PM Australia Kecam Rencana Area Bom Bali Jadi Restoran

PM Morrison Kecam Rencana Pemda Sulap Area Bom Bali Menjadi Restoran

PM Australia menyatakan pemberian izin di area bom Bali sangat menyedihkan.

Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengecam langkahpemerintah daerah Bali yang mengizinkan pembangunan sebuah restoran di lokasi bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang, di antaranya 88 warga Australia. Menurutnya, pemberian izin atas "kompleks hiburan" di lokasi tragis itu "sangat menyedihkan."


Ia mengaku pemerintah Australia telah memberikan bantuan dan dana untuk membangun taman perdamaian di atas lokasi untuk "peringatan dan refleksi sunyi," korban serangan terror.

"Konsul jendral kami di Bali sudah bekerja keras untuk mengatasi isu ini," tulisnya lewat Twitter,


"Pemerintah Australia akan terus bekerja sama dengan otoritas Indonesia untuk memastikan kenangan dan keluarga mereka yang tewas dalam serangan teror itu dihormati secara layak."


Pemda Bali sebelumnya menerbitkan izin bagi sebuah pengembang untuk membangun restoran berlantai lima. Sementara tugu peringatan bagi korban bom Bali dipindahkan ke lantai teratas.


Direktur Asosiasi Taman Perdamaian Bali, David Napoli, mengatakan kepada Sydney Morning Herald bahwa pemilik lahan sudah ingin menjual lokasi bekas Sari Club seluas 800 meter persegi itu pada 2010 silam. Kepada Detikcom, Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kuta, I Gusti Agung Made Agung, mengklaim rencana pembangunan restoran sudah didukung masyarakat Kuta.


"Tugu peringatan di bagian atap sangat tidak layak. Itu ide yang sangat buruk. Kaum disabilitas akan kesulitan mencapai tugu, tidak seorangpun akan bisa melihat tugunya di atas sana dan harganya tidak bisa dipercaya," kata Napoli. Pengembang sempat meminta hampir 50 miliar Rupiah untuk menyewa lokasi tugu peringatan di lantai lima untuk jangka waktu 100 tahun.

Salah seorang penyintas Jan Laczynski juga menilai keputusan pemerintah daerah aneh. "Ide bahwa Anda harus berjalan melalui restoran dan kelab malam untuk menyambangi sebuah tugu peringatan, sangat aneh," katanya kepada Sydney Morning Herald.


Pihak pengembang berniat memulai proses pembangunan pada 6 Mai mendatang. Saat ini lokasi bekas Sari Club masih dijadikan tempat parkir. Pemerintah Daerah dikabarkan telah mengeluarkan surat perintah untuk mengosongkan area sesegera mungkin.

Credit  hrepublika.co.id

Rakyat Australia Semakin tak Percaya Politisi Jelang Pemilu

Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara kepada media saat konferensi pers di Kirribilli House di Sydney, Australia, Jumat (15/3).

Foto: EPA-EFE/Peter Rae

Pemilu di Australia akan digelar pada 18 Mei.

CB, CANBERRA -- Rakyat Australia kini semakin tidak percaya bahwa para politisi akan mampu memperbaiki perekonomian, di tengah persiapan parpol menyambut pemilu 18 Mei 2019 mendatang.


Hal itu terungkap dalam dari survei paling lengkap mengenai pemilu dan sikap pemilih yang digelar The Australian Election Study. Kecenderungan itu jelas menjadi kekhawatiran para pemimpin parpol, baik dari pemerintah maupun oposisi, yang menjanjikan pihaknya sebagai yang paling dipercaya dalam mengurusi perekonomian.

Peneliti dari Australian National University Jill Sheppard mempersiapkan survei tersebut dan menyebutkan sejumlah masalah penting yang akan jadi perhatian.


Ketika mengumumkan pada Kamis (11/4) pagi bahwa pemilu akan diselenggarakan 18 Mei, Perdana Menteri Scott Morrison melontarkan pertanyaan "siapa yang lebih dipercaya dalam memperkuat perekonomian".


Menurut survei dalam pemilu sebelumnya, dari lebih 12 ribu pemilih, dua pertiga mengatakan pemerintah "tidak membuat banyak perbedaan" terhadap keuangan negara selama setahun sebelumnya. Ini adalah angka tertinggi selama ini dalam survei.


"Pemilih yang percaya soal ekonomi, cenderung memilih Partai Liberal, dan mereka yang mementingkan soal kesehatan, pendidikan dan ketimpangan sosial, mereka memilih Partai Buruh," kata Dr Sheppard.


"Tetapi bila orang tidak percaya bahwa pemerintah bisa memperbaiki ekonomi, maka Partai Liberal harus berjuang lebih keras menyakinkan warga," katanya.

Kepercayaan terhadap pemerintah

Hanya satu dari empat warga Australia menyatakan bahwa mereka yang berada di pemerintahan bisa dipercaya.


"Kurangnya rasa ingin tahu dan juga kurangnya reaksi warga terhadap pemerintah itu mengkhawatirkan," kata Dr Sheppard.


"Tetapi ini sesuatu yang bisa diperbaiki oleh partai, dan mereka mungkin akan memperbaikinya selama lima sampai 10 tahun ke depan, jadi kita tidak perlu khawatir dengan struktur demokrasi."

Minat pada debat politik

Debat yang menampilkan para pemimpin partai bicara berapi-api sering menjadi bagian dari kampanye. Namun menurut Dr Sheppard, hanya sedikit sekali pemilih yang menonton langsung debat politik.

Dia mengatakan debat itu kebanyakan untuk konsumsi pengamat politik dan pentingnya kemenangan debat untuk bisa mempengaruhi pemilih terlalu dibesar-besarkan.


"Kita tidaklah akan mengubah pilihan berdasarkan apa yang terjadi selama masa kampanye, kebanyakan pemilih sudah memutuskan pilihan sebelum itu," kata Dr Sheppard.

Pemilu online pertama

Pemilu Australia 2019 ini mungkin menjadi pemilu pertama dimana warga mengikuti perkembangan lewat internet dibandingkan televisi. Ini adalah perkembangan baru, namun Dr Sheppard mengatakan dominasi media online di Australia saat ini tidak bisa diremehkan begitu saja.


"Bukan berarti kita akan mengikuti kampanye lewat internet atau media sosial, tapi kita akan melihat berita pemilu online sesuai kehendak kita sendiri," katanya.

Perpindahan suara pemilih

Berpindah suara bagi pemiih tradisional sebenarnya jarang terjadi dalam pemilu di Australia walau fenomena ini sekarang meningkat.


Bila kecenderungan itu berlanjut maka di tahun 2019 akan lebih banyak pemilih memilih partai baru dibandingkan mereka yang memilih partai yang sama seperti pemilu sebelumnya.


"Lebih kecil kemungkinan memilih partai pilihan orangtua kita, dan mereka cenderung yang menentukan pilihan kita sebelumnya," kata Dr Sheppard.

Credit  republika.co.id

Sultan Brunei Pernah Diultimatum Wali Kota Gold Coast Australia

Pemandangan gedung-gedung tinggi apartemen dan perhotelan di sepanjang Pantai Gold Coast, Queensland Australia. Gold Coast menjadi tuan rumah Australia Tourism Exchange 2016 pada 16-19 Mei 2016. Agus Supriyanto/Gold Coast

CB, Jakarta - Kebijakan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah memberlakukan Undang-undang Syariah yang disebut barbar dan melanggar prinsip HAM internasional, ikut menjadi sorotan warga Australia. Pasalnya, sejumlah aset-aset Sultan Brunei ditelantarkan.

Sultan Brunei, seperti dikutip dari News.com.au, Rabu, 10 April 2019, memiliki aset berupa properti di kawasan wisata terkenal di Esplanade, Surfers Paradise, Gold Coast. Namun properti berupa lahan kosong seluas 7558 meter persegi itu tampak tak terawat atau terlantar selama bertahun-tahun.
Nilai properti Sultan Brunei  lebih dari US$ 30 juta dilaporkan warta bisnis setempat telah naik dua kali lipat sejak dikelola oleh Agensi Investasi Brunei (BIA).

