PT PAL dan Naval Group Kerja Sama Produksi Kapal Selam Scorpene

Jakarta, CUPUMA - Selain pembelian enam jet tempur Rafala buatan Dassault Aviation, Indonesia juga berencana membeli dua kapal selam Scorpene. Langkah itu diawali dengan penandatanganan kesepakatan antara PT PAL dengan perusahaan kontraktor 8 Prancis, Naval Group.

"Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan armada pertahanan matra laut, PT PAL dipercaya oleh Kementerian Pertahanan RI untuk melakukan research and development (R&D) dan pembangunan beberapa unit kapal selam jenis Scorpene," ungkap CEO PT PAL, Kaharuddin Djenod, dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Februari 2022. 

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) disaksikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menhan Prancis, Florence Parly. Menurut Kaharuddin, penandatanganan kesepakatan itu menjadi sejarah yang penting bagi dua negara. 

"Pemerintah Prancis begitu serius memberi dukungan peningkatan kemampuan pembangunan alutsista pada Indonesia. Kami PT PAL bangga menjadi salah satu bagian penting dari momen bersejarah ini," kata Kaharuddin. 

Kesepakatan Naval Group diteken pada 9 Februari 2022, usai mereka berkunjung ke galangan PT PAL di Surabaya, Jawa Timur. Dalam akun Twitternya, PT PAL menyebut Naval Group terkesan dengan kesiapan fasilitas yang dimiliki PT PAL. 

Apa keistimewaan kapal selam Scorpene buatan Prancis sehingga dilirik oleh Menhan Prabowo?

1. Kesepakatan PT PAL dan Naval Group adalah perjanjian saling menguntungkan

CEO PT PAL (kanan) Kaharuddin Djenod dan CEO Naval Group Pierre Eric Pommellet (kiri) ketika meneken MoU pengembangan kapal selam Scorpene (Dokumentasi PT PAL)

Menhan Prabowo Subianto yang turut menyaksikan penandatanganan kesepakatan di antara dua perusahaan pertahanan, tak menampik hasil riset dan pengembangan itu bakal digunakan untuk pembelian dua kapal selam Scorpene.

Kapal selam itu dilengkapi teknologi Air Independent Propulsion (AIP) yang memungkinkan menyelam selama 45 hari di kedalaman laut. Selain itu, pembelian kapal Scorpene juga dilengkapi senjata seperti torpedo. 

"Sebagai bentuk implementasi penguasaan teknologi, keseluruhan pembangunan kapal selam jenis Scorpene ini dilaksanakan di PAL dan mengoptimalkan kapabilitas SDM PAL dengan asistensi dari Naval Group. Kerja sama antara PAL dan Naval Group merupakan bentuk realisasi modernisasi alutsista yang dilakukan oleh Kemenhan RI dalam upaya memperkuat kemampuan pertahanan TNI hingga 20 tahun ke depan," ungkap Sekretaris Perusahaan PT PAL, Rariya Budi Harta dalam keterangan tertulis. 

Kesepakatan ini juga dianggap perjanjian yang saling menguntungkan. Bagi Indonesia, kesempatan produksi bersama juga dilengkapi transfer teknologi. 

"Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemenuhan update teknologi pada alutsistanya, baik penguasaan rancang bangun kapal serta peningkatan kapabilitas SDM melalui program ToT (transfer teknologi) di mana peran BUMN Industri Pertahanan khususnya matra laut sebagai industri dalam negeri yang mendukung kemandirian industri pertahanan nasional," tutur Budi. 

Tahun ini KF-21 Boramae akan lakukan uji manuver skala penuh

Ilustrasi

CUPUMA – Indonesia dan Korea Selatan alias Korsel kini mantap menatap masa depan dengan KF-21 Boramae.

Setelah berbagai rintangan berhasil dilewati dalam menggarap KF-21 Boramae, Indonesia dan Korsel tak lama lagi akan menikmati jet tempur ini.

Kemampuan yang dimiliki oleh KF-21 Boramae pastinya sangat mumpuni, mengingat pesawat ini hadir di era modern seperti sekarang.

Teknologi hingga sistem persenjataan yang ada pada jet tempur KF-21 Boramae tentunya juga mumpuni.

Seperti halnya soal radar yang disematkan pada jet tempur KF-21 Boramae garapan Indonesia dan Korsel ini.

KF-21 Boramae diketahui menggunakan radar AESA yang digarap oleh pabrikan lokal yakni Hanwha Systems.

Penggunaan radar AESA garapan sendiri ini juga membuktikan jika Korsel bisa membuatnya sendiri.

Pasalnya sebelum mengembangkan radar AESA lokalan sendiri untuk KF-21 Boramae ini.

KAI ingin jet tempur KF-21 Boramae menggunakan radar AESA yang digarap oleh perusahaan AS.

Namun karena satu dan lain hal, AS tak mau memberikan radar AESA garapannya untuk dipakai di KF-21 Boramae.

Menyoal tentang KF-21 Boramae, dikutip dari Defence Security Asia pernah melaporkan jika jet tempur ini mirip dengan F-35 AS.

Lantaran desain yang digunakan oleh jet tempur KF-21 Boramae ini mirip dengan F-35.

Sehingga sematan F-35 versi Asia juga menempel erat pada jet tempur KF-21 Boramae ini.

Perkembangan jet tempur KF-21 Boramae terbilang sangat cepat, pada April tahun lalu prototipenya baru saja diluncurkan.

Dan tahun ini prototipe KF-21 Boramae dijadwalkan untuk bisa melakukan uji penerbangan perdananya.

Tadinya jet tempur KF-21 Boramae hendak melakukan uji penerbangan perdana pada Juli mendatang.

Namun karena perkembangan jet tempur KF-21 Boramae menunjukkan hasil yang sangat signifikan jadi akan dimajukan.

The JoongAng dalam rilisannya menyebut jika KF-21 Boramae akan lakukan uji manuver skala penuh tahun ini.

"Tahun ini, kami akan memulai uji manuver skala penuh untuk KF-21," tulis The JoongAng.

"Mulai akhir Juni, uji terbang penuh akan dimulai.

Awalnya uji terbang awal dijadwalkan akan dimulai pada Juli, namun proses perakitan dan persiapan uji terbang berjalan lancar, sehingga jadwal dimajukan.

Alasan KAI memajukan jadwal uji terbang adalah untuk mengamankan waktu semaksimal mungkin," tambahnya.

Kehadiran jet tempur KF-21 Boramae pastinya akan menambah kekuatan tempur bagi TNI AU dan Angkatan Udara Korsel.

Apalagi TNI AU yang baru saja berhasil mendapat kontrak pengadaan Rafale dengan Prancis.

Jadi kehadiran KF-21 Boramae sangat mungkin adanya untuk bisa diduetkan dengan Rafale.

Jelas apabila semuanya lancar maka Indonesia akan jadi negara pertama yang pakai KF-21 Boramae dan Rafale di Asia Tenggara.

Video di YouTube

RI mungkin negara kedua di ASEAN yang memiliki F15 setelah Singapura

F15 

 

Indonesia mungkin negara kedua di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang memiliki F15 setelah Singapura.

Indonesia mungkin menjadi negara kedua di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang memiliki jet F15 setelah Singapura. Kemungkinan ini terbuka setelah Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan berbagai alutsista, termasuk 36 jet F15, ke Indonesia. 

Jika kesepakatan itu berjalan, Indonesia akan menjadi negara ASEAN kedua yang memiliki jet buatan Boeing setelah Singapura. Menurut informasi dari situs resmi Boeing, saat ini baru 7 negara yang menggunakan F15, yaitu AS, Jepang, Israel, Korea Selatan, Arab Saudi, Singapura, dan Qatar. Menurut data Flight Global, Singapura saat ini memiliki 40 jet F15SG dan 60 jet F16 C/D. Jumlah F15 milik Singapura masih lebih banyak dari yang akan dipesan RI. 

