Tembak Diri saat Akan Ditangkap Polisi, Eks Presiden Peru Tewas

Mantan presiden Peru Alan Garcia menembak dirinya sendiri saat akan ditangkap polisi terkait skandal kasus korupsi terbesar di Amerika Latin. Foto/REUTERS

LIMA - Mantan Presiden Peru Alan Garcia tewas setelah dia menembak dirinya sendiri ketika hendak ditangkap polisi pada Rabu (17/4/2019) pagi. Dia hendak ditangkap terkait skandal korupsi terbesar di Amerika Latin yang melibatkan perusahaan raksasa konstruksi Brazil.

Sebelumnya diberitakan bahwa Garcia, 69, berada dalam kondisi koma tak lama setelah dibawa ke Rumah Sakit Casimiro Ulloa akibat menembak dirinya sendiri. Dia menembak diri di bagian kepala sekitar pukul 06.45 waktu setempat di rumahnya.

Presiden Peru Martinez Vizcarra mengumumkan Garcia meninggal beberapa jam setelah jatuh koma selama operasi darurat.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Zulema Tomas mengatakan Garcia sempat mengalami serangan jantung sebanyak tiga kali sebelum dioperasi.

Garcia sejatinya sedang diselidiki karena diduga menerima suap selama pembangunan metro Lima selama masa pemerintahan periode keduanya, dari 2006-2011.

Dia membantah pernah menerima uang dari perusahaan konstruksi Brasil, Odebrecht. Perusahaan itulah yang menjadi pusat skandal korupsi terbesar di Amerika Latin setelah mengakui membayar pejabat korup di seluruh Amerika Latin hampir USD800 juta sebagai imbalan untuk kontrak infrastruktur utama.

Dia mencari suaka di kedutaan Uruguay di Peru akhir tahun lalu. Dia sempat bertahan di kedutaan selama lebih dari dua minggu sebelum permintaan suakanya ditolak.

Perintah pengadilan oleh Hakim Juan Sanchez memerintahkan penangkapan Garcia dan pencarian dokumen di rumahnya terkait dengan tuduhan pencucian uang. Ketika polisi tiba di kediamannya untuk menangkapnya, mantan presiden itu menembak dirinya sendiri ketika berada di kamar tidurnya.

Garcia, seorang orator ulung yang telah memimpin partai Apra. Partai itu dulu sangat kuat di Peru selama berpuluh-puluh tahun dan berkuasa sebagai sebagai partai nasionalis dari 1985 hingga 1990 sebelum membentuk kembali dirinya sebagai pemrakarsa pasar bebas. Garcia dan partainya pernah memenangkan pemilu untuk memperpanjang masa jabatan lima tahun pada tahun 2006.

Tahun lalu, Garcia meminta Uruguay untuk suaka politik setelah dia dilarang meninggalkan negaranya. Dia dicegah untuk melarikan diri atau pun menghalangi penyelidikan. Uruguay menolak permintaan suaka politik Garcia.

Garcia sendiri telah berulang kali membantah melakukan kesalahan. 

Credit  sindonews.com

Desa Peru setuju akhiri blokade jalan tambang Las Bambas

Masyarakat Andes memprotes proyek Conga Tambang Newmont dalam aksi jalan sepanjang Danau Perol di wilayah bagian Cajamarca, Peru, Senin (17/6). Ribuan penentang proyek emas Tambang Newmont senilai USD5 milyar melingkupi dataran tinggi danau di Andes, bertekad menghentikan perusahaan yang pada akhirnya akan mengeringkan danau untuk membuka jalan bagi tambang paling mahal Peru. Danau Perol merupakan satu dari beberapa danau yang akan diubah menjadi tambang bijih besi dengan proyek Conga. Air dari danau akan dipindahkan ke empat waduk yang akan atau direncanakan akan dibangun oleh perusahaan AS dan perusahaan rekanan mereka Buenaventura. (REUTERS/Enrique Castro-Mendivi)

Lima (CB) - Satu desa adat di Peru setuju untuk mengakhiri blokade jalan raya menuju tambang tembaga Las Bambas milik MMG Ltd setelah perusahaan itu berkomitmen akan memberikan kompensasi karena melintasi perladangan masyarakat adat, demikian sebuah dokumen yang menyebutkan rincian persetujuan itu pada Sabtu.