Tanah ini diakuisisi oleh Sultan Brunei 22 tahun lalu dengan nama Dermajaya Properties (South Pacific) Sdn Bhd, senilai AUS$ 15 juta. Dan 15 tahun kemudian aset tersebut diserahkan kepada Sejahtera Two (Australia) Pty Ltd.

Sultan Brunei juga pemilik hotel Park di Australia. BIA menjadi pemegang saham tunggal untuk aset ini.
Wali kota Gold Coast, Tom Tate pada tahun 2012 mengirim surat ultimatum tkepada Sultan Brunei sehubungan terjadi protes warga yang mengkritik bahwa tidak ada manfaat aset-aset Sultan Brunei di wilayah mereka.
Surat ultimatum itu berbunyi “ambil, atau tinggalkan” lahan tersebut. Sultan juga disarankan mendonasikan lahan itu kepada kota Gold Coast.

"Alangkah baiknya, Sultan memberikan tanahnya kepada kami untuk dikelola bersama, dan memberi gelar kehormatan untuknya. Ini adalah solusi yang sama-sama menguntungkan. Sultan memiliki tanah dimana-mana, saya yakin beliau tidak menyadari bahwa tanah tersebut miliknya," kata Tate kepada The Australian saat itu.
Namun, Sultan Brunei pemilik aset senilai  US$ 27 miliar belum memberikan tanggapan terhadap pemerintah daerah Gold Coast, Australia.

Credit  tempo.co

Pemilu Australia ditetapkan pada 18 Mei 2019

Pemilu federal Australia digelar Sabtu, 2 Juli 2016. Terdapat lebih dari 7.000 TPS di mana masing-masing menyediakan penjelasan cara memilih dalam 27 bahasa. TPS biasanya dibuat di sekolah-sekolah pemerintah, gereja, dan gedung pertemuan masyarakat. (Ella Syafputri)

Sydney (CB) - Warga Australia akan menyuarakan pilihan mereka pada pemilu 18 Mei, demikian Perdana Menteri Scott Morrison pada Kamis, saat mengawali kampanye yang diramalkan akan mengadu kebijakan tentang masalah perpajakan, perubahan iklim dan kesetaraan.

Jajak pendapatan menunjukkan posisi koalisi konservatif Morrison membuntuti oposisi partai Buruh, setelah enam tahun berkuasa dan tergulingnya dua perdana menteri akibat kekisruhan internal partai.

"Pilihan yang akan disuarakan warga Australia pada 18 Mei seperti yang selalu ada di setiap pemilihan umum, dan itu adalah, siapa yang Anda percayai untuk menghasilkan ekonomi kuat, layanan penting yang diandalkan oleh Anda? kata Morrison kepada awak media di Canberra.

Sementara pemerintah mengemas pemilu sebagai referendum dalam catatannya mengelola keuangan Australia, ekonomi menunjukkan tanda-tanda mulai melambat.

Pengeluaran konsumen melemah karena penurunan harga rumah setelah tingginya level utang.

Pasar keuangan secara penuh mempertimbangkan kemungkinan sedikitnya satu pemotongan suku bunga tahun ini.

Jajak pendapat menunjukkan pemerintah pimpinan Morrison, yang terdiri dari partai Nasional dan Liberal, diselimuti bayang-bayang kekalahan terhadap partai Buruh kiri tengah, kecuali jika pihaknya mampu mengubah strategi saat ini.

Credit  antaranews.com

Parlemen Australia Bersatu Mengecam Senator Fraser Anning

Senator Fraser Anning menyampaikan pidato pertamanya di Parlemen Australia. Dia menyerukan larangan masuk bagi migran Muslim.

Foto: ABC

Komentar Anning terkait tragedi Chirstchurch dianggap menghasut dan memecah-belah.

CB, AUSTRALIA -- Parlemen Australia mengecam Fraser Anning. Senator yang juga seorang autotarian itu dianggap menghasut dan memecah-belah akibat komentarnya mengenai serangan Masjid di Christchruch, Selandia Baru.


Para senator tersebut menyuarakan kekesalan mereka terhadap tindakan Anning yang menyalah-nyalahkan korban teror dan menjelek-jelekkan orang berdasarkan agama. Menurut mereka, Anning sama sekali tidak mencerminkan pendapat sebagai seorang senator maupun sebagai warga Australia.

Bulan lalu, seorang pendukung supremasi kulit putih Australia menewaskan 50 orang dalam serangan teror di Christchurch, Selandia Baru. Serangan tersebut viral akibat disiarkan secara langsung oleh pelaku melalui akun Facebook miliknya. Tak lama setelahnya, Anning mengeluarkan komentar dan menyebut serangan tersebut berhubungan dengan arus imigrasi dan menyalahkan umat Muslim.

"Parlemen bersatu untuk mengecam komentar mengerikan yang telah dia (Anning) buat," kata Senator Partai Liberal, Mathias Cormann yang dikutip dari Aljazirah, Rabu (3/4).

"Komentar-komentar ini mengerikan dan membuatnya lebih buruk karena posisi Senator Anning di Parlemen ini, dan platform yang dia nikmati sebagai senator," sambung Cormann.


Penny Wong dari Partai Buruh mengatakan, komentar Anning yang menyalahkan para korban, bahkan ketika keluarga, teman, komunitas mereka yang hilang masih dilanda keterkejutan, merupakan bentuk pidato kebencian. Dia juga menganggap Anning sebagai pemicu perpecahan.

"Upaya memalukan dan menyedihkan oleh seorang lelaki yang tidak pernah terpilih untuk mendapatkan perhatian dengan mengeksploitasi keragaman sebagai garis patahan untuk keuntungan politik," kata Wong.


Sebuah petisi online yang menyerukan agar Anning dicopot dari Senat, telah memperoleh lebih dari 1,4 juta tanda tangan, dan telah menjadi catatan permanen parlemen. Namun, di sisi lain, Senat tidak dapat mengeluarkan seorang senator kecuali mereka dihukum karena kejahatan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Credit  republika.co.id

Usai Christchurch, Australia Tambah Anggaran Kontra-Terorisme

Mendagri Australia, Peter Dutton, mengatakan bahwa negaranya menambah anggaran untuk melawan ancaman terorisme sebanyak Rp3,8 miliar sebagai tanggapan atas teror di Christchurch, Selandia Baru, pada Maret lalu. (AFP Photo/Sean Davey)

Jakarta, CB -- Australia menambah anggaran untuk melawan ancaman terorisme sebanyak A$381 juta atau setara Rp3,8 miliar hingga empat tahun ke depan sebagai tanggapan atas penembakan massal di masjid di Christchurch, Selandia Baru, Maret lalu.

"Kejadian tragis di Christchurch bulan lalu menunjukkan keperluan untuk tetap waspada atas ancaman kekerasan ekstremisme," kata Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, dalam pernyataan resmi terkait peningkatan anggaran itu.

Melalui pernyataan itu, Dutton kemudian menjelaskan bahwa anggaran tambahan itu akan digunakan untuk membiayai tim investigasi.

Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk mengadopsi metode baru dalam menghadapi ancaman teror yang semakin tinggi.


Dalam rancangan anggaran yang dilihat Reuters, tertera bahwa A$35 juta atau setara Rp352,1 miliar akan disiapkan untuk melawan intervensi asing.

Menurut Dutton, pemerintah juga akan membangun Pusat Penyelidik Ancaman Asing yang akan dioperasikan oleh kepolisian dan Organisasi Keamanan Intelijen Australia.

Selama beberapa tahun belakangan, Australia memang menghadapi ancaman intervensi asing. Pada 2017, Perdana Menteri Malcolm Turnbull menerapkan undang-undang baru untuk melindungi negara dari intervensi asing di tengah ketegangan hubungan dengan China.

