Kelompok Egianus Kogoya Akui Dalangi Pembantaian di Nduga

Ilustrasi pembunuhan di Papua. (Istockphoto/PeopleImages).

Jakarta, CB -- Panglima Daerah Militer Markodap III Ndugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Egianus Kogoya menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja proyek jembatan Kali Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Pengakuan ini diklarifikasi langsung oleh juru bicara TPNPB Sebby Sambom.

"Betul itu," ujar Sebby singkat kepada CNNIndonesia.com yang dihubungi melalui telepon, Rabu (5/12).

Sebby juga membenarkan bahwa serangan yang terjadi di Pos Yonif 755/Yalet di Distrik Mbua juga dilakukan oleh kelompok Egianus.


Sebby menjelaskan sedari awal kelompok mereka memang menyasar proyek jembatan tersebut. Setidaknya sudah tiga bulan kelompok Egianus memantau pekerja di proyek tersebut.

"Betul, semua kami yang lakukan," ujar Sebby.

Insiden di Kali Yigi terjadi pada Minggu (2/12) lalu. Aparat keamanan sebelumnya sudah menduga bahwa serangan ini dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dipimpin oleh Egianus Kogoya.

Humas Polda Papua menyebut korban yang jatuh di proyek jembatan itu adalah pekerja PT Istaka Karya (Persero). Sementara serangan di pos militer di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, berujung pada tewasnya seorang anggota TNI Yonif 755/Yalet.

TNI dibantu warga menyiapkan peti jenazah korban penembakan di Nduga, Papua. (Antara Foto)

Sebby menjelaskan bahwa serangan itu untuk mengusir pembangunan yang sedang berlangsung. Ia berkata segala macam pembangunan infrastruktur di tanah Papua merupakan bentuk lain penjajahan.

"Kami menolak kebijakan pembangunan jalan, jembatan, atau apapun. Kami hanya menuntut hak kemerdekaan," tegas Sebby.

TPNPB atau KKB pimpinan Egianus Kogoya selama ini punya riwayat 'gelap' di Papua. Dari catatan yang ada, kelompok ini selalu melancarkan aksinya di wilayah Nduga.

Sepanjang 2018 ini, sebelum pembantaian para pekerja proyek jembatan di Distrik Yigi dan serangan ke Pos Yonif 755/Yalet, setidaknya sudah ada beberapa serangan lain yang mereka lancarkan. Di antaranya penembakan di Bandara Kenyam, Nduga pada 25 Juni, serta penyekapan dan kekerasan seksual terhadap belasan guru dan paramedis di Distrik Mapenduma, Nduga pada 3-17 Oktober.




Credit  cnnindonesia.com

Sepak Terjang Kelompok Egianus Kogoya, Penebar Teror di Papua

Ilustrasi pembunuhan di Papua. (Istockphoto/Marccophoto)

Jakarta, CB -- Kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya punya riwayat gelap sebelum insiden penembakan di Distrik Mbuma, Kabupaten Nduga, Papua terjadi. Dari catatan yang ada, kelompok ini selalu melancarkan aksinya di wilayah Nduga.

Selama tahun ini, setidaknya sudah ada tiga serangan yang mereka lancarkan. Berikut adalah sepak terjang mereka.

1. Penembakan di Bandara Kenyam, Nduga


Insiden ini terjadi pada Senin (25/6) pagi. Sekelompok bersenjata menembaki pesawat Twin Otter Trigana Air yang saat itu sedang disewa Brimob Polri. Pasukan Brimob ini diketahui sedang bertugas untuk mengamankan pilkada.

Merespons serangan tersebut, pasukan gabungan TNI-Polri melepas tembakan balasan. Tiga warga sipil dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka akibat tembakan pelaku. Salah satu yang terluka adalah pilot pesawat, Ahmad Abdillah Kamil.

2. Penyekapan dan Kekerasan Seksual

Kelompok Egianus menyekap belasan guru dan paramedis di Distrik Mapenduma, Nduga, pada 3-17 Oktober 2018. Guru dan tenaga medis itu bekerja di SD YPGRI 1, SMPN 1, dan Puskesmas Mapenduma.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan aksi kelompok Egianus disebabkan oleh kecurigaan mereka terhadap guru dan tenaga medis di sana sebagai intel yang sedang menyamar untuk mengawasi gerak-gerik mereka.

Sebanyak 16 orang berhasil diselamatkan dari kejadian ini, kendati ada satu korban luka serius dan satu korban diketahui telah diperkosa secara bergiliran oleh kelompok Egianus.

3. Pembunuhan 31 Pekerja Trans Papua

Aparat militer mengidentifikasi Egianus kembali menjadi dalang pembunuhan teranyar di Kabupupaten Nduga, tepatnya di proyek jembatan di Kali Yigi dan Kali Aura, Distrik Yigi. Sebanyak 31 karyawan PT Istaka Karya dikabarkan tewas dibunuh.


