Spanyol Tarik Kapal Perangnya dari Kelompok Tempur AS

Spanyol menarik kapal fregat Mendez Nunez dari kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln saat berada di Timur Tengah. Foto/Istimewa

MADRID - Spanyol menarik sementara kapal fregat Mendez Nunez, dengan 215 pelaut di dalamnya, dari kelompok tempur yang dipimpin oleh kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Abraham Lincoln. Penarikan kapal perang itu atas perintah dari Menteri Pertahanan Spanyol, Margaritas Robles.

Sumber Kementerian Pertahanan Spanyol mengatakan pejabat pemerintah telah memerintahkan tindakan penarikan sementara kapal fregat Mendez Nunez dari kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln saat berada di Timur Tengah.

"Kapal itu sedang dalam misi keliling dan tidak akan masuk ke dalam jenis misi lain," sumber-sumber Kementerian Pertahanan Spanyol mengungkapkan, dikutip Sputnik dari situs berita El Mundo, Selasa (14/5/2019).

Penarikan itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan baru-baru ini antara AS dan Iran. Keputusan itu diambil Robles di Brussels, selama pertemuan para menteri pertahanan Uni Eropa.

"Langkah ini dapat memicu krisis diplomatik antara AS dan Spanyol," wartawan ABC memperingatkan, mengutip sumber militer Spanyol yang mencatat bahwa hal itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan AS terhadap Spanyol.

Sebelumnya selama kunjungannya ke pangkalan udara Moron de la Frontera di Sevilla, Robles menekankan bahwa sehubungan dengan krisis Iran Spanyol berkomitmen pada Uni Eropa dan organisasi internasional.

"Dan di situlah kita akan selalu mengadopsi kesamaan posisi," ujarnya.

Ia bersikeras bahwa Spanyol adalah mitra serius dan dapat diandalkan. "Tetapi bahwa Angkatan Bersenjata hanya terikat oleh perjanjian yang dibuat dengan Uni Eropa dan NATO," tegasnya.

Integrasi Mendez Nunez ke dalam kelompok tempur AS - di mana tidak ada kapal non-AS - direncanakan setidaknya setahun yang lalu. Armada ini telah melintasi Selat Bab el Mandeb, yang menghubungkan Laut Merah ke Samudra Hindia, dan menuju Selat Hormuz. Pada 9 Mei, kelompok itu berlayar melalui Terusan Suez.

Fregat Spanyol diharapkan untuk kembali ke tanah airnya setelah mengunjungi California dan melewati Terusan Panama. 

Credit  sindonews.com

Ketua Tim Penyerbuan Kedutaan Korut di Spanyol Menghilang

Ilustrasi bendera Korea Utara. (John Pavelka/Wikimedia Commons)

Jakarta, CBa -- Seorang warga Amerika Serikat, Andrew Hong, yang diduga menjadi dalang penyerbuan Kedutaan Besar Korea Utara di Spanyol saat ini dilaporkan menghilang. Menurut kuasa hukumnya, Lee Wolosky, dia tidak tahu keberadaan kliennya dan kemungkinan dia menghindar dari kejaran tim pembunuh yang diutus Korut.

Seperti dilansir CNN, Selasa (23/4), Hong merupakan ketua kelompok Cheollima Civil Defense (CCD). Aparat keamanan AS, US Marshals, sudah menggerebek kediamannya pada Kamis pekan lalu, tetapi dia tidak ada di tempat.

"Dia khawatir akan keselamatannya. Kami punya alasan untuk meyakini tim pembunuh Korut sudah dikirim untuk membunuh Hong dan kemungkinan juga yang lainnya, dan dia mengambil langkah untuk menghindari mereka," kata Wolosky.

Tidak lama setelah penyerbuan itu, hakim Spanyol, Jose de la Mata, menyatakan Hong adalah pemimpin dari kelompok yang menyerbu kedubes Korut pada Februari lalu.


Menurut hakim, Hong dan anggota CCD menganiaya dan memborgol sejumlah staf kedubes Korut. Mereka juga memaksa salah satu pejabat senior untuk membelot.

Mereka lantas kabur dari kedutaan itu dengan membawa dua komputer dan sejumlah perangkat keras.

Sedangkan seorang mantan Marinir AS, Christopher Ahn, yang diduga terlibat dalam penyerbuan itu sudah ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Namun, kasusnya sampai saat ini masih tertutup dari masyarakat.

Melalui situsnya, CCD mengatakan kelompoknya telah berbagi informasi yang diperoleh hasil penyusupan dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI). Kelompok yang pernah mendeklarasikan diri sebagai pemerintah tandingan Korut itu menganggap informasi-informasi tersebut "bernilai besar".

CCD yang menyatakan diri sebagai Pemerintahan Khusus Pembebasan Joseon bertujuan untuk menggulingkan rezim Kim Jong-un. Mereka menyatakan menjadi rujukan dan tempat meminta bantuan bagi warga Korut yang membelot.

Credit  cnnindonesia.com

Mantan Kepala Intelijen Venezuela Ditahan di Spanyol

 

Rakyat venezuela mendengarkan pidato pemimpin oposisi Juan Guaido yang memproklamirkan diri sebagai presiden di Caracas, Venezuela, Kamis (28/3).

Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

 

Carvajal melawan permintaan ekstradisi AS dengan alasan memiliki hubungan di Spanyol.

 

 

 

CB, MADRID -- Mantan Kepala Intelijen Militer Venezuela, Hugo Carvajal, ditahan di penjara oleh Pengadilan Tinggi Spanyol pada Sabtu (13/4) waktu setempat. Ia ditahan sambil menunggu keputusan soal permintaan ekstradisi ke Amerika Serikat (AS).

Juru Bicara Pengadilan Tinggi Spanyol yang meminta namanya dianonimkan mengatakan, mantan jenderal dan sekutu dekat Hugo Cavez itu ditangkap polisi Spanyol satu hari sebelumnya. Ia ditangkap dengan surat perintah AS atas tuduhan perdagangan narkoba.
Namun, usai penangkapannya, AS memuji Carvajal karena berpotensi melawan pemerintahan Nicolas Maduro. Carvajal mendukung Juan Guaido menjadi presiden sementara Venenzuela. Sementara, pemerintahan Maduro diketahui masih mempertahankan kendali atas sebagian besar angkatan bersenjata Venezuela dan lembaga-lembaga negara.
Selama persidangan Sabtu di Pengadilan Tinggi Madrid, Carvajal membantah hubungannya dengan perdagangan narkoba. Selain itu, ia juga dituduh sebagai pendukung kelompok pemberontak Farc Kolombia, yang juga ia sangkal. "Ia juga menantang potensi ekstradisi ke AS dan sehingga masih akan ditimbang oleh pengadilan," kata juru bicara itu dilansir Reuters.

Carvajal melawan permintaan ekstradisi AS dengan alasan memiliki hubungan di Spanyol, yakni tempat keluarganya ada di Spanyol. Carvajal meninggalkan Venezuela sebulan lalu dan berpergian dengan kapal selama 16 jam untuk mencapai Republik Dominika sebelum ia terbang ke Madrid.
Departemen Kehakiman AS mengatakan telah meminta ekstradisi Carvajal atas tuduhan penyeludupan kokain yang diajukan pada 2011 dan kasusnya dibuka pada 2014. Carvajal sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah AS pada 2008, sebab membantu secara materi kegiatan perdagangan narkotika dari kelompok pemberontak Farc Kolombia.
Seorang pejabat pemerintahan AS mengatakan bahwa Carvajal memiliki informasi berharga tentang Maduro dan bersedia bekerja sama dengan AS. Carvajal mengecam penerus Chavez, Maduro pada bulan Februari dan mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang pada bulan Januari menyatakan dirinya sebagai pemimpin sementara Venezuela.