Jalan-jalan tersebut yang dirintangi oleh masyarakat adat Fuerabamba selama dua bulan harus dicabut pada Senin, kata dokumen itu yang ditandatangani oleh Ketua Fuerabamba, Gregorio Rjas, perdana menteri Peru dan manajer tambang setelah pembicaraan selama 10 jam di ibu kota Lima.

Persetujuan itu tampaknya memecah kebuntuan antara Fuerabamba dan MMG yang hampir menutup Las Bambas. Tambang itu berlokasi di bagian selatan Peru dan memproduksi sekitar 400.000 tembaga setiap tahun.

Fuerabamba mulai merintangi MMG menggunakan jalan lokal yang melintasi perldangannya pada awal Februari untuk menuntut kompensasi dari perusahaan tersebut. Tapi konflik meningkat setelah pengacara Fuerabamba diperintahkan untuk ditahan sementara mereka diselidiki karena tuduhan mencoba memeras MMG.

Fuerabamba sebelumnya menuntut para pengacara itu, yang membantah melakukan kesalahan, dibebaskan dari penjara sebelum mengakhiri blokade jalan raya.

Tetapi tak ada penyebutan terkait pengacara itu dalam perjanjian yang ditandatangani pada Sabtu.

"Las Bambas dan masyarakat Fuerabamba mencapai perjanjian ekonomi yang saling memuaskan," demikian dokumen itu, tanpa menyebutkan angka. "Akses ke unit tambang itu tak lagi dirintangi oleh warga desa Fuerabamba, mereka mengizinkan kendaraan milik Las Bambas dan kontraktornya melintasi dengan bebas."

Rojas memuji perjanjian tersebut setelah dokumen itu dibacakan dan dibagikan kepada wartawan oleh salah seorang penengah pada Sabtu malam. Ia menyebutnya "Langkah tegas menuju pembangunan negara kami dengan syarat-syarat yang tepat."

Dalam dokumen itu juga disebutkan, pemerintah sepakat untuk berbuat lebih banyak mendukung pembangunan di komunitas-komunitas lain di sekitar Las Bambas.

Credit  antaranews.com

Uruguay tolak permintaan suaka mantan Presiden Peru

Mantan Presiden Peru Alan Garcia. (FOTO ANTARA/REUTERS)

Lima (CB) - Uruguay pada Senin (3/12) menolak permintaan suaka mantan Presiden Peru Alan Garcia, yang kini berada di bawah penyelidikan di negara asalnya atas dugaan menerima suap terkait skandal korupsi Odebrecht.

Presiden Uruguay Tabare Vazquez mengumumkan keputusan tersebut di Montevideo.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Peru mengatakan Alan Garcia, 69 tahun, telah meninggalkan Kedutaan Besar Uruguay di Lima setelah berada di sana selama dua minggu.

"Kami tidak mengabulkan permintaan suaka karena di Peru tiga pilar pemerintahanya berjalan secara independen dan mandiri, dan terutama pengadilannya," kata Vasquez kepada para wartawan.

Garcia mengajukan permohonan suaka di Kedubes Uruguay, tak lama setelah hakim pengadilan bulan lalu mengeluarkan larangan baginya meninggalkan Peru untuk 18 bulan selama Garcia berada di bawah penyelidikan.

Ia diduga menerima suap pada proyek pembangunan kereta listrik di Lima perusahaan Brazil, Odebrecht.

Garcia, yang menjabat sebagai presiden Peru dari 1985 sampai 1990 serta 2006 sampai 2011, tetap menyatakan tidak bersalah. Menurut dia, ia adalah korban dari penganiayaan politik.

Presiden Peru Martin Vizarra mengatakan menyambut baik keputusan Uruguay tersebut.

"Di Peru, tidak ada satu orang pun yang tidak tersentuh. Demokrasi kami menjamin pemisahan kekuasaan serta perlakuan sama di mata hukum," kata Vizcarra di Twitter.

Setelah keputusan Uruguay itu diumumkan, Garcia kembali ke salah satu kediamannya di sebuah kompleks perumahan di Lima. Dalam setahun, ia lebih banyak tinggal di Spanyol.

"Tidak ada bukti yang menghubungkan saya dengan kejahatan apa pun bahkan dengan Odebrecht atau proyek apa pun yang dimiliki perusahaan tersebut," kata Garcia dalam pernyataan.

Ia mengatakan dirinya akan tetap berada di kediamannya di Peru dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang.

