Israel-Polandia Ribut Soal Holocasut Yahudi, AS Memediasi

Pembantaian Yahudi oleh Nazi Jerman atau sering disebut Holocaust (Ilustrasi)

Foto: hurriyetdailynews.com

AS menilai Israel harus meminta maaf ke Polandia.

CB, WARSAWA -- Amerikat Serikat (AS) menilai Israel harus meminta maaf kepada Polandia atas tudingan bahwa Warsawa terlibat dalam peristiwa Holocaust pada Perang Dunia II. AS mendorong kedua negara menyelesaikan perselisihan diplomatik akibat kejadian tersebut.

"Saya hanya merasa bahwa dua sekutu kuat seperti Israel dan Polandia, tentu saja mereka adalah sekutu kuat AS, seharusnya tidak menggunakan retorika semacam itu. Kita terlalu penting satu sama lain untuk tidak menyelesaikan hal-hal ini," kata Duta Besar AS untuk Polandia Georgette Mosbacher pada Rabu (20/2).

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan, Polandia terlibat dalam Holocaust (pembantaian Yahudi). Polandia diketahui diduduki Nazi Jerman pada era Perang Dunia II.

Pemerintah Polandia mengecam keras pernyataan Katz. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menilai pernyataan Katz tidak dapat diterima dan rasis.

Morawiecki pun memutuskan untuk membatalkan kunjungannya ke Israel guna menghadiri Konferensi Visegrad. Konferensi itu rencananya dihadiri para pemimpin dari Slovakia, Cezka, Polandia, dan Hungaria.



Polandia diketahui telah berusaha keras menyangkal tudingan bahwa warganya bekolaborasi dengan Nazi dalam membantai Yahudi pada Perang Dunia II. Pada Februari tahun lalu, Polandia menerbitakan Undang-Undang Holocaust.
Dalam UU tersebut diatur, siapa pun yang menyatakan atau menuduh Polandia terlibat Holokus, akan didenda atau dipenjara selama tiga tahun. UU itu diajukan oleh partai yang berkuasa di Polandia, yakni Law and Justice Party (PiS).

Menurut PiS, UU Holokus memang perlu dihadirkan untuk membersihkan martabat Polandia dari catatan kelam sejarah, yakni ketika Nazi Jerman menduduki negara tersebut. PiS menegaskan aturan ini dibutuhkan guna memastikan bahwa rakyat Polandia diakui sebagai korban pendudukan Nazi Jerman pada masa Perang Dunia II. Dengan diajukannya UU tersebut, PiS menolak klaim dan tuduhan bahwa sebagian rakyat Polandia terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya Holocaust.

Ketika diratifikasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat menentang UU tersebut. "Saya sangat menentangnya. Seseorang tidak dapat mengubah sejarah dan Holocaust tidak dapat dipungkiri," katanya.

"Kebenaran tentang Holocaust harus selalu dipelajari dan harus selalu diingat. Israel bekerja sama dengan mitra kami di seluruh dunia untuk membela dan mengungkapkan kebenaran tentang Holocaust," kata Netanyahu.

Oleh sebab itu, ia memperingatkan pemerintah Polandia agar tak berupaya mengaburkan sejarah tentang Holocaust. 

Credit  republika.co.id

Hubungan Memanas, PM Polandia Batalkan Kunjungan ke Israel

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Hubungan diplomatik Polandia dan Israel memanas karena pernyataan Netanyahu.

CB, WARSAWA -- Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki membatalkan kunjungannya ke Israel. Pembatalan tersebut karena adanya pertikaian diplomatik yang semakin meruncing.

Kepala Kantor Perdana Menteri Michal Dworczyk mengatakan, pembatalan kunjungan tersebut diputuskan setelah media melaporkan pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyebut ada keterlibatan Polandia dalam peristiwa Holocaust. Dworczyk menyebut, pernyataan tersebut merupakan hal yang sangat memalukan bagi Israel.

Adapun rencananya, Polandia akan menghadiri Konferensi Visegrad yang diselenggarakan oleh Israel. Konferensi itu akan dihadiri para pemimpin dari Slovakia, Ceko, Polandia, dan Hongaria.

"Pernyataan Israel tersebut menimbulkan tanda tenya besar bagi penyelenggaraan KTT V4," kata Dworczyk, dilansir Reuters, Senin (18/2).

Pejabat Kementerian Luar Negeri Israel, Katz mengatakan, Israel tidak akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Polandia. Menurutnya, kebenaran historis tidak bisa diubah.

"Banyak orang Polandia bekerja sama dengan Nazi dan ikut berperan dalam pemusnahan orang-orang Yahudi dalam peristiwa Holocaust," ujar Katz.

Polandia selama ini bersusah payah untuk menunjukkan diri tidak pernah berkolaborasi dalam peristiwa Holocaust, meski individu warganya mungkin melakukannya. Seperti diketahui, Polandia diduduki oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II dan kehilangan enam juta warga termasuk tiga juta orang Yahudi.

Kontroversi baru dalam hubungan Polandia-Israel muncul setelah perselisihan tahun lalu atas UU di Polandia tentang ilegalnya perbuatan yang menuduh negara Polandia dalam kejahatan Nazi Jerman. Setelah protes dari Israel dan AS, Polandia mengubah undang-undang itu dengan menghapus kemungkinan denda atau hukuman penjara. 

Credit  republika.co.id

KTT Timur Tengah di Polandia Buat Netanyahu Semringah

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut para peserta sebelum makan malam di sebuah konferensi di Warsawa di Timur Tengah. Foto/Istimewa

WARSAWA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji pertemuan bersejarah di Warsawa, Polandia, di mana ia dapat bergabung dengan negara-negara Arab. Ia lantas mengatakan mereka bersatu melawan Iran dan menyuarakan harapan bahwa kerja sama itu akan meluas ke bidang lainnya.

Netanyahu mengatakan makan malam pembukaan pada Rabu malam dalam konferensi dua hari yang diselenggarakan Amerika Serikat (AS) menandai titik balik historis.

"Di sebuah ruangan yang terdiri dari 60 menteri luar negeri yang mewakili puluhan pemerintah, seorang perdana menteri Israel dan menteri luar negeri dari negara-negara Arab terkemuka berdiri bersama dan berbicara dengan kekuatan, penjelasan, dan persatuan yang tidak biasa terhadap ancaman bersama rezim Iran," tuturnya.

"Saya pikir ini menandai perubahan dan pemahaman penting tentang apa yang mengancam masa depan kita, apa yang perlu kita lakukan untuk mengamankannya, dan kemungkinan kerja sama akan melampaui keamanan di setiap bidang kehidupan," imbuhnya seperti dikutip dari AFP, Jumat (15/2/2019).

Pada makan malam pembukaan di Royal Castle Warsawa, para pejabat mengatakan bahwa Netanyahu berbicara di meja yang sama dengan pejabat senior Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Negara-negara itu tidak ada yang memiliki hubungan dengan Israel tetapi semuanya memiliki sikap hawkish Netanyahu tentang Iran .

Israel hanya memiliki hubungan diplomatik dengan dua negara Arab, yaitu negara tetangga Mesir dan Yordania.