Credit  republika.co.id

Korut Sebut Serangan Kedubes di Spanyol Tindakan Terorisme

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara (Korut) menuturkan, serangan terhadap kantor Kedutaan Besar mereka di Spanyol adalah aksi terorisme. Foto/Istimewa

PYONGYANG - Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara (Korut) menuturkan, serangan terhadap kantor Kedutaan Besar mereka di Spanyol adalah aksi terorisme. Serangan itu diketahui terjadi pada Februari lalu.

"Suatu intrusi ilegal ke dalam dan pendudukan misi diplomatik dan tindakan pencurian adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara dan merupakan pelanggaran mencolok hukum internasional, dan tindakan semacam ini tidak boleh ditoleransi di dunia," kata pejabat itu, seperti dilansir Reuters pada Minggu (31/3).

Dia kemuudian menyerukan penyelidikan dan mengatakan Korut secara cermat mengawasi desas-desus bahwa Biro Penyelidikan Federal Amerika Serikat (AS) atau FBI dan kelompok anti-Kout berada di balik serangan itu.

Namun, Korut telah berhenti menyalahkan Washington secara langsung atas serangan itu dan meminta pemerintah Spanyol untuk melakukan penyelidikan secara bertanggung jawab. "Kami akan menunggu hasilnya dengan sabar," ucapnya.

Sementara itu, sebelumnya diwartakan hakim Pengadilan Nasional Spanyol, Jose de la Mata, mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk dua tersangka pelaku serangan terhadap Kedutaan Besar Korut di Madrid.

Tujuh anggota geng beranggotakan 10 orang yang menyerang kedutaan Korut pada 22 Februari telah diadili. Hakim menuntut mereka dengan penahanan ilegal, perampokan dengan kekerasan dan intimidasi, dan keanggotaan dalam geng kriminal di antara tuntutan kejahatan lainnya.

Hakim Spanyol membenarkan bahwa semua penyerang yang terlibat dalam insiden itu saat ini berada di luar negeri.

Menurut dokumen pengadilan, para penyerang bertindak atas inisiatif mereka sendiri dan menyatakan bahwa mereka adalah anggota gerakan hak asasi manusia untuk pembebasan Korut.

Credit  sindonews.com

Presiden Lopez Tuntut Maaf Raja Spanyol karena Jajah Meksiko

Andres Manuel Lopez Obrador, Presiden Meksiko. Sumber: edition.cnn.com

CB, Jakarta - Pemerintah Spanyol menolak permintaan presiden Meksiko yang menuntut meminta maaf karena menjajah negaranya lima ratus tahun lalu.
Presiden Andres Manuel Lopez Obrador, seorang sayap kiri Meksiko, melayangkan surat kepada Raja Spanyol King Felipe VI dan Paus Fransiskus, agar mereka meminta maaf kepada orang-orang pribumi Meksiko.

 "Ada pembantaian dan penindasan. Yang disebut penaklukan itu dilakukan dengan pedang dan salib. Mereka membangun gereja-gereja mereka di atas kuil," kata Lopez Obrador dalam sebuah pesan video, seperti dikutip dari The Telegraph, 27 Maret 2019.

Labrador merekam pesan video di monumen peringatan suku Maya atas perang pertama melawan penakluk Spanyol Hernan Cortes melawan pribumi lima ratus tahun lalu.

Keluarga Kerajaan Spanyol saat Raja Spanyol Felipe VI bersiap menuju pelantikan(kedua dar kiri) di La Zarzuela Palace di Madrid, 19/6. REUTERS / Zipi / Pool
Beberapa jam setelah pesan pemimpin Meksiko diunggah ke media sosial, pemerintah Spanyol mengeluarkan pernyataan yang menyayangkan pernyataan Lopez Obrador.
"Kedatangan orang Spanyol di tempat yang sekarang adalah tanah Meksiko 500 tahun yang lalu tidak dapat dinilai berdasarkan pemikiran kontemporer. Rakyat kita selalu dapat menafsirkan masa lalu kita bersama tanpa kemarahan dan dengan perspektif yang konstruktif. Ada ikatan kasih sayang antara orang Spanyol dan Meksiko," balas pemerintah Spanyol

Lima abad silam, Hernan Cortes memulai penaklukan dari pesisir Tabasco dan dibantu oleh kelompok pribumi setempat. Cortes memimpin skuadron tempurnya di Tenochtitlan (yang sekarang adalah Mexico City), dan menang dua tahun kemudian pada 1521. Kemudian kerajaan Aztec hancur dan seluruh penduduk pribumi beralih memeluk Kristen.

Di depan pendukungnya, Lopez Obrador menatakan ingin mendamaikan Meksiko, Kerajaan Spanyol dan Vatikan, dengan melihat kembali sejarah invasi dan tiga abad kolonisasi.
Lopez Obrador mengatakan ingin mengubah interpretasi Spanyol bahwa peristiwa 500 tahun lalu di Meksiko sebagai pertemuan dua budaya, karena menurutnya itu adalah pembunuhan pribumi Meksiko.

Credit  tempo.co

Organisasi Rahasia Akui Serbu Kedubes Korut di Spanyol

Ilustrasi Ibu Kota Pyongyang, Korea Utara. (REUTERS/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Sebuah organisasi berjuluk Cheollima Civil Defense (CCD) mengaku bertanggung jawab atas penyerangan terhadap kedutaan besar Korea Utara di Madrid, Spanyol, pada 22 Februari lalu.

Dalam peristiwa itu sejumlah staf kedutaan besar Korut disekap dan pelaku mencuri sejumlah barang seperti komputer. Para penyusup dilaporkan kabur menggunakan kendaraan mewah.

Melalui situsnya, CCD mengatakan kelompoknya telah berbagi informasi yang diperoleh hasil penyusupan dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI). Kelompok yang pernah mendeklarasikan diri sebagai pemerintah tandingan Korut itu menganggap informasi-informasi tersebut "bernilai besar".


"Informasi ini dibagikan secara sukarela dan (pertemuan) atas permintaan mereka, bukan kami," tutur CCD merujuk pada pertemuannya dengan FBI.

CCD juga mengatakan mereka berbagi informasi dengan FBI "berdasarkan ketentuan kerahasiaan yang disepakati bersama" yang tampaknya "telah dilanggar".

CCD membenarkan serangannya terhadap kedutaan Korut. Mereka menyebutkan fasilitas diplomatik Korut cuma kedok untuk menyamarkan sejumlah kegiatan ilegal.

"Kedutaan dan kantor rezim Korut adalah pusat perdagangan narkotika dan senjata, serta media bagi kelanjutan propaganda rezim otoriter yang secara sistematis melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warganya sendiri (dan negara lainnya)," papar CCD.

Dalam pernyataannya juga, CCD membantah laporan media Spanyol ada aksi pemukulan dan pembungkaman terhadap para staf kedubes Korut.

"Semua penghuni kedutaan diperlakukan dengan bermartabat dan hati-hati," tulis kelompok itu.

CCD juga menegaskan "tidak ada pemerintah lain" yang mengetahui serangan itu sampai benar-benar terjadi. Pernyataan itu diutarakan menyusul tudingan media Spanyol ada dugaan keterlibatan Agensi Intelijen Pusat AS (CIA) dalam peristiwa itu.

