India dan Fiji Turut Larang Operasional Boeing 737 MAX 8

Ilustrasi Boeing 737 MAX 8. (Stephen Brashear/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Perintah larangan mengoperasikan pesawat Boeing tipe 737 MAX 8 terus menyebar di seluruh dunia, sebagai dampak kekhawatiran atas dua kecelakaan maut yang terjadi di Indonesia dan Ethiopia. Pemerintah India, Fiji, dan sejumlah maskapai turut memutuskan melarang penggunaan burung besi itu.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (13/3), Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil (DGCA) Kementerian Penerbangan India memutuskan menghentikan sementara operasional Boeing 737 MAX 8. Perintah itu berlaku pada Selasa kemarin sejak pukul 21.55 waktu setempat.

"DGCA memutuskan untuk segera mengistirahatkan sementara Boeing 737 MAX 8. Pesawat itu tidak boleh mengudara sampai mendapat modifikasi dan langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan penumpang dan operasional," demikian pernyataan Kementerian Penerbangan Sipil India melalui akun Twitter mereka, @MoCA_GoI.

Dua maskapai ternama India, Jet Airways dan SpiceJet, langsung menunda penerbangan menggunakan 737 MAX 8.

Karena hal itu, harga saham SpiceJet anjlok sebesar 5,5 persen, sedangkan saham Jet Airways turun 2,2 persen.

Pemerintah Fiji juga mengikuti keputusan India dengan melarang sementara penggunaan Boeing 737 MAX 8. Otoritas Penerbangan Sipil Fiji menyatakan mereka sebenarnya yakin dengan keamanan pesawat itu, tetapi mereka juga melihat kekhawatiran masyarakat dan sikap sejumlah negara lain.

Maskapai Fiji Airways menyatakan untuk sementara waktu tidak akan menggunakan 737 MAX 8. Sebagai gantinya, mereka bakal memakai Boeing 7373 dan Airbus SE A330.

Gelombang larangan terbang terhadap Boeing 737 MAX semakin luas. Negara-negara yang melarang adalah Australia, Oman, Singapura, China, Malaysia, Inggris, Indonesia, Ethiopia, Jerman, Prancis, Bermuda, Swiss, Uni Eropa, Kuwait, Selandia Baru, Korea Selatan, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Larangan ini dikeluarkan setelah dua penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8 mengalami kecelakaan mematikan dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.

Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

Amerika Serikat dan Kanada memastikan bahwa mereka tak akan melarang penggunaan Boeing 737 MAX 8.

AS sendiri sudah menyatakan bahwa pesawat Boeing 737 MAX 8 layak terbang. Namun, AS meminta Boeing untuk memodifikasi pesawat jenis tersebut. 

Credit  cnnindonesia.com

RI Bantu Fiji Susun Kurikulum Pemilu

Perwakilan IDEA Adhy Aman, Prof Richard Coll dari USP, Acting PM Fiji Aiyaz Sayed-Khaiyum, Dubes RI untuk Fiji Benyamin Scott Carnadi, dan Mohammed Saneem dari FEO (dari kiri ke kanan) saat penandatanganan perjanjian kemitraan di Kampus USP, Suva, Fiji, Rabu (5/9).

Foto: Dok KBRI Suva, Fiji

Bantuan dari Indonesia sangat tepat dan dinanti-nanti.

CB, SUVA -- Perjanjian kemitraan untuk pengembangan materi perkuliahan mengenai manajemen pemilihan umum (pemilu) antara Kantor Pemilu Fiji (Fijian Election Office/FEO), Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), University of the South Pacific (USP), dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suva, Fiji telah ditandatangani di Kampus USP, Suva, Fiji, Rabu (5/9).

Perjanjian kerja sama ini merupakan salah satu upaya Pemerintah RI untuk berkontribusi dalam pembangunan kapasitas dan kerja sama teknik dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

“Indonesia merasa sangat terhormat dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Fiji untuk ambil bagian dalam program ini. Saya optimistis program ini akan berkesinambungan sejalan dengan kebutuhan akademik mengenai manajemen pemilihan umum,” kata Duta Besar RI untuk Fiji, Kiribati, Nauru, dan Tuvalu, RM Benyamin Scott Carnadi melalui keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (5/9).

Sementara, acting Perdana Menteri yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung dan Menteri Ekonomi Fiji, Aiyaz Sayed-Khaiyum sangat menghargai kontribusi Indonesia dalam pembangunan kapasitas di bidang Pemilihan Umum.

 “Menjelang pemilu Fiji yang telah dekat waktu penyelenggaraannya, bantuan dari Indonesia ini sangatlah tepat dan dinanti-nanti, bukan hanya oleh Fiji tapi juga negara-negara lainnya di Pasifik Selatan,” katanya. Hal serupa disampaikan oleh Supervisor Pemilu Fiji, Mohammed Saneem.

Dalam program ini, Pemerintah RI bekerja sama dengan ketiga institusi tersebut mengundang Prof Ramlan Surbakti selaku tenaga ahli untuk menyusun kurikulum dan kerangka kerja sama Jurusan “Sertifikasi dalam Manajemen Pemilu”, yang diharapkan dapat dimulai segera. Ramlan Surbakti adalah akademisi yang menjabat sebagai wakil ketua tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2017-2022.

Fiji merupakan salah satu negara demokrasi yang cukup maju dan secara politik cukup stabil di kawasan Pasifik Selatan. Negara ini juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan konstitusi, Fiji akan menyelenggarakan pemilu pada tahun 2018.

 FEO adalah instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pemilu di Fiji. Sedangkan IDEA merupakan organisasi antar pemerintah yang menyediakan keahlian, dukungan, dan pelatihan berdasarkan riset terbaru bagi pemerintah, partai politik, LSM, dan masyarakat di negara anggotanya.

Adapun USP merupakan universitas terbesar di kawasan Pasifik Selatan yang berkedudukan di Suva, Fiji dan dikelola secara bersama-sama oleh negara-negara di kawasan tersebut. 

Credit  republika.co.id