Awal tahun ini, pemerintah Australia menyatakan bahwa ada aktor asing menjadi dalang di balik serangan siber pada jaringan parlemen dan tiga partai politik besar di negaranya.

Credit  cnnindonesia.com

Pengguna Drone di Australia Harus Memiliki Lisensi

abc news

Mereka yang menerbangkan drone melebihi berat 250 gram harus mengikuti kursus.

Badan Penerbangan Sipil Australia (CASA) mengharuskan siapa saja yang ingin menerbangkan drone untuk memiliki lisensi. Pemilik drone juga harus mendaftarkan kepemilikannya yang akan mulai diberlakukan 1 Juli 2019.


Pengumuman tersebut dikeluarkan bersamaan dengan diluncurkannya bisnis pengiriman makanan lewat drone pertama di dunia yang dimulai di ibukota Australia Canberra. Pendaftaran dan kewajiban memiliki lisensi dimaksudkan untuk memudahkan polisi memantau penyalahgunaan drone.

"Ini tentu akan mempermudah kami untuk menangani keluhan yang ada berkenaan dengan penggunaan drone yang tidak benar atau melanggar aturan keamanan," kata juru bicara CASA Peter Gibson.


"Dengan itu, kami akan mengetahui siapa saja yang menerbangkan drone di satu kawasan, dan bentuk drone apa saja yang digunakan.'


Juga mereka yang menerbangkan drone melebihi berat 250 gram harus terlebih dahulu mengikuti kursus pendidikan online dan mendaftarkan drone mereka.

Data itu akan disimpan di database, sehingga nantinya pihak berwenang Australia bisa mengetahui ada berapa drone yang diterbangkan di Australia, siapa yang memilikinya dan dimana lokasinya.

"Untuk pertama kalinya kita akan memiliki gambaran lengkap mengenai sektor drone ini apakah mungkin sekitar 10 ribu atau bahkan mungkin 100 ribu, saat ini kita tidak tahu sama sekali." kata Gibson.

CASA mengatakan biaya pendaftaran tergantung pada jenis drone yang akan digunakan dan apakah drone itu untuk hobi atau bisnis. Diperkirakan biaya pendaftaran untuk drone yang digunakan sebagai hobi adalah 20 dolar AS (sekitar Rp 200 ribu) per tahun.


Sementara untuk drone yang digunakan untuk bisnis, biaya pendaftaran per tahun berkisar antara 100 dolar Australia sampai 160 dolar AS (sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,6 juta).

Drone pengiriman barang mulai beroperasi di Canberra

Photo: James Ryan Burgess adalah CEO Project Wing (ABC News: Jake Evans)

CASA juga sedang mengembangkan jaringan penuh real time yang bisa melacak pergerakan drone, seperti mereka melacak pergerakan pesawat udara.


Namun dengan operator seperti Google yang sedang bersiap meluncurkan bisnis menggunakan drone di Australia, maka CASA perlu segera siap karena akan adanya pergerakan drone yang ramai di udara Australia.


Perusahaan induk Google Alphabet tahun lalu sudah mulai melakukan uji coba menggunakan drone untuk mengirimkan makanan seperti burritos, minuman kopi dan obat-obatan ke berbagai kawasan pemukiman di pinggiran kota Canberra.


Sekarang mereka sudah memiliki markas gudang permanend di kawasan Mitchell, dengan nama Project Wing, dimaan mereka berencana memulai operasi komersial pertama di dunia, bila CASA memberi persetujuan.


Sama seperti operator komersial lainnya, Google sudah memiliki lisensi untuk mengoperasikan drone.


Namun dengan industri drone tumbuh pesat, CASA mengatakan perlu untuk membangun sebuah sistem guna mengatur semua drone termasuk mereka yang sekedar melampiaskan hobi.

"Jelas sekali sistem lalu lintas tanpa awak akan menjadi kunci bagi operasi drone yang aman dan efisien dan semua pemain yang terlibat di bidang ini membangun sistem mereka sendiri-sendiri." kata Gibson.

"Kami sedang bekerja ke arah itu. Ini bukan hal yang sederhana."

Credit  republika.co.id

Beritakan Materi Sidang Kardinal Pell, Puluhan Jurnalis Diperkarakan

abc news

Kardinal Pell dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena pelanggaran seksual.

Puluhan organisasi berita dan jurnalis Australia menghadapi kemungkinan "hukuman penjara" atau denda atas tuduhan penghinaan terhadap pengadilan. Ini terkait liputan mereka terhadap kasus Kardinal George Pell dalam dakwaan pelecehan seksual terhadap anak.


Poin utama:

• Fairfax Media, the Herald and Weekly Times termasuk di antara yang disebutkan dalam dokumen pengadilan itu
• Pengadilan telah memerintahkan penghentian atas rincian persidangan dan putusan bersalah terhadap Pell
• Putusan itu menyebutkan kemungkinan masa tahanan atau denda bagi mereka yang dihukum karena melanggar perintah penghentian

Sebanyak 36 kantor berita dan individu telah dipanggil ke sidang Mahkamah Agung pada 15 April. Mereka menghadapi tuduhan bahwa melanggar perintah penghentian ketika menerbitkan materi tentang persidangan Kardinal Pell tahun lalu.


Di antara yang disebutkan dalam dokumen yang diajukan oleh Departemen Penuntutan Publik Victoria pada hari Jumat (22/3/2019) adalah editor The Age -Alex Lavelle, editor Herald Sun -Damon Johnston, pembawa acara 2GB -Ray Hadley, dan presenter Channel Nine -Deborah Knight.


Hakim Ketua Pengadilan Wilayah Victoria, Peter Kidd, memerintahkan agar semua bukti dan vonis dalam persidangan Pell tahun lalu tidak dipublikasikan. Perintah itu dibuat untuk melindungi proses pengadilan kedua yang direncanakan untuk pelanggaran tidak terkait, yang kemudian dibatalkan.


Ketika juri menyampaikan putusannya, hal itu dimuat di situs berita internasional, di mana pengadilan tidak memiliki yurisdiksi. Tetapi sejumlah media lokal dituduh mencemooh aturan penghentian tersebut.


Beberapa surat kabar utama Australia meliput putusan itu dalam artikel yang tidak menyebut nama Pell dan mengabaikan rincian penting lainnya.


Mereka termasuk The Age, yang melaporkan "seorang tokoh yang sangat terkenal dihukum pada Selasa karena kejahatan serius, tetapi kami tak bisa melaporkan identitas mereka karena perintah penghentian".


ABC menerima surat awal tentang liputan itu dari program RN Breakfast, dalam sebuah segmen tentang halaman depan surat kabar, tetapi itu tak termasuk dalam daftar orang-orang yang dipanggil untuk sidang bulan depan.

Memicu skandal

Direktur Penuntutan Publik (DPP) Australia berpendapat bahwa publikasi oleh 34 dari 36 pihak yang disebutkan "memiliki kecenderungan untuk mengganggu administrasi peradilan dalam penuntutan Pell".


Mereka juga dituduh "membantu dan mendukung penghinaan media di luar negeri".

Photo: Deborah Knight dan Ray Hadley berada di antara mereka yang dipanggil. (Channel Nine/2GB)

Enam belas responden juga dituduh memiliki "efek skandal pengadilan" dalam publikasi yang kritis terhadap pengadilan.


Dua minggu lalu, Kardinal Pell dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena pelanggaran seksual historis terhadap dua anggota paduan suara di Katedral St Patrick di Melbourne pada pertengahan 1990-an, ketika Pell menjadi Uskup Agung Melbourne.

News Corp Australasia mengatakan pihaknya akan "membela semua tuduhan" dengan penuh semangat dan "mendukung editor serta jurnalis kami" dengan teguh.


Seorang juru bicara Nine mengatakan perusahaannya dan karyawan yang disebutkan namanya membantah tuduhan itu, tetapi tidak akan berkomentar lebih lanjut karena masalah tersebut sudah masuk ke pengadilan.