Meski pengakuan CCD ini belum bisa dikonfirmasi, namun kelompok itu mengaku memegang bukti kuat "yang dapat memverifikasi pernyataan kami."

Klaim CCD itu muncul setelah hakim Spanyol mencabut perintah kerahasiaan dalam kasus ini. Hakim Jose de la Mata mengatakan bukti dari berbagai kejahatan telah ditemukan, termasuk pelanggaran, ancaman, penahanan ilegal, dan pencurian yang dilakukan oleh "organisasi kriminal."

Sejauh ini seorang warga Amerika Serikat, Meksiko, dan Korea Selatan dituduh berpartisipasi dalam serangan misterius yang disebut dilakukan oleh 10 orang itu.

Hakim menuturkan salah satu dari mereka disebut membagikan materi yang dicuri itu ke FBI. Hakim juga meyakini para penyerang kabur ke AS dan bermaksud meminta seluruh pelaku diekstradisi ke Spanyol, di mana mereka dapat menghadapi hukuman penjara maksimal 28 tahun.

Sementara itu, dikutip The Straits Times, juru bicara FBI menolak berkomentar langsung ketika ditanya apakah biro tersebut berbagi informasi dalam pertemuan dengan kelompok itu.

"FBI memiliki hubungan kerja yang kuat dengan mitra penegak hukum Spanyol yang berfokus pada saling berbagi informasi dan kerja sama rutin seputar seputar masalah-masalah yang ada," ucap juru bicara FBI itu. 

Credit  cnnindonesia.com

Penyerangan Kedubes Korut, Spanyol Keluarkan Surat Penangkapan Internasional

Pengadilan Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan pelaku penyerangan Kedubes Korut. Foto/Ilustrasi/Istimewa

MADRID - Hakim Pengadilan Nasional Spanyol, Jose de la Mata, mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk dua tersangka pelaku serangan terhadap kedutaan Korea Utara (Korut) di Madrid pada Februari lalu. Hal itu dikatakan dinas pers pengadilan.

Tujuh anggota geng beranggotakan 10 orang yang menyerang kedutaan Korut pada 22 Februari telah diadili. Hakim menuntut mereka dengan penahanan ilegal, perampokan dengan kekerasan dan intimidasi, dan keanggotaan dalam geng kriminal di antara tuntutan kejahatan lainnya.

"Dua surat perintah penangkapan internasional telah dikeluarkan, termasuk satu untuk pemimpin geng," pejabat itu menjelaskan seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (27/3/2019).

Hakim Spanyol membenarkan bahwa semua penyerang yang terlibat dalam insiden itu saat ini berada di luar negeri.

Menurut dokumen pengadilan, para penyerang bertindak atas inisiatif mereka sendiri dan menyatakan bahwa mereka adalah anggota gerakan hak asasi manusia untuk pembebasan Korut.

Pada 22 Februari, anggota geng menjebol kedutaan besar Korut di Madrid, memborgol karyawan kedutaan dan memukuli mereka sementara Charge d'Affaires sementara Yu Sok-so dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi.

Para penyerang dilaporkan mencoba mendapatkan beberapa informasi tentang mantan Duta Besar Korut untuk Spanyol Kim Hyok-chol, yang merupakan salah satu tokoh penting yang mempromosikan KTT kedua antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Para penyerang dilaporkan mengambil beberapa komputer dan dokumen dari gedung kedutaan. Yu Sok-so memberi tahu polisi Spanyol bahwa mereka adalah warga negara Korea Selatan (Korsel). 

Credit  sindonews.com

Kedutaan Korut di Spanyol Dilaporkan Diserang

Ilustrasi bendera Korea Utara. (REUTERS/Denis Balibouse)

Jakarta, CB -- Kedutaan Besar Korea Utara di Madrid, Spanyol dilaporkan diserang sejumlah orang tidak dikenal pada 22 Februari lalu. Para pelaku mencuri sejumlah barang dan kemudian kabur menggunakan kendaraan mewah.

Seperti dilansir CNN, Kamis (21/3), juru bicara Kepolisian Spanyol menyatakan dari laporan disebutkan pelaku penyerangan berjumlah sepuluh orang. Masing-masing dari mereka merangsek masuk ke kedutaan Korea Utara, dan menggunakan senjata palsu untuk menakuti.

Mereka kemudian mengikat sejumlah staf kedutaan menggunakan tali kemudian menginterogasi dan juga menganiaya. Mereka lantas pergi membawa sejumlah barang.

Saat peristiwa terjadi, seorang staf perempuan berhasil kabur dan berteriak meminta bantuan. Warga yang mendengar teriakan itu kemudian menelepon polisi. Namun, ketika polisi datang dan hendak memeriksa keadaan, para staf kedutaan menyatakan tidak terjadi apa-apa seolah seperti menutupi insiden itu.


Peristiwa itu terjadi beberapa hari sebelum pertemuan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, pada akhir Februari lalu.

Ketika dikonfirmasi, kepolisian Spanyol menolak merinci soal laporan penyerangan ke kedutaan Korut itu. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri Spanyol juga menolak memberikan konfirmasi dan beralasan tidak bisa memberikan komentar terhadap proses penyelidikan.

Dugaan penyerang disampaikan oleh sumber di pemerintah AS. Mereka yakin itu adalah perbuatan kelompok Cheollima Civil Defense (CCD). Mereka adalah sebuah kelompok rahasia yang bercita-cita menggulingkan rezim Kim Jong-un. Sayang mereka juga tidak memberikan konfirmasi terkait tuduhan itu.

CCD mulai dikenal ketika dilaporkan melindungi Kim Han-sol, anak mendiang Kim Jong-nam. Kim Jong-nam adalah saudara tiri Kim Jong-un, yang meninggal akibat diracun menggunakan zat saraf VX di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2017 lalu.

Pemerintah Korea Selatan dna Malaysia menduga Korut terlibat dalam pembunuhan itu. Namun, Korut menyangkal.

Credit  cnnindonesia.com

Warga Catalonia yang dilatih oleh YPG/PKK ancam serang Spanyol

Bendera Spanyol (kiri) dan Catalonia berkibar di atap Istana Generalitat, kantor pusat pemerintah wilayah Catalonia di Barcelona, Spanyol, Senin (30/10/2017). (REUTERS/Yves Herman/djo/17)

Madrid (CB) - Dua orang Catalonia yang dilatih oleh organisasi YPG/PKK di Suriah mengancam akan mengarahkan senjata mereka ke Spanyol setelah mereka kembali ke Catalonia, kata media Spanyol.

Rekaman yang disiarkan pada akhir Januari memperlihatkan seorang lelaki dan seorang perempuan yang mengancam akan menerapkan pelatihan mereka terhadap negara mereka segera setelah mereka pulang dari Suriah.

Kedua orang yang bertopeng tersebut berbicara dalam Bahasa Catalonia, dan menyatakan mereka berperang bersama kelompok yang "memperjuangkan kemerdekaan Catalonia".

Sambil membawa senjata, sepanjang rekaman video itu dan mengaku sebagai "internasionalis" --rujukan kepada Brigade Internasional yang datang ke Spanyol selama Perang Saudara Spanyol melawan diktator Francisco Franco, yang memerintah Spanyol dari 1939 sampai kematiannya pada 1975.

Pusat Intelijen Nasional Spanyol mengatakan lembaga tersebut memperlakukan ancaman itu secara serius, dan mengumumkan bahwa lembaga tersebut telah melancarkan penyelidikan untuk mengidentifikasi kedua tersangka.

Pusat Intelijen Spanyol menegaskan bahwa para tersangka adalah ancaman nyata buat Spanyol, dan mereka harus ditangkap serta diadili sepulang mereka.