"Iya [Egianus] kita identifikasi seperti itu dari kelompok yang sama, kita identifikasi dari Mapenduma," kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi di Jakarta, Selasa (4/12).

4. Penembakan Pekerja Trans Papua Pernah Terjadi



Sebelum kasus pembunuhan pekerja di Distrik Yigi baru-baru ini, kelompok Egianus juga ditengarai menjadi otak penyerangan terhadap pekerja Trans Papua di Kecamatan Mugi pada 12 Desember 2017. Serangan dari belasan anggota KKB ini terjadi di sekitar SMP Mugi.

Pekerja proyek bernama Yovicko Sondakh tewas dan anggota Denzipur 10/KYD Prada Didimus Abidondifu yang berjaga di situs proyek luka berat akibat serangan tersebut.




Credit  cnnindonesia.com

Pembunuhan 31 Pekerja di Papua Pelanggaran HAM karena Alasan Ini

Ilustrasi pembunuhan menggunakan pistol. Ilustrasi : Tempo/Indra Fauzi

CB, Jayapura - Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits B Ramandey menilai pembunuhan para pekerja jalan dan jembatan di Kabupaten Nduga merupakan pelanggaran HAM karena memenuhi dua unsur pelanggaran HAM. Pertama, mengacu pada pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengenai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
Kedua, akibat dari tindakan itu pelayanan publik untuk pemenuhan ekonomis sosial dan budaya masyarakat di Distrik Yall dan lainnya di Nduga terhambat. "Para pekerja itu sedang mengerjakan jalan dan jembatan yang sangat penting untuk mobilisasi dan menjawab kebutuhan warga di Nduga," kata Frits di Kota Jayapura, Selasa, 4 Desember 2018.

Sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata. Pembunuhan diduga terjadi pada Ahad malam, 2 Desember 2018. Polda Papua menduga sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama, delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh di antaranya dijemput dan dibunuh KKB dan satu orang belum ditemukan.
Menurut Frits, peristiwa ini layak disebut pelanggaran HAM serius karena merupakan perbuatan kriminal. "Kalau melihat kronologisnya, ada yang memberikan perintah atau komando kepada mereka sehingga terjadi paling tidak di tiga tempat sebagaimana laporan sementara."

Frits mendesak agar aparat penegak hukum segera turun ke lokasi untuk mencari pelaku dan aktor di balik pembunuhan. Aparat perlu segera hadir untuk memastikan masyarakat di Distrik Yall dan distrik lainnya terhindar dari intimidasi berkepanjangan.

Frits pun meminta kepala daerah, kepala distrik, kepala kampung, DPR, adat dan tokoh agama serta masyarakat Nduga, Papua  bekerjasama dengan aparat keamanan untuk mengidentifikasi persoalan ini. "Siapa saja yang telibat atau pelakunya guna mempertanggungjawabkan peristiwa itu."
Ia mengingatkan bahwa seluruh korban kekerasan itu harus dievakuasi jasadnya untuk diserahkan kepada keluarga dan dikebumikan secara baik. "Ini tanggung jawab aparat keamanan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk penghormatan kepada para pekerja, penghormatan kepada hak hidup masyarakat yang sudah meninggal dunia," kata dia.

Credit  tempo.co

Pembunuhan Pekerja di Papua, Komnas HAM: Pelanggaran HAM Serius

Anggota TNI di Papua. TEMPO/Rully Kesuma

CB, Jayapura - Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits B Ramandey menilai peristiwa pembunuhan para pekerja jalan dan jembatan di Kabupaten Nduga merupakan pelanggaran HAM serius.
"Nah, terkait dengan peristiwa ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali tindakan kelompok kriminal bersenjata itu, dengan akibat dari tindakan mereka ini terjadi pelanggaran HAM yang serius," kata Frits di Kota Jayapura, Selasa, 4 Desember 2018.

Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata. Pembunuhan diduga terjadi pada Minggu malam, 2 Desember 2018. Polda Papua menduga sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama, delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh di antaranya dijemput dan dibunuh kelompok bersenjata dan satu orang belum ditemukan.

Menurut Frits, peristiwa ini layak disebut pelanggaran HAM serius karena merupakan perbuatan kriminal. "Karena kalau kita melihat kronologisnya, ini ada yang memberikan perintah atau komando kepada mereka. Memerintahkan mereka, menyuruh mereka dan ada yang memimpin pengejaran itu sehingga terjadi tragedi ini di beberapa tempat, paling tidak di tiga tempat sebagaimana laporan sementara," kata dia.

Karena itu, menurut Frits, ada dua unsur pelanggaran HAM yang terpenuhi dalam peristiwa itu. Pertama, mengacu pada pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengenai perbuatan seseorang atau sekolompok orang yang mengakibatkan hilang nyawa seseorang adalah perbuatan pelanggaran HAM.
Kedua, akibat dari tindakan tersebut, berujung terhambat pelayanan publik dalam rangka pemenuhan ekonomis sosial dan budaya masyarakat di Distrik Yall dan lainnya di Nduga. "Karena para pekerja itu sedang mengerjakan jalan dan jembatan yang sangat penting untuk mobilisasi dan menjawab kebutuhan warga di Nduga," kata Frits.