Netanyahu juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yusuf bin Alawi bin Abdullah dari Oman, di mana ia melakukan perjalanan akhir tahun lalu. Oman telah berusaha membangun hubungan persahabatan dengan semua pemain regional termasuk Iran.

Wakil Presiden AS Mike Pence dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo sama-sama menghadiri konferensi yang diselenggarakan bersama dengan Polandia, yang menginginkan hubungan kuat dengan Washington dalam menghadapi ancaman Rusia.

Tetapi sebagian besar kekuatan Eropa mengirimkan perwakilan tingkat rendah, waspada terhadap garis hawkish Presiden Donald Trump terhadap Iran. Trump sebelumnya telah menarik AS dari perjanjian internasional tentang pembatasan program nuklir Teheran. 

Credit  sindonews.com

Rencana Perdamaian Timur Tengah Inisiatif AS Picu Polemik

(File Foto) Suasana Dome of The Rock di kompleks Al Aqsa, Yerusalem, Palestina beberapa waktu lalu. Pejabat senior Pemerintahan Trump mengabarkan Trump akan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke kota tua ini.

Foto: Oded Balilty/AP

Rencana ini mencakup perdamaian Israel-Palestina yang akan dirilis April mendatang.

CB, WARSAWA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan merilis rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina, pada April mendatang, tepatnya setelah Israel melaksanakan pemilu. Hal itu diungkapkan penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner.


Dilaporkan laman Politico, sejumlah menteri dari negara-negara yang berpartisipasi dalam konferensi Warsawa, Polandia, telah melakukan pertemuan tertutup dengan Kushner pada Rabu (13/2).

Pada kesempatan itu Kushner mengungkapkan akan memperkenalkan rencana perdamaian Timur Tengah pasca-Pemilu Israel pada 9 April.

Dalam rencana perdamaian yang dikenal dengan istilah "Deal of the Century" tersebut, tercakup pula tentang penyelesaian konflik Israel-Palestina.


Kushner mengungkapkan bahwa Israel dan Palestina harus bersedia menjalin negosiasi dan berkompromi. 


Kendati belum disingkap, Deal of the Century disangsikan dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Sebab dalam rancangan tersebut, AS diduga tak lagi mencantumkan tentang status Yerusalem dan nasib jutaan pengungsi Palestina di beberapa negara Arab.


Profesor dan Direktur Institut Kebijakan Keamanan Global di Universitas New Mexico, Emile Nakhleh, berpendapat Deal of the Century adalah upaya sia-sia yang dilakukan AS.


"Kesepakatan seperti itu akan mati pada saat kedatangan karena tidak diharapkan untuk mengatasi pencabutan pendudukan Israel atau penegasan kedaulatan Palestina," kata dia, dikutip laman Alaraby. 


Seorang peniliti kebijakan AS di Timur Tengah, Joe Macaron, mengkritik kurangnya keterlibatan pihak-pihak dalam penyusunan Deal of the Century, termasuk Palestina.


"Apa yang disebut Deal of the Century adalah satu-satunya upaya dalam sejarah penyelesaian konflik, di mana para pihak yang berkonflik tidak termasuk dalam proses, atau pendukung regional mereka diberitahu," ujarnya.


Pemimpin dari 12 faksi politik Palestina sempat melakukan pembicaraan selama tiga hari di Moskow, Rusia, yang berakhir pada Rabu (13/2). Mereka semua sepakat menentang Deal of the Century. 


Perwakilan Fatah Azzam al-Ahmad mengatakan, Deal of the Century adalah sebuah jebakan AS. "Jika skenario itu dilakukan, bahkan langit di atas Palestina akan ditempati," ujar al-Ahmad.


Dengan wilayah yang diblokade seluruhnya oleh Israel, al-Ahmad menilai nantinya Palestina tidak akan bisa mandiri atau sangat tergantung.


"Tanpa bandara dan diblokir dari semua sisi oleh Israel, Palestina akan sangat tergantung. Itu seperti menciptakan ghetto (kamp konsentrasi) Palestina," ujarnya.


Di sisi lain, al-Ahmad meyakini Deal of the Century tidak lagi menyematkan tentang status Yerusalem yang telah diakui sebagai ibu kota Israel oleh AS. Padahal Palestina mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depannya.


Anggota terkemuka Hamas Mousa Abu Marzouk juga menyatakan penolakannya terhadap Deal of the Century.


"Kami tidak bisa membiarkan Jalur Gaza terisolasi. Kami menolak solusi Amerika untuk masalah ini, yang mereka sebut sebagai Deal of the Century," katanya.


Sementara pembicaraan antarfaksi Palestina di sana berakhir tanpa adanya penandatangan kesepakatan.


Para perwakilan menutup konferensi pers dengan seruan mendesak rekonsiliasi nasional. Sebab hanya Palestina yang bersatu yang dapat menentang konspirasi AS-Israel tersebut. 

Credit  republika.co.id

Bertemu Pence, Presiden Polandia Berharap AS Tambah Pasukan

Foto/Ilustrasi/Istimewa

 

WARSAWA - Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan peningkatan kehadiran angkatan bersenjata Amerika Serikat (AS) di wilayah negara itu sudah diperkirakan. Ia mengungkapkan hal itu menyusul pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden AS Mike Pence.

"Saya berharap upaya bersama kita yang bertujuan meningkatkan kehadiran angkatan bersenjata AS di Polandia akan segera membawa dampak," kata Duda dalam pernyataan bersama setelah pertemuan dengan Pence.

"Dalam waktu dekat, komitmen akan datang. Inilah yang harus kita harapkan," sambung Duda seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (14/2/2019).

"Negara-negara kita sedang membahas parameter untuk meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat di Polandia. Saya akan membawa kembali keyakinan kuat Anda mengenai hal itu kepada Presiden Trump dan kepada para pemimpin kami di Departemen Pertahanan ketika saya kembali ke Amerika Serikat," kata Pence dalam pernyataannya.

Selama pertemuan, Pence dan Duda juga membahas energi dan kerja sama ekonomi kedua negara.

Sebelumnya, Pence dan Duda mengunjungi pasukan Amerika dan Polandia yang ditempatkan di pangkalan militer di Warsawa. Keduanya juga mengawasi penandatanganan perjanjian untuk Polandia membeli 20 peluncur roket HIMARS dari produsen AS Lockheed Martin.

Kunjungan Pence ke Warsawa termasuk konferensi dua hari di Timur Tengah yang diselenggarakan bersama oleh AS dan Polandia. Konferensi ini dimulai Rabu sore dengan sambutan resmi dari para peserta.ara peserta. 

Credit  sindonews.com

Pejabat Palestina: Konferensi Polandia Konspirasi AS-Israel

Israel-Amerika

Eropa menawarkan partisipasi terbatas di Polandia.

CB, WARSAWA -- Pemerintah Donald Trump menggelar pertemuan membahas Timur Tengah di Warsawa, Polandia pada pekan ini. Aljazirah melaporkan Rusia sebagai sekutu Iran menolak datang ke pertemuan yang membahas Timur Tengah itu.


Pada Senin (11/2) Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil mengaku juga tidak akan datang dalam pertemuan itu. Sementara itu pejabat Palestina menyebut pertemuan ini hanya sebagai konferensi AS-Israel.  "Konspirasi yang bertujuan untuk menghilangkan Palestina," kata pejabat Palestina.