Lembaga itu juga mengatakan bergabung dalam pergolakan bersenjata di luar negeri tanpa izin dari Negara Spanyol adalah pelanggaran pidana dan itu membahayakan kepentingan Spanyol, yang tidak memihak.

Lebih dari 10 warga negara Spanyol telah bergabung dengan kelompok YPG/PKK selama beberapa tahun belakangan, dua di antara mereka ditangkap pada 2015 di Madrid dan pengadilan membebaskan mereka dengan jaminan.

Dalam kegiatan terornya selama 30 tahun melawan Pemerintah Turki, PKK telah merenggut tak kurang dari 40.000 jiwa, termasuk perempuan dan anak kecil. YPG adalah cabang PKK di Suriah.

Credit  antaranews.com

Ribuan Demonstran di Pusat Kota Madrid Dukung Separatis Catalan

Ribuan Demonstran di Pusat Kota Madrid Dukung Separatis Catalan

MADRID - Ribuan pendukung kemerdekaan Catalan berunjuk rasa di pusat Kota Madrid untuk menentang pengadilan terhadap 12 pemimpin oposisi. Para pemimpin oposisi Catalan itu terancam penjara atas peran mereka menyelenggarakan referendum kemerdekaan dari Spanyol pada 2017.

Para demonstran yang melakukan perjalanan dari wilayah Catalonia untuk berunjuk rasa itu mengibarkan bendera Catalan dan membawa spanduk bertulis “Penentuan nasib sendiri itu bukan kejahatan.”

Penyelenggara unjuk rasa memperkirakan sebanyak 120.000 orang mengikuti demonstrasi itu. Adapun kepolisian menyatakan pengunjuk rasa mencapai 18.000 orang. Ketegangan antara Madrid dan Barcelona itu terjadi sejak deklarasi kemerdekaan Catalonia pada akhir 2017, tapi pengadilan terhadap 12 pemimpin separatis telah merusak proses negosiasi.

Ke-12 orang itu diadili di Madrid dengan berbagai dakwaan mulai dari pemberontakan hingga penyalahgunaan dana. Semua tuduhan itu disangkal para pemimpin separatis. Krisis Catalan itu mewarnai pemilu 28 April dengan tiga partai sayap kanan, yakni konservatif Partai Rakyat (PP), sayap kanan-tengah Ciudadanos, dan sayap kanan-jauh Partai Vox, mendesak Spanyol mengambil sikap lebih keras pada separatis.

Survei menunjukkan dukungan untuk partai-partai Catalan mungkin semakin kuat jika Perdana Menteri (PM) Pedro Sanchez membentuk pemerintahan setelah pemilu. Sebagian besar survei menunjukkan kubu Sosialis Sanchez memenangkan sebagian besar kursi tapi tidak dapat meraih mayoritas parlemen.

Sanchez berkuasa dengan memenangkan mosi tidak percaya tahun lalu dengan dukungan partai-partai separatis Catalan, tapi tidak bisa meloloskan rancangan anggarannya sehingga membuatnya menyerukan pemilu lebih awal. 

Credit  sindonews.com

CIA Diduga Terlibat dalam Penyerangan Kedubes Korut di Spanyol

CIA diduga terlibat dalam penyerangan terhadap Kedubes Korut di Spanyol. Foto/Istimewa

MADRID - Badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA, diduga terlibat dalam serangan terhadap Kedutaan Besar (Kedubes) Korea Utara (Korut) di Spanyol. Demikian laporan media setempat, mengutip sumber-sumber investigasi. Jika dikonfirmasi, hal ini kemungkinan akan menyebabkan perselisihan besar antara Spanyol dan AS.

"Setidaknya dua dari 10 pelaku, yang masuk ke Kedubes Korut, telah diidentifikasi dan terhubung dengan Badan Intelijen Pusat," tulis El Pais yang disitir RT, Kamis (14/3/2019).

Badan mata-mata AS itu telah membantah keterlibatan mereka. Namun sumber pemerintah Spanyol mengatakan kepada surat kabar itu bantahan tersebut tidak cukup meyakinkan.

Jika peran CIA dalam insiden tersebut dikonfirmasi, hal itu mungkin akan menyebabkan perselisihan diplomatik antara Madrid dan Washington. Keterlibatan penjahat biasa dalam insiden itu dikesampingkan tidak lama setelah serangan itu terjadi, karena seluruh operasi menyerupai pekerjaan penyerangan oleh sel militer.

Insiden aneh - dan seperti di film-film - terjadi pada 22 Februari lalu, ketika sekelompok pria menyerang misi diplomatik Korut di Spanyol, yang terletak di Madrid. Para penyerang menahan dan menyumpal mulut staf Kedubes. Mereka kemudian menggeledah kedutaan selama empat jam, mencuri komputer dan perangkat elektronik lainnya.

Salah satu karyawan Kedubes Korut berhasil melarikan diri dan memberi tahu tetangga, yang kemudian memanggil polisi. Namun ketika penegak hukum tiba, mereka dilaporkan disambut oleh seorang individu, yang meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja di fasilitas diplomatik itu. Tak lama setelah itu, para tersangka keluar dari kedutaan dengan dua kendaraan curian dan pergi, meninggalkan mobil-mobil itu di jalan.

Polisi kemudian menemukan staf misi diplomatik Korut, yang diikat, disumpal dan mendapati tas di kepala mereka. Beberapa diplomat memerlukan perawatan medis setelah insiden tersebut karena cedera ringan. Sementara serangan itu dilaporkan secara luas oleh media lokal, Kedutaan Korut tidak memberikan pernyataan apa pun.

Para pelaku mungkin tengah mencari informasi tentang mantan duta besar Korut untuk Spanyol - Kym Hyok-chol. Diplomat itu bertugas selama bertahun-tahun, namun ia diusir pada 2017 lalu di tengah uji coba nuklir berturut-turut yang dilakukan oleh Pyongyang. Ia kemudian bergabung dengan tim negosiator negara itu dan berpartisipasi dalam mengatur KTT Preisden AS Donald Trump-Pemimpin Korut Kim Jong-un di Vietnam - yang berujung pada kegagalan hanya lima hari setelah insiden di Madrid. 

Credit sindonews.com

Ratusan orang di Barcelona protes kunjungan Raja Spanyol

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez/cfo/17)

Barcelona (CB) - Ratusan orang turun ke jalan di Barcelona pada Minggu (24/2) untuk menentang kunjungan Raja Spanyol Felipe VI ke Catalunya, wilayah yang gagal memisahkan diri pada 2017.

Raja Spanyol menjadi tokoh polarisasi di Catalunya sejak ia melakukan campur tangan politik yang langka di puncak krisis pemisahan Catalunya. Ketika itu, dia menyebut para pemimpin prokemerdekaan tidak bertanggung jawab dan tidak demokratis.

Raja Spanyol berkunjung ke Barcelona, Ibu Kota Catalunya, pada Minggu untuk menggelar makan malam bagi pertemuan industri telepon seluler.

Kalangan separatis Catalunya menyikapi kunjungan tersebut dengan membakari foto-foto Raja dan menutup sejumlah jalan di pusat kota Barcelona.

Para demonstran membawa spanduk-spanduk bertuliskan "Hentikan Penindasan" dan "Rotten Bourbouns", mengacu kepada kediaman kerajaan Spanyol. Mereka juga melemparkan telur ke arah polisi daerah di Museu Nacional d`Art de Catalunya (MNAC), tempat perjamuan makan malam berlangsung.