Jaksa dalam kasus itu, Jose Perez, juga menuduh Garcia menerima uang senilai 100.000 dolar AS (sekitar Rp1,4 miliar) atas kehadirannya di sebuah konferensi di Brazil. Sang jaksa mengatakan uang tersebut kemungkinan datang dari dana Odebrecht yang digunakan untuk melakukan penyuapan di beberapa negara Amerika Latin.

Skandal korupsi Odebrecht telah melibatkan puluhan pejabat tinggi di berbagai negara Amerika Latin. Mereka dituduh menerima suap sebagai imbalan atas persetujuan kontrak-kontrak pekerjaan umum.

Credit  antaranews.com

Pengadilan Batalkan Grasi Eks Presiden Peru Alberto Fujimori

Aksi protes rakyat Peru saat pemberian grasi Alberto Fujimori tahun 2017. (REUTERS/Mariana Bazo)

Jakarta, CB -- Pengadilan membatalkan grasi terhadap mantan Presiden Peru Alberto Fujimori, dan memerintahkan agar presiden yang berkuasa dari tahun 1990-2000 itu ditangkap.

Mengutip AFP, Rabu (3/10), Mahkamah Agung Peru telah mengeluarkan perintah penangkapan dan penahanan terhadap Fujimori, sehingga pria berusia 80 tahun itu harus kembali menjalani hukuman di penjara.

Fujimori mendapatkan grasi pada Desember 2017 di era Presiden Pedro Pablo Kuczynski, setelah dijatuhi hukuman 25 tahun penjara Pada 7 April 2009.

Fujimori dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan pelanggaran hak asasi manusia karena terlibat pembunuhan dan penculikan yang dilakukan pasukan paramiliter Grupo Colina saat pemerintahannya menghadapi gerilyawan sayap kiri pada tahun 1990-an.

Alberto Fujimori. (Reuters)

Kuczynski memberikan grasi kepada Fujimori dengan alasan kemanusiaan karena kondisi kesehatan Fujimori yang saat itu kerap masuk ke rumah sakit karena mengalami tekanan darah rendah dan jantung.

Namun, grasi yang diberikan Kuczynsky kepada pria keturunan Jepang itu menuai protes rakyat Peru. Aksi demonstrasi menolak pemberian grasi terhadap Fujimori itu terjadi di sejumlah titik di kota-kota di Peru.



Sejumlah aktivis dan korban penindasan Fujimori kemudian menggugat dan mengajukan Peninjauan Kembali atas grasi yang diberikan terhadap Fujimori.

Kini, setelah rezim Kuczynski digantikan Martin Vizcara, grasi tersebut dibatalkan.

Sementara belum ada pernyataan dari pihak Fujimori atas pembatalan grasi ini.

Fujimori saat ini tinggal di Lima. Dia sempat dikabarkan dilarikan ke Rumah Sakit sebanyak empat kali sejak dibebaskan Desember 2017.





Credit  cnnindonesia.com

Menlu RI Menerima Penghargaan Tertinggi dari Pemerintah Peru

Foto: Dok. Kementerian Luar Negeri RI.



LIMA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi menerima penghargaan tertinggi El Sol del Peru atau Matahari Peru dalam kunjungan bilateralnya ke negara Amerika Latin itu pada Rabu.
Penghargaan itu diberikan kepada Menlu Retno Marsudi atas upayanya dalam memajukan hubungan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Peru, sejak dia menjabat sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri. Menlu Retno adalah orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut.

El Sol del Peru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Peru kepada warga sipil baik untuk warga negara setempat maupun warga negara asing, atas jasa dan kontribusi mereka kepada Peru. Beberapa nama yang telah menerima penghargaan ini sebelumnya antara lain Kaisar Jepang Akihito; Perdana Menteri Singapura Lee Hsien; Perdana Menteri Rusia Dimitry Medvedev; Presiden Majelis Eropa, Donald Tusk; mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki moon, dan Menlu Rusia, Sergey Lavrov.

“Perjalanan hubungan bilateral Indonesia-Peru tidak mudah, namun perjalan menuju Machu Picchu juga tidak mudah. Dengan penghargaan ini, Insya Allah menumbuhkan semangat lebih besar sehingga hubungan Indonesia-Peru dapat mencapai ketinggian seperti Machu Picchu,” kata Menlu Retno saat menerima penghargaan tersebut sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Kamis (24/5/2018).