Polandia pun kabarnya sudah menolak untuk mengadakan pertemuan yang bertujuan menyebarkan propaganda anti-Iran tersebut. Karena mereka tetap ingin mempertahankan dukung kepada perjanjian nuklir Iran 2015.

"(Tapi) Polandia sudah kehilangan kendali atas pesan umum konferensi ini yang diambil alih AS, Israel dan Arab Saudi," kata mantan duta besar Polandia untuk Afghanistan Piotr Lukasiewicz.


Eropa hanya menawarkan kepersetaan terbatasan. Keengganan negara-negara besar Eropa ini menandakan kemarahan mereka atas kebijakan unilateral AS di Iran dan Suriah.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt akan meninggalkan pertemuan Warsawa lebih awal karena ada urusan British Exit (Brexit). Sementara Prancis hanya mengirimkan pegawai sipil mereka dan Jerman mengirimkan menteri luar negeri junior. Kepala bidang luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini akan memboikot pertemuan tersebut.


Awalnya, dalam pertemuan ini AS ingin menekan negara-negara Uni Eropa untuk bersedia mengadopsi kebijakan yang lebih agresif terhadap Iran. Namun sepertinya hal itu tak akan terwujud.


Diplomat-diplomat Eropa yakin AS tetap tak akan menurunkan retorika anti-Iran mereka. Sejauh ini, Uni Eropa sangat mendukung perjanjian anti nuklir Iran  yang disepakati pada 2015. Walaupun mereka juga mengkritik program pengembangan rudal balistik Iran.

"Kami tidak akan memberikan keringanan atau pengecualian atas sanksi kami terhadap rezim Iran di masa depan, entah itu sanksi minyak atau yang lainnya," kata Utusan Khusus AS untuk Iran Brian Hook, seperti dilansir di the Guardian, Rabu (13/2).


Kehadiran negara-negara Teluk Arab dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Polandia menekankan permusuhan mereka terhadap Iran.


Salah satu diplomat mengatakan pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama antara negara-negara Arab dengan Israel sejak konferensi perdamaian Madrid tahun 1991.


Selain Lebanon dan Turki, negara Arab yang tidak akan menghadiri pertemuan tersebut yakni Qatar dan Turki. 

Credit  republika.co.id

Palestina Minta Negara Arab Boikot KTT Timur Tengah di Polandia

Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki. Foto/Istimewa

 

RAMALLAH - Negara-negara Arab diminta untuk memboikot atau tidak mengirimkan perwakilannya ke KTT Timur Tengah yang disponsori Amerika Serikat (AS) di Polandia. Seruan itu dilontarkan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki.

Dikatakan oleh Malki, negara-negara Arab paling tidak harus diwakili oleh delegasi pejabat setingkat di bawah menteri dalam konferensi tersebut. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bahkan mengirimkan menteri luar negerinya. Sedangkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu rencana akan menghadiri acara tersebut.

"Palestina memandang konferensi Warsawa sebagai komplotan menentang perjuangan Palestina," cetus Malki seperti dikutip dari VOA, Selasa (12/2/2019).

Ia mengatakan hal itu kepada Suara Palestina ketika Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengunjungi Arab Saudi.

Sebagian besar negara-negara Arab telah menahan diri untuk tidak menjalin hubungan dengan Israel tanpa kemajuan berarti dibuat menuju perdamaian dengan Palestina. Namun banyak negara Teluk berbagi dengan kekhawatiran Israel atas pengaruh Iran yang berkembang. 

Credit  sindonews.com

Polandia Beli 20 Sistem Roket Artileri AS untuk Keamanan Negara

Peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi (HIMARS) buatan Amerika Serikat. Foto/US Navy/YouTube

WARSAWA - Polandia membeli 20 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi (HIMARS) dari Amerika Serikat (AS). Warsawa berdalih senjata yang diperkirakan bernilai USD414 juta itu dibutuhkan demi menjamin keamanan negara.

Perdana Menteri (PM) Polandia Mateusz Morawiecki dan Menteri Pertahanan Mariusz Blaszczak telah membuat pengumuman resmi tentang keputusan Warsawa untuk membeli HIMARS AS pada Minggu sore. Kementerian Pertahanan Polandia mengumumkan hal itu di situs resminya.

Pengumuman itu muncul setelah akhir tahun lalu Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan 20 HIMARS dan peralatan pendukung terkait ke Polandia.

Berbicara pada upacara di Warsawa, Menteri Pertahanan Blaszczak mengatakan bahwa pembelian sistem roket buatan AS akan diresmikan pada hari Rabu mendatang. Menurutnya, Polandia membutuhkan peralatan modern untuk menjamin keamanan.

"Menteri @mblaszczak: Pada hari Rabu kami akan menandatangani kontrak untuk pengiriman batalion HIMARS. Peralatan modern yang menjamin keamanan kami," tulis Kementerian Pertahanan setempat di Twitter melalui akun resminya, @MON_GOV_PL, Minggu (10/2/2019).

"Ini adalah komponen yang sangat penting dalam implementasi program modernisasi Angkatan Bersenjata Polandia. Bersama dengan peluncur roket, Polandia akan menerima amunisi, serta paket logistik dan pelatihan," kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan, dikutip Sputnik, Senin (11/2/2019).

Diproduksi oleh Lockheed Martin dan BAE Systems, M142 HIMARs mampu meluncurkan roket artileri dan rudal balistik taktis, serta memiliki jangkauan operasional sekitar 480km. Polandia adalah salah satu dari segelintir negara yang menyetujui sistem ini. Bersama dengan Angkatan Darat AS dan Korps Marinir, HIMARS saat ini dioperasikan oleh Uni Emirat Arab, Yordania dan Singapura.

Ketegangan antara tetangga Polandia dan Rusia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena krisis di Ukraina, ekspansi NATO dan penempatan komponen-komponen perisai pertahanan misil AS di wilayah Polandia.

Aliansi Barat telah memperluas kehadirannya di Polandia dan negara-negara Baltik di sepanjang perbatasan Rusia sambil menuduh Moskow melakukan manuver pasukannya secara agresif di dalam wilayah Rusia. Tahun lalu, Warsawa mengumumkan bahwa mereka akan melobi untuk menciptakan pangkalan militer AS di wilayah Polandia, dan menamai pangkalan yang diusulkan dengan nama "Fort Trump". 

Credit  sindonews.com

Orang Asing dalam Plot Kudeta Papua: Pedagang Senjata atau Turis?

Jakob Skrzypski, pria Polandia yang saat ini dipenjara di Papua atas tuduhan menjadi pedagang senjata dan bergabung dengan kelompok separatis Papua Barat. Foto/Facebook/Radio NZ

JAKARTA - Jakob Skrzypski meninggalkan pekerjaan yang stabil di Swiss untuk melakukan perjalanan ke Indonesia tahun lalu. Dia mengunjungi Jawa, Sumatra dan pulau Bali sebelum menuju ke provinsi bergolak di Papua Barat dan Papua.

Namun tiga bulan lalu, pihak berwenang Indonesia menahan warga negara Polandia berusia 39 tahun itu di ibu kota Papua, Jayapura. Pada 15 Januari tahun ini, ia didakwa melakukan pengkhianatan.