Kehadiran Raja di Barcelona muncul di tengah saat yang sulit bagi politik Spanyol, yaitu ketika 12 pemimpin separatis Catalunya menjalani persidangan di Madrid atas gerakan kemerdekaan.

Perdana Menteri Sosialis Spanyol Pedro Sanchez menyerukan pemilu dini pada 28 April setelah sejumlah partai prokemerdekaan Catalunya bergabung dengan partai-partai oposisi untuk menentang RUU anggaran 2019 yang diusungnya.

Credit  antaranews.com

Kapal Perang Spanyol Coba Usir Kapal Gibraltar dari Perairan Inggris

Sebuah kapal perang Spanyol mencoba mengusir kapal-kapal komersial Gibraltar di Perairan Inggris, Minggu (17/2/2019). Foto/Pemerintah Gibraltar/PA

LONDON - Sebuah kapal perang Spanyol telah memerintahkan kapal-kapal komersial untuk meninggalkan perairan Inggris. Angkatan Laut Kerajaan Inggris pun mengirim sekitar tiga kapal perang untuk mengatasi ketegangan tersebut.

Pemerintah Gibraltar telah mengonfirmasi upaya pengusiran kapal-kapal komersial itu oleh kapal perang Spanyol.

Dalam rekaman audio, awak kapal perang Spanyol pada hari Minggu mengatakan kapal-kapal komersial yang berlabuh di Rock agar meninggalkan perairan yang ia klaim sebagai wilayah Spanyol. 

Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan kapal-kapal komersial yang telah diberitahu untuk pergi diperintahkan untuk tetap berada di wilayah Otoritas Pelabuhan Gibraltar. Kementerian itu menyebut upaya pengusiran oleh kapal perang Spanyol sebagai tindakan "bodoh"

"Hanya ada nilai gangguan pada permainan konyol ini yang dimainkan oleh mereka yang tidak menerima kedaulatan Inggris yang tidak dapat disangkal atas perairan di sekitar Gibraltar sebagaimana diakui oleh seluruh dunia dalam konvensi PBB tentang hukum laut," kata juru bicara kementerian itu, seperti dikutip The Guardian, Senin (18/2/2019).

"Tampaknya masih ada beberapa di Angkatan Laut Spanyol yang berpikir mereka dapat mengabaikan hukum internasional," lanjut dia.

Pemerintah Gibraltar menuduh kapal Spanyol berusaha mengambil "tindakan eksekutif" terhadap kapal-kapal komersial.

Seorang anggota kru kapal terdengar dalam rekaman audio meminta kapal Spanyol untuk memverifikasi perintah pengusiran itu kapal komersial tersebut berlabuh di Gibraltar. "Kami tidak terapung - kami berada di jangkar sekarang," katanya, sebelum diberitahu lagi untuk meninggalkan perairan Spanyol.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Gibraltar mengatakan; “Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengerahkan kapal dan perahu karet ke lokasi kejadian. Setelah ditantang oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris, kapal perang Spanyol berlayar perlahan di sepanjang pantai Gibraltar dengan senjatanya terbuka dan diawaki."

"Pemerintah Gibraltar sedang memverifikasi setiap aspek dari insiden itu untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil sesegera mungkin," lanjut pernyataan pemerintah. 

Credit  sindonews.com

Isu Anggaran Ancam Pemerintah Spanyol

Bendera Spanyol

Ketegangan terjadi antara partai pemerintah dengan dengan nasionalis Catalan.

CB, MADRID -- Pemerintah Spanyol harus mengumumkan pemilihan umum cepat jika mereka gagal meloloskan rancangan anggaran yang mereka ajukan dalam pemungutan suara di badan legislatif. Isu anggaran ini sudah membahayakan pemerintah Spanyol sejak pekan lalu ketika partai nasionalis Catalan mengumumkan tidak akan mendukung anggaran tersebut.

Penolakan partai nasionalis Catalan ini diumumkan setelah pemerintah Spanyol menolak menegosiasikan kemerdekaan mereka. Ketegangan antara partai berkuasa Spanish Socialist Party (PSOE) dan nasionalis Catalan berdasarkan persidangan 12 pemimpin Catalan yang ditahan sejak 2017 lalu.

Para pemimpin Catalonia termasuk mantan Wakil Presiden Wilayah Oriol Junqueras dan sembilan mantan menterinya menghadapi tuntutan 25 tahun penjara atas tuduhan pemberontakan. Para pemimpin separatis Catalan berharap dapat mengadakan negosiasi dengan PSOE tentang memutuskan nasib mereka sendiri.

Salah satunya kemungkinan mengadakan referendum. Tapi Menteri Keuangan Spanyol Maria Jesus Montero sudah mengatakan tidak ada negosiasi tentang hal tersebut. "Tidak mau atau mampu untuk bernegosiasi di luar tembok konstitusi," kata Maria Dilansir di Aljazirah Rabu (13/2) .  

Konstitusi Spanyol melarang wilayah mana pun untuk memisahkan diri. Seorang pramuniaga di sebuah restoran di dekat Stasiun Atocha di Madrid, Xose do Covelo mengatakan ia mengetahui persidangan para pemimpin Catalan tersebut akan berdampak sesuatu di masa depan.

Covelo sendiri tidak memiliki pendapat pribadi tentang upaya Catalonia memisahkan diri. "Bagi saya ini seperti permainan, kami tidak tahu jika perdana menteri akan tetap bertahan atau harus pergi begitu juga Katalonia," kata Covelo.

Pemerintah Spanyol menilai referendum kemerdekaan yang digelar Catalonia pada tahun 2017 ilegal. Di bulan yang sama wilayah yang bergejolak itu menyatakan memisahkan diri dari Spanyol. Akhirnya otonomi mereka dicabut oleh pemerintah pusat dan pemerintah Spanyol menggelar pemilihan umum pada bulan Desember 2017 dengan harapan dapat meletakkan pemimpin pro-Spanyol di pemerintahan Catalonia.

Partai serikat buruh dari kelompok sayap kanan memenangkan pemilihan umum itu. Tapi kelompok separatis berhasil mempertahankan kekuasan mereka di pemerintahan Catalonia.

PSOE memiliki 84 dari 350 kursi di badan legislatif Spanyol, Congress of Deputies. Jumlah tersebut masih belum cukup menempatkan PSOE menjadi partai mayoritas. Sementara partai kiri-tengah yang berkoalisi dengan partai sayap kiri yang dipimpin Podemos memiliki 67 kursi.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dari PSOE berkuasa sejak Juni 2018. Ia menggantikan Mariano Rajoy yang diturunkan dalam mosi tidak percaya. Suara mosi percaya PSOE datang dari partai-partai pro-kemerdekaan di wilayah Basque dan Catalonia seperti Catalan Republic Left dan Catalan European Democratic Party, yang memiliki 17 kursi. 

Pada hari Senin (11/2) lalu partai-partai pro-kemerdekaan mengancam tidak akan mendukung anggaran yang diajukan pemerintah. Kecuali jika Sachez memberikan Catalonia untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Media-media Spanyol melaporkan jika anggaran ini tidak berhasil diloloskan Sanchez akan mengadakan pemilihan umum pada pertengahan April. Dengan harapan dapat memobilisir pemilih sayap-kanan.