Namun, masih belum jelas apakah Indonesia benar-benar akan membeli jet F15 dari Amerika Serikat. Jika ini benar, RI akan memperkuat armada tempurnya. Berdasarkan data Flight Global, Indonesia kini memiliki 25 jet tempur F16A/C, 23 jet tempur Hawk 209, 15 jet tempur EMB314, dan 16 jet tempur Su27/30/35. Selain F15 itu, AS juga menyetujui penjualan 87 mesin F110GE129 atau F100PW229 dan berbagai alutsista lain ke RI dengan nilai total US$14 miliar atau setara Rp200,8 triliun. Kemlu AS menyatakan bahwa persetujuan penjualan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keamanan RI sebagai mitra regional. "Keamanan mitra regional penting untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan AsiaPasifik," demikian pernyataan Kemlu AS yang dikutip AFP.

Perjuangan isu Palestina dan pemukiman ilegal di Dewan Keamanan PBB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memimpin diskusi informal "Arria Formula" Dewan Keamanan PBB tentang Palestina di Markas PBB, New York, Amerika Serikat pada Kamis (9/5/2019). ANTARA/HO-Kemenlu RI/aa

Jakarta (CB) - Selama beberapa dekade hingga sekarang, Palestina telah menjadi sasaran kebijakan Israel untuk menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri. Pengungsi Palestina terkungkung dalam pengungsian terbesar dan terlama di dunia, dan warga Palestina terus menanggung penjajahan terpanjang dalam sejarah kontemporer.

Permasalahan Palestina itu pun telah menjadi pembahasan yang terus berlanjut dan berlarut-larut di berbagai forum internasional. Di antara banyak negara yang mendukung perjuangan Palestina, Indonesia adalah salah satu negara terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Indonesia selama ini secara sinergis membantu upaya perjuangan Palestina melalui dukungan politik serta bantuan kemanusiaan, juga peningkatan kapasitas bagi rakyat Palestina, baik melalui mekanisme bilateral, trilateral, maupun forum multilateral. Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan bangsa Palestina.

Untuk itu, Pemerintah RI memberi perhatian khusus pada perjuangan Palestina selama masa keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunannya pada Januari tahun ini, menegaskan bahwa isu Palestina akan terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia pada 2019, termasuk saat Indonesia berperan di DK PBB.


Tidak terpinggirkan

Selanjutnya, pemerintah Indonesia memastikan bahwa isu Palestina tidak akan terpinggirkan dan tetap berada di radar, bahkan menjadi pusat perhatian di Dewan Keamanan PBB.

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas mengatakan Pemerintah akan terus mendorong pembahasan isu Palestina di DK PBB.

"Penyelesaian masalah Palestina itu harus. Kita berupaya untuk tetap dihidupkannya perhatian dunia kepada Palestina. Kita dorong pertemuan dalam segala format untuk membahas Palestina agar menjadi perhatian DK PBB," ujar Grata.

Dia menekankan bahwa Pemerintah RI berkomitmen untuk memanfaatkan keanggotaan Indonesia di DK PBB periode 2019-2020 serta masa jabatan Indonesia sebagai presiden DK PBB pada Mei 2019 untuk terus mendorong pembahasan masalah Palestina dan menggalang dukungan bagi Palestina.

Itulah sebabnya, Indonesia pada saat menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB menggelar diskusi informal berbentuk  "Arria Formula" mengenai Palestina, yang dilangsungkan pada 9 Mei 2019 di Markas PBB di New York, Amerika Serikat.

Pertemuan Arria Formula biasanya dilakukan untuk membahas isu yang belum ada kejelasan atau kesamaan pandangan di antara negara-negara DK. Karena itu, pertemuan Arria Formula bersifat informal dan dapat mengundang pihak luar sebagai narasumber.

Pertemuan Arria Formula tentang Palestina yang diadakan dalam rangka keketuaan Indonesia itu bertujuan untuk menghidupkan kembali pembahasan Palestina di DK PBB serta menampung pandangan dari para ahli dan berbagai negara, khususnya anggota DK PBB, sehingga dapat memetakan dukungan bagi Palestina.

Diskusi informal yang diketuai bersama oleh Indonesia, Kuwait dan Afrika Selatan itu terbuka bagi semua anggota PBB dan mengikutsertakan para ahli sebagai narasumber.


Pemukiman ilegal

Dalam diskusi informal di Dewan Keamanan itu, Indonesia memfokuskan pembahasan pada pembangunan berbagai kawasan permukiman ilegal (illegal settlement) oleh Israel, yang menduduki tanah milik rakyat Palestina, khususnya terkait aspek hukum dan kemanusiaan dengan penekanan pada Resolusi DK PBB No. 2334 tahun 2016.

Resolusi tersebut mendesak penghentian pemukiman Israel di atas tanah Palestina. Resolusi itu menyebutkan bahwa permukiman tersebut "suatu pelanggaran di bawah hukum internasional".

Pertemuan Arria Formula tersebut mengangkat tema "Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian". Pada awal pertemuan, diputar satu video singkat yang menggambarkan penderitaan warga Palestina akibat pemukiman ilegal Israel.

Beberapa ahli yang menjadi narasumber dalam pertemuan itu, seperti pengacara sekaligus aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man dan ahli hukum internasional Universitas Ohio Profesor John Quigley, menyampaikan tentang pelanggaran dan dampak dari pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan yang mengawali pertemuan itu menekankan bahwa pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, semakin memudarkan harapan solusi dua negara (two-state solution).

Pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu pada 2017. Menurut Menlu RI, terus perluasan permukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi perwujudan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Selain itu, Indonesia memandang bahwa pembangunan permukiman ilegal merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.

"Kegiatan pemukiman ilegal merupakan sumber dan dalih untuk kebijakan (Israel) yang melanggar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Hal itu telah direncanakan dengan cara yang konstan, strategis, dan sistematis dan mengakibatkan bencana kemanusiaan," ujar Menlu Retno.

Untuk itu, pemerintah Indonesia menyerukan penghentian pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. "Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima," kata Menlu Retno, menegaskan.

Pemerintah Indonesia mendorong masyarakat internasional untuk menekan Israel agar menghentikan kegiatan pemukiman ilegal. Menlu Retno mengatakan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan permukiman ilegal oleh Israel.

"Perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal," katanya.


Kritik Amerika Serikat

Pertemuan Arria Formula yang diprakarsai Indonesia untuk menyuarakan hak rakyat Palestina di DK PBB bukanlah tanpa hambatan atau kritikan. Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengkritik Indonesia dan dua co-chair lainnya, yakni Kuwait dan Afrika Selatan, karena dinilai lalai dengan tidak mengikutsertakan Israel dalam diskusi informal di DK PBB itu.

Utusan Khusus Amerika Serikat Jason Greenblatt, yang datang dari Washington, mengkritik pertemuan itu sebagai forum yang "bias dan anti-Israel".

"Apa yang kita capai ketika kita terus berkumpul untuk pertemuan seperti ini di mana kita mengutuk perilaku Israel, yang bahkan tidak diundang untuk berbicara pada sesi ini? Pertemuan ini sendiri mengejutkan dan tidak adil, alih-alih melihat ke depan dan mencoba mencari solusi yang realistis," ujar Greenblatt.

Menanggapi kritik itu, Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa Indonesia dalam berbagai platform multilateral selalu melibatkan semua negara anggota PBB, dan pertemuan Arria Formula itu merupakan wadah bagi semua negara dan pihak untuk menyampaikan pandangan terkait isu Palestina, terutama tentang permukiman ilegal.

"Ini (Arria Formula tentang Palestina) forum untuk menyampaikan concern seluruh negara di dunia terhadap isu Palestina. Ini jadi kepedulian seluruh warga dunia," ujar dia.

Dian menilai bahwa Amerika Serikat mencoba untuk menyimpangkan isu yang dibahas dalam pertemuan itu dari persoalan utama, yakni masalah permukiman ilegal Israel.

"Ada satu negara (Amerika Serikat,red) yang mencoba membelokkan isu illegal settlement ke isu-isu lain," katanya.

Namun, secara keseluruhan dari berbagai pernyataan yang disampaikan para wakil negara yang hadir dalam pertemuan itu, semua negara, kecuali Amerika Serikat, berpandangan bahwa pemukiman ilegal oleh Israel melanggar kesepakatan internasional dan resolusi PBB.