Dia adalah orang asing pertama di Indonesia yang didakwa melakukan pelanggaran, yang bisa membuatnya menghabiskan 20 tahun penjara, jika terbukti bersalah.

Skrzypski dituduh merencanakan kudeta dengan kelompok bersenjata Papua yang pro-kemerdekaan dan menawarkan bantuan pasokan senjata untuk menggulingkan pemerintah Indonesia.

Skrzypski, yang berjanggut lebat dan rambutnya diikat ke belakang, telah ditahan di sel penjara kecil yang kurang terang ketika ia menunggu persidangan di Wamena, sebuah kota terpencil di dataran tinggi Papua.

Jurnalis Febriana Firdaus dalam laporannya di South China Morning Post (SCMP) menjabarkan tulisan pria Polandia itu selama mendekan di penjara. Ada juga foto yang ditunjukkan mengambarkan sel penjara dengan garis-garis kotor di dinding dan sketsa tangan Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib.

“Tidak ada air panas yang tersedia secara bebas. Air cucian kotor," tulis Skrzpski dalam suratnya kepada SCMP, yang menambahkan bahwa ia berbagi sel dengan hingga empat tahanan lainnya, dan ia mendapat jatah makan nasi dengan sayuran satu kali sehari.

Kasusnya di pengadilan merupakan putaran tak terduga dalam upaya kelompok Papua pro-kemerdekaan melawan pemerintah Indonesia.

Pemberontakan tingkat rendah telah membara di Papua, provinsi Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, sejak bekas koloni Belanda itu berada di bawah kekuasaan Indonesia pada 1960-an.

Papua mendeklarasikan dirinya sebagai wilayah merdeka pada tahun 1961, tetapi Indonesia mengambil kendali pada tahun 1963. Papua secara resmi menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969 melalui referendum yang didukung PBB. Provinsi itu terpecah menjadi dua pada tahun 2003 menjadi Papua dan Papua Barat.

Gerakan pro-kemerdekaan di wilayah itu memiliki sedikit dukungan internasional, kecuali untuk sejumlah kecil negara Pasifik.

Dalam korespondensinya dengan SCMP, Skrzypski menggambarkan bagaimana Papua telah "memelihara" rasa penasarannya selama beberapa waktu, dan dia tertantang untuk mengunjunginya.

Dia mengunjungi pusat kota Papua di Sorong, Jayapura, Timika, dan Wamena. Dia mendapatkan teman di setiap tempat tersebut melalui media sosial.

“Papua ... hampir tidak dikenal, jarang disebutkan di Eropa. Karena sangat berbeda dari bagian lain di Indonesia, itu telah memelihara rasa ingin tahu saya selama beberapa waktu," tulis pria Polandia ini.

Skrzypski lulus dari Universitas Warsawa di Polandia, bekerja di Inggris, kemudian belajar di Universitas Lausanne, Swiss, sebelum mendapatkan pekerjaan di sana.

Dia telah melakukan perjalanan ke Indonesia beberapa kali, dan juga ke Armenia, Myanmar dan Irak.

Pada Agustus 2018, ketika ia berada di Wamena, kota terbesar di dataran tinggi provinsi Papua, polisi setempat memintanya untuk melapor kepada mereka.

Skrzypski mengatakan dia melakukannya, ditemani oleh seorang pria yang menjadi pemandu wisata.

Dia mengatakan polisi menawarinya tiket untuk meninggalkan Indonesia, tetapi dia menolak. Mereka kemudian meminta pemandu untuk tinggal di kantor polisi, sementara mereka mengizinkan Skrzypski untuk kembali ke hotel.

Keesokan harinya, polisi menjemput Skrzypski di hotel dan membawanya ke Jayapura, satu jam dari Wamena dengan penerbangan, di mana ia ditangkap. Sedangkan si pemandu wisata dibebaskan.

Menurut Skrzypski, polisi menuduhnya bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sebuah kelompok militan dan salah satu dari empat organisasi separatis yang aktif.

Polisi mengutip persahabatan online-nya dengan Simon Magal, seorang siswa yang memiliki hubungan dengan aktivis hak asasi manusia Papua Barat; Mama Yosepha Alomang, sebagai bukti.

Mama Yosepha menerima pengakuan internasional setelah dia melobi perusahaan pertambangan Amerika Freeport McMoRan, yang dituduh menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dalam operasi tambang tambang raksasa Grasberg selama beberapa dekade.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat juga melakukan serangan terhadap Freeport, dengan mengatakan bahwa integrasi provinsi dengan Indonesia adalah konspirasi antara pemerintah dan raksasa pertambangan.

Skrzypski mengatakan bahwa ia mendiskusikan Freeport dengan Simon.

Tetapi komisaris polisi Jayapura Ahmad M. Kamal mengatakan mereka memiliki bukti dari obrolan Facebook Messenger dan kesaksian video dari tiga milisi pro-kemerdekaan bahwa Skrzypski telah menyatakan dukungannya terhadap kelompok militan kemerdekaan Papua.

Magal kemudian ditangkap dan juga didakwa dengan tuduhan pengkhianatan.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pengacara Skrzypski; Latifa Anum Siregar, dan beberapa kelompok hak asasi manusia mengatakan polisi menuduh warga negara Polandia sebagai seorang pedagang senjata. Fotonya yang memegang senjata dianggap sebagai bukti.

Tetapi, menurut salah satu teman Skrzypski, foto-foto itu diambil di arena olahraga tembak di Vaud, Swiss, tempat ia tinggal.

Polisi juga mengklaim telah menyita lebih dari 130 butir amunisi dari Skrzypski dan tiga warga negara Indonesia.

Veronica Koman, seorang pengacara untuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang berkampanye untuk referendum nasional, mengatakan polisi menjadi paranoid ketika orang asing melakukan kontak dengan orang Papua.

Akses ke wilayah untuk media internasional terbatas.

“Berdasarkan korespondensi saya dengan keluarga (Skrzypski) dan teman dekat, dia hanyalah turis pecandu wisata pemacu adrenalin,” katanya.

Tapol, sebuah LSM yang memantau masalah-masalah hak asasi manusia di Indonesia, menggambarkan Skrzypski sebagai pengembara yang ekstrem, yang bersemangat dengan hasrat terhadap budaya, bahasa, dan masalah kemanusiaan lainnya.

Dalam suratnya, Skrzypski mengklaim akses ke pengacaranya terhambat dan pihak berwenang mengadakan persidangan di Wamena, bukan di Jayapura di mana kasusnya akan mendapat perhatian lebih dari media dan komunitas diplomatik.

Dia merasa terisolasi dan tertekan, tidak tahu kapan dia harus pergi ke pengadilan berikutnya.

Untuk mengisi waktu, ia telah membaca majalah-majalah dan buku-buku National Geographic lawas tentang budaya Papua.

“Setiap langkah investigasi dilakukan secara diam-diam. Saya tidak pernah diinformasikan sebelumnya. Setidaknya tidak oleh polisi," tulis dia.

Polisi bersikeras ini bukan urusannya. Selama penyelidikan mereka terhadap Skrzypski, para pejabat kementerian luar negeri di Jakarta terus diberi informasi dan mereka berkomunikasi dengan kedutaan Polandia.