Koalisi partai yang berkuasa telah memperkuat sistem kesejahteraan Spanyol. Sesuatu yang dihancurkan oleh langkah penghematan yang dilakukan People's Party (PP), yang berkuasa dari tahun 2011 sampai 2018

Credit  republika.co.id

12 Tokoh Separatis Catalonia Diadili, Siapa Saja Mereka?

Pemimpin separatis Catalonia di ruang sidang.[CNN]

CB, Jakarta - Setahun lalu parlemen regional Catalonia memilih untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol menyusul referendum yang memerdekan diri dari Spanyol.
Sejak itu, politisi dan aktivis Catalan pro kemerdekaan telah ditahan dalam penahanan pra persidangan atas tuduhan pemberontakan, ketidaktaatan, dan penggelapan dana publik karena dugaan peran mereka dalam referendum dan deklarasi kemerdekaan berikutnya dari Spanyol.

Yang lainnya, seperti mantan Presiden Catalan Carles Puigdemont, telah melarikan diri dari Spanyol untuk menghindari tuduhan dan melobi kemerdekaan Catalonia di Uni Eropa.

Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. REUTERS
Dua belas terdakwa diadili di hadapan Mahkamah Agung Spanyol pada hari Selasa di Madrid atas dugaan peran mereka dalam acara yang mengarah pada deklarasi Oktober 2017.
Para terdakwa menghadapi total gabungan sekitar 200 tahun penjara jika mereka diberikan hukuman maksimal.
Sebagian besar politisi yang diadili dari dua partai politik: Partai Kiri Republik Catalan (ERC) dan Partai Demokrat Katalan Eropa (PDeCAT).
Para pemimpin Majelis Nasional Catalan (ANC) dan Omnium Cultural (OC), dua organisasi masyarakat sipil pro kemerdekaan, juga akan diadili, dan berikut tokoh yang diadili, seperti dikutip dari Aljazeera, 13 Februari 2019.

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras, mantan wakil presiden, adalah anggota berpangkat tertinggi dari pemerintahan Catalan sebelumnya yang diadili di hadapan Mahkamah Agung Spanyol. Dia menghadapi tuduhan pemberontakan dan penggelapan dan dituduh mendorong referendum meskipun memahami "risiko besar" kekerasan yang terkait dengan itu.
Junqueras, mantan guru sejarah, wali kota, dan anggota Parlemen Eropa, masih memimpin ERC dari penjara, memberinya pengaruh politik yang cukup besar dalam politik nasional Spanyol.
Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 25 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut 12 tahun.

Joaquim Forn

Joaquim Forn, mantan menteri dalam negeri Catalan yang mengawasi pelaksanaan perintah jaksa agung di Catalonia, juga didakwa dengan pemberontakan dan penggelapan.
Dakwaannya juga menyatakan bahwa dia memahami risiko kekerasan yang terkait dengan referendum tetapi memilih untuk maju terus.
Forn memiliki sejarah politik yang panjang di Barcelona, menjabat sebagai anggota dewan kota sejak 1999 dan wakil wali kota pertama dari 2011 hingga 2015.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut hukuman 11 tahun.

Jordi Sanchez dan Jordi Cuixart

Jordis bersaudara adalah pemimpin masyarakat sipil pro kemerdekaan. Sanchez dari ANC dan Cuixart dari OC. Keduanya membantu mengorganisir protes pro kemerdekaan besar pada hari-hari sebelum referendum 1 Oktober 2017, dan didakwa dengan hasutan dan pemberontakan.
Mereka pada awalnya dituduh dihasut oleh jaksa agung pada bulan September, dan hukuman penjara mereka diperintahkan pada 16 Oktober 2017 oleh hakim Spanyol Carmen Lamela.
Mereka menghadapi tuduhan mendorong kekerasan terhadap polisi nasional Spanyol selama protes, tetapi banyak media melaporkan video dari dua pria yang naik di atas mobil untuk meminta demonstran tetap damai.
Kelompok-kelompok HAM, termasuk Amnesty International, telah meminta pembebasan mereka.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 17 tahun untuk keduanya, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut delapan tahun.

Carme Forcadell

Carme Forcadell, mantan presiden parlemen Catalan, didakwa dengan pemberontakan dan dituduh memberikan suara untuk kemerdekaan sebelum deklarasi kemerdekaan.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 17 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut 10 tahun.

Raul Romeva

Raul Romeva, seorang politisi Katalan, mantan MEP, ekonom dan analis, adalah kepala urusan luar negeri di bawah Puigdemont.
Hakim Mahkamah Agung Pablo Llarena menuduh Romeva mencoba menciptakan "struktur negara [Catalan]" yang independen dari Spanyol dan berusaha mempromosikan penerimaan negara Catalan dalam perannya dalam Komite Parlemen Eropa untuk Urusan Luar Negeri.
Romeva mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa penjara "melihat persidangan sebagai kesempatan untuk menyampaikan pendapat publik dan masyarakat di Catalonia, Spanyol dan jelas di tingkat internasional."
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun untuk Romeva, sementara Jaksa Agung Spanyol menuntut hukuman 11 tahun.


Dolors Bassa

Dolors Bassa adalah seorang pendidik dan anggota serikat pekerja yang memulai karir politiknya pada 2007. Dia terpilih sebagai anggota parlemen Catalonia pada 2015 dan menjabat sebagai penasihat tenaga kerja, urusan sosial dan keluarga di bawah Puigdemont.
Bassa didakwa dengan pemberontakan dan penggelapan karena menggunakan pelayanannya untuk menanggung sebagian biaya yang berkaitan dengan referendum kemerdekaan.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut Bassa selama 11 tahun.

Carles Mundo

Carles Mundo, seorang pengacara, mantan penasihat hukum di bawah Puigdemont dan anggota ERC, dipenjara bersama dengan Junqueras pada November 2017 setelah deklarasi kemerdekaan. Dia didakwa dengan penggelapan dan membelot.
Dia dibebaskan dengan jaminan pada bulan Desember 2017 setelah memenangkan pemilihan kembali dalam pemungutan suara regional yang disebut oleh pemerintah Spanyol. Mundo membuat pengumuman mengejutkan bahwa ia akan meninggalkan politik pada Januari 2018, tak lama setelah ia dibebaskan.
Baik Kantor Jaksa Agung Spanyol dan Pengacara Umum Spanyol meminta 7 tahun untuk Mundo.

Jordi Turull

Jordi Turull, seorang pengacara dan anggota PDeCAT yang karier politiknya dimulai pada 1987, telah menjadi wakil di parlemen Catalan sejak 2004 ketika ia terpilih sebagai penasihat dan juru bicara kepresidenan oleh Puigdemont pada 2017.
Dia didakwa dengan pemberontakan dan penggelapan.
Llarena menuduh Turull mendorong mobilisasi mendukung referendum dan merancang dan mengelola iklan referendum.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut hukuman 11 tahun.

Josep Rull

Rull, seorang anggota PDeCAT dan anggota parlemen selama 20 tahun, adalah penasihat untuk wilayah dan keberlanjutan di bawah Puigdemont. Dia dituduh melakukan pemberontakan dan penggelapan.
Rull dituduh memainkan peran "signifikan" dalam gerakan kemerdekaan sejak 2015, serta menghentikan polisi nasional Spanyol dari melakukan upaya untuk menghentikan referendum kemerdekaan.
Dia telah berada dalam penahanan pra persidangan sejak Maret 2018. Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut 11 tahun.