Kunjungan Menlu Retno tersebut merupakan kunjungan bilateral resmi pertama menteri luar negeri Indonesia sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada 1975. Dalam kunjungan kerja itu, Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Peru, Nesto Francisco Popolizio Bardales di Torre Tagle.
Kedua menlu sepakat untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Peru. Menlu Retno mengatakan kerjasama ekonomi kedua negara belum merefleksikan potensi yang ada.

Peru merupakan mitra dagang terbesar keempat Indonesia di kawasan Amerika Selatan dengan nilai perdagangan pada 2017 mencapai peningkatan sebesar 5,3 persen dari 2016. Kedua negara juga memiliki aturan bebas visa baik bagi pemegang paspor biasa, paspor dinas dan paspor diplomatik.

Di luar isu bilateral, kedua Menlu juga membahas beberapa isu yang menjadi perhatian baik di kawasan maupun global seperti masalah pengungsi dari Venezuela dan Provinsi Rakhine, upaya untuk mengatasi penggunaan senjata kimia, serta isu-isu yang menjadi perhatian di Dewan Keamanan PBB.

Peru menyampaikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di Dewan Keamanan PBB, di mana pemilihannya akan dilakukan tanggal 8 Juni 2018.          






Credit  okezone.com

Hadapi Pemakzulan, Presiden Peru Akhirnya Mengundurkan Diri

Pengunduran diri Pedro Pablo Kuczynski sebagai Presiden Peru diumumkan sehari sebelum pemungutan suara yang akan dilakukan kongres terkait mosi pemecatannya. (REUTERS/Mariana Bazo)

Jakarta, CB -- Presiden Peru Pedro Pablo Kuczynski mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu (21/3) waktu setempat dalam pidato kenegarannya. Pengumuman tersebut dilakukan sehari sebelum ia harus menghadapi kembali pemungutan suara yang dilakukan kongres terkait mosi pemecatannya.

Kuczynski (79) yang memulai kariernya sebagai bankir Wall Street membantah dirinya bersalah atas tuduan korupsi yang melibatkan Odobrecht, perusahaan global asal Peru. Namun, ia menilai pengunduran diri merupakan keputusan yang paling baik yang harus ditempuhnya bagi negara tersebut.

"Menghadapi situasi sulit ini, yang sebenarnya secara tidak adil memperlihatkan saya bersalah. Saya pikir yang terbaik bagi negara ini adalah pengunduran diri saya sebagai Presiden," ujar Kuczynski dikutip dari AFP.



Ia mengaku tak ingin menjadi penghalang bagi Peru yang terus menderita akibat sejumlah ketidakpastian yang terjadi belakangan ini.

Wakil Presiden Martin Vizcarra kemungkinan akan menggantikan posisi Kuczynski guna menghindari pemilihan awal pada waktuk yang tidak tepat di tengah ketidakpuasan pemilih yang meluas pada partai-partai politik.

Tekanan pada Kuczynski untuk mengundurkan diri semakin kuat, setelah pihak oposisi menuduhnya berusaha membeli suara menjelang pemungutan suara terkait mosi pemecatannya.




Namun, pemerintah membantah adanya pembelian suara.

Kuczynski sebelumnya yakin ia akan mengalahkan suara kongres yang mendukung mosi pemecatannya.

Adapun Odebrecht sebelumnya mengaku telah menghabiskan jutaan dolar untuk menyuap pejabat pemerintah di seluruh Amerika Latin guna mendapat kontrak pekerjaan umum. Mereka bahkan menyebut telah membayar lima juta dolar kepada perusahaan-perusahaan yang terkait Kuczynski kala masih menjadi menteri.




Credit  cnnindonesia.com

Mantan diktator Alberto Fujimori meminta maaf kepada rakyat Peru

Warga membawa foto korban konflik gerilya pada tahun 80-an dan 90-an setelah Presiden Peru Pedro Pablo Kuczynski mengampuni mantan presiden Alberto Fujimori di Lima, Peru, Senin (25/12/2017). (REUTERS/Mariana Bazo)

Lima (CB) - Mantan pemimpin Peru yang dikenal sebagai diktator, Alberto Fujimori, pada Selasa memohon ampunan kepada rakyat Peru "dari hati saya yang paling dalam" atas berbagai kekurangan semasa pemerintahannya.

Ia juga menyatakan terima kasih kepada Presiden Pedro Pablo Kuczynski yang memberikan grasi dalam kesempatan Natal.