Macquarie Media juga menolak berkomentar.


Sebanyak 36 badan atau individu media yang dipermasalahkan:
- The Herald and Weekly Times Pty Ltd
- Damon Johnston
- Charis Chang
- News Life Media Pty Ltd
- Queensland Newspapers Pty Ltd
- Sam Weir
- The Geelong Advertiser Pty Ltd
- Andrew Piva
- Nationwide News Pty Ltd
- Ben English
- Lachlan Hastings
- Advertiser Newspapers Pty Ltd
- Michael Owen-Brown
- Fairfax Media Limited
- The Age Company Pty Ltd
- Alex Lavelle
- Ben Woodhead
- Patrick O'Neil
- Michael Bachelard
- Fairfax Media Publications Pty Ltd
- Lisa Davies
- Michael Stutchbury
- Patrick Durkin
- Danielle Cronin
- Franziska Rimrod
- Mamamia.com.au
- Jessica Chambers
- Allure Media Pty Ltd
- Simon Thomsen
- Macquarie Media Limited
- Chris Smith
- Ray Hadley
- Nine Entertainment Co Pty Ltd
- Lara Vella
- Christine Ahern
- Deborah Knight

Credit  republika.co.id

Australia Ancam Bui Bos Medsos Terkait Teror Selandia Baru

Proses pemakaman korban penembakan di Christchurch, Selandia Baru. (REUTERS/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Australia mengancam akan memenjarakan bos perusahaan teknologi dan media sosial yang gagal memblokir konten atau materi terkait penembakan di dua masjid Christchurch, Selandia Baru, pada platform mereka.

Peringatan itu diutarakan Jaksa Agung Australia, Christian Porter, setelah bertemu dengan sejumlah petinggi perusahaan teknologi termasuk Facebook, Twitter, dan Google pada Selasa (26/3).

Porter mengatakan tanggapan dari para petinggi perusahaan teknologi itu "benar-benar mengecewakan" dalam pertemuan tersebut.


"Isu utama yang sebenarnya kami ingin diskusikan adalah bagaimana Anda (perusahaan) merespons situasi seperti itu lebih cepat lagi atau bahkan mencegah agar siaran langsung dan penyebaran konten-konten seperti itu tidak terjadi. Dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak terlalu memuaskan," papar Porter di Canberra.

Porter mengatakan Australia mempertimbangkan kemungkinan untuk memberi sanksi penjara bagi para petinggi yang dinilai lalai dalam undang-undang baru yang tengah digodok pemerintah.

Dia memperingatkan undang-undang tersebut memiliki "jangkauan ekstra-teritorial" di mana pun perusahaan itu berada.

Meski begitu, ahli keamanan dunia maya dari Universitas New South Wales, Nigel Phair, meragukan kemampuan UU tersebut untuk menjerat perusahaan teknologi yang sebagian besar berbasis di luar Australia.

Pertemuan itu juga dihadiri Perdana Menteri, Scott Morrison, yang ingin mengetahui rencana setiap perusahaan untuk menjaga platform mereka digunakan sebagai "senjata" para teroris dan kelompok ekstremis.

"Platform media sosial bisa mengirimkan iklan kepada Anda dalam waktu setengah detik. Mereka harus dapat menarik seluruh konten dan material yang berbau terorisme dan sejenisnya yang juga sangat berbahaya dalam waktu yang sama," ucap Morrison sebelum pertemuan berlangsung di Canberra seperti dikutip AFP.

"Mereka juga harus bisa menerapkan kapasitas besar mereka untuk menghadapi tantangan nyata ini demi menjaga keamanan warga Australia."

Facebook menyatakan telah menghapus sedikitnya 1,5 juta video yang sempat beredar terkait penembakan Christchurch "dengan cepat".

Sebelumnya, rekaman video selama 17 menit marak beredar di media sosial tak lama setelah penembakan terjadi. Video itu memperlihatkan Brenton Tarrant, pelaku penembakan, melancarkan terornya.

Tarrant, warga Australia, menyiarkan aksi kejamnya itu secara langsung melalui Facebook Live. Ia juga sempat mengunggah sejumlah manifesto berisikan motivasinya melakukan penembakan itu di akun Twitternya.

Walaupun saat ini cuplikan video Tarrant tersebut telah ditarik seluruh media sosial dan portal berita, sejumlah ahli menganggap rekaman-rekaman itu bisa diunduh dengan mudah oleh pengguna internet bahkan beberapa jam setelah kejadian berlangsung.

Credit  cnnindonesia.com

PM Australia Scott Morrison Siapkan Segala Opsi Hadapi Erdogan

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. Sumber: Tracey Nearmy/Getty Images/aljazeera.com

CB, Jakarta - Perdana Menteri Scott Morrison menyatakan segala opsi sudah disiapkan menanggapi pernyataan sembrono presiden Turki Recep Tayyib Erdogan yang akan memulangkan para pengunjung peringatan Hari Anzac di Gallipoli dalam peti jenazah.
Erdogan mengeluarkan pernyataan itu sehubungan terjadinya serangan teroris terhadap 2 masjid di kota Christchurch, Selandia Baru pada Jumat pekan lalu, menewaskan 50 orang dan melukai puluhan orang. Menurut Scott tidak sepantasnya Erdogan mengeluarkan pernyataan itu.


"Pernyataan yang dibuat Presiden Turki Erdogan saya anggap sangat menyinggung warga Australia dan sangat ceroboh dalam situasi yang sangat sensitif ini," kata Scott seperti dikutip dari News.coma.au, Rabu, 20 Maret 2019.

"Mereka menyakitkan hati karena mereka menghina ingatan tentang Anzac kita dan mereka melanggar janji yang terukir di batu di Gallipoli tentang janji Ataturk kepada ibu-ibu Anzac lainnya."
Peringatan Gollipoli dilakukan setiap tahun oleh warga Australia dan Selandia Baru untuk mengenang para prajurit kedua negara yang tewas dalam pertempuran Perang Dunia Pertama untuk merebut semenanjung Gallipoli guna membuka Dardanelle untuk dilewati pasukan angkatan laut sekutu. Tujuan utama pasukan Australia, Selandia Baru dan Jerman adalah menguasai Constantinople atau Istanbul saat itu yang dulu menjadi pusat pemerintahan Dinasti Ottoman.
Peringatan hari Anzac diadakan setiap tanggal 25 April. Tahun ini juga diperingati sebagai 100 tahun persahabatan dengan Turki.


Scott menyatakan kesiapannya untuk menghadapi memburuknya hubungan kedua negara dipicu pernyataan Erdogan.
Seperti dilansir Sydney Morning Herald, 20 Maret 2019, segala opsi yang dimaksud Scott mulai terlihat. Di antaranya Scott memerintahkan Duta Besar Australia untuk Turki berbciara dengan penashat presiden Erdogan di Ankara guna mencegah perselisihan yang semakin mendalam lantaran pernyataan yang menyerang tersebut.
Jika hasilnya tidak memuaskan, Scott diperkirakan akan mengusir Duta Besar Turki untuk Australia, Korhan Karakoc.
Badan Nasional Keamanan Australia juga mengingatkan warga Australia untuk berhati-hati melakukan perjalanan ke Turki untuk memperingati hari Anzac di Gallipoli.
Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengatakan, Menteri Luar Negeri Winston Peters terbang ke Turki hari ini untuk meminta tanggapan atas pernyataan Erdogan.


"Dia pergi ke sana untuk meluruskan, berhadapan muka," kata Ardern seperti dikutip dari Sydney Morning Herald.
Menanggapi serangan teroris di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru Jumat pekan lalu, Erdogan mengatakan serangan itu sebagai ujian bagi umat Muslim dan rakyat Australia dan Selandia Baru akan menderita jika mereka pergi ke Turki.
"Kakek nenekmu datang dan beberapa di antara mereka pulang dalam peti mati. Jika kamu juga datang seperti kakek nenekmu, pastikan anda akan hilang seperti kakak nenek anda," kata Erdogan.
Pemimpin oposisi Australia, Bill Shorten menyesalkan pernyataan Erdogan yang disebutnya sebagai pernyataan bodoh dan menyerang di saat Selandia Baru berduka akibat serangan teroris di 2 masjid di Christchurch.