Orang-orang melambaikan bendera estelada di Barcelona, Spanyol, 27 Oktober 2017. Parlemen daerah Catalonia mengeluarkan sebuah mosi untuk mendirikan sebuah Republik Catalan yang independen. AP

Meritxell Borras

Meritxell Borras adalah tokoh terkemuka dalam politik Catalan. Dia telah aktif dalam politik lokal sejak 1995 dan merupakan putri Jacint Borras, salah satu pendiri Konvergensi Demokratik Catalonia (CDC) yang pro kemerdekaan yang sekarang sudah tidak berfungsi.
CDC tengah adalah partai separatis terkemuka sampai para anggotanya memilih untuk membubarkan dan mereformasi pada tahun 2016, sebagian karena banyak skandal korupsi. Banyak mantan anggotanya bergabung dengan PDeCAT
Borras, yang adalah penasihat hubungan pemerintah dan kelembagaan di bawah Puigdemont, telah didakwa dengan ketidaktaatan dan penggelapan. Kantor Kejaksaan Agung Spanyol dan Pengacara Umum Spanyol telah meminta hukuman tujuh tahun.

Santi Vila

Santi Vila adalah anggota lama CDC dan kemudian PDeCAT. Dia adalah penasihat bisnis dan budaya pada saat referendum kemerdekaan dan telah dituduh melakukan penggelapan dan ketidaktaatan sehubungan dengan dugaan keterlibatannya.
Vila membayar uang jaminan 50.000 euro (Rp 795 juta) pada November 2017 dan mengundurkan diri dari PDeCAT pada Juni 2018. Kantor Kejaksaan Agung Spanyol dan Pengacara Umum Spanyol telah meminta hukuman tujuh tahun atas keterlibatannya dalam pro kemederdekaan Catalonia.




Credit tempo.co

Film Dokumenter Gaza Sabet Penghargaan Film di Spanyol

Nelayan Gaza akhirnya bisa melaut kembali usai 50 hari serangan militer Israel ke Gaza, Palestina.

Foto: Reuters

Film dokumenter Gaza pertama kali tayang di Sundance Film Festival awal 2019.

CB, BETHLEHEM – Film dokumenter Gaza berhasil meraih penghargaan Premios Goya Award di Spanyol. Film yang disutradarai Gary Keane dan Andrew McConnell itu menjadi film pendek dokumenter terbaik.


Film dokumenter Gaza pertama kali tayang di Sundance Film Festival awal 2019.


Film dokumenter ini menggambarkan tentang kehidupan orang-orang Palestina di Jalur Gaza yang terkepung di bawah blokade Israel hampir 12 tahun. Dunia menyebut Gaza sebagai penjara terbuka yang terbesar.

McConnell sendiri adalah seorang jurnalis foto. Dia pertama kali mengunjungi Gaza pada 2010, dan pada 2012 ia bekerjasama dengan pembuat film dokumenter yakni Keane.


Keduanya terlibat dalam kerjasama untuk pembuatan film tersebut. Film dokumenter ini dibuat pada 2014 dan 2015.


McConnell dan Keane memfokuskan sebagian besar cerita yang berhubungan dengan laut dan keluarga nelayan serta seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Mereka tinggal di kamp pengungsian dan menghabiskan waktunya di sekitar laut.


“Kami ingin membuat orang berkumpul dan membiarkan mereka menceritakan kisahnya. Narasi berasal dari mereka. Itu tidak datang dari kami. Kami melihat orang normal dengan keluarga mencoba untuk hidup, mencoba memberi makan keluarganya, mencoba mempertahankan beberapa kesamaan," kata Keane seperti dilansir Maan News pada Selasa (5/2) dini hari.


“Inti dari film ini adalah bagaimana rasanya hidup di tanah yang luar biasa ini. Gaza sangat bersemangat, penuh warna, dan ramai. Itu salah satu tempat paling unik yang pernah saya kunjungi. " kata McConnell.


Penghargaan Goya yang didirikan pada 1987 adalah penghargaan film tahunan nasional di Spanyol dan diberikan kepada spesialis terbaik dalam bidang seni dan kreatif. 

Credit  republika.co.id

Kapal AL Inggris Kejar Kapal Perang Spanyol di Gibraltar

Sebuah kapal patroli Spanyol dikejar sebuah kapal kecil Angkatan Laut Inggris dari pantai Gibraltar pada Selasa (5/2/2019) kemarin. Foto/Istimewa

LONDON - Sebuah kapal patroli Spanyol dikejar sebuah kapal kecil Angkatan Laut Inggris dari pantai Gibraltar pada Selasa (5/2/2019) kemarin. Insiden itu terjadi setelah kapal patroli Spanyol melanggar batas perairan yang dikuasai Inggris selama latihan di lepas pantai Gibraltar.

Kapal HMS Sabre terlibat dalam manuver dengan kapal Angkatan Laut Inggris RHIB, ketika kapal Spanyol - Tornado - berlayar ke arah latihan, di mana ia bertahan selama dua jam.

Dalam latihan yang telah diberitahu sebelumnya oleh pihak berwenang Gibraltar, kapal-kapal diperingatkan bahwa manuver kecepatan tinggi dan penembakan hampa akan terjadi. Kapal yang hendak lewat perlu menghubungi kapal Angkatan Laut Inggris yang terlibat dalam latihan dengan menggunakan Saluran 16 - yang dilakukan Spanyol, untuk menyiarkan lagu kebangsaan negara itu.

"Kami dapat mengkonfirmasi telah terjadi serangan oleh Angkatan Laut Spanyol. Seperti semua serangan, kapal Angkatan Laut Spanyol menantang kapal Angkatan Laut Inggris. Ketika ditantang, kapal angkatan laut Spanyol kemudian meninggalkan Perairan Teritorial Gibraltar Inggris," kata Kantor Luar Negeri & Persemakmuran dalam sebuah pernyataan.

"Serangan adalah pelanggaran kedaulatan, bukan ancaman terhadapnya. Kami tidak memiliki keraguan tentang kedaulatan kami atas Gibraltar. Inggris tidak akan pernah melakukan pengaturan di mana orang-orang Gibraltar akan lulus di bawah kedaulatan negara lain melawan keinginan mereka, atau memasuki proses negosiasi kedaulatan yang tidak puas dengan Gibraltar," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari laman Sputnik, Rabu (6/2/2019).

Gibraltar, yang terletak di pantai selatan Spanyol, telah menjadi Wilayah Luar Negeri Inggris sejak 1713, ketika Spanyol menyerahkannya ke Inggris di bawah The Treaty of Utrecht.

Namun sejak referendum Brexit pada Juni 2016, wilayah ini menjadi masalah yang hangat diperdebatkan antara kedua negara anggota NATO. Gibraltar memilih untuk tetap menjadi wilayah luar negeri Inggris dalam referendum 2002, dengan 99 persen memilih untuk menyelaraskan semata-mata dengan Inggris daripada berbagi kedaulatan dengan Spanyol.

Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah Uni Eropa membuat marah Inggris dengan menjuluki Gibraltar "koloni mahkota Inggris" dalam sebuah dokumen yang menjamin perjalanan bebas visa bagi warga negara Inggris setelah Brexit. 

Credit  sindonews.com

Raja Spanyol Kunjungi Baghdad

Raja Spanyol, Felipe VI

Foto: ABC News

Ini merupakan kunjungan pertama Raja Spanyol dalam waktu 40 tahun.

CB,  BAGHDAD -- Raja Spanyol Felipe VI melakukan kunjungan resmi pertamanya ke ibu kota Irak, Baghdad pada Rabu (30/1).  Ini merupakan kunjungan pertama kali Raja Spanyol dalam waktu 40 tahun sebagai negara anggota koalisi internasional kelompok ISIS.

Sumber Kementerian Luar Negeri yang meminta anonim dikutip Anadolu Agency mengatakan, kedatangan Raja disambut dalam sebuah upacara resmi.  Presiden Irak Barham Salih menerima langsung Raja Felipe.