Utusan khusus AS, dalam pernyataannya, menyebutkan AS tidak sependapat bahwa pemukiman ilegal oleh Israel melanggar kesepakatan internasional dan resolusi PBB . Pendapat AS itu berbeda dengan 14 negara anggota DK PBB sisanya, termasuk Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan.

"Semua negara, kecuali satu (AS), menganggap tindakan Israel telah melanggar berbagai resolusi dan kesepakatan di PBB, terutama Resolusi No. 2334 tahun 2016. Tindakan pendudukan Israel itu akan semakin mempersulit pencapaian two-state solution. Hal itu yang disampaikan beberapa anggota DK di Arria Formula," ujar Dubes Dian.

Dia menambahkan bahwa seluruh negara anggota DK PBB, kecuali AS, juga memandang bahwa pendudukan Israel berdampak pada aspek HAM, hukum, dan kehidupan rakyat Palestina.


Tekanan internasional

Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mendorong masyarakat internasional agar menekan Israel untuk mengakhiri pendudukan di tanah Palestina.

"Tekanan publik dari komunitas internasional untuk mengakhiri pendudukan benar-benar vital," ucap Menlu Retno dalam pernyataannya pada diskusi informal DK PBB itu.

Menlu RI menekankan bahwa komunitas internasional perlu memastikan akuntabilitas dan penghormatan hukum internasional oleh Israel.

Dia menambahkan bahwa, sebagai mitra sejati untuk perdamaian, Indonesia tidak akan berhenti berusaha untuk memastikan masalah Palestina tetap menjadi salah satu fokus utama PBB. Semangat multilateralisme, ujarnya, akan dijunjung tinggi dan proses perdamaian akan berlanjut atas dasar prinsip-prinsip hukum internasional dan parameter yang disepakati secara internasional.

"Masalah-masalah Palestina dan pemukiman ilegal pantas mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB. Tidak ada tindakan bukanlah suatu pilihan. Ini tentang kredibilitas Dewan Keamanan," ujarnya.

"Kita tidak boleh berhenti sampai Palestina berdiri berdampingan dengan semua bangsa di dunia," ucap Menlu RI.

Credit  antaranews.com

Dipimpin Indonesia, Pertemuan 'Anti-Israel' DK PBB Dikecam AS

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di forum DK PBB menyerukan penghentian pembangunan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina. Foto/Kementerian Luar Negeri Indonesia

NEW YORK - Utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi internasional, Jason Greenblatt, melakukan kunjungan mendadak ke PBB pada hari Kamis. Dia datang ketika Dewan Keamanan (DK) PBB yang dipimpin Indonesia mengadakan pertemuan informal yang dia sebut "anti-Israel" karena diadakan untuk mengutuk permukiman Israel.

Greenblatt mengecam pertemuan pada hari Kamis (9/5/2019) waktu New York itu dengan menyebutnya sebagai forum yang "membingungkan dan mengecewakan”.

Selain Indonesia, Afrika Selatan dan Kuwait adalah anggota DK PBB yang mengorganisir pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan pengkritik Israel lainnya diundang untuk berbicara.

Maliki memuji Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas atas kerjanya sebagai pembawa damai. Dia mengutuk Israel sebagai rezim Zionis yang tidak lagi bersembunyi di balik sifat kolonial sejati dan niatnya untuk mencaplok tanah Palestina. Maliki mengatakan bahwa kolonialisme Israel merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.

Indonesia, yang menjadi Presiden DK PBB untuk bulan ini, mengirim Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi untuk memimpin pertemuan tersebut.

Menlu Retno mengatakan masalah pemukiman pantas mendapat perhatian penuh DK PBB. "Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” katanya.

"Masyarakat internasional perlu memastikan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hukum internasional," kata diplomat top Indonesia itu mengacu pada pendudukan oleh Israel yang mengabaikan hukum internasional.

Dia juga menyerukan lebih banyak tekanan publik dari masyarakat internasional untuk mengakhiri pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina. Menurutnya, hari solidaritas internasional dibutuhkan untuk korban dari permukiman ilegal.

Namun, pertemuan tersebut tidak disukai AS. Washington dan Tel Aviv selama ini menilai DK PBB bias terhadap Israel.

"(Pertemuan) ini membingungkan dan mengecewakan untuk melihat bias anti-Israel yang jelas dan terus-menerus di PBB," kata Greenblatt.

Menyinggung serangan roket Hamas, diplomat Amerika kesal karena kelompok yang berkuasa di Gaza itu tidak dikecam.

"Sangat memalukan bahwa di aula ini terdapat hampir 700 resolusi yang mengecam tindakan Israel, satu-satunya negara demokrasi yang sesungguhnya, namun tidak ada yang mengecam serangan Hamas terhadap Israel.

Greenblatt mengkritik keputusan untuk tidak mengundang Israel ke pertemuan DK PBB. Dia menyebutnya sebagai keputusan mengejutkan dan tidak adil. Dia meminta anggota DK PBB melakukan upaya nyata untuk membawa perdamaian ke wilayah tersebut.

Pemerintahan Trump sendiri diperkirakan akan mengungkapkan rencananya untuk perdamaian di Timur Tengah tahun ini.

"Kami berharap dapat segera menyajikan visi kami," kata Greenblatt. "Sementara itu, kami akan terus berbicara kebenaran, bahkan ketika itu tidak diterima."

Greenblatt membidik gagasan bahwa permukiman Israel harus disalahkan karena kurangnya kesepakatan damai."Mari kita berhenti berpura-pura bahwa permukiman adalah apa yang dipelihara dari solusi damai yang dinegosiasikan. Fokus lelucon dan obsesif pada satu aspek konflik yang rumit ini tidak membantu siapa pun," katanya, seperti dikutip Fox News, Jumat (10/5/2019). 

Credit  sindonews.com

Kapal Korut yang Ditangkap Indonesia Dibawa AS ke Samoa Amerika

Kapal kargo The Wise Honest Korea Utara yang ditangkap Indonesia disita oleh Amerika Serikat. Foto/Department of Justice/Handout via REUTERS

PAGO PAGO - Sebuah kapal kargo Korea Utara (Korut) yang ditangkap Indonesia dan disita atau direbut oleh Amerika Serikat (AS) telah tiba di Samoa Amerika. Di negara kepulauan di Samudra Pasifik inilah kapal tersebut akan menjalani inspeksi.

Kapal kargo The Wise Honest ditangkap otoritas berwenang Indonesia karena dicurigai digunakan untuk melanggar sanksi internasional. The Wise Honest telah ditarik ke pelabuhan Pago Pago pada Sabtu pagi dan berlabuh di bagian dermaga utama pelabuhan pada sore hari.

Perjalanan dari Indonesia ke kepulauan itu memakan waktu sekitar tiga minggu. "(Samoa) dipilih karena lokasi strategis," kata petugas urusan publik Coast Guard AS, Amanda Wyrick.

"Kami juga memiliki hubungan yang kuat dan kemitraan yang baik dengan pemerintah Samoa Amerika," kata Wyrick lagi. "Dengan demikian dikatakan, kita juga sudah memiliki sumber daya yang mampu menjamin keamanan kapal tetapi yang terpenting Pelabuhan Pago Pago."

Kapal itu ditahan pada April 2018 saat melakukan perjalanan ke Indonesia. Pejabat Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada Kamis lalu bahwa AS telah merebut kapal itu.

Wyrick mengatakan Departemen Kehakiman AS memimpin penyelidikan sehingga mereka akan melakukan itu. "Setelah penyelidikan disimpulkan, kapal akan dipindahkan," ujarnya. Namun dia mengaku tak tahu tujuan kapal selanjutnya.

"Saya tahu bahwa Departemen Kehakiman akan melakukan penyelidikan secepat mungkin," imbuh Wyrick.

Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki jumlah personel Coast Guard AS yang memadai atau orang-orang dari agen federal lainnya yang telah melakukan perjalanan ke Samoa Amerika untuk penyelidikan.

