bukan karena 'dapat apa' tapi semata lantaran batas wilayah yang disepakati telah berubah.

"Ketika Timor Leste merdeka, ada yang harus direvisi pada perjanjian 1997 karena membagi kawasan yang bukan menjadi bagian Indonesia lagi," kata Andi. "Ini adalah konsekuensi logis legal dari perubahan geopolitik," kata Andi.

Meski hukum internasional mengatur bahwa perjanjian batas umumnya tidak direvisi. Namun, Perth Treaty 1997 belum 'penuh' sebagai sebuah traktat karena belum diratifikasi. Sebuah perjanjian batas wilayah baru sah, jika dokumen ratifikasi atau persetujuan parlemen telah diserahkan ke masing-masing negara.

Walaupun Australia memahami hal tersebut, menurut Andi, wacana membuka kembali negosiasi bisa membuat resah Australia. Pasalnya, banyak hal bisa terjadi dalam sebuah perundingan perbatasan.

Jika Indonesia dan Australia sepakat untuk merundingkan ulang batas wilayah maritim, maka hal itu pun tersebut harus menunggu ratifikasi traktat delimitasi Timor Leste-Australia yang baru diteken.




Credit  cnnindonesia.com

Timor Leste dan Australia Akhiri Sengketa Perbatasan Laut

Sejumlah kapal perang menuju lokasi latihan Pratugas Satgas Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Laut Koarmatim di Laut Jawa, 19 Januari 2017. Latihan yang berlangsung mulai 19 Januari-21 Januari tersebut melibatkan KRI Ahmad Yani-351, KRI Fatahilla, Heli BO-105, Kapal Selam KRI Nanggala-402, KRI Tongkol-813, KRI HIU-634, KRI Ajak-65, KRI Sura (SRA)-802, Cassa 212, CN 235 dan satu pleton Marinir serta dua tim Satkopaska. ANTARA FOTO

CB, Jakarta - Indonesia menyambut baik penggunaan jalan damai, yang dilakukan Timor Leste dan Australia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan maritim kedua negara tersebut, yang sudah berlangsung lama. Australia dan Timor Leste pada Rabu, 7 Maret 2018, telah sepakat menandatangani perjanjian berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 untuk menyelesaikan sengketa perbatasan tersebut.  
Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam keterangan yang dipublikasi pada Rabu, 7 Maret 2018, mengatakan meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam proses rekonsiliasi, namun Indonesia memiliki kewajiban untuk mengamati secara seksama proses rekonsiliasi ini dan berupaya memastikan, konsiliasi tidak akan berdampak pada hak-hak maritim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.


Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir usai press briefing di Ruang Palapa Kemlu, Pejambon, Jakarta, 18 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

Indonesia menegaskan lantaran selama ini bersifat rahasia, pemerintah Indonesia baru akan mempelajari secara rinci perjanjian yang ditandatangani tersebut setelah dokumen ini dibuka untuk pubik. Pemerintah Indonesia berhak mereservasi hak-haknya atas hasil konsiliasi ini yang mungkin dapat mempengaruhi hak berdaulat Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.
“Pakta ini mewakili pentingnya aturan dan manfaat bagi seluruh pihak secara jangka panjang sesuai dengan aturan. Menciptakan pakta ini membutuhkan kompromi dan niat baik kedua belah pihak. Ini adalah contoh bagi negara manapun terkait bagaimana hukum internasional melindungi kepentingan-kepentingan kita,” kata Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, seperti dikutip dari www.news.com.au, Rabu, 7 Maret, 2018.     

Keputusan Australia dan Timor Leste untuk mengakhiri sengketa perbatasan laut ini adalah sebuah gerakan yang bisa membuka masuknya keuntungan bernilai miliaran dollar bagi kedua negara dari pengelolaan minyak lepas pantai dan gas alam. Melalui pakta perdamaian ini juga diharapkan bisa mendorong perekonomian Timor Leste, yang sejak berpisah dari Indonesia terus terseok-seok. 