Credit  sindonews.com

Wali Kota Pro Imigran di Polandia Tewas Ditikam Eks Terpidana

Wali kota Gdansk, Polandia tewas dibunuh saat menghadiri acara pengumpulan dana untuk anak-anak menderita sakit. { WORLD JEWISH CONGRESS]

CB, Jakarta - Wali kota Gdansk di Polandia, Pawel Adamowicz tewas ditikam oleh mantan terpidana saat menghadiri acara pengumpulan dana terbesar yang diadakan setiap tahun memperingati Natal pada hari Senin, 14 Januari 2019.
Adamowicz yang sudah 20 tahun sebagai wali kota ditikam saat memberikan pidato di podium dalam acara bertajuk Great Orchestra of Christmas Charity. Dana dari acara ini disumbangkan ke berbagai rumah sakit.

Menurut laporan Reuters, terpidana bernama Stefan, 27 tahun, awalnya terdengar meneriakkan kata: "Adamowicz mati!". Lalu dia memaksa naik ke podim dan menikam wali kota berusia 53 tahun itu.

Adamwowicz terkapar di lantai dan dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya setelah menjalani operasi selama 5 jam, Adamowicz dinyatakan meninggal.
Sebelum ditangkap, mantan terpidana itu menuding partai politik yang dulu mendukung wali kota telah menjeblokskannya ke penjara. Dan dia mengalami penyiksaan.


Polisi Polandia menjelaskan, pembunuh wali kota Gdansk itu baru dibebaskan Desember lalu setelah menjalani hukuman 5,2 tahun atas dakwaan merampok bank.

Dia kemudian menjalani hukuman di rumah sakit karena menderita gangguan jiwa.
Pemerintah Polandia mengumumkan pemakaman Adamowicz sebagai hari berkabung nasional. Wali kota yang memberi tempat bagi para imigran sebagai pengungsi mendapat dukungan dari rakyat Polandia.
"Setan-setan bangun, sesuatu yang mengerikan terjadi, dengan penguasa yang mengizinkan secara diam-diam," kata Gerard Projs, 79 tahun tentang kematian wali kota terlama di Polandia.

Credit  tempo.co

Huawei pecat karyawan yang ditangkap di Polandia atas tuduhan mata-mata

Huawei Mate 20 resmi meluncur di Jakarta, Rabu (19/12/2018). (ANTARA News/Arindra Meodia)

Hongkong/Warsawa (CB) - Pembuat peralatan telekomunikasi China Huawei mengatakan pada Sabtu (12/1) pihaknya telah memecat seorang karyawan yang ditangkap di Polandia atas tuduhan mata-mata dalam perkara yang dapat meningkatkan keprihatinan keamanan Barat mengenai perusahaan itu.

Menteri Dalam Negeri Polandia Joachim Brudzinski menyerukan Uni Eropa dan NATO untuk mengambil sikap bersama atas apakah mengeluarkan Huawei dari pasar mereka setelah penangkapan karyawan China itu dan seorang mantan pejabat keamanan Polandia pada Jumat.

Kedua orang tersebut telah mendengarkan tuduhan-tuduhan tersebut dan dapat ditahan selama tiga bulan, demikian Reuters melaporkan.

Huawei, produser alat telekomunikasi terbesar di dunia, menghadapi pengawasan ketat di Barat karena hubungannya dengan pemerintah China dan dugaan-dugaan Amerika Serikat bahwa peralatannya dapat digunakan Beijing untuk mata-mata.


Tak ada bukti telah diajukan di depan umum dan perusahaan tersebut berulang-ulang membantah tuduhan-tuduhan tersebut, tetapi beberapa negara Barat telah membatasi akses Huawei ke pasar-pasar mereka.

Pada Agustus, Presiden AS Donald Trump menandatangani satu rancangan undang-undang yang melarang pemerintah AS menggunakan peralatan Huawei dan mempertimbangkan mengeluarkan perintah eksekutif yang akan juga melarang perusahaan-perusahaan AS melakukan hal tersebut.

Brudzinski mengatakan Polandia ingin meneruskan kerja sama dengan China tetapi pembahasan diperlukan mengenai apakah mengeluarkan Huawei dari sejumlah pasar.

"Ada kekhawatiran tentang Huawei di dalam NATO juga. Hal itu akan mendorong pembuatan sikap bersama, di antara negara-negara anggota UE dan para anggota NATO," kata dia kepada stasiun radio swasta RMF.

"Kami inginkan hubungan dengan China yang baik, intensif dan atraktif bagi kedua pihak," tambahnya.


Tak ada hubungan

Huawei, yang berusaha menjauhkan diri dari insiden itu, mengatakan dalam satu pernyataan pihaknya telah memecat Wang Weijing, yang "tindakan-tindakan yang dituduhkan atasnya tak memiliki hubungan dengan perusahaan itu."

"Sesuai dengan persyaratan kontrak kerja dengan Huawei, kami telah membuat keputusan ini karena insiden tersebut membuat citra Huawei jadi buruk," demikian pernyataan itu.

"Huawei mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara-negara tempatnya beroperasi, dan kami mensyaratkan tiap karyawan untuk mematuhi hukum dan peraturan di negara-negara tempat mereka bertugas," tambah pernyataan itu.

Joe Kelly, seorang juru bicara Huawei, menolak memberikan rincian lebih jauh.

Seorang juru bicara dinas keamanan Polandia mengatakan kepada Reuters tuduhan-tuduhan itu terkait dengan tindakan-tindakan individu, dan tidak berhubungan langsung ke Huawei Technologies Cos Ltd.

Credit  antaranews.com

Polandia Tangkap Direktur Sales Huawei dan Eks Intelijen

Huawei.[REUTERS]

CB, Jakarta - Direktur sales Huawei, perusahaan raksasa teknologi Cina dan seorang mantan pejabat tinggi Badan Keamanan di Warsawa, Polandia ditangkap atas tuduhan sebagai mata-mata. Keduanya terancam hukuman penjara 10 tahun.

Badan Keamanan Polandia menangkap keduanya dengan tuduhan melakukan aktivitas intelijen untuk kepentingan Cina.

Menurut televisi Polandia TVP, seperti dikutip dari South China Morning Post, Jumat, 11 Januari 2018, karyawan Huawei itu berinisal Weijing W atau Stanislaw Wang.

Adapun yang satunya lagi diketahui bernama Piotr D, seperti dikutip dari dokumen pengadilan tentang penangkapan keduanya.

"Warga Cina itu merupakan pengusaha yang bekerja untuk perusahaan besar elektronik, warga Polandia itu merupakan sosok yang dikenal dalam jaringan bisnis cyber," kata Maciej Wasik, Deputi Kepala intelijen Polandia.

Keduanya ditangkap saat berlangsung penggrebekan di rumah mereka pada Selasa pagi, 8 Januari 2019.

Aparat keamanan Polandia juga menyita dokumen dan data elektronik dari kantor Huawei dan operator telepon seluler Orange Polska, di mana Piotr D pernah bekerja.

Huawei membenarkan penangkapan karyawannya tanpa memberikan informasi lebih rinci.

"Huawei mengetahui situasi ini dan kami mencermatinya. Kami tidak memberikan tanggapan saat ini," ujar pernyataan Huawei.

Huawei menyatakan, pihaknya mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang berlaku di negara-negara tempat perusahaan beroperasi dan kami mensyaratkan setiap pekerja taat pada hukum dan peraturan di negara tempat mereka bekerja.