Credit  tempo.co

Australia Desak Erdogan Tarik Ucapan Soal Teror Selandia Baru

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. (Reuters/David Gray)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, tidak terima dengan pernyataan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menyinggung soal sentimen anti-Islam dalam aksi teror penembakan di Kota Christchurch, Selandia Baru. Dia mengancam akan mempertimbangkan untuk meninjau ulang hubungan Negeri Kanguru dengan Turki jika pernyataan itu tidak dicabut.

"Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menurut saya sangat menyinggung bangsa Australia dan sangat ceroboh di waktu yang sensitif seperti saat ini," kata Morrison, seperti dilansir AFP, Rabu (20/3).

Morrison menyatakan dia sudah memanggil Duta Besar Turki untuk Australia, guna meminta klarifikasi. Dia menyatakan enggan menerima permintaan maaf dari sang diplomat.


"Saya berharap dan telah meminta supaya pernyataan ini diklarifikasi dan ditarik," ujar Morrison.

Sedangkan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, enggan menanggapi terlalu jauh pernyataan Erdogan. Namun, dia mengatakan Wakil PM, Winston Peters, akan melawat ke Turki untuk menyampaikan sikap mereka.

"Wakil perdana menteri akan mengkonfrontasi pernyataan itu di Turki. Dia akan menyelesaikannya secara tatap muka," kata Ardern.

Dalam ajang kampanye pemilihan kepala daerah di Antalya, Erdogan menayangkan rekaman teror penembakan di Selandia Baru yang dilakukan warga Australia Brenton Tarrant, dengan alasan sebagai pengingat akan propaganda anti-Islam. Erdogan turut menyitir isi manifesto Tarrant yang ditulis sebelum beraksi yang menyatakan hendak mengusir bangsa Turki dari Eropa.

Erdogan mengancam bakal memerangi pihak-pihak yang hendak menebar teror anti-Islam di Turki. Dia juga menyinggung soal peristiwa Pertempuran Gallipoli pada 1915 dalam Perang Dunia I.

Saat itu pasukan Kekhalifahan Ottoman menaklukkan pasukan Inggris, Australia, dan Selandia Baru yang hendak menguasai kota itu. Tercatat ada delapan ribu pasukan Australia meninggal dalam pertempuran itu.

Erdogan menyatakan warga asing yang hendak menebar teror anti-Islam bakal menghadapi nasib sama seperti pasukan Inggris, Australia, dan Selandia Baru dalam pertempuran Gallipoli.

"Kami sudah berada di sini seribu tahun, dan akan terus di sini hingga kiamat. Insya Allah. Buyut kalian datang dan pulang dalam peti mati. Saya tidak ragu kalian juga bakal bernasib sama seperti itu," ujar Erdogan.

Credit  cnnindonesia.com

RI Panggil Dubes Australia Kecam Komentar Senator soal Muslim

Menlu Retno Marsudi memanggil Dubes Australia, menyampaikan kecaman atas pernyataan senator yang menuduh imigran Muslim sebagai penyebab teror di Selandia Baru. (CNNIndonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar Australia di Jakarta, Gary Quinlan, untuk menyampaikan kecaman terhadap pernyataan salah satu senator Negeri Kanguru, Fraser Anning, yang menuduh imigran Muslim sebagai penyebab teror di masjid Selandia Baru.

Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, menuturkan Retno memanggil Gary ke kantornya pada Senin (18/3) pagi.

"Ibu Menlu telah memanggil dubes Australia untuk Indonesia pagi ini. Dalam pertemuan tersebut, Menlu mengecam keras pernyataan Senator Australia Fraser Anning. Pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman mengenai Islam," ucap Arrmanatha dalam jumpa pers di Kemlu RI.


Arrmanatha menyebut pandangan Anning terhadap Islam "sangat picik." Menurutnya, menghubungkan Islam atau agama apa pun dengan kekerasan seperti terorisme adalah suatu pandangan yang salah.

"Pemikiran yang disampaikan senator Australia tersebut tidak pantas mendapat tempat di dunia modern seperti ini, baik di Australia, Indonesia, atau tempat manapun," kata Arrmanatha.

Arrmanatha juga tak menutup kemungkinan pemerintah melarang senator dari negara bagian Queensland itu masuk ke Indonesia.

Dia menyebut memberikan izin masuk warga negara asing, termasuk Anning, ke Indonesia sepenuhnya "merupakan hak pemerintah."

"Sampai saat ini tidak ada rencana untuk yang bersangkutan untuk pergi ke Indonesia. Apabila ada rencana, adalah hak pemerintah untuk tidak berikan izin masuk bagi yang bersangkutan," ucap Arrmanatha.

Dalam pernyataannya pada Jumat (15/3), Anning mengatakan penyebab penembakan massal yang terjadi di dua masjid di pusat Kota Christchurch bukan aturan kepemilikan senjata yang lemah.

Dia menganggap program imigrasi yang yang mengizinkan kaum-kaum imigran Muslim fanatik tinggal di Selandia Baru menjadi penyebab utama teror terjadi. Dalam pernyataannya, Anning bahkan menyebut Islam sama dengan fasisme.

"Mari kita perjelas, ketika umat Muslim menjadi korban dalam kekerasan hari ini, biasanya mereka lah yang menjadi pelaku. Secara global, kaum Muslim banyak membunuh orang dengan mengatasnamakan agama," kata Anning. 

Credit  cnnindonesia.com

Australia Geledah Rumah terkait Pelaku Teror Christchurch

Ilustrasi penyelidikan teror Christchurch. (AP Photo/Mark Baker)

Jakarta, CB -- Pasukan pemberantas terorisme Australia menggeledah dua rumah yang diduga berhubungan dengan Brenton Tarrant, pelaku penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru, Senin (18/3).

Rumah tersebut masing-masing terletak di Kota Sandy Beach dan Lawrence, New South Wales. Kedua rumah itu berjarak tak jauh dari kota kelahiran Tarrant di Grafton.

"Tujuan utama penggeledahan itu adalah untuk secara formal mencari sejumlah materi yang mungkin dapat membantu penyelidikan yang tengah dilakukan kepolisian Selandia Baru," bunyi pernyataan otoritas Australia seperti dikutip AFP.


Canberra menyatakan keluarga Tarrant "terus membantu kepolisian dalam penyelidikan." Otoritas Australia menganggap hingga kini keluarga Tarrant tak menimbulkan ancaman bagi warga sekitar.

Selandia Baru telah mendakwa Tarrant atas penembakan di dua masjid di pusat Kota Christchurch pada Jumat pekan lalu. Insiden itu menewaskan 50 orang dan melukai 50 lainnya.

Tarrant mengakui dirinya sendiri sebagai penganut supremasi kulit putih. Dia menyiarkan aksi penembakannya secara langsung di Facebook.

Tarrant juga sempat mengunggah sejumlah pernyataan rasis dan manifesto di akun Twitter pribadinya sebelum beraksi. 

Dia merupakan warga Australia yang diketahui tumbuh besar di Grafton. Tarrant kerap berpergian ke luar negeri selama satu dekade terakhir dan menetap di Dunedin, Selandia Baru, dalam beberapa tahun belakangan.

Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, menjelaskan Tarrant hanya menghabiskan waktu 45 hari di Negeri Kanguru selama tiga tahun terakhir.

Dutton juga menuturkan Tarrant tidak masuk dalam daftar teroris aparat keamanan Australia. Ia membantah dugaan Australia mengabaikan ancaman teror yang berasal dari kaum ekstremis sayap kanan seperti Tarrant.

Dia menuturkan Organisasi Keamanan Intelijen Australia (ASIO) terus memantau aktivitas kelompok-kelompok ekstrem kanan.