Dalam video yang diunggah di Facebook, Fujimori (79 tahun), berjanji bahwa, sebagai orang bebas, ia akan mendukung imbauan Kuczynski untuk mewujudkan rekonsiliasi. Fujimori menyiratkan bahwa ia tidak akan kembali ke ranah politik.

"Saya sadar bahwa hasil pemerintahan saya diterima dengan baik oleh sebagian pihak, tapi saya juga menyadari bahwa saya telah mengecewakan sebagian rakyat lainnya," kata Fujimori, yang sedang sakit. Ia menyampaikan pernyataan itu sambil membacakan catatannya dari tempat tidurnya di rumah sakit.

"Dan kepada mereka (yang kecewa), saya memohon maaf dari hati saya yang terdalam."

Pernyataan itu merupakan permohonan maaf yang pertama kalinya disampaikan Fujimori kepada bangsa Peru yang ia pimpin dengan tangan besi dari 1990 hingga 2000.

Fujimori mengeluarkan pernyataan dua hari setelah kerusuhan muncul saat para pengunjuk rasa menentang pengampunan baginya itu. Para penentang menganggap ampunan yang diberikan kepada Fujimori sebagai penghinaan bagi para korban serta mencurigai pemberian grasi itu sebagai bagian dari kesepakatan politik untuk membantu Kuczynski aman dari skandal.

Dengan grasi yang diberikan Presiden Kuczynski, Fujimori dibebaskan dari hukuman atas korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa kepemimpinannya.

Pada Senin malam, Kuczynski (79 tahun), yang merupakan mantan bankir Wall Street, meminta rakyat Peru yang menentang grasi itu untuk "membuka halaman baru". Ia juga membela keputusannya, yang ia yakini sebagai pengampunan yang dibenarkan untuk diberikan kepada sosok yang dalam keadaan sakit serta karena pemerintahan Fujimori dianggap telah membantu negara itu membuat kemajuan.

"Saya tidak dapat menggambarkan rasa syukur saya yang mendalam atas langkah sulit yang telah diambil presiden, yang membuat saya menetapkan dalam kehidupan saya sekarang untuk memutuskan mendukung imbauannya bagi upaya mewujudkan rekonsiliasi," kata Fujimori.

Credit  antaranews.com

Peru Usir Dubes Korut karena Uji Coba Senjata Nuklir

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberi pengarahan terkait program senjata nuklir Pyongyang, Minggu (3/9/2017). Foto/KCNA via REUTERS

LIMA - Pemerintah Peru mengusir duta besar (dubes) Korea Utara (Korut), Kim Hak Chol, sebagai protes karena Pyongyang menguji coba senjata nuklir. Tes senjata berbahaya tersebut dianggap bertentangan dengan norma masyarakat internasional.

Dubes Kim Hak Chol diperintahkan meninggalkan Peru dalam waktu lima hari. Pengumuman pengusiran diplomat rezim Kim Jong-un ini muncul setelah Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan bahwa Duta Besar Kim Hak Chol berstatus "persona non-grata".

Pengumuman itu bersamaan dengan keputusan Dewan Keamanan PBB yang dengan suara bulat menjatuhkan sanksi baru terhadap Korut karena melakukan tes keenam dan terbesar dari senjata nuklirnya pada 3 September 2017 lalu.


Langkah Peru ini mengikuti keputusan serupa yang diambil Meksiko pada pekan lalu. Meksiko mengusir dubes Korut dari Mexico City dengan alasan serupa.

“Keputusan dibuat mengingat pelanggaran berulang dan mencolok Korea Utara atas resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya, yang merupakan ancaman serius dan tidak dapat diterima bagi perdamaian dan keamanan internasional, serta stabilitas di timur laut Asia dan di dunia,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Peru, seperti dilansir AFP, Selasa (12/9/2017).

Peru meminta Pyongyang untuk menghormati hukum internasional dan segera menghentikan  program nuklirnya.

Kementerian Luar Negeri Peru mencatat bahwa pada bulan Maret, Pyongyang telah memerintahkan untuk mengurangi separuh jumlah diplomatnya di Kedutaan Lima, dari enam menjadi tiga personel.

Keputusan dua negara Amerika Latin itu tak lepas dari desakan Wakil Presiden AS Mike Pence yang pernah mendesak kedua negara tersebut serta Brasil dan Chile, untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Korea Utara.

Credit  sindonews.com