Huawei merupakan salah satu perusahaan top untuk penjualan telepon seluler dan peralatan pendukung untuk jaringan 5G via bermitra dnegan T-mobile Polandia yang disokong oleh perusahaan Deutshce Telekom.

Namun Desember 2018, Deutsche Telekom mengatakan kana mengkaji kembali strategi vendorya dan Orange mengatakan pihaknya tidak akan menggandeng perusahaan Cina itu untuk membangun jaringan 5G di Prancis.

Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan prihatin atas peristiwa penangkapan warganya. Cina mendesak Polandia untuk melindungi hak hukum warga Cina yang ditangkap.

Menurut diplomat Cina kepaa South China Morning Post, pejabat senior kedutaan Cina telah enghubungi Kementerian Luar Negeri Polandia untuk mengajukan pelayanan konsuler untuk karyawan Huawei yang ditahan. Pemerintah Polandia belum memberi tanggapan.

Credit TEMPO.CO



https://dunia.tempo.co/read/1164044/polandia-tangkap-direktur-sales-huawei-dan-eks-intelijen

PBB Sepakat Terapkan Perjanjian Iklim Paris 2015

Perubahan Iklim

Foto: Reuters

Rincian rumit pelaksaan perjanjian iklim Paris belum diselesaikan.

CB, KATOWICE -- Negara-negara anggota PBB sepakat untuk menerapkan Perjanjian Paris 2015 dalam konferensi iklim 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP24) di Katowice, Polandia, pada Sabtu (15/12). Meski demikian, masih ada masalah kontroversial lainnya yang tersisa untuk diselesaikan tahun depan.

Negara-negara itu mengeluhkan rincian rumit tentang bagaimana memperhitungkan dan mencatat emisi gas rumah kaca mereka, yang akan menjadi dasar dari peraturan untuk mewujudkan Perjanjian Paris. Sementara pertanyaan-pertanyaan sulit seperti bagaimana meningkatkan komitmen yang ada saat ini untuk mengurangi emisi dan bagaimana menyediakan pembiayaan bagi negara-negara miskin untuk melakukan hal yang sama, telah ditangguhkan untuk tahun-tahun mendatang.

Pada jam-jam terakhir konferensi, kesepakatan diwarnai oleh perdebatan mengenai kredit karbon, yang diberikan kepada negara-negara itu untuk melangsungkan upaya pengurangan emisi dan penyerapan karbon. Mereka membahas mengenai hutan yang menyerap karbon dioksida.

Brasil menginginkan sebuah amandemen yang akan menguntungkan negaranya karena hutan hujannya yang besar. Namun hal itu ditentang oleh negara lain karena dapat merusak integritas sistem.

Usulan mengenai amandemen ini akan dibahas kembali dalam konferensi tahunan tahun depan. Brasil, di bawah kepemimpinan presiden barunya, Jair Bolsonaro, juga membatalkan tawaran untuk menjadi tuan rumah konferensi iklim PBB tahun depan.

Brasil telah menjadi pendukung yang dapat diandalkan dalam konferensi iklim tahunan sebelumnya. Negara ini telah bekerja untuk menjembatani kesepakatan antara negara maju dan berkembang. Tanpa dukungan itu di masa depan, konferensi hanya akan berlangsung lebih kacau.

Ketika masalah kredit karbon Brasil ditunda dalam COP24, hambatan selanjutnya dibuka oleh Turki, yang ingin disebut sebagai negara berkembang daripada negara maju. Para delegasi yang lelah akhirnya masuk ke sesi penutupan pada hampir pukul 22.00 malam untuk menyepakati perjanjian.

Meski ada sejumlah hambatan, COP24 berhasil menghasilkan kesepakatan untuk menerapkan Perjanjian Paris 2015. David Waskow, dari World Resources Institute, mengatakan kesepakatan terakhir adalah landasan yang baik bagi negara-negara untuk menerapkan perjanjian itu.

“Konferensi ini mengatur arah perjalanan dan akan mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan. Sekarang negara-negara itu harus pulang dan mengerjakan pekerjaan rumah mereka, dengan meningkatkan komitmen mereka [pada pengurangan emisi]," kata Waskow, dikutip The Guardian.

Akan tetapi, pertanyaan kunci mengenai apakah negara-negara itu telah cukup melakukan pengurangan emisi, tidak dibahas dalam konferensi. Sebelumnya, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam laporannya telah memperkirakan konsekuensi yang mengerikan jika suhu dibiarkan naik lebih dari 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri.

Laporan IPCC yang dirilis pada Oktober lalu itu menunjukkan, dunia harus berubah secara drastis dalam dekade berikutnya untuk menghindari konsekuensi kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius. Konsekuensi yang dimaksud adalah matinya terumbu karang, kekeringan, dan banjir, serta penurunan produktivitas pertanian di banyak wilayah.

Tahun ini, cuaca ekstrem telah terjadi di banyak bagian di dunia dan suhu rata-rata global tertinggi keempat telah tercatat. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memuji negara-negara anggota PBB karena telah mencapai kesepakatan, tetapi ia masih menuntut lebih banyak.

"Persetujuan program kerja Perjanjian Paris adalah dasar untuk proses transformatif yang akan membutuhkan ambisi kuat dari masyarakat internasional," kata dia.

“Ilmu pengetahuan telah menunjukkan dengan jelas bahwa kita membutuhkan ambisi untuk mengalahkan perubahan iklim. Mulai sekarang, lima prioritas saya adalah: ambisi, ambisi, ambisi, ambisi, dan ambisi,” kata Guterres.

Dia juga menyebutkan perlunya negara-negara untuk memperkuat target pengurangan emisi dan menyesuaikan infrastruktur mereka untuk mengatasi dampak perubahan iklim. “Satu tahun bencana iklim dan peringatan yang mengerikan dari para ilmuwan terkemuka dunia seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak dorongan lagi. Sebaliknya, negara justru mengabaikan sains dan penderitaan kelompok yang rentan," ujar Jennifer Morgan dari Greenpeace.

“Tanpa tindakan segera, bahkan aturan terkuat pun tidak akan membawa kita kemana-mana. Orang-orang mengharapkan tindakan, dan itulah yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Ini secara moral tidak bisa diterima," ungkapnya.

Gareth Redmond-King, kepala perubahan iklim di WWF-UK, mengatakan ada beberapa kemajuan positif, tetapi dunia belum melakukan cukup aksi. Menurut dia, dunia berada dalam keadaan darurat iklim, namun beberapa pemimpin negara lebih memilih untuk menyangkal.

“Masa depan semua orang dipertaruhkan. Semua negara perlu jauh lebih serius tentang ambisi perubahan iklim," ujarnya.

Credit  republika.co.id

Israel Berharap Polandia Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

Foto/Istimewa

WASHINGTON - Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat (AS), Ron Dermer, telah menyatakan harapan bahwa Polandia akan merelokasi kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal itu diungkapkannya selama acara yang diadakan oleh Kedutaan Israel dan Polandia di Washington untuk menandai 100 tahun kemerdekaan Polandia dan 70 tahun sejak pembentukan Israel.