Sekitar 425 personel militer Spanyol saat ini bertugas di koalisi yang dipimpin AS. Koalisi itu dibentuk pada 2014 untuk melawan kelompok teroris ISIS. Kontingen Spanyol dilaporkan telah ditugaskan secara eksklusif untuk melatih personel militer Irak dan tidak terlibat dalam operasi tempur.



Ketika koalisi dibentuk pada 2014, Madrid awalnya hanya mengirim 30 personel militer untuk melayani dengan aliansi. Namun, dalam lebih dari empat tahun sejak itu, kontribusi Spanyol meningkat secara bertahap.
Pada akhir 2017, para pejabat di Baghdad menyatakan bahwa kehadiran militer ISIS di Irak telah hancur setelah perang tiga tahun antara kelompok teroris dan tentara Irak yang didukung koalisi.


Namun demikian, Baghdad terus melakukan operasi terhadap keberadaan kelompok itu yang masih ada di bagian-bagian tertentu negara itu.

Raja Felipe adalah salah satu dari pemimpin yang mengunjungi Baghdad sejak awal tahun ini, termasuk Presiden AS Donald Trump. .Baghdad juga menjadi tuan rumah bagi para diplomat utama dua sekutu utamanya, Washington dan Teheran. 

Credit  republika.co.id

Spanyol: Brexit Tanpa Kesepakatan Akan Jadi Bencana Besar

Menteri Luar Negeri Spanyol Josep Borrell menyatakan proses Brexit yang keras, di mana Inggris akan meninggalkan UE tanpa kesepakatanakan menjadi bencana besar. Foto/Reuters

MADRID - Menteri Luar Negeri Spanyol, Josep Borrell menyatakan, sebuah proses Brexit yang keras, di mana Inggris akan meninggalkan Uni Eropa (UE) tanpa adanya kesepakatan, akan menjadi bencana besar.

Keluarnya Inggris dari UE, yang memiliki batas waktu hingga 29 Maret menjadi sangat tidak pasti. Alasannya, Parlemen Inggris kemungkinan besar akan menolak untuk meratifikasi kesepakatan yang telah dicapai London dan Brussel pada Desember tahun lalu.

Meratifikasi Perjanjian Brexit sebelum 30 Maret akan mengakhiri hukum UE di Inggris per tanggal 1 Januari 2021, dengan masa transisi 21 bulan. Namun, tanpa ratifikasi sebelum batas waktu, skenario Brexit akan berlaku, di mana hukum UE akan segera berakhir di Inggris pada 30 Maret tahun ini.

"Brexit yang keras akan menjadi bencana bagi semua orang," kata Borrell saat konferensi di Madrid, tanpa memberikan perincian, seperti dilansir Reuters pada Senin (14/1).

Borrell, dalam konferensi itu kemudian mengatakan bahwa, bahkan dalam kasus Inggris meninggalkan UE tanpa adanya kesepakatan, perjanjian bilateral dengan Spanyol atas Gibraltar akan tetap ada.

Gibraltar adalah wilayah Inggris di pantai selatan Spanyol dan sangat bergantung pada aliran tenaga kerja dan perdagangan bebas dari Spanyol, menjadikannya titik utama pertikaian antara kedua negara. Spanyol telah lama mengklaim kedaulatan Gibraltar.

Dia kemudian mengatakan, status warga Inggris di Spanyol dan warga Spanyol di Inggris tidak akan berubah secara substansial dalam kasus Brexit yang keras. "Spanyol memiliki rencana darurat untuk menghadapi apa yang disebut Brexit keras," ungkapnya.

Ada sekitar 300 ribu warga negara Inggris, banyak di antaranya adalah pensiunan, tinggal di Spanyol. Sementara itu sekitar 130 ribu warga Spanyol tinggal di kepulauan Inggris.

Credit  sindonews.com

Spanyol Gabung Jerman-Prancis Garap Pesawat Tempur Generasi ke-6

Pesawat tempur Angkatan Udara Spanyol, Eurofighter Typhoon EF2000 terbang dengan kecepatan suara, pada saat memperingati seratus tahun Penerbangan Angkatan Laut Spanyol di dekat Pangkalan Udara Angkatan Laut di Rota, Spanyol, 16 September 2017. REUTERS/Jon Nazca

CB, Jakarta - Spanyol mengumumkan akan bergabung dengan Jerman dan Perancis sebagai mitra penuh dalam program pengembangan pesawat tempur generasi keenam.
Prancis dan Jerman awalnya menawarkan status sebagai pengawas kepada Spanyol pada program tersebut, tetapi Spanyol minggu ini secara resmi diminta untuk berpartisipasi sebagai mitra sepenuhnya, yang juga akan membutuhkan pengeluaran keuangan tertentu.

"Rencana saat ini adalah untuk menandatangani nota kesepahaman trilateral di sela-sela Paris Air Show 2019 di Le Bourget," kata sumber, dikutip dari Business Insider, 10 Desember 2018.

Pada Juli 2017, Prancis dan Jerman mengumumkan bahwa mereka akan bergabung untuk membangun pesawat tempur Eropa tingkat lanjut untuk menggantikan Rafales Dassault dari Prancis dan Eurofighter Typhoon Jerman.

Pesawat Eurofighter Typhoon terbang di urutan pertama, pesawat ini sempat dinobatkan sebagai salah satu calon pengganti, pesawat F-5 Tiger milik TNI AU. Pesawat ini sangat canggih berkat aplikasi radar AESA, dan mampu membawa senjata dalam jumlah banyak. Siauliai, Lithuania, 20 Mei 2015. REUTERS / Ints Kalnins
Pada Juli 2018, pabrikan pesawat Perancis Dassault Aviation menerbitkan sebuah video yang memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana rupa pesawat generasi keenam.
"ini tampaknya menjadi kandidat yang pantas untuk pesaing F-35 dan Su-57," ujar Sim Tack, analis militer utama di Force Analysis dan di Stratfor, kepada Business Insider.

Tidak seperti F-35, pesawat tempur generasi mendatang Dassault kemungkinan memiliki dua mesin dan karena itu lebih banyak dorongan, kata Tack.
"Dalam hal kemampuan, fokusnya mungkin akan pada teknologi siluman, dan integrasi dengan sistem informasi," kata Tack, seperti "berbagi informasi antara pesawat, dan mungkin drone komando.
Tack menambahkan pesawat ini masih dipedebatkan apakah masuk kategori generasi kelima atau enam.

Program pesawat tempur Eropa ini dikenal sebagai Next Generation Weapon System atau NGWS, menurut laporan The Drive. Kementerian Pertahanan Spanyol mengklaim Italia dan Belanda telah menandatangani kesepakatan untuk menjadi bagian program pengembangan pesawat tempur yang digagas Inggris, Tempest, yang diprediksi akan bergabung dengan Jerman dan Prancis untuk proyek pesawat tempur Eropa.

Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles meminta perusahaan Spanyol untuk meresmikan penggabungan proyek dengan Letter of Intention (LOI) atau memorandum trilateral.
"Biaya yang dibutuhkan untuk menjadi bagian program sekitar 25 juta euro (Rp 415 miliar) untuk dua tahun ke depan," menurut laporan The Drive.
Meskipun Spanyol telah resmi mengumumkan ikut dalam proyek, namun tidak memberikan keterangan secara spesifik apa peran Spanyol dalam program pesawat tempur generasi keenam tersebut, meskipun tertarik untuk keanggotaan penuh bersama Jerman dan Prancis.

Credit  tempo.co