"Kami memiliki tim keamanan laut dan keamanan di sini dari Honolulu," kata Wyrick. "Kami sedang melakukan patroli acak, juga melakukan inspeksi kapal Pelabuhan Pago Pago, mengawasi hal-hal seperti pelanggaran keamanan atau vandalisasi kapal itu sendiri."

Menurutnya, para pejabat juga memastikan pelabuhan itu dilindungi.

"Kami terutama di Coast Guard, kami memahami pentingnya pelabuhan. Ini adalah penyelamat dalam membawa barang ke pulau-pulau," kata Wyrick. "Jadi kami ingin memastikan bahwa kami melakukan semua yang kami bisa, untuk memastikan bahwa sama sekali tidak ada gangguan pada arus perdagangan masuk dan keluar," paparnya, seperti dikutip Fox News, Senin (13/5/2019).

Wyrick melanjutkan, pemerintah AS mengirim tim inspeksi ke kapal sebelum merapat di Pago Pago. Dia mencatat ada pemeriksaan yang dilakukan sebelum meninggalkan Indonesia."Dan, karena kapal telah melaut selama tiga minggu, itu tergantung pada unsur-unsurnya," ujarnya.

"Pemeriksaan kapal sebelum memasuki pelabuhan adalah untuk memastikan integritas struktur kapal masih utuh. Dengan cara itu, begitu kita mengangkat ibu jari, dan lampu hijau, dan inspektur menganggapnya aman, maka itu akan masuk ke pelabuhan," kata Wyrick.

Pejabat AS membuat pengumuman penyitaan kapal beberapa jam setelah Korea Utara menembakkan dua rudal jarak pendek ke laut. Uji tembak rudal itu merupakan peluncuran senjata kedua dalam lima hari dan menjadi sinyal bahwa perundingan mengenai program senjata nuklirnya sedang dalam masalah. 

Credit  sindonews.com

Menlu RI pimpin sidang terbuka DK PBB soal pasukan perdamaian

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas tentang pelatihan dan peningkatan kapasitas pasukan misi pemelihara perdamaian PBB di Markas PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa (7/5/2019). (Kemenlu RI)

New York, Amerika Serikat (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas tentang pelatihan dan peningkatan kapasitas pasukan misi pemelihara perdamaian PBB di Markas PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa.

Sidang terbuka DK PBB bertema "Menabur Benih Perdamaian: Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas untuk Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Pasukan Perdamaian PBB" diadakan dalam rangka Kepemimpinan Indonesia di Dewan Keamanan sepanjang Mei 2019.

Tema itu memang sejalan dengan kiprah Indonesia di kancah internasional sebagai salah satu negara terbesar penyumbang pasukan untuk misi pemelihara perdamaian PBB.

Menlu Retno Marsudi menjelaskan bahwa sidang terbuka DK PBB dengan tema tersebut diadakan untuk mencari cara atau upaya bersama dalam meningkatkan keselamatan, kemampuan dan kinerja personel pasukan perdamaian melalui pelatihan dan pembangunan kapasitas yang memadai.

"Fokus dari 'training' dan 'capacity building' itu bagaimana dapat meningkatkan kinerja dan keselamatan para 'peacekeepers'," ujarnya.

Menlu RI dalam sidang terbuka DK PBB itu pun menekankan bahwa operasi penjaga perdamaian PBB merupakan alat paling efektif bagi upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

"Penelitian menunjukkan bahwa operasi misi pemeliharaan perdamaian PBB lebih efisien daripada misi unilateral ('unilateral mission'), dan delapan kali lebih murah. Operasi pemeliharaan perdamaian PBB alat efektif untuk menjaga perdamaian internasional," tutur Menlu Retno.

PBB sejauh ini telah melaksanakan sebanyak 71 misi pemeliharaan perdamaian. Saat ini ada 14 misi pemeliharaan perdamaian PBB, dan pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia ikut dalam delapan misi PBB.

Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB tentang operasi pemeliharaan perdamaian itu dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Pertemuan Debat Terbuka DK PBB dengan tema utama "Menabur Benih Perdamaian" itu merupakan salah satu agenda prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Credit  antaranews.com

Indonesia siap jalankan presidensi Dewan Keamanan PBB

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard dalam press briefing di Kantin Diplomasi, Kemenlu RI di Jakarta, Kamis (2/5/2019). (ANTARA/Yuni Arisandy)

Jakarta (CB) - Pemerintah RI siap menjalankan tugas presidensi Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sepanjang Mei 2019, kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard.

"Kita siap untuk menjadi presiden Dewan Keamanan PBB selama sebulan ke depan," ujar Febrian dalam press briefing di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan bahwa Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani pada Rabu siang (1/5) waktu setempat telah mengadakan konferensi pers dan rapat jamuan pagi (working breakfast) sebagai presiden baru DK PBB serta menjelaskan berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan Indonesia di DK PBB selama satu bulan ke depan.

Selama masa presidensi di DK PBB pada Mei 2019 itu, pemerintah Indonesia akan mengusung tema yang terkait dengan operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Adapun tema yang diangkat selama masa presidensi Indonesia adalah "Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Pemeliharaan Perdamaian PBB" (Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping).

Menurut Febrian, presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB merupakan bentuk dari kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia.

"Indonesia di DK PBB terkenal sebagai peace builder (pembangun perdamaian). Kita tidak punya lawan atau musuh," ujar dia.

Beberapa tanggung jawab Indonesia sebagai presiden DK PBB, antara lain memimpin sidang, pertemuan, maupun konsultasi DK PBB; mewakili dan berbicara atas nama DK di hadapan negara lainnya PBB dan pihak ketiga; mengeluarkan pernyataan (presidential statement) dan catatan-catatan pemimpin (notes by president); serta memfasilitasi surat-menyurat komunikasi, laporan, dan pertukaran informasi atas nama DK.

Sebagai praktik umum, Indonesia dapat mengangkat isu tertentu yang menjadi tema presidensi ataupun dapat menjadi tema utama sidang terbuka DK PBB pada bulan ini.

"Untuk membuat 'programme of work' DK PBB itu harus mendapat kesepakatan dari 15 negara anggota DK PPB maka kita harus melakukan diplomasi untuk menjembatani isu yang ada," ucap Febrian. 

Credit  antaranews.com

Indonesia-Vietnam perlu "rules of engagement" untuk hindari konflik

KRI Tjiptadi-318 saat diprovokasi oleh kapal pengawas Vietnam yang terjadi pada Sabtu (27/4/2019) di Laut Natuna Utara dalam wilayah ZEE Indonesia (ANTARA/dokumentasi video/aa)

Jakarta (CB) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia dan Vietnam harus membuat aturan-aturan bila otoritas saling berhadapan atau rules of engagement untuk menghindari insiden yang mungkin terjadi di wilayah Laut Natuna Utara.

"Insiden yang terjadi di Wilayah Laut Natuna Utara karena adanya klaim tumpang tindih antara Indonesia dengan Vietnam atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," ujar Hikmahanto melaui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Pendapat tersebut disampaikan terkait insiden yang terjadi di Laut Natuna Utara antara kapal TNI AU KRI Tjiptadi 381 dan kapal otoritas perikanan Vietnam pada Sabtu (27/4).

Hikmahanto berpendapat bahwa kejadian itu terjadi karena TNI AU merasa berwenang melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan Vietnam, namun di sisi lain otoritas Vietnam dengan kapal penjaga pantainya merasa KRI Tjiptadi 381 tidak berwenang melakukan penangkapan.

Dari klaim tumpang tindih itu kedua otoritas menyatakan diri berwenang yang kemudian menyebabkan insiden penabrakan oleh kapal penjaga pantai Vietnam yang ingin membebaskan kapal nelayannya dari penangkapan oleh KRI Tjiptadi 381.

Untuk menghindari kejadian seperti ini berulang, pemerintah yang memiliki klaim tumpang tindih harus membuat aturan-aturan bila otoritas saling berhadapan.

"Sayangnya, aturan seperti demikian belum ada di antara negara ASEAN yang memiliki klaim tumpang tindih," ujar Hikmahanto.