"Kelompok-kelompok ekstremis ini, neo-nazi, supremasi kulit putih, kelompok ekstrem kanan-atau istilah apa pun yang ingin Anda terapkan-mereka sudah berada dalam radar ASIO," ucap Dutton.

Credit  cnnindonesia.com

PM Morrison Bela Will Connolly, Minta Senator Australia Dituntut

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. Sumber: Tracey Nearmy/Getty Images/aljazeera.com

CB, Jakarta - Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, Senator Australia Fraser Anning harus dituntut karena memukul Will Connolly yang memecahkan telur ke kepalanya.
Morrison sebelumnya mengecam dan menyebut pernyataan Fraser Anning menjijikkan. Anning menyatakan aksi teror penembakan di Selandia Baru dipicu gelombang imigran Muslim yang meningkat, sehingga menyebabkan kecemasan di Australia dan Selandia Baru.

Dikutip dari Perth Now, 17 Maret 2019, Fraser Anning terbang ke Melbourne untuk menghadiri kampanye sayap kanan. Ketika Anning sedang diwawancara, bocah 17 tahun bernama Will Connolly terlihat berdiri di belakangnya. Tiba-tiba Connolly menimpuk telur ke belakang kepala Anning.

Foto yang diambil dari video memperlihatkan seorang pemuda melempar telur ke kepala Senator Queensland, Fraser Anning, di Melbourne, Australia, Sabtu 16 Maret 2019. Aksi pemuda tersebut sebagai wujud ketidakpuasan pernyataan Anning yang menyalahkan umat Muslim atas terjadinya penembakan di masjid Selandia baru. Foto/video instagram
Dari rekaman video, Anning membalas dengan memukul Connolly dua kali, sebelum penasihatnya memisahkan Anning.
Para pendukung Anning, termasuk terpidana kriminal Neil Erikson, mencengkram leher Connolly dan menjatuhkannya ke lantai. Dia mencekik Connolly sampai polisi tiba.
Aksinya viral di media sosial. Netizen memanggilnya si Bocah Telur. Connolly yang sempat ditahan polisi tak lama kemudian dibebaskan tanpa tuntutan apapun.

Will Connolly yang dijuluki Eggboy setelah menimpuk kepala senator Australia Fraser Anning yang menyalahkan Muslim dalam serangan teroris di Selandia Baru.[Daily Mail]





Pada Minggu pagi, muncul video Will Connolly yang mengatakan jangan macam-macam dengan politisi, namun dia tidak menyesal melakukan itu.
"Jangan menimpuk telur ke politisi, atau kalian diserang oleh 30 bogan di waktu bersamaan, saya sudah mencobanya," kata Will. Bogan adalah kata slang Australia untuk menyindir sampah masyarakat.

Pada Ahad, PM Scott Morrison mengatakan Anning harus dihukum karena menyerang remaja."Saya pikir langkah hukum harus diajukan atas Senator Anning," kata Morrison.
Sementara pengacara terkenal Adam Houda menawarkan bantuan hukum kepada Will Connolly jika ia mau mengajukan kasus pemukulan yang dilakukan Senator Australia Fraser Anning.

Credit  tempo.co

Dunia Dukung Will Connolly, Penimpuk Telur ke Senator Australia

Foto yang diambil dari video memperlihatkan seorang pemuda melempar telur ke kepala Senator Queensland, Fraser Anning, di Melbourne, Australia, Sabtu 16 Maret 2019. Aksi pemuda tersebut sebagai wujud ketidakpuasan pernyataan Anning yang menyalahkan umat Muslim atas terjadinya penembakan di masjid Selandia baru. Foto/video instagram

CB, Jakarta - Will Connolly, remaja yang menimpuk telur ke kepala senator Australia, Fraser Anning yang menyalahkan muslim dalam serangan teroris di Selandia Baru, mendapat dukungan dari berbagai belahan dunia melalui media sosial.
Connolly dijuluki pahlawan oleh para netizen karena keberaniannya menyatakan ketidaksetujuannya pada pernyataan senator Australi itu saat diwawancarai sejumlah wartawan di Melbourne.


Sejumlah meme dan kartun Connolly pun menghiasai media sosial. Ia pun diberi nama Eggboy.

"Pahlawan itu bernama #WillConnolly yang menimpuk telur ke senator Australia Fraser Anning karena dia menyalahkan imigransi Muslim atas serangan terori di Christchurh. Will Connolly anda legenda. PS: Dia 17 tahun #NewZealandMosqueAttack," tulis Abdi Nour HG di akun Twitter.
"Well done big boy #eggboy #WillConnolly," Mahmoud samer memuji remaja itu di akun Twitternya.
Tak hanya pujian, orang-orang memberikan dukungan kepada Connolly dengan mengumpulkan uang melalui GoFundMe yang sudah mencapai US$ 13,500.


Meme Will Connolly dibuat oleh netizen yang mendukung dan memujinya setelah remaja ini menimpuk telur ke kepala senator Australia, Frazer Anning yang menyalahkan Muslim dalam serangan teror mematikan di Selandia Baru.


Uang sebanyak itu, mengutip Reuters, untuk membiayai biaya hukum yang akan dihadapi remaja ini dan juga membeli lebih banyak telur.
Menyadari ancaman hukuman yang akan dihadapi Connolly, pengacara kriminal terkemuka, Adam Houda, melalui akun Twitternya mengatakan kesiapannya untuk membela remaja itu jika senator Australia itu menuntut penimpukan telur ke kepalanya kemarin.
Houda menegaskan, dirinya telah menyaksikan video penimpukan telur ke kepala Anning dan tindakan para pengikutnya terhadap remaja itu.
"Saya telah menjadi pengacara lebih dari dua dekade dan menurut pendapat saya tidak ada alasan bahwa Anning bertindak itu untuk membela diri," kata Houda, seperti dikutip dari Daily Mail, Minggu, 17 Maret 2019.

Will Connolly yang dijuluki Eggboy setelah menimpuk telur ke kepala senator Australia Fraser Anning yang menyalahkan Muslim dalam serangan teroris di Selandia Baru.[Daily Mail]

Houda pun menyatakan Connolly akan mendapatkan bantuan hukum darinya secara gratis."Saya tidak pernah mengejar klien, tapi saya senang membantunya (probono). Sekarang terserah dia dan dan orang tuanya," ujarnya.
Dalam rekaman penimpukan telur, Anning tampak marah dan memukul remaja usia 17 itu lalu menendangnya seraya mengeluarkan pernyataan:"Anda bukan siapa-siapa, tetapi manusia lemah."
Setelah peristiwa Will Connolly menimpuk telur dipicu pernyataan menyalahkan muslim dalam serangan teroris di Selandia Baru, muncul petisi online Change.org untuk menuntut senator Australia Fraser Anning dipecat dari parlemen. Petisi sudah ditandatangani 1 juta orang.

Credit  tempo.co

Salahkan Muslim Atas Teror Selandia Baru, Senator Ditimpuk Telur

Seorang pemuda melempar telur ke kepala Senator Queensland, Fraser Anning saat menjawab pertanyaan awak media di Melbourne, Australia, Sabtu 16 Maret 2019. Foto/video instagram

CB, Jakarta - Senator Queensland Australia, Fraser Anning, ditimpuk telur oleh seorang remaja pria saat diwawancara jurnalis karena menyalahkan Muslim atas teror penembakan di Christchurch, Selandia Baru.
Dikutip dari abc.net.au, 16 Maret 2019, rekaman menunjukkan pemuda mengamati Anning dari belakang ketika diwawancara, sebelum memecahkan telur ke belakang kepala Anning sambil merekam dengan ponselnya.
Senator bereaksi dengan mengayunkan dua pukulan ke arah pemuda itu, namun hanya satu yang mendarat di kepalanya. Dia juga berusaha menendang remaja itu.