Karena itu, Frits mendesak agar aparat penegak hukum segera turun ke lokasi untuk mencari pelaku dan aktor di balik pembunuhan tersebut. Selain itu, aparat perlu segera hadir untuk memastikan masyarakat di Distrik Yall dan distrik lainnya terhindar dari intimidasi yang berkepanjangan.

Frits pun meminta kepala daerah, kepala distrik, kepala kampung, DPR, adat dan tokoh agama serta masyarakat untuk bekerjasama dengan aparat keamanan untuk mengidentifikasi persoalan ini. "Siapa saja yang telibat atau pelakunya guna mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut," ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa seluruh korban kekerasan tersebut harus dievakuasi jasadnya untuk kemudian diserahkan kepada keluarga dan dikebumikan secara baik. "Soal ini merupakan tanggung jawab aparat keamanan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk penghormatan kepada para pekerja, penghormatan kepada hak hidup masyarakat yang sudah meninggal dunia," kata dia.

Credit  tempo.co

Pembunuhan 31 Pekerja Diduga karena Foto Upacara OPM

Pembunuhan (Ilustrasi)

Foto: pixabay

Kapolres mengatakan dugaan sementara anggota KKB marah karena pekerja mengambil foto.

CB, JAKARTA -- Kapolres Jaya Wijaya AKBP Yan Pieter Reba membenarkan terjadinya pembunuhan terhadap pekerja proyek pembangunan jembatan oleh kelompok kriminal bersenjata, di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Kapolres mengatakan, kasus tersebut diduga dipicu karena pekerja tak sengaja mengambil foto kegiatan tentara Organisasi Papua Merdeka.

"Iya benar ada 31 orang yang menjadi korban (pembunuhan)," kata Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba melalui sambungan telepon, Selasa (4/12).

Menurut Yan Pieter, pembunuhan tersebut terjadi lantaran ada salah seorang pekerja proyek yang tidak sengaja mengambil foto kegiatan HUT Tentara pembebasan nasional organisasi Papua merdeka (TPN/OPM). Hal tersebut membuat mereka marah sehingga mencari para pekerja proyek tersebut dan berakhir dengan pembunuhan terhadap korban.

"Kronologinya waktu itu mereka (TPN/OPM) upacara dan salah satu pekerja tidak sengaja mengambil foto, akhirnya mereka (TPN/OPM) marah," ujarnya.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Musthofa Kamal menjelaskan informasi terjadinya pembunuhan terhadap puluhan pekerja proyek Istaka Karya yang tengah membangun jembatan pertama kali didapat dari masyarakat. Berdasarkan informasi, kasus tersebut terjadi pada Ahad (2/12) di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga.

Kamal melanjutkan, pada Sabtu (1/12) sekitar pukul 20.30 WIT, Project Manager PT. Istika Karya paket pembangunan jembatan Habema- Mugi, Cahyo mendapat telepon dari nomor yang biasa dipegang oleh Koordinator lapangan PT. Istika Karya pengerjaan proyek pembangunan jembatan Habema-Mugi, Jhony.

Hanya saja saat itu Cahyo menyatakan tidak paham dengan maksud pembicaraan orang yang menghubunginya dengan menggunakan telepon Jhony tersebut. Sedangkan PPK Satker PJN IV PU Binamarga wilayah Habema-Kenyaan, Monang Tobing mengaku terakhir berkomunikasi dengan Jhony melalui pesan singkat  pada 30 November 2018.

Sementara itu, informasi dari pos Satgaspamrahwan 755/Yalet di Napua-Wamena bahwa Tanggal 30 November 2018 pukul 04.00 WIT tercatat 1 mobil strada dengan muatan BBM Solar milik PT. Istaka Karya menuju Camp Istaka Karya di Distrik Yigi. Mobil tersebut membawa lima orang pegawai dan tiba kembali di Wamena pada pukul 18.30 WIT.

Selanjutnya pada 1 Desember 2018 pukul 02.00 WIT tercatat 2 mobil  menuju ke Camp Distrik Yigi dengan masing-masing membawa 15 orang pekerja proyek dari PT Istaka Karya.

Namun pada 2 Desember 2018, pukul 20.00 WIT diketahui ada satu mobil Strada kembali ke wamena dan pada Senin 3 Desember 2018, satu mobil Strada tersebut kembali lajuran dari Wamena ke Distrik Mbua Kabupaten Nduga.

Satu mobil strada yang membawa 15 orang pekerja proyek dari PT Istaka Karya sampai saat ini belum kembali ke Wamena. Sehingga saat mendapatkan informasi tersebut, personil gabungan Polri dan TNI bergerak dari Wamena menuju Distrik Yigi Kabupaten Nduga.