Credit  TEMPO.CO

Menlu Sebut RI selalu Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN

Indonesia selalu mendukung Timor Leste menjadi anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan proses keanggotaan Timor Leste di ASEAN masih terus dibahas. Dimana Indonesia selalu mendukung negara itu menjadi bagian dari blok di Asia Tenggara tersebut.

“Posisi Indonesia cukup jelas bahwa kita mendukung aplikasi Timor-Leste menjadi negara anggota ASEAN. Kita sudah melewati proses dan studi panjang, nanti kita tinggal lihat hasilnya seperti apa,” kata Retno seusai bertemu dengan Menlu Timor-Leste, Aurelio Sergio Guterres, di kantornya, Rabu (31/1).

Timor Leste sudah mengajukan niat menjadi anggota ASEAN sejak 2011 lalu. Dili juga telah melayangkan surat permohonan kepada Sekretariat ASEAN untuk menjadi anggota ke-11 ASEAN.

Walau telah mendapat sambutan yang cukup positif, belum tercapainya suara konsensus dari 10 negara anggota menjadikan hingga kini ASEAN belum juga menerima secara resmi Timor-Leste sebagai anggota resminya.

Retno mengatakan Timor Leste sampai saat ini terus berupaya menyesuaikan agar bisa secara resmi menjadi bagian dari ASEAN. Meski begitu Retno tak memberikan tenggat waktu kapan ASEAN akan menerima permintaan keanggotaan itu.


“Soal keanggotaan ini, Menlu Guterres juga baru kembali dari Singapura. Karena keketuaan ASEAN tahun ini adalah Singapura, isu [keanggotan] ini juga dibahas mereka. Nanti sore juga akan dibahas dengan Sekretaris Jenderal ASEAN,” kata Retno.

Indonesia merupakan negara pertama yang menyatakan setuju untuk menerima Timor Leste ke dalam anggota ASEAN. Indonesia juga menjadi negara yang mendorong negara anggota ASEAN lainnya untuk turut menyetujui hal ini.

Selain Indonesia, negara anggota ASEAN yang menyetujui Timor Leste masuk ke dalam ASEAN adalah Malaysia, Thailand dan Filipina. Sementara sejumlah negara lain masih meragukan Timor Leste, mengingat kekhawatiran mengenai masa lalu dan stabilitas negara yang baru merdeka pada 2002 lalu itu.

Meski status Timor Leste hingga kini belum sebagai anggota, namun negeri Bumi Loro Sae itu kerap diikutsertakan dalam berbagai kegiatan ASEAN yang tidak bersifat politik seperti dalam ajang SEA Games sejak 2003 lalu.

Selain Timor Leste, sejumlah negara lainnya di sekitar kawasan Asia Tenggara pernah mengungkapkan keinginannya menjadi anggota ASEAN seperti Papua Nugini, Bangladesh, Sri Lanka, dan Pakistan. Meskipun secara geografis, keempat negara itu tidak berada di Asia Tenggara.

Credit  cnnindonesia.com

Perundingan Perbatasan Darat RI-Timor Leste Tuntas Tahun Ini

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sepakat mempercepat perundingan perbatasan darat dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Timor-Leste Aurelio Sergio Guterres di Jakarta, Rabu (31/1). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Indonesia bersama Timor Leste sepakat mempercepat perundingan perbatasan darat yang ditargetkan selesai tahun ini.

“Sengketa perbatasan darat dengan Timor-Leste tinggal sedikit, hanya tinggal  dua segmen. Kami harapkan tahun ini perundingan itu bisa selesai,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi seusai pertemuan bilateral dengan Menlu Timor-Leste Aurelio Sergio Guterres di Jakarta,  Rabu (31/1).

Retno mengatakan kedua wilayah masih dinegosiasikan itu adalah Noel Besi-Citrana yang terletak di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Bidjael Suna-Oben yang berada di Kabupaten Ambeno, Timor Timur.

Dia mengatakan selama ini perundingan batas wilayah negara Indonesia dan Timor-Leste terus dilakukan, meski sempat tertunda karena kondisi Timor-Leste yang pada tahun lalu menghadapi pemilihan umum.