"Hubungan antara kedua negara kami begitu kuat sehingga saya tetap berharap bahwa tahun depan, duta besar Polandia untuk Israel akan mengikuti jejak duta besar Amerika untuk Israel, dan menyalakan menorah di kedutaan Polandia di Yerusalem," kata Dermer seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (4/12/2018).

Terkait hal tersebut, Duta Besar Polandia mengaku tidak mengetahui rencana apa pun oleh pemerintah negaranya untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

"Teman-teman Israel kami sering mengungkapkan harapan seperti itu, tapi saya tidak tahu rencana apa pun mengenai hal ini saat ini," katanya.

Awal tahun ini, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan untuk merelokasi Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv.

Meskipun keputusan itu memicu gelombang kemarahan di Timur Tengah, beberapa negara dari seluruh dunia mengumumkan niat mereka untuk mengikuti langkah Washington, termasuk Guatemala, Brazil, dan Republik Ceko. Guatemala membuka kedutaannya di Yerusalem pada bulan Mei. Sementara Paraguay secara singkat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, tetapi tidak lama setelah pemilihan presiden pada bulan Agustus memindahkannya kembali ke Tel Aviv. 

Credit  sindonews.com

Perangi Perubahan Iklim, WB Kucurkan 200 Miliar Dolar AS

Bank Dunia

Perubahan iklim bisa menyebabkan 100 juta orang hidup dalam kemiskinan di 2030

CB, POLANDIA -- Bank Dunia menyatakan akan menggelontorkan 200 miliar dolar AS dalam investasi bagi aksi perubahan iklim untuk periode 2021-2025. Hal tersebut diucapkan Direktur Senior Bank Dunia untuk Perubahan Iklim John Roomedalam pertemuan puncak iklim PBB sekitar 200 negara di Polandia, pada Senin (3/12).


John Roome mengatakan hal itu dilakukan demi target yang terus meningkat secara signifikan dalam mengatasi perubahan iklim. Selain itu juga mengirim sinyal penting kepada komunitas global yang lebih luas untuk melakukan hal yang sama.

“Jika kita tidak mengurangi emisi dan membangun dari sekarang, kita akan memiliki 100 juta lebih orang yang hidup dalam kemiskinan pada tahun 2030,” kata John Roome seperti dilansir dari AFP, Senin (3/12).


Dalam sebuah pernyataan, Bank Dunia mengatakan rincian 200 miliar dolar AS akan terdiri dari sekitar 100 miliar dolar AS dalam bentuk pendanaan langsung dari Bank Dunia. Sementara sekitar sepertiga dari dana yang tersisa akan berasal dari dua lembaga Kelompok Bank Dunia dengan modal pribadi, sisanya dimobilisasi oleh Kelompok Bank Dunia.


“Dan kita juga tahu bahwa semakin sedikit kita membahas masalah ini secara proaktif hanya di tiga wilayah seperti Afrika, Asia Selatan dan Amerika Latin, kita akan memiliki 133 juta migran iklim,” kata Roome kepada AFP.


Dalam keterangannya, sebagian besar pendanaan aksi iklim disisihkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama melalui pengembangan strategi energi terbarukan. Namun, Bank Dunia menyatakan bahwa prioritas utama adalah meningkatkan dukungan untuk adaptasi iklim, mengingat jutaan orang sudah berjuang melawan konsekuensi cuaca ekstrem.


“Dengan meningkatkan pendanaan adaptasi langsung untuk mencapai sekitar 50 miliar dolar AS (21-25 fiskal), Bank Dunia akan, untuk pertama kalinya, memberi penekanan yang sama ini bersama investasi yang mengurangi emisi,” kata pernyataan resmi Bank Dunia.


Mengingat urgensi untuk bertindak dalam menghadapi kenaikan permukaan laut, banjir dan kekeringan CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva mengatakan, ada hal lain selain melawan penyebabnya. "Kita harus melawan penyebabnya, tetapi juga harus beradaptasi dengan konsekuensi yang seringkali paling dramatis bagi orang-orang termiskin di dunia”, kata CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva.

Credit  republika.co.id

Polandia Kecam Serangan Rusia ke Kapal Ukraina

Jet tempur Rusia di perbatasan Ukraina

Foto: CNN

Rusia dinilai melanggar peraturan internasional.

CB, WARSAWA -- Pemerintah Polandia mengecam aksi penyerangan militer Rusia terhadap kapal angkatan laut Ukraina di Laut Azov. Menurut Polandia, Rusia telah melanggar peraturan internasional.

"Dengan kekuatan penuh kami mengutuk perilaku agresif Rusia dan kami menyerukan kepada para pemimpin (negara) untuk menghormati hukum internasional," kata Kementerian Luar Negeri Polandia dalam sebuah pernyataan pada Senin (26/11).

Rusia menembaki dan akhirnya menawan tiga kapal angkatan laut Ukraina di lepas pantai Krimea yang dianeksasi pada Ahad (25/11). Serangan Rusia mengakibatkan beberapa awak kapal terluka.

Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, ketiga kapal angkatan laut Ukraina itu sengaja melakukan provokasi di Selat Kerch, dekat Krimea. Serangan dan penyitaan dilakukan karena Moskow menganggap ketiga kapal itu telah secara ilegal memasuki perairan teritorial Rusia.

Ukraina memiliki versi sendiri. Menurut Kiev, pihaknya telah memberitahu Rusia tentang rute yang akan dilintasi ketiga kapal miliknya. Ukraina mengatakan, kapal-kapal tersebut, yang hendak menuju Laut Azov, memang harus melewati Selat Kerch.

Pemerintah Ukraina segera memberlakukan darurat militer setelah insiden serangan di Selat Kerch. "Kemungkinan besar Rusia berencana melakukan tindakan agresif lebih lanjut di lautan maupun daratan," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin.

Hubungan Ukraina dengan Rusia telah memanas sejak 2014, yakni ketika massa antipemerintah berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia Viktor Yanukovych. Kerusuhan pun terjadi karena terdapat pula kelompok separatis pro-Rusia di sana.

Belakangan kelompok pro-Rusia itu terlibat konfrontasi bersenjata dengan tentara Ukraina. Pada 2015, Rusia dan Ukraina, bersama Prancis serta Jerman, menyepakati Perjanjian Minsk.

Salah satu poin dalam perjanjian itu adalah dilaksanakannya gencatan senjata total di wilayah timur Ukraina. Namun, Moskow dianggap tak mematuhi dan memenuhi sepenuhnya perjanjian tersebut. Hal itu menyebabkan Rusia dijatuhi sanksi ekonomi oleh Uni Eropa.

Credit  republika.co.id

Polandia Tolak Gabung Program Berbagi Nuklir AS

Polandia menyatakan tidak akan bergabung dengan program berbagi nuklir AS, yang memungkinkan Warsawa untuk mendapatkan akses ke senjata nuklir AS. Foto/Istimewa

WARSAWA - Polandia menyatakan tidak akan bergabung dengan program berbagi nuklir Amerika Serikat (AS). Program ini memungkinkan Warsawa untuk mendapatkan akses ke senjata nuklir AS.

"Ini bukan masalah negosiasi. Ini bukan subjek pertimbangan juga (untuk bergabung dalam program berbagi nuklir)," kata Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (9/10).