"Namun saat tiba di kilo meter 46 , tim bertemu dengan salah 1 mobil dari arah Distrik Bua dan menyampaikan untuk tim segera balik karena jalan di blokir oleh Kelompok Kriminal Bersenjata," kata Kamal.

Credit  republika.co.id

Kronologi Pembunuhan di Papua, Pekerja Disandera Sejak Sabtu Sore

Anggota TNI di Papua. TEMPO/Rully Kesuma

CB, Jakarta - Kepala Dinas Penerangan Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi mengatakan para pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, telah disandera kelompok bersenjata sejak Sabtu, 1 Desember 2018. Hal tersebut diketahui dari keterangan seorang korban selamat, karyawan PT. Istaka Karya, Jimmy Aritonang.
Menurut keterangan Jimmy, kata Aidi, pada hari Sabtu itu seluruh karyawan PT Istaka Karya memutuskan tidak bekerja. Sebab, ketika itu ada peringatan hari kemerdekaan KKSB (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata). "Ada upacara peringatan 1 Desember yang diklaim sebagai hari kemerdekaan KKSB dan dimeriahkan dengan upacara bakar batu bersama masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Rabu, 5 Desember 2018.

Aidi menuturkan sekitar pukul 15.00 waktu setempat, kelompok bersenjata mendatangi kamp PT Istaka Karya dan memaksa seluruh karyawan yang berjumlah 25 orang untuk keluar. Para karyawan tersebut lalu digiring menuju Kali Karunggame dalam kondisi tangan terikat. "Mereka dikawal sekitar 50 orang KKSB bersenjata campuran standar militer," kata dia.
Pada keesokan harinya, Ahad, 2 Desember 2018 pukul 07.00 WIT, para pekerja dibawa berjalan dengan tangan terikat menuju bukit puncak Kabo. Di tengah jalan, para pekerja disuruh berjalan jongkok dengan formasi lima shaf. Tak lama kemudian, kata Aidi, KKSB menembaki para pekerja tersebut.
"KKSB dalam suasana kegirangan menari-nari sambil meneriakkan sura hutan khas pedalaman Papua, mereka secara sadis menembaki para pekerja," kata Aidi.

Dari keterangan Jimmy, kata Aidi, sebagian karyawan yang ditembaki tewas di tempat dan sebagian lagi terkapar berpura-pura mati. Setelah kelompok bersenjata meninggalkan para korban, 11 pekerja yang masih hidup mencoba melarikan diri. "Namun, korban terlihat oleh KKSB sehingga dikejar. 5 orang tertangkap dan digorok KKSB sehingga meninggal di tempat, 6 orang berhasil melarikan diri," ujarnya.
Aidi menuturkan enam orang yang berhasil kabur melarikan diri ke arah Distrik Mbua. Empat orang di antaranya diamankan anggota TNI di Pos Batalyon Infanteri 775/Yalet, namun dua orang lain hingga saat ini belum ditemukan.
Belakangan, pos TNI Yonif 775/Yalet tempat korban diselamatkan juga sempat diserang oleh kelompok bersenjata pada esok harinya, Senin, 3 Desember 2018 sekitar pukul 05.00 WIT. Mereka menyerang dengan senjata standar militer, panah serta tombak. Menurut Aidi, pos TNI ini turut diserang karena kelompok bersenjata masih mengejar korban selamat.

Penyerangan di pos TNI tersebut turut menewaskan seorang personel bernama Sersan Dua Handoko. Handoko tewas akibat tertembak senjata api. Selain itu, Prajurit Satu Sugeng terluka saat TNI baku tembak dengan kelompok bersenjata.
Sejauh ini, dilaporkan ada 24 orang pekerja yang meninggal akibat penembakan oleh kelompok bersenjata. Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua diserang oleh kelompok bersenjata. Belasan orang berhasil menyelamatkan diri namun ada juga yang belum diketahui keberadaannya.

Credit  tempo.co

31 Pekerja Dibantai KKSB, Menhan: Menyerah atau Diselesaikan

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membantai 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua, Minggu 2 Desember 2018 adalah kelompok pemberontak.Sehingga, mereka yang membantai para buruh bangunan dari PT Istaka Karya itu bukan kelompok kriminal. "Mereka itu bukan kelompok kriminal, tapi pemberontak," ujar Ryamizard Ryacudu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Sebab, kata dia, kelompok bersenjata itu ingin memisahkan Papua dari Indonesia. "Itu kan memberontak, bukan kriminal lagi. Penanganannya harus TNI, kalau kriminal iya polisi," kata dia.

Karena, kata dia, tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara dan menjaga keselamatan bangsa. "Ya itu-itu juga orangnya (Kelompok bersenjatanya, red)," imbuhnya.

Ryamizard pun berpendapat, tidak perlu negosiasi untuk menyelesaikan kelompok bersenjata di Papua tersebut. "Bagi saya tidak ada negosiasi. Menyerah atau diselesaikan, itu saja," ujarnya. 