“Perundingan dan komunikasi terus kami akukan secara intensif tapi sempat tertunda karena Timor-Leste hadapi pemilu. Sekarang kami ingin negosiasi segera dilakukan kembali,” kata Retno.

Di saat bersamaan, Retno juga mengatakan, kedua negara sepakat memulai perundingan batas maritim khususnya di wilayah utara dan selatan.

“Perundingan wilayah maritim di bagian selatan belum mulai karena mereka [Timor-Leste] juga sedang berunding dengan Australia sehingga kami ingin agar perundingan mereka dengan Australia diselesaikan dulu baru kemudian mulai bernegosiasi dengan Indonesia,” ujar Retno.


Credit  cnnindonesia.com

Presiden Timor Leste Hujat Pemerintahan Mari Alkatiri

Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu'Olo (Tengah) didampingi oleh Ketua Parlemen Aderito Hugo da Costa (Kanan) bersama mantan Presiden Jose Maria Vasconcelos saat upacara inaugurasi presiden di Dili. Foto/REUTERS/Lirio Da Fonseca

DILI - Francisco "Lu Olo" Guterres mengungkapkan unek-uneknya di hadapan sisa anggota kabinet baru pemerintah Timor Leste. Ia mendesak pemerintahan minoritas pertama sejak kemerdekaan itu untuk fokus pada perbaikan kondisi kehidupan dan menghindari pergolakan politik.

Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mari Alkatiri menghadapi tekanan untuk mengangkat produksi minyak yang lesu di negara berpenduduk 1,3 juta orang itu, di mana pengangguran dan kemiskinan tetap terjadi.

Alkatiri, yang merupakan perdana menteri pertama Timor Leste setelah kemerdekaan pada tahun 2002, mundur pada tahun 2006 menyusul gelombang kerusuhan yang dipicu oleh pemecatan 600 tentara. Partai Fretilin-nya memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan bulan Juli namun gagal mendapat suara mayoritas.

Guterres mengatakan dalam sebuah pidato di parlemen bahwa negara tersebut mengharapkan pemerintahan yang baik tanpa pemborosan.

"Perbaikan kesejahteraan di tanah kita tidak tercapai dengan pergolakan politik. Ini dicapai dengan kerja sama, dengan partisipasi semua orang dan dedikasi," kata Guterres seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/10/2017).

Turunnya output dari ladang minyak dan gas yang ada, ditambah dengan harga komoditas yang lebih lemah, telah menghantam anggaran pemerintah dan mengikis hasrat untuk mengembangkan sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Mari Alkatiri, adalah seorang Muslim di negara berpenduduk mayoritas Katolik Roma, menghabiskan beberapa dekade tinggal di pengasingan di Mozambik selama perjuangan kemerdekaan Timor Leste.

Peraih Nobel Perdamaian dan mantan perdana menteri serta presiden, Jose Ramos-Horta, juga dilantik dalam kabinet bulan lalu dengan jabatan baru sebagai Menteri Negara dan Penasihat Keamanan Nasional.

Hernani Filomena Coelho da Silva telah ditunjuk menjadi menteri penting yaitu menteri perminyakan. Dia adalah menteri luar negeri di pemerintahan sebelumnya.

Australia dan Timor Leste mencapai kesepakatan terobosan bulan lalu terkait perbatasan maritim, mengakhiri perselisihan satu dekade yang telah menghentikan proyek gas lepas pantai senilai USD 40 miliar.

Perselisihan telah menyebabkan pemilik ladang Greater Sunrise - Woodside Petroleum, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell dan Osaka Gas Jepang - untuk melupakan proyek tersebut. 

Fretilin, yang memenangkan 23 kursi dalam pemilihan, akan bergabung dengan Partai Demokrat untuk menguasai 30 kursi di parlemen dengan 65 kursi.

Fretilin, atau Front Revolusi untuk Timor Leste yang Merdeka, telah melakukan koalisi de facto sejak tahun 2015 dengan Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste, sebuah partai yang didirikan oleh mantan pejuang kemerdekaan Xanana Gusmao.



Credit  sindonews.com