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ia mengatakan ZEE bukanlah laut teritorial dimana berada di bawah kedaulatan negara (state sovereignty). ZEE merupakan laut lepas dimana negara pantai mempunyai hak berdaulat (sovereign right) atas sumber daya alam yang ada di dalam kolom laut.

Hingga saat ini, kedua negara belum memiliki perjanjian batas ZEE. Akibatnya, nelayan Vietnam bisa menangkap di wilayah tumpang tindih dan akan dianggap sebagai penangkapan secara ilegal oleh otoritas Indonesia. Demikian pula sebaliknya.

"Beruntung, awak KRI Tjiptadi 381 tidak terprovokasi untuk memuntahkan peluru," kata Hikmahanto.

Dalam hukum internasional terlepas dari siapa yang benar atau yang salah, pihak yang memuntahkan peluru terlebih dahulu akan dianggap melakukan tindakan agresi.

"Dalam insiden ini, pemerintah Indonesia melalui Kemlu dapat melakukan protes dengan cara memanggil Duta Besar Vietnam. Protes bukan atas pelanggaran masuknya kapal nelayan dan kapal otoritas Vietnam ke ZEE Indonesia mengingat wilayah tersebut masih disengketakan. Protes dilakukan atas cara kapal coast guard Vietnam yang hendak menghentikan KRI Tjiptadi 381 dengan cara penabrakan," ujar dia.

Hikmahanto mengungkapkan penyelesaian atas insiden ini harus dilakukan melalui saluran diplomatik antara kedua negara dan tidak perlu dibawa ke Lembaga Peradilan Internasional.

"Membawa ke Lembaga Peradilan Internasional memiliki kompleksitas. Pertama akan sangat memakan biaya yang akan melebihi biaya yang diderita oleh KRI Tjitadi 381, terlebih antarnegara ASEAN sudah seharusnya menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan cara-cara musyawarah untuk mufakat," kata dia.





Credit  antaranews.com

PM Australia Kecam Rencana Area Bom Bali Jadi Restoran

PM Morrison Kecam Rencana Pemda Sulap Area Bom Bali Menjadi Restoran

PM Australia menyatakan pemberian izin di area bom Bali sangat menyedihkan.

Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengecam langkahpemerintah daerah Bali yang mengizinkan pembangunan sebuah restoran di lokasi bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang, di antaranya 88 warga Australia. Menurutnya, pemberian izin atas "kompleks hiburan" di lokasi tragis itu "sangat menyedihkan."


Ia mengaku pemerintah Australia telah memberikan bantuan dan dana untuk membangun taman perdamaian di atas lokasi untuk "peringatan dan refleksi sunyi," korban serangan terror.

"Konsul jendral kami di Bali sudah bekerja keras untuk mengatasi isu ini," tulisnya lewat Twitter,


"Pemerintah Australia akan terus bekerja sama dengan otoritas Indonesia untuk memastikan kenangan dan keluarga mereka yang tewas dalam serangan teror itu dihormati secara layak."


Pemda Bali sebelumnya menerbitkan izin bagi sebuah pengembang untuk membangun restoran berlantai lima. Sementara tugu peringatan bagi korban bom Bali dipindahkan ke lantai teratas.


Direktur Asosiasi Taman Perdamaian Bali, David Napoli, mengatakan kepada Sydney Morning Herald bahwa pemilik lahan sudah ingin menjual lokasi bekas Sari Club seluas 800 meter persegi itu pada 2010 silam. Kepada Detikcom, Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kuta, I Gusti Agung Made Agung, mengklaim rencana pembangunan restoran sudah didukung masyarakat Kuta.


"Tugu peringatan di bagian atap sangat tidak layak. Itu ide yang sangat buruk. Kaum disabilitas akan kesulitan mencapai tugu, tidak seorangpun akan bisa melihat tugunya di atas sana dan harganya tidak bisa dipercaya," kata Napoli. Pengembang sempat meminta hampir 50 miliar Rupiah untuk menyewa lokasi tugu peringatan di lantai lima untuk jangka waktu 100 tahun.

Salah seorang penyintas Jan Laczynski juga menilai keputusan pemerintah daerah aneh. "Ide bahwa Anda harus berjalan melalui restoran dan kelab malam untuk menyambangi sebuah tugu peringatan, sangat aneh," katanya kepada Sydney Morning Herald.


Pihak pengembang berniat memulai proses pembangunan pada 6 Mai mendatang. Saat ini lokasi bekas Sari Club masih dijadikan tempat parkir. Pemerintah Daerah dikabarkan telah mengeluarkan surat perintah untuk mengosongkan area sesegera mungkin.

Credit  hrepublika.co.id

RI-Rusia Tandatangani Pengadaan Alutsista Baru

Kendaraan tempur tanK BMP-3F milik Koprs Marinir TNI AL mengangkut prajurit saat akan menyergap musuh dalam latihan gabungan di Pantai Banongan, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (4/6).

Foto: Republika/Aditya Pradana Putra

Pemerintah Indonesia akan menambah 22 unit tank BMP-3F

CB, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) menandatangani MoU pengadaan Tank BMP-3F dan tank angkut personel BT-3F untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL) dengan Rusia. Pemerintah Indonesia akan menambah 22 unit tank BMP-3F dan membawa 21 unit tank angkut personel BT-3F ke Indonesia.

"Kontrak pengadaan 22 unit tank BMP-3F ini merupakan pengadaan ketiga kalinya. Sedangkan untuk 21 unit pengadaan tank angkut personel BT-F merupakan yang pertama dan ini merupakan desain dari marinir," ujar Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kemhan, Brigjen TNI Totok Sugiharto, saat dikonfirmasi, Selasa (23/4).

Penandatanganan tersebut dilakukan Kemhan melalui Badan Sarana Pertahanan Kemhan (Baranahan) bersama dengan JSC Rossoboronexport Rusia. Penandatanganan kontrak itu dilakukan oleh PLT Kabaranahan, Brigjen TNI Bambang Kusharto, dengan Advisor of General Director JSC Rossoboronexport, Konstantin V Suetin dan Kiriil S Karev, di kantor Baranahan Kemhan, Jakarta, Senin (22/4).

Sekjen Kemhan, Laksdya TNI Agus Setiadji, mengungkapkan, penandatanganan ini merupakan bagian yang cukup strategis bagi kedua belah pihak. Itu karena terkait dengan pemenuhan renstra demi mewujudkan kemampuan marinir yang disegani baik lokal, regional maupun global.

Tidak menutup kemungkinan kedepan pihak Indonesia masih akan melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak Rossoboronexport. Tapi, setiap pengadaan barang dan jasa harus melibatkan industri dalam negeri sebagai counterpart dalam proses transfer of technology (ToT).

Di samping itu, PLT Kabaranahan mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan bukti pemerintah Indonesia, khususnya TNI AL, menaruh kepercayaan terhadap produk-produk Rusia.

Melalui kontrak ini pula, pemerintah Indonesia yakin, pemerintah Rusia, khususnya JSC Rossoboronexport, akan mengerahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan produk berupa tank BMP-3F dan tank atau ranpur BT-3F dengan kualitas dan kemampuan yang mewadahi.

PLT Kabaranahan berharap, seluruh pekerjaan dapat diserahkan tepat waktu tanpa mengabaikan sisi kualitas sesuai Opsreq dan Spektek pada kontrak. Adapun nilai kontrak tersebut masing-masing untuk tank BMP-3F senilai USD 108 juta dan tank angkut personel BT-3F senilai USD 67.200 juta.

Pengadaan yang dibiayai dari pinjamam luar negeri Renstra 2015-2019 ini merupakan bagian dari modernisasi alutsista TNI sesuai dengan perencanaan strategis pertahanan negara guna memenuhi Program Minimum Essential Force (MEF) tahap dua pada Renstra 2015-2019.