Credit  sindonews.com

Alasan Tito Kerahkan 1.000 Polisi Kepung Napi di Mako Brimob

Kapolri Tito Karnavian mengatakan jumlah petugas yang mengepung sekitar 155 napi teroris di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, mencapai 1000 personel. (REUTERS/Darren Whiteside)

Jakarta, CB -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jumlah petugas yang mengepung sekitar 155 napi teroris di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, mencapai 1.000 personel.

"Jumlah anggota yang mengepung 800 sampai 1.000 saya kira itu cukup, karena anggota kami paham tempat ini," kata Tito usai meninjau lokasi kejadian sekitar pukul 18.00 WIB, Kamis (10/5).




Kerusuhan yang dilakukan napi teroris itu terjadi sejak Selasa (8/5) malam. Tito mengungkapkan meski dirinya berada di Yordania, ia tetap mendapatkan informasi terkait kerusuhan berujung penyanderaan petugas dari Wakapolri Syafruddin yang memimpin operasi penanggulangan.


Saat itu para napi merampas senjata dari ruangan anggota tim pemberkasan. Kemudian, lanjut Tito, dirinya menginstruksikan agar dilakukan pembatasan area aman di lokasi konflik karena di dalam sel itu terdapat 155 narapidana teroris.

"Saya memberikan instruksi untuk dilakukan perimeter, artinya pengepungan dengan kekuatan sangat besar. Saya dengar di dalam ada 155 orang, dan ada satu bayi di sana, anggota yang disandera masih ada satu yang hidup," kata Tito.

Insiden ricuh di Mako Brimob sendiri berakhir setelah 36 jam yakni sekitar pukul 07.15 WIB, Kamis (10/5) setelah para napi menyerahkan diri.




Total 156 napi terlibat dalam insiden penyanderaan tersebut dengan menguasai tiga dari enam blok yang ada di Mako Brimob, yaitu Blok A, B, dan C.

Dari 155 narapidana, 145 dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, sementara 10 ditahan untuk kepentingan penyelidikan.

Dalam kerusuhan tersebut, terdapat lima petugas kepolisian yang tewas. Sementara di pihak napi ada seorang yang tewas.



Credit  cnnindonesia.com

Rekapitulasi Fakta Insiden Rusuh Mako Brimob

Kawat berduri dicopot usai polisi berhasil mengambilalih Mako Brimob yang sempat dikuasai tahanan teroris. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Jakarta, CB -- Insiden kerusuhan dan penyanderaan oleh sejumlah narapidana terorisme di Mako Brimob dinyatakan polisi telah berakhir, Kamis (10/5) pukul 07.15 WIB.

Berikut adalah sejumlah fakta kasus tersebut.

Awal Mula Insiden



Pada Selasa (22.00 WIB) beredar kabar terjadi kerusuhan di dalam Mako Brimob dan terdapat korban jiwa. Polisi baru memberikan keterangan resmi pada pukul 01.00 WIB dini hari dan membenarkan terjadi kerusuhan, tapi membantah ada korban jiwa.

Di tengah ketidakjelasan situasi, kondisi Mako Brimob pun mencekam. Arus lalu-lintas sejak Rabu (11/5) pukul 01.00 WIB dialihkan dan warga dilarang mendekat dalam jarak sekitar 200 meter.

Pemicu Insiden

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen M. Iqbal, insiden terjadi akibat adanya kesalahpahaman yang dipicu oleh pembagian makanan.

Korban Jiwa

Pada Rabu sekitar pukul 15.30 WIB, kepolisian mengonfirmasi enam orang meninggal pada insinden kericuhan, yaitu lima aparat kepolisian dan satu lainnya adalah tahanan yang melawan petugas.

Aparat yang tewas:

1. Briptu Fandi Setio Nugroho, lahir tgl 9 Desenber 1988, Penyidik Densus 88.
2. Syukron Fadhli
3. Wahyu Catur Pamungkas
4. Yudi Rospuji Siswanto
5. Denny Setiadi

Tahanan teroris tewas:

1. Beni Samsutrisno

Lima polisi yang tewas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa anumerta berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP/615/V/2018 tertanggal 9 Mei 2018.



Penyanderaan Seorang Polisi

Brigadir Kepala Iwan Sarjana dari satuan Densus 88 Antiteror sempat disandera oleh napi teroris di Mako Brimob selama lebih dari 24 jam.

Ia dibebaskan dalam keadaan hidup tapi dengan luka disekujur badan pada Kamis (10/5) dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB, dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Otak Serangan

Dikutip dari kantor berita ISIS, Amaq News Agency, organisasi itu mengklaim kerusuhan di Mako Brimob melibatkan anggotanya yang ditahan di dalam.

"Telah terjadi baku tembak yang sengit antara anggota pasukan perang Negara Islam (ISIS) dengan pasukan pemberantas terorisme dan pemberontak di dalam penjara Kota Depok, Jakarta Selatan," begitu bunyi lengkap pernyataan yang ditayangkan, Rabu (8/5).