Pada saat yang sama, Czaputowicz menegaskan bahwa Polandia sedang menunggu keputusan tentang pembangunan pangkalan permanen AS di negaranya. AS disebut akan mulai membangun pangkalan militer itu pada awal 2019.

Terkait pembangunan pangkalan militer, Presiden Polandia, Andrzej Duda menyatakan, pihaknya menanggarkan dana besar USD 2 miliar untuk biaya pembangunan pangkalan itu. Dia menyebut, Presiden AS, Donald Trump setuju dengan ide tersebut.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan surat kabar Polandia, Sieci beberapa waktu lalu, Duda menuturkan, ia pertama kali melontarkan gagasan untuk membangun pangkalan militer permanen dengan Trump di sela-sela pertemuan puncak NATO pada bulan Juli lalu.

"Saya berkata kepadanya bahwa kami ingin memiliki pangkalan AS permanen di Polandia. Dia menganggukkan kepalanya, tetapi tidak bereaksi. Tapi, ketika saya menambahkan bahwa kami siap mengalokasikan USD 2 miliar untuk mempersiapkannya, saya melihat matanya bersinar," kata Duda.

Dia lalu menyatakan, setelah pembicaraan itu semuanya berjalan dengan cara yang berbeda. Duda kemudian mencatat bahwa Polandia bertujuan untuk mengalihkan "perbatasan keamanan" di Eropa berkat kehadiran pasukan AS.

Credit  sindonews.com

Polandia Siap Biayai Pembangunan Pangkalan Militer AS

Presiden Polandia, Andrzej Duda menyatakan, pihaknya menanggarkan dana besar USD 2 miliar untuk biaya pembangunan pangkalan militer AS di negaranya. Foto/Istimewa

WARSAWA - Presiden Polandia, Andrzej Duda menyatakan, pihaknya menanggarkan dana besar USD 2 miliar untuk biaya pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di negaranya. Dia menyebut, Presiden AS, Donald Trump setuju dengan ide tersebut.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan surat kabar Polandia, Sieci menuturkan  ia pertama kali melontarkan gagasan untuk membangun pangkalan militer permanen dengan Trump di sela-sela pertemuan puncak NATO pada bulan Juli lalu.



"Saya berkata kepadanya bahwa kami ingin memiliki pangkalan AS permanen di Polandia. Dia menganggukkan kepalanya tetapi tidak bereaksi. Tapi ketika saya menambahkan bahwa kami siap mengalokasikan USD 2 miliar untuk mempersiapkannya, saya melihat matanya bersinar," kata Duda, seperti dilansir Sputnik pada Senin (1/10).

Dia lalu menyatakan, setelah pembicaraan itu semuanya berjalan dengan cara yang berbeda. Duda kemudian mencatat bahwa Polandia bertujuan untuk mengalihkan "perbatasan keamanan" di Eropa berkat kehadiran pasukan AS.

"Pangkalan AS telah terbukti menjadi penjamin perdamaian. Coba ingat tahun-tahun di masa Perang Dingin, di mana mereka menunjukkan kekuatan stabilisasi mereka. Salah satu contohnya bagaimana Jerman Barat yang melawan tekanan dari Jerman Timur dengan bantuan AS," ungkapnya.

Dia ingat bahwa karena banyak negara Eropa menikmati kehadiran militer AS, dia menganggap perlu untuk memperluas kehadiran pasukan AS di Polandia dan juga membuatnya permanen. 

Credit  sindonews.com

Belarusia Tolak Rencana AS Bangun Pangkalan Militer di Polandia

Belarusia menyatakan penolakan atas rencana Amerika Serikat (AS) untuk membangun pangkalan militer permanen di Polandia. Foto/Istimewa

MINKS - Belarusia menyatakan penolakan atas rencana Amerika Serikat (AS) untuk membangun pangkalan militer permanen di Polandia. Menurut Belarusia, pembangunan pangkalan militer hanya akan memperburuk situasi di kawasan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Belarusia, Anatoly Glaz menuturkan, kemungkinan pembentukan pangkalan militer AS di Polandia tidak akan berkontribusi pada penguatan stabilitas regional. Minsk, lanjut Glaz, akan mengikuti situasi dan menyesuaikan kebijakannya jika rencana tersebut dilaksanakan.

"Di dunia teknologi modern, termasuk di bidang militer, mendirikan fasilitas militer asing tambahan dan mengerahkan pasukan asing ke wilayahnya sendiri adalah permainan zero-sum," ucap Glaz, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (27/9).

"Itu hanya melemahkan keamanan negara tertentu dan negara-negara tetangganya, menyumbang untuk meningkatkan ketegangan militer dan politik dan munculnya yang baru. Langkah-langkah seperti itu tidak akan memperkuat stabilitas, prediktabilitas dan transparansi yang sangat dibutuhkan kawasan kami saat ini," sambungnya.

Glaz kemudian mencatat bahwa Minsk dengan tegas percaya bahwa keamanan tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dicapai dengan "membangun otot", merujuk pada penguatan militer.

"Kami sangat dekat dengan situasi ini. Tergantung pada perkembangan lebih lanjut, kami harus menyesuaikan pendekatan kami di daerah-daerah tertentu dengan cara tertentu," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Moskow Sesalkan Rencana AS Bangun Pangkalan Militer di Polandia

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Grushko menyatakan, Moskow menyesalkan rencana Amerika Serikat (AS) membangun pangkalan militer di Polandia. Foto/Sputnik

MOSKOW - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Grushko menyatakan, Moskow menyesalkan rencana Amerika Serikat (AS) membangun pangkalan militer di Polandia. Grushko menyebut, pembangunan pangkalan ini melanggar perjanjian Rusia-NATO tahun 1997 lalu.

"Ini berarti bahwa Undang-Undang Pendirian NATO-Rusia, yang secara langsung melarang penempatan pasukan tempur yang besar secara permanen, akan dibongkar. Saya tegaskan, bahwa langkah ini akan secara signifikan memperburuk situasi keamanan," kata Grushko, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (26/9).

“Ini akan mengharuskan kami untuk mengambil tindakan pencegahan militer dan teknis tambahan yang akan menjamin keamanan kami dalam situasi baru. Kami memiliki berbagai peluang, termasuk yang efektif, bagaimana memperkuat keamanan kami," sambungnya.

Dia kemudian menyatakan bahwa penempatan pangkalan melawan kepentingan keamanan Eropa. "Tidak boleh ada ilusi: pembentukan basis semacam itu dekat dengan perbatasan kami dimaksudkan untuk memproyeksikan kekuatan di sekitar perbatasan Rusia," ucapnya.

Sebelumnya diwartakan, Menteri Pertahanan AS, James Mattis menyatakan, pihaknya saat ini tengah memeriksa area yang tersedia di Polandia untuk mendirikan pangkalan militer permanen AS di negara tersebut.

Mattis mengatakan, para pejabat AS sedang mengukur apa yang sebenarnya dapat ditawarkan dan dipertahankan oleh Polandia dan menilai apakah lokasi-lokasi yang disediakan dapat memenuhi persyaratan dalam membangun pangkalan militer.

Dia lalu menyatakan, Washington menghargai tawaran pemerintah Polandia, tetapi AS akan berkonsultasi dengan mitra regionalnya sebelum membuat keputusan akhir mengenai masalah ini. 

Credit  sindonews.com