Staf senator memisahkan senator dari pemuda itu. Pendukung senator kemudian menjatuhkan remaja itu. Polisi kemudian membawa remaja  itu keluar.
Juru bicara kepolisian Victoria mengatakan, polisi telah menahan remaja berusia 17 tahun asal kota Hampton, namun dibebaskan tanpa tuntutan.
Insiden ini kemudian viral. Bahkan ada halaman media sosial membuka donasi agar sang remaja bisa membeli telur lebih banyak.

WATCH: This is the moment Senator Fraser Anning was egged by a teenage boy during a press conference in Melbourne. #9News pic.twitter.com/oePwz3pPH2

— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) March 16, 2019

Sementara PM Australia Scott Morrison mengecam pernyataan senator Queensland, Fraser Anning yang menghubungkan imigran Muslim dengan serangan teror di dua masjid di Selandia Baru oleh teroris ekstremis sayap kanan.
"Pernyataan senator Fraser Anning menyalahkan serangan pembunuhan oleh seorang teroris ekstremis sayap kanan di Selandia Baru pada imigran menjijikkan," kata Morrison, dikutip dari Sydney Morning Herald.
"Pandangan itu tidak punya tempat di Australia, apalagi Parlemen Australia," katanya.
Sebelumnya Senator Anning mengatakan dalam sebuah tweet, "Apakah ada yang masih membantah hubungan antara imigran Muslim dan kekerasan?"


"Saya ingin tahu apakah akan ada banyak kemarahan dari sayap kiri ketika serangan teroris Muslim berikutnya terjadi? Kemungkinan besar diam dan berbicara tentang serangan serigala, penyakit mental dan tidak ada koneksi ke Islam," tambahnya.
Dalam rilisnya di media, Frasser Anning mengatakan "sementara jenis kekerasan seperti ini tidak pernah bisa dibenarkan, yang disoroti adalah meningkatnya ketakutan dalam masyarakat kami, baik di Australia dan Selandia Baru, akan meningkatnya kehadiran Muslim," katanya mengaitkan motif penembakan di Christchurch, Selandia Baru, dengan imigran Muslim.

Credit  tempo.co

Politisi Anti-Muslim Australia Dicecar atas Teror Selandia Baru

Pemimpin Partai One Nation Australia, Pauline Hanson (kiri), dicecar penyiar televisi karena kebijakan anti-Muslim yang dinilai berkontribusi atas serangan teroris di Selandia Baru. Foto/Seven Network

CANBERRA - Pemimpin Partai One Nation Australia, Pauline Hanson, dicecar penyiar televisi karena kebijakan anti-Muslim-nya dianggap berkontribusi dalam serangan teroris di dua masjid di Selandia Baru. Hanson dianggap turut "memberdayakan" supremasi kulit putih.

Tuan rumah program Sunrise di Seven Network, David Koch, mencecar Hanson dalam wawancara yang berapi-api pada Senin (18/3/2019) pagi. Hanson merupakan salah satu senator federal Australia.

Koch menguliti kebijakan anti-Muslim Partai One Nation setelah serangan teroris di Christchurch pada hari Jumat menewaskan 50 orang. Tersangka teroris asal Australia, Brenton Tarrant, merilis manifesto setebal 74 halaman di media sosial sehari sebelum tragedi terjadi.

"Manifesto teroris ini hampir berbunyi seperti kebijakan imigrasi One Nation dan kebijakan Muslim. Apakah Anda merasa terlibat dengan kekejaman ini?," tanya Koch kepada Hanson.

Hanson pun menjawab pertanyaan kritis itu. "David, saya merasakan orang-orang itu dan saya merasakan keluarga-keluarga yang kehilangan nyawa. Sama di seberang jalan di sini ketika kami memiliki serangan teroris Lindt Cafe," ujarnya.

"Kami memiliki masalah tetapi Anda benar-benar harus mendiskusikannya dan memperdebatkan masalah tersebut. Mengapa kami memiliki serangan teroris di negara ini. Mengapa ini terjadi di seluruh dunia? Mengapa ini terjadi di banyak tempat?," lanjut politisi Australia tersebut.

Koch yang bersemangat kemudian mengklaim bahwa serangan teroris dilakukan oleh supremasi kulit putih sayap kanan."Yang digerakkan oleh komentar Anda (Hanson), oleh komentar anti-Muslim Anda," kata jurnalis tersebut.

"(Hal-hal seperti) 'mereka tidak pantas berada di sini', 'mereka akan mengambil alih negara kita'. Bisakah Anda memahami bagaimana hal itu memberdayakan seorang supremasi kulit putih... agar melihatnya sebagai seruan untuk (serangan) senjata?," tanya Koch.

Hanson kemudian mengalihkan fokus pertanyaan itu kepada apa yang terjadi di Inggris. 

“Orang-orang meninggalkan Inggris untuk datang ke sini karena mereka telah kehilangan negara mereka. Inggris bukan negara tempat mereka dibesarkan," kata Hanson.

"Belajarlah dari kesalahan negara lain untuk memastikan hal itu tidak terjadi di sini. Saya tidak tumbuh dengan terorisme ketika saya masih kecil. Mengapa ini terjadi sekarang?," ujarnya.

Jawaban itu lag-lagi dikritisi Koch. "Anda membuat pernyataan berani bahwa setiap Muslim mengerikan, setiap Muslim adalah ancaman karena mereka tidak terlihat seperti kita dan mereka tidak memiliki agama kita," balas Koch.

Ketika wawancara yang memanas berlanjut, Hanson menuduh Koch tidak tahu apa yang terjadi di pinggiran barat Sydney.

"Pergi ke Fairfield sekarang, pergi dan tanyakan pada orang-orang Kristen Lebanon apa yang terjadi pada negara mereka. Mereka akan memberi tahu Anda hal yang sama. Mereka takut hal yang sama akan terjadi di sini," katanya.

"Saya punya pusat pemuda di daerah-daerah itu dan tahu persis apa yang terjadi di sana," jawab Koch dengan nada jengkel.







Credit  sindonews.com

Politisi Australia Salahkan Muslim atas Penembakan Selandia Baru

Senator Queensland, Australia, Fraser Anning, menyalahkan imigran Muslim atas serangaan teroris di dua masjid di Selandia Baru. Foto/Facebook/Senator Fraser Anning

CANBERRA - Seorang politisi Australia menuai kecaman keras karena menyalahkan imigran Muslim dalam serangan teroris di dua masjid di Selandia Baru. Sebanyak 49 orang tewas dalam penembakan massal ketika salat Jumat berlangsung.

Senator Queensland, Australia, Fraser Anning merilis pernyataan media pada Jumat sore, beberapa jam setelah serangan teroris di dua masjid di kota Christchurch terjadi. Di dalamnya, Anning awalnya menentang segala bentuk kekerasan dan mengutuk tindakan pria bersenjata itu.

Namun, di kalimat selanjutnya dia menyalahkan imigran Muslim sebagai pemicu penembakan berdarah itu. 

"Ketika jenis kekerasan yang main hakim sendiri tidak pernah bisa dibenarkan, yang disoroti adalah meningkatnya ketakutan dalam komunitas kami, baik di Australia dan Selandia Baru, akan meningkatnya kehadiran Muslim," katanya.

Anning mengklaim pelaku sesungguhnya yang membunuh 49 orang dan melukai lebih dari 40 orang lainnya, termasuk anak-anak, adalah kebijakan imigrasi Selandia Baru.

Empat tersangka telah ditahan sehubungan dengan serangan itu, termasuk tersangka utama Brenton Harrison Tarrant, 28, pria Australia. Tarrant telah dibawa ke pengadilan Sabtu (16/3/2019), di mana dia didakwa melakukan pembunuhan.

"Pernyataan Senator Australia Fraser Anning tentang teroris Kristen #ChristchurchAttack; para korban pantas dibunuh karena mereka adalah Muslim. ICYMI, ia membela 'solusi akhir' untuk imigran non-kulit putih," kecam Alfons Lopez Tena, mantan anggota parlemen Catalan yang juga seorang penulis, via akun Twitter @alfonslopeztena.

Mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull via akun @TurnbullMalcolm berkomentar; "Mereka yang menjajakan kebencian rasial dan agama mungkin tidak mengambil senjata atau pisau sendiri, tetapi mereka terlalu sering menginspirasi orang-orang yang melakukannya. Ekstremisme kekerasan dimulai dengan ekstremisme dan ujaran kebencian."

"Komentar Fraser Anning hari ini hina. Dia memalukan Senat dan yang lebih buruk dengan menyebarkan kebencian dan membuat orang Australia saling bermusuhan, dia melakukan apa yang diinginkan para teroris," lanjut Turnbull. 

Perdana Menteri Australia Scott Morrison via akun @ScottMorrisonMP ikut mengecam Senator Anning. "Pernyataan Senator Fraser Anning menyalahkan serangan mematikan oleh teroris ekstremis sayap kanan di Selandia Baru pada (kebijakan) imigrasi adalah menjijikkan. Pandangan itu tidak punya tempat di Australia, apalagi Parlemen Australia," kecam Morisson.

Jurnalis televisi, Moeed Pirzada, via akun @MoeedNj berkomentar;"Inilah seorang lelaki, Senator Fraser Anning, yang secara terbuka membenarkan terorisme dan pembantaian (terhadap) kaum Muslim atas nama imigrasi; jika ada Mullah Muslim yang akan melakukannya, ia akan segera menemukan dirinya atau pemerintahnya dalam kesulitan; Dimanakah lokasi PBB?."

Menyadari pernyataannya menuai kecaman, Anning kemudian mengkritik para politisi sayap kiri dan media yang katanya terlalu buru-buru menyalahkan undang-undang senjata atau mereka yang memiliki pandangan nasionalis."Ini semua omong kosong klise," katanya.


"Penyebab pertumpahan darah sesungguhnya di jalan-jalan Selandia Baru hari ini adalah program imigrasi yang memungkinkan kaum fanatik Muslim untuk bermigrasi ke Selandia Baru," ujarnya.


Credit  sindonews.com

Eks Penasihat Paus Divonis 6 Tahun Bui Terkait Pelecehan Anak

Eks penasihat Paus Fransiskus, George Pell, dijatuhi hukuman penjara enam tahun atas kasus pelecehan seksual dua bocah anggota paduan suara gereja di Melbourne pada 1990-an. (AAP Image/David Crosling/via Reuters)

Jakarta, CB -- Mantan penasihat Paus Fransiskus, George Pell, dijatuhi hukuman penjara enam tahun atas kasus pelecehan seksual dua bocah anggota paduan suara gereja di Melbourne, Australia, pada 1990-an.

Hakim Ketua Pengadilan Victoria, Peter Kidd, membacakan putusan tersebut dalam persidangan yang disiarkan langsung di sejumlah stasiun televisi Australia pada Rabu (13/3).

Dalam sidang tersebut, Kidd mengatakan bahwa ada kemungkinan besar Pell dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

"Menurut pandangan saya, tindakan Anda menunjukkan arogansi yang mengejutkan. Secara keseluruhan, saya menganggap kesalahan moral Anda di dua kasus ini sangat tinggi," ujar Kidd sebagaimana dikutip Reuters.


Namun, Pell terus mengklaim tak bersalah dan mengajukan banding atas putusan hakim. Sidang banding itu dijadwalkan digelar pada Juni mendatang.

Mantan Menteri Keuangan Vatikan itu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap dua anak laki-laki berusia 13 tahun saat ia menjabat sebagai uskup agung di Melbourne pada pertengahan 1990-an.

Pelecehan seksual itu terjadi setelah ibadah hari Minggu di sebuah ruangan dan di koridor Katedral St. Patrick, Melbourne.

Dalam persidangan, Pell dinyatakan bersalah atas empat tuntutan terkait tindakan tak senonoh dan satu dakwaan soal penetrasi seksual. Ia terancam hukuman 10 tahun penjara dari masing-masing tuntutan.

Pelecehan seksual semacam ini juga ditemukan di beberapa gereja di berbagai penjuru dunia, melibatkan para petinggi keagamaan Katolik.

Kejahatan seksual di lingkungan Gereja Katolik semacam ini mulai menjadi perhatian pada 2002, ketika para uskup di wilayah Boston ditemukan terus berpindah gereja untuk menutupi skandal pelecehan terhadap anak yang mereka lakukan.

Kisah ini diungkap dalam film Spotlight yang memenangkan kategori Film Terbaik dalam ajang penghargaan Academy Awards 2016. 

Credit  cnnindonesia.com

Ahli Sebut Otoritas Australia Lambat Tangani Serangan Siber

Ilustrasi hacker. (e-propethic.com)

CB, Canberra – Kepala Eksekutif AustCyber, Michelle Price, mengatakan Australia menjadi tempat uji coba banyak peretas atau hacker dengan menggunakan berbagai jenis malware atau piranti lunak jahat.

Ini terjadi karena pemerintah Australia terlihat lambat dalam meningkatkan kemampuan keamanan siber untuk jaringan komputer bisnis dan pemerintah.
Price mengatakan Australia bakal menjadi sasaran serangan hacker, yang didukung negara-negara tertentu, karena semakin berperan di pentas global.

Salah satunya adalah serangan siber ke jaringan komputer di parlemen dan partai politik besar, yang terjadi beberapa pekan lalu.
“Kondisi ini membuat Australia menjadi sasaran uji coba peretasan,” kata Price seperti dilansir SMH pada Sabtu, 9 Maret 2019.

Price mengatakan Australia menjadi sasaran menarik serangan siber oleh para hacker karena memiliki ekonomi yang kuat, dikenal secara global dalam riset dan inovasi. “Tapi lambat dalam memahami resiko yang muncul,” kata Price.
Ini membuat Australia menjadi sasaran antara untuk uji coba malware oleh para hacker sebelum mereka menyerang sasaran yang lebih besar dan canggih seperti Inggris dan Amerika Serikat. “Mayoritas negara Eropa lebih maju dibandingkan kita dalam urusan keamanan siber,” kata Price.
AustCyber merupakan lembaga independen yang didanai pemerintah dan dibentuk pada 2015. Tujuannya adalah membantu pembangunan industri siber di Australia.

Pandangan senada disampaikan spesialis keamanan siber Mike Sentonas dari perusahaan keamanan siber terkemuka CrowdStrike. Perusahaan ini mendapat nama setelah mengidentifikasi adanya hacker Rusia yang mengintervensi Pilpres AS pada 2016.
Sentonas mengatakan serangan siber terhadap perusahaan AS meningkat seiring ketegangan konflik dagang kedua negara. Pola ini juga bisa terjadi di Australia.
“Australia perlu mempertajam kemampuan merespon serangan siber yang dilakukan peretas yang didukung negara termasuk dengan mengumumkan dan mempermalukannya lalu mengusutnya secara hukum,” kata Sentonas merujuk kepada cara AS menghadap para hacker dari Cina yang menyerang.

Secara terpisah, hacker Cina dilaporkan telah menjebol sistem komputer sejumlah kontraktor Angkatan Laut AS, mencuri data dalam jumlah besar mulai dari rincian pemeliharaan kapal hingga skema rudal.
Menurut sumber laporan Wall Street Journal, yang dilansir dari Sputniknews, 15 Desember 2018, jumlah pelanggaran keamanan yang diduga dilakukan oleh peretas Cina telah meningkat secara signifikan selama 18 bulan terakhir, ketika kontraktor kecil berupaya meningkatkan keamanan mereka.

Laporan mengklaim data yang dicuri hacker dalam serangan itu adalah informasi rahasia yang sangat sensitif tentang teknologi militer canggih. Misalnya, skema rudal anti-kapal supersonik yang dikembangkan untuk kapal selam AS dilaporkan dicuri, di antara hal-hal lain.

Credit  tempo.co