Polisi membantah klaim tersebut dan teori-teori yang berkembang seputar penyanderaan tersebut.

"Saya lihat proses demi proses. Bahwa yang diklaim oleh si A, si B, dari luar, dan lain-lain sama sekali tidak benar," ujar Brigjen Pol M. Iqbal.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto juga menyatakan kelima polisi tewas bukan dibunuh dengan cara yang biasa dilakukan ISIS.



Akhir Insiden

Pada pukul 04.22 WIB kepolisian mengirim sejumlah personel tambahan ke Mako Brimob dengan dua bus polisi berwarna abu-abu dan dua truk. Semua armada itu terisi penuh oleh aparat dengan senjata lengkap.

Sebelumnya kepolisian juga mengirim satu mobil Tim Gegana pada pukul 00.32 WIB dan mobil barracuda pada pukul 01.14 WIB.

Pada pukul 07.20 WIB, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, suara dentuman keras terdengar empat kali di sekitar Rutan Mako Brimob. Berdasarkan informasi dari dalam Markas Badan Pemeliharaan Mabes Polri di sekitar lokasi, juga terjadi satu kali rentetan tembakan pada pagi hari ini.

Lewat konferensi pers, Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin menyatakan sekitar 90 persen tahanan kasus terorisme telah menyerahkan diri.



Ultimatum dari Aparat

Menko Polhukam Wiranto menyatakan aparat memberi batas waktu agar napi menyerah sebelum fajar merekah, dan tidak bernegosiasi.

Rencana penyerbuan oleh aparat itu kemudian batal dan para tahanan menyerah, keluar satu per satu tanpa syarat. Semua senjata yang dirampas dari polisi pun ditinggalkan.

Para Penyandera

Berdasarkan keterangan Wiranto, ada 155 napi terlibat dalam insiden penyanderaan tersebut. Wiranto juga mengatakan bahwa serbuan saat fajar untuk mengatasi perlawanan merupakan hasil rapat koordinasi beberapa pemangku kepentingan.

Sebelumnya diketahui tahanan teroris menguasai tiga dari enam blok yang ada di Mako Brimob. Tiga blok yang dikuasai tahanan teroris itu antara lain Blok A, B, dan C.

Senjata yang Sempat Dikuasai

Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan narapidana kasus terorisme berhasil merampas sejumlah senjata laras panjang dengan jangkauan 500 hingga 800 meter.

Sementara itu, Komandan Korps Brigade Mobil (Dankor Brimob) Polri, Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi, mengatakan tahanan sempat menguasai sejumlah bom sitaan tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri beberapa waktu silam.

Bom semula disimpan di ruang penyidik karena belum sempat diletakkan di gudang.

Pemindahan Napi Terorisme

Setelah insiden berakhir, kepolisian menyatakan 145 dari 155 narapidana kasus terorisme yang menghuni Rutan Mako Brimob telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, sementara 10 sisanya ditahan.

Berdasarkan pemantauan CNNIndonesia.com di lapangan, pada pukul 07.25 WIB ada sembilan bus Brimob yang melaju kencang keluar dari Rutan Mako Brimob dan diduga membawa para narapidana teroris tersebut.



Lalu Lintas Dibuka

Setelah nyaris 36 jam ditutup, arus lalu lintas di Jalan Komjen. Pol. M. Jasin, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat atau tepat di depan Markas Korps Brigade Mobil (Mako Brimob) Polri telah kembali dibuka untuk umum sejak pukul 09.25 WIB.

Bukan Kerusuhan Pertama

Insiden bentrok aparat dengan narapidana terorisme juga pernah terjadi pada 10 November 2017.

Peristiwa itu bermula saat petugas rutan menemukan empat unit telepon seluler milik tahanan kasus terorisme, yakni Juhanda, Saulihun, Kairul Anam, dan Jumali, usai salat Jumat.

Salah satu tahanan tidak terima dan memancing petugas dengan melontarkan ucapan yang tidak sopan sehingga memicu reaksi tahanan dari blok lain.

Belum Diketahui

Hingga saat ini, belum diketahui otak serangan di balik insiden rusuh Mako Brimob, dan bagaimana cara para narapidana terorisme mendapatkan akses pada senjata.




Credit  cnnindonesia.com

Detik-detik Menegangkan Operasi Senyap Kopassus dan Kostrad Bebaskan Sandera di Papua

Warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata dievakuasi dari Kampung Kimberly, Kampung Banti, menuju Tembagapura, dengan pengawalan ketat personel TNI dan Polri pada Jumat (17/11/2017) sekitar pukul 11.00 WIT. (Humas Polda Papua)



TIMIKA, CB - Proses pembebasan sandera di Banti, Kimbeli dan area longsoran Distrik Tembagapura, Papua pada Jumat (17/11/2017), didahului sebuah operasi senyap yang dilakukan Kopassus dan Tim Intai Kostrad.
Sebanyak 13 personel Kopassus dan 10 personel Kostrad ini sudah mengintai lokasi penyekapan sejak lima hari lalu. Mereka mengendap dan memantau pergerakan kelompok kriminal bersenjata yang membaur dengan warga sipil.
Kepala Penerangan Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi di Timika, Sabtu (18/11/2017), mengakui upaya pembebasan 344 warga sipil terisolasi itu penuh risiko lantaran KKB terus menghujani aparat dan warga dengan tembakan dari jarak jauh.
Aidi mengisahkan detil proses pembebasan 344 warga itu.  Dia menyebutkan, pasukan TNI sudah bergerak ke lokasi sasaran sejak lima hari sebelumnya. Mereka terdiri dari Kopassus 13 personel, 20 personel dari Batalyon 751/Rider, dengan tugas khusus merebut Kampung Kimbeli dari KKB.