Credit  republika.co.id

Referendum amandemen konstitusi tak akan pengaruhi hubungan Mesir-RI

Duta Besar Mesir untuk Indonesia Ahmed Amr Ahmed Moawad saat ditemui awak media usai pembukaan pameran foto "Faces of Indonesia" di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Selasa (23/4/2019). (ANTARA/Dea N. Zhafira)

Jakarta (CB) - Duta Besar Mesir untuk Indonesia Ahmed Amr Ahmed Moawad mengungkapkan bahwa hasil jajak pendapat atau referendum amandemen konstitusi Mesir tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral negara piramida tersebut dengan Indonesia.

“Referendum ini merupakan hal internal di negara kami. Apapun hasil yang akan keluar nanti, tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral kami dengan Indonesia maupun dengan negara-negara lain,” kata Moawad saat ditemui di pameran foto “Faces of Indonesia” di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, cakupan dari hasil referendum tersebut akan berpengaruh pada beberapa hal terkait konstitusi Mesir, seperti formasi parlemen dan lama periode jabatan presiden

Mesir telah melakukan jajak pendapat terkait amandemen konstitusi selama tiga hari pada tanggal 20 hingga 22 April lalu.

Moawad menambahkan bahwa warga Mesir yang berada di Indonesia pun telah memberikan hak suara di Kedutaan Mesir, Jakarta, pada periode yang sama 20-22 April lalu.

“Kami di Kedutaan telah membuka pintu bagi para warga Mesir di Indonesia, yang ingin berpartisipasi pada jajak pendapat ini. Pemungutan suara dimulai dari pukul 9 pagi hingga 9 malam,” ujar dia.

Hasil dari referendum Mesir ini, lanjut Moawad, akan diumumkan secara kolektif, namun belum ada kepastian waktu.

Jika hasil referendum menyetujui amandemen, masa jabatan Presiden Petahana Abdul Fattah Al-Sisi akan diperpanjang, dari empat tahun menjadi enam tahun hingga 2024, dari yang sebelumnya hanya sampai 2022.

Amandemen konstitusi itu juga akan memberikan pengaruh militer yang lebih besar dalam sektor politik dan memberikan kendali lebih luas bagi Presiden Al-Sisi atas peradilan.

Credit  antaranews.com

RI Terkejut Malaysia Bebaskan Majikan Pembunuh Adelina Lisao

Ambika MA Shan, 61, majikan yang menyiksa TKI Adelina Lisao hingga akhirnya meninggal dunia. Foto/The Star

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengaku sangat terkejut dengan keputusan pengadilan Malaysia yang membebaskan majikan Adelina Lisao. Adelina Lisao adalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang meninggal setelah mengalami banyak penyiksaan.

"Pemerintah Indonesia sangat terkejut dengan keputusan bebas murni terhadap majikan Adelina Lisao yang diputuskan Pengadilan Tinggi Pulau Penang pada tanggal 18 April 2019 lalu," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Senin (22/4).

"Sejauh catatan Pemerintah Indonesia, saksi dan bukti yang ada sangat kuat, namun hingga dijatuhkannya keputusan sejumlah saksi kunci belum dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya," sambungnya.

Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian mengatakan Indonesia menghormati sepenuhnya hukum Malaysia dan berharap proses penyelidikan terhadap putusan tersebut,sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Agung Malaysia, dapat segera membuahkan hasil.

"Sementara menunggu hasil penyelidikan terhadap kasus tersebut, KJRI Penang telah menunjuk pengacara guna melalukan watching brief dalam persidangan-persidangan berikutnya," ungkapnya.

Ditambahkan, bahwa, sejak dilaporkannya kasus ini pada Februari 2018, KJRI Penang telah melakukan berbagai upaya. Selain mengupayakan hak gaji dan kompensasi, KJRI juga telah memfasilitasi pemulangan jenazah almarhumah hingga ke kampung halamannya.

Kementerian Luar Negeri dan KJRI Penang menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus ini guna memastikan Adelina mendapatkan keadilan. 

Credit  sindonews.com

Pembebasan Majikan Adelina Lisao Dapat Kecaman Luas di Malaysia

Keputusan pengadilan Malaysia yang membebaskan S. Ambika, majikan dari Adelina Lisao mendapat kecaman luas di dalam negeri. Foto/Istimewa

KUALA LUMPUR - Keputusan pengadilan Malaysia yang membebaskan S. Ambika, majikan dari Adelina Lisao mendapat kecaman luas di dalam negeri. Adelina adalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang meninggal dunia setelah mengalami banyak penyiksaan.

Pengacara HAM terkemuka di Malaysia, Eric Paulsen menyebut, keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Pulau Penang pada tanggal 18 April lalu itu mengejutkan dan tidak dapat diterima.

"Ini adalah salah satu kasus pelecehan yang paling umum dan mengerikan yang pernah dicatat, namun kantor jaksa agung entah bagaimana memutuskan untuk membatalkan dakwaan," kata pria yang juga meripakan anggota Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk HAM, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (23/4).

Steven Sim, seorang anggota parlemen dari daerah tempat Adelina meninggal, mengatakan keputusan pengadilan itu sama tragisnya dengan kematian Adelina. Sim mengatakan bahwa dia telah menghubungi jaksa agung, Tommy Thomas, yang telah bersumpah untuk menyelidiki kasus ini.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengaku sangat terkejut dengan keputusan tersebut. "Sejauh catatan Pemerintah Indonesia, saksi dan bukti yang ada sangat kuat, namun hingga dijatuhkannya keputusan sejumlah saksi kunci belum dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian mengatakan, Indonesia menghormati sepenuhnya hukum Malaysia dan berharap proses penyelidikan terhadap putusan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Agung Malaysia, dapat segera membuahkan hasil. 

Credit  sindonews.com

KRI Alugoro-405, Kapal Selam Kelima Andalan Indonesia

Antara CB – Diresmikannya kapal selam Kapal Republik Indonesia (KRI) Alugoro-405 oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada Kamis, 11 April 2019 di Surabaya, menambah daftar kapal selam militer yang akan digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menjadi lima unit.
Dua kapal selam pertama yaitu KRI Cakra-401 dan KRI Nanggala-402 merupakan jenis kapal selam diesel elektrik tipe U-209/1300 buatan Howaldtswerke, Kiel, Jerman. Kedua kapal selam dibeli pemerintah Indonesia pada 1977 dan mulai berdinas di TNI AL sejak 1981. Kedua kapal selam dilengkapi delapan tabung peluncur torpedo 533 mm dan 14 torpedo AEG.
Indonesia kala itu membeli dua kapal selam dari Jerman untuk menggantikan 12 kapal selam kelas Whiskey yang dibeli dari Uni Soviet menjelang kampanya Trikora (1959-1962) untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda.

Kedua belas kapal selam tersebut kemudian satu per satu diberhentikan dari dinasnya pada era 1970-an karena ketiadaan suku cadang seiring memburuknya hubungan RI dengan Uni Soviet.

Istimewa

KRI Cakra-401 dan KRI Nanggala-402 (Cakra-class) menggunakan nama dan urutan nomor kapal selam yang sama dengan kapal selam Whiskey-class, yaitu RI Tjakra-401 dan RI Nanggala-402.
Sementara tiga kapal selam berikutnya, yaitu KRI Nagapasa-403, KRI Ardadedali-404, dan KRI Alugoro-405 (Nagapasa-class) merupakan kapal selam diesel elektrik kelas Chang Bogo tipe U209/1400 yang dibuat atas kerja sama Republik Indonesia melalui PT PAL dan Republik Korea Selatan melalui Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd (DSME).

KRI Nagapasa-403 dan KRI Ardadedali-404 dibuat di galangan kapal DSME, Korea Selatan. Sementara KRI Alugoro-405 telah dibuat di PT PAL walau masih melibatkan tim engineering dan tenaga kerja dari DSME.

PAL

Ketiga kapal selam merupakan bagian dari kontrak antara RI dan Korea Selatan senilai 1,1 miliar dolar AS yang ditandatangani pada Desember 2011. Kontrak tersebut termasuk transfer teknologi di mana pembuatan kapal selam dilaksanakan bersama dan kapal ketiga dibuat di Indonesia.
KRI Nagapasa-403 mulai berdinas di TNI AL sejak 2017 disusul KRI Ardadedali-404 pada 2018. Sementara KRI Alugoro-405 usai diluncurkan ini masih akan menjalani masa uji coba melaut sebelum akhirnya diserahkan kepada TNI AL sebagai pengguna.