Selain itu, Peleton Intai Tempur Kostrad bersama Batalyon Infanteri 754/Eme Neme Kangasi dengan personel masing-masing 10 orang. Tugasnya adalah merebut Kampung Banti.
"Mereka bergerak dengan sangat senyap, sangat rahasia pada malam hari. Lalu pada siang hari mereka mengendap, membeku. Sambil mempelajari situasi secara perlahan sekali mereka sampai di titik sasaran," ujar Aidi seperti dikutip dari Antaranews.com.
Aidi menuturkan, satu hari sebelum jam yang disepakati untuk menyerbu, pasukan sebenarnya sudah berada di lokasi masing-masing dan siap untuk menyerbut. "Selama satu hari itu mereka tidak makan," ucap Aidi.
Rencana menyerbu KKB yang berada di Banti dan Kimbeli pada Kamis (16/11/2017) urung dilakukan mengingat saat itu kelompok separatis sudah membaur dengan masyarakat.

Warga yang berhasil dievakuasi Satuan Tugas Terpadu Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata tiba di Timika, Papua, Jumat (17/11/2017). Warga non Papua dan belasan warga Papua yang ada di kampung Kimbeli, Utikini dan Banti berhasil dievakuasi oleh Satgas Terpadu pada Jumat pagi dan langsung dievakuasi ke Timika menggunakan 10 unit bus milik Freeport dengan pengawalan ketat aparat kemanan TNI dan Polri.(ANTARA FOTO/JEREMIAS RAHADAT)

"Saat itu anggota sudah meminta izin kepada Pangdam untuk segera mengatasi KKB karena jarak mereka hanya sekitar 30-50 meter dan ada anggota KKB yang menenteng senjata api," kata Aidi.
Namun Pangdam Cenderawasih memberikan petunjuk bahwa jika KKB masih membaur dengan masyarakat sipil, maka tidak boleh ada tindakan karena operasi penumpasan KKB Tembagapura itu lebih mengutamakan keselamatan warga sipil.
Lalu, Jumat pagi kemarin, sejumlah pentolan KKB yang baru bangun bergerak ke pos-pos di wilayah ketinggian yang sudah mereka dirikan. Di pos-pos itu sejumlah bendera kelompok separatis Papua merdeka berkibar di sana.
Saat itulah, pasukan TNI serentak menyerbu Kampung Kimbeli dan Banti. Kelompok separatis bersenjata itu kocar-kacir menyelamatkan diri ke dalam hutan dan ke  area ketinggian sambil menyerang aparat dengan tembakan bertubi-tubi.

Saat penyerbuan itu dilakukan, jarak pandang di lokasi itu hanya sekitar tiga hingga lima meter karena masih berkabut tebal.
Setelah KKB lari kocar-kacir meninggalkan kedua kampung itu, aparat gabungan TNI dan Polri lain  bergegas menuju dua kampung itu untuk membebaskan ratusan warga yang disandera.
Aidi mengatakan saat proses evakuasi warga masih berlangsung, kontak tembak antara aparat TNI-Brimob dengan KKB masih terus berlangsung dalam kurun waktu kurang dari dua jam.

"Kami belum bisa memastikan apakah dari pihak mereka ada korban atau tidak," kata Aidi.





Credit  kompas.com



Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar, Asisten Operasional Kapolri Irjen Irawan, dan Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI George Enaldus Supit memimpin langsung Operasi Terpadu yang mengevakuasi warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua.(Kontributor Jayapura, Jhon Roy Purba)


IMIKA, CB — Pembebasan sandera di Banti, Kimbeli, dan area longsoran Distrik Tembagapura, Papua, Jumat (17/11/2017), menyisakan sebuah cerita menegangkan, terutama dalam detik-detik menjelang pembebasan sandera.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Boy Rafli Amar dan Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit diberitakan nyaris tertembak.
"Saat kegiatan evakuasi warga oleh tim gabungan TNI dan Polri, anggota kami masih diserang dengan tembakan oleh KKB (kelompok kriminal bersenjata) dari jarak jauh dan ketinggian. Bahkan, Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam diberitakan hampir terkena," kata Kepala Penerangan Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi di Timika, Sabtu (18/11/2017), seperti dikutip dari Antaranews.com.
Aidi mengakui upaya pembebasan 344 warga sipil terisolasi di tiga tempat itu penuh risiko lantaran KKB terus menghujani aparat dan warga dengan tembakan dari jarak jauh.