Rencana berikutnya, kapal selam keempat kelas Chang Bogo akan dikerjakan bersama dengan Korea Selatan di PT PAL. Dan pada pada pengerjaan kapal selam kelima akan dibuat sepenuhnya oleh Indonesia.
Dari sisi teknis, KRI Alugoro-405 tipe U209/1400 (KSDE U209 Chang Bogo-class atau di Indonesia Nagapasa-class) memiliki dimensi panjang 61,3 meter, lebar 7,6 meter, dan draught 5,5 meter. Kapal perang bawah permukaan air ini sanggup membawa 41 kru untuk melaut hingga 50 hari lamanya.

PAL

Kelas Nagapasa yang didesain untuk masa pakai 30 tahun ini, memiliki bobot 1.460 ton saat muncul di permukaan air dan 1.596 ton saat melakukan penyelaman di bawah permukaan air. KRI Alugoro-405 mampu melaju dengan kecepatan maksimal hingga 21 knot.
Dalam hal persenjataan, sebagaimana Nagapasa-class, kapal selam ini dilengkapi torpedo generasi baru Black Shark dengan dimensi panjang 3,6 meter dan diameter 533 mm. Torpedo buatan Whitehead Alenia sistemi Subacquei (WASS) dari Italia ini diklaim mampu menjangkau sasaran hingga jarak 50 km.

Sistem peperangan lain yang ditanamkan di kapal ini antara lain adalah Naval Combat Management MSI-90U Mk2 buatan Kongsberg Defence System, Norwegia. Perangkat ini sebagai pengolah data untuk mengetahui situasi sekitar dan melakukan manajemen pertempuran.
Senjata sakti dunia pewayangan
Sebagaimana berurutan dari kapal selam bernomor 401 hingga 405, dapat kita simak bahwa nama-nama yang disematkan pada armada pemburu senyap ini adalah senjata-senjata pamungkas dalam dunia pewayangan.
Cakra, Nanggala, Nagapasa, Ardadedali, dan Alugoro semuanya adalah senjata sakti yang menjadi andalan tokoh-tokoh pewayangan.
Cakra merupakan senjata andalan Batara Wisnu, Nanggala dan Alugoro senjata andalan Prabu Baladewa, Nagapasa senjata andalan Indrajit, sementara Ardadedali merupakan senjata andalan Arjuna.

Istimewa

Nama-nama yang kini digunakan oleh kelima kapal selam TNI AL, sebagian pernah digunakan sebagai nama dari 12 kapal selam militer Whiskey-class yang dibeli Indonesia dari Rusia semasa pemerintahan Presiden Sukarno. Cakra, Nanggala, dan Alugoro, pernah digunakan sebagai nama kapal selam terdahulu, sementara Ardadedali dan Nagapasa tidak digunakan sebagai nama kapal selam sebelumnya.

Selengkapnya, nama 12 kapal selam militer Whiskey-class yang pernah dimiliki oleh Indonesia adalah: RI Tjakra-401 (TJK), RI Nanggala-402 (NGL), RI Nagabanda-403 (NBD), RI Trisula-404 (TSL), RI Tjandrasa-405 (TNS), RI Nagarangsang-406 (NRS), RI Hendradjala-407 (HAD), RI Alugoro-408 (AGR), RI Widjajadanu-409 (WDU), RI Pasopati-410 (PST), RI Tjudamani-411 (TDN), dan RI Bramasta-412 (BMA). Untuk diketahui, dahulu penamaan kapal perang masih menggunakan kode RI (Republik Indonesia) sebelum berubah menjadi KRI.

Istimewa

Salah satu dari 12 kapal selam tersebut, yaitu RI Pasopati-410 dapat dikunjungi adalah sebagai Monumen Kapal Selam (Monkasel) di Surabaya.
Dengan akan bergabungnya KRI Alugoro-405, tentu diharapkan kekuatan matra laut Indonesia bertambah kuat.

Namun demikian, lima unit kapal selam yang dimiliki, jujur harus dikatakan bahwa untuk kebutuhan menjaga wilayah perairan Indonesia yang sangat luas masih kurang. Hal ini dikatakan langsung oleh Menhan Ryacudu sendiri.

Istimewa

Salah satu kebanggaan yang perlu mendapat dukungan semua pihak, lanjut Ryacudu, adalah karena Indonesia sudah bisa membuat kapal selam di dalam negeri.

“Banyak negara yang tidak punya kapal selam. Kita punya dan kita mampu membuat kapal selam. Nanti kapal selam yang kelima (dari kelas ini) akan dibuat sendiri oleh Indonesia di PT PAL. Dan kita bisa menjualnya,” ujarnya.
Menhan menambahkan, Indonesia sedikitnya harus memiliki 12 kapal selam sama seperti di tahun 1960-an.

Credit  angkasareview.com

Indonesia kecam keras pengeboman di Sri Lanka

Petugas dibantu warga membawa jenazah korban ledakan bom di salah satu gereja di Kolombo, Sri Lanka, Minggu (21/4/2019). Ratusan orang tewas dan terluka akibat ledakan bom di tiga gereja dan tiga hotel di Sri Lanka saat umat Kristen merayakan Paskah. ANTARA FOTO/REUTERS/Dinuka Liyanawatte/pras.

Hingga saat ini tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi pengeboman di berbagai lokasi di Sri Lanka pada 21 April 2019, sekitar pukul 09.00 waktu setempat.

Pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban, berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo terus memantau perkembangan situasi dan telah berkoordinasi dengan otoritas keamanan, rumah sakit serta perhimpunan warga negara Indonesia (WNI) setempat.

Hingga saat ini tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

Terdapat sekitar 374 WNI di Sri Lanka, antara lain berdomisili di Ibu Kota Kolombo sebanyak 140 orang.

Pemerintah Indonesia meyakini bahwa pemerintah Sri Lanka dapat mengatasi situasi dengan baik, dan juga bersedia memberikan bantuan yang diperlukan.

Pemerintah mengimbau agar WNI di Sri Lanka untuk tetap waspada dan berhati-hati serta mengikuti arahan dari otoritas keamanan setempat.

Bagi keluarga dan kerabat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan bantuan konsuler, dapat menghubungi hotline KBRI Kolombo di nomor +94772773127.

Credit  antaranews.com

Rusia Rampungkan Pengiriman Su-35 ke China, Selanjutnya Indonesia

Pesawat jet tempur Su-35 Rusia. Foto/Marina Lystseva/TASS

MOSKOW - Rusia telah menyelesaikan pengiriman 24 jet tempur Sukhoi Su-35 generasi 4++ pesanan China. Setelah pesanan Beijing dirampungkan, Moskow bersiap untuk memasok 11 unit pesanan Indonesia yang rencananya dimulai tahun ini.

Layanan Federal Rusia untuk Kerja Sama Militer dan Teknis kepada kantor berita TASS mengatakan kontrak untuk China sudah diselesaikan.

"Sesuai dengan kontrak, semua pesawat Su-35 telah dikirim ke pelanggan asing," kata Layanan Federal tersebut, Selasa (16/4/2019).

China menjadi pembeli asing pertama pesawat jet tempur Su-35 Rusia. Kontrak bernilai sekitar USD2,5 miliar untuk pengiriman 24 jet tempur ke China ditandatangani pada 2015. Kontrak itu juga menetapkan pengiriman peralatan dan mesin cadangan.

Sementara itu, Indonesia menjadi pembeli asing kedua jet tempur Su-35 Rusia. Pada awal 2018 Rusia telah menandatangani kontrak dengan Indonesia untuk pengiriman 11 unit jet tempur tersebut.

Di bawah kontrak, Rusia akan mengirimkan jet tempur pertama ke Indonesia pada tahun ini. Pemenuhan kontrak Indonesia menghadapi beberapa kesulitan terkait sanksi Amerika Serikat (AS), tetapi sumber TASS dari kalangan militer dan diplomatik mengatakan kesulitan-kesulitan tersebut "tidak kritis" dan tidak boleh memengaruhi pengiriman jet tempur.

Jet tempur supersonik Su-35S generasi 4++ melakukan penerbangan debutnya pada 19 Februari 2008. Jet tempur ini adalah turunan dari pesawat Su-27.

Su-35S berbobot 19 ton dan dapat melesat dengan kecepatan maksimum 2.500 km/jam. Pesawat ini memiliki awak satu pilot. Persenjataan untuk jet tempur tersebut termasuk senapan pesawat 30mm, hingga 8 ton muatan senjata—yang mencakup misil dan bom dari berbagai jenis—pada 12 titik bawah sayap. Su-35 telah beroperasi dengan militer Rusia sejak 2015. 

Credit  sindonews.com

Indonesia-Arab Saudi Sepakat Gelar Pertemuan Setahun Sekali

Presiden Jokowi tiba di Riyadh, Arab Saudi untuk menemui Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Ahad (14/4).

Foto: dok. Biro Pers Istana

Presiden RI Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Makhota Arab Saudi

CB, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi sepakat untuk membentuk mekanisme konsultasi tingkat pemimpin dan melakukan pertemuan setahun sekali. Kesepakatan tersebut tercapai saat Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Kerajaan Saudi Muhammad bin Salman di Istana Putra Mahkota Riyadh, Ahad (14/4) malam.

Selain melakukan pertemuan bilateral, Putra Mahkota juga menjamu Presiden dalam santap malam bersama. Menteri Luar Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut mengatakan bahwa Indonesia-Arab Saudi sepakat untuk membentuk mekanisme konsultasi tingkat pemimpin dan melakukan pertemuan setahun sekali.

"Indonesia-Saudi juga sepakat segera melakukan pertemuan untuk membahas investasi dan kerja sama ekonomi lain," kata Retno sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan pers tertulis, Senin (15/4).

Arab Saudi misalnya tertarik melakukan kerja sama di bidang energi dan petrokimia dengan Indonesia sebagaimana disampaikan kembali oleh Putra Mahkota. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia ingin menjadi bagian dari pelaksanaan Vision 2030 Arab Saudi.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel.

Credit  republika.co.id

Perluas Jaringan ke Eropa, RI Ikuti Pameran Dirgantara di Jerman

Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi pada Pameran Industri Dirgantara, AERO EXPO 2019, di Friedrichshafen, Jerman. Foto/KBRI Berlin

BERLIN - Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi pada Pameran Industri Dirgantara, AERO EXPO 2019, di Friedrichshafen, Jerman. Lima perusahaan nasional, yaitu PT Aering, PT Cakra Vimana Diinamyck, PT Chroma International, PT Enggal Makmur Abadhi, dan PT Merpati Maintenance Facility (MMF), ikut serta pada pameran yang berlangsung tanggal 10 hingga 13 April 2019 ini.

Kelima perusahaan nasional yang mengikuti AERO EXPO Friedrichshafen 2019, tergabung dalam beberapa asosisasi, antara lain Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA), Indonesia Aeronautical Engineering Center (IAEC), Indonesia Aircraft Component Manufacturer Association (INACOM).

Menurut keterangan Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) Berlin, Ide awal keikutsertaan Indonesia di pameran ini dilontarkan Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, saat menerima wakil Ikatan Alumni Sarjana Indonesia (IASI) Jerman pada September 2018 lalu.

"Industri dirgantara perlu kita tampilkan di Hannover Messe 2020. Untuk langkah awal kita bisa undang beberapa pelaku industri dirgantara nasional untuk ikut AERO EXPO 2019," ucap Havas, dalam keterangan pers KBRI Berlin yang diterima Sindonews pada Kamis (11/4).

Dalam pameran ini kelima perusahaan Indonesia memamerkan sejumlah produk dan jasa dirgantara nasional. Diantaranya maintenance, repair, overhaul (MRO), aeronautical engineering service, drones serta flight data monitoring.

Dadali yang merupakan Kendaraan Nirawak Udara Serba Guna yang merupakan prototype kendaraan masa depan produksi Indonesia memikat perhatian banyak pengunjung. Umumnya mereka berasal dari Jerman, Swiss, Rusia, Polandia, Prancis, dan China.

Melalui keikutsertaan mereka di pameran ini, papar KBRi Berlin, diyakini jejaring UMKM industri dirgantara Indonesia dengan pelaku di Eropa semakin luas dan meningkat.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif KBRI Berlin mengajak kami untuk ikut pameran ini. Ini pertama kali bagi kami ikut pameran dirgantara di Jerman. Dari sini kami bisa mengenalkan bahwa Indonesia memiliki ekosistem penerbangan yang sudah berkembang, dan kami juga bisa memperluas jejaring ke Eropa," ucap Direktur Utama MMF yang juga Ketua Umum IAMSA, Rowin H. Mangkusubroto.

AERO EXPO Friedrichshafen sendiri adalah pameran industri dirgantara yang paling besar. Setiap tahunnya pameran ini menarik perhatian35ribu pengunjung yang berasal dari 60 negara. Sekitar 700 peserta pameran yang berasal dari 40 negara hadir dalam pameran 2019 ini. 

Credit  sindonews.com

Protes Kelapa Sawit, Indonesia dan Malaysia Datangi Uni Eropa

Konferensi pers Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution - kedua kanan, Sekjen Menteri Industri Malaysia Tan Yeow Chong - kanan soal keberatan Indonesia dan Malaysia atas diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

CB, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Sekjen Kementerian Industri Malaysia Tan Yew Chong mengajukan secara langsung protes keras kepada Uni Eropa atas tindakan organisasi itu yang dinilai mengisolasi industri kelapa sawit kedua negara.
Protes langsung disampaikan Darmin dan Tan dengan mendatangi markas Uni Eropa di ibu kota Brussels, Belgia pada Senin, 8 April 2019, setelah sebelumnya melayangkan surat keberatan kepada organisasi itu. Kedatangan Darmin dan Tan juga sebagai tindak lanjut keputusan Indonesia dan Malaysia untuk bersama melawan regulasi penerapan perintah energi terbarukan Uni Eropa II atau Delegated Act.
Menurut Darmin, industri minyak kelapa sawit telah mendorong perekonomian Indonesia, menekan inflasi dan menciptakan tenaga kerja. Saat ini ada sekitar 5 juta pekerja yang mencari nafkah di sektor ini.
"Pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah penting pengelolaan kelapa sawit. Diskriminasi ini memperlihatkan pengabaian terhadap upaya kami. Kami ingin memberantas kemiskinan di wilayah pinggir. Ada sekitar 19 juta petani kelapa sawit dan keluarganya yang akan terkena dampak akibat diskriminasi ini," kata Darmin, Senin, 8 April 2019 di Brussels, Belgia.


Konferensi pers Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, kiri, keberatan Indonesia dan Malaysia atas diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Sumber: TEMPO/Suci Sekar




Sebelumnya pada Februari lalu, Komisi Eropa mengumumkan rencana membatasi penggunaan tanaman biofuel proses penanamannya melakukan penggundulan hutan, diantaranya kelapa sawit. Langkah ini pukulan bagi Indonesia dan Malaysia yang merupakan produsen minyak kelapa sawit dunia. Indonesia dan Malaysia diperkirakan memasok 85 persen kebutuhan minyak kelapa sawit dunia.
Melalui rencana ini, maka Uni Eropa akan menentukan bahan bakar apa yang akan menjadi target energi terbarukan mereka. Biofuels secara tidak langsung mengarah pada perubahan penggunaan lahan dan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi akan dikeluarkan pada 2023.
Dalam pernyataannya, Darmin mengatakan Uni Eropa telah mengirimkan sinyal menggunakan lingkungan untuk hambat kelapa sawit Indonesia. Tindakan diskriminasi terhadap kepala sawit ini akan berdampak pada jutaan orang, khususnya mereka yang bekerja di industri ini. Untuk itu, Indonesia dan Malaysia ingin ada dialog konstruktif dengan Uni Eropa untuk kesinambungan industri kelapa sawit. 

Credit  tempo.co