"Itulah risiko yang diambil aparat TNI dan Polri untuk menyelamatkan masyarakat demi kepentingan kemanusiaan. Terkadang keselamatan dirinya sendiri diabaikan demi menyelamatkan masyarakat," kata Aidi.
Aidi mengisahkan detail pembebasan 344 warga itu. Dia menyebutkan, pasukan TNI sudah bergerak ke lokasi sasaran sejak lima hari sebelumnya. Mereka terdiri dari Kopassus 13 personel dan 20 personel dari Batalyon 751/Rider, dengan tugas khusus merebut Kampung Kimbeli dari KKB.
Selain itu, Peleton Intai Tempur Kostrad bersama Batalyon Infanteri 754/Eme Neme Kangasi dengan personel masing-masing 10 orang bertugas merebut Kampung Banti.

"Mereka bergerak dengan sangat senyap, sangat rahasia pada malam hari. Lalu pada siang hari mereka mengendap, membeku. Sambil mempelajari situasi, secara perlahan sekali mereka sampai di titik sasaran," ujar Aidi.
Akhirnya pada Jumat siang, aparat gabungan berhasil menguasai kedua kampung. Mereka pun langsung mengevakuasi warga ke dua titik yang berbeda.
Sebelumnya diberitakan, setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.

Polisi sebelumnya menduga motif penyanderaan lebih disebabkan faktor mencari keuntungan. Kelompok Kriminal Bersenjata memanfaatkan hasil kerja warga di sana yang rata-rata bekerja sebagai pendulang.





Credit  kompas.com

Seorang Anggota Polri Terbunuh di Dekat Freeport

abc news

Seorang anggota Polri tewas dan enam lainnya dilaporkan terluka dalam bentrokan tiga hari terakhir antara petugas keamanan dengan kelompok bersenjata di dekat pertambangan Freeport di Papua. Juru bicara Kepolisian Daerah Papua Ahmad Mustofa Kamal menjelaskan serangan terakhir terjadi Senin pagi (23/10) dan melukai empat orang anggota Brimob.

Dia mengatakan mereka ditembaki saat mengevakuasi jenazah Berry Permana Putra yang tewas dalam baku tembak pada hari Minggu di perbukitan Sangket dan dibawa dengan berjalan kaki ke kota terdekat. "Mereka diserang beberapa saat setelah memasukkan mayat ke ambulans," jelas Kamal.
Dia mengklaim kelompok penyerang tersebut adalah bagian dari gerakan separatis Papua Merdeka yang dipimpin oleh Sabinur Walker. Pemberontakan dalam skala kecil bagi kemerdekaan Papua terus terjadi di daerah itu sejak beralih dari kekuasaan Belanda ke Indonesia pada tahun 1963.
Bekas jajahan Belanda di belahan barat Pulau Papua secara resmi dimasukkan ke Indonesia pada tahun 1969 setelah referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dituduh sejumlah pihak tidak sah. Dua anggota polisi lainnya terluka pada hari Sabtu saat mencari kelompok bersenjata yang sebelumnya menembaki dua mobil operator tambang Freeport, termasuk yang dikendarai seorang pria asal AS.
Serangan tersebut terjadi di dekat tambang emas dan tembaga Grasberg milik Phoenix, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang berbasis di Arizona. Empat petugas keamanan yang terluka mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Tembagapura Freeport sementara dua lainnya diterbangkan ke Jakarta.

Credit  republika.co.id/australiaplus.com

Rusia Lengkapi Pesawat Tahun '70-an dengan Sistem Elektronik Tercanggih

 

Mesin baru ini mampu memadamkan sejumlah perangkat elektronik pesawat dan drone musuh, serta sistem pertahanan udara yang berbasis darat. Namun, pesawat yang dipasangkan peralatan pengacau ini jauh dari mutakhir — Ilyushin Il-22PP dibangun pada tahun 1970-an.

  

Pesawat Ilyushin Il-18 lepas landas dari Bandara Tolmachovo, Novosibirsk, Rusia. Sumber: Alexandr Kryazhev/RIA Novosti 

 

Pasukan Kedirgantaraan Rusia (VKS RF) telah menerima tiga pesawat Ilyushin Il-22PP “Porubschik” pertamanya yang dilengkapi peralatan pengacau termodern yang mampu menonaktifkan sistem elektronik pesawat musuh.
Perangkat untuk melakukan serangan elektronik sebenarnya telah dipasang di pesawat pada pertengahan 1970-an. Meski demikian, seperti yang disampaikan pihak pengembang, mesin yang dimodernisasi ini kini bisa menghadapi sistem elektronik paling modern, yang dipasang pada pesawat canggih asing.
“Perangkat baru bisa membutakan Sistem Kendali dan Peringatan Dini Pasukan Udara (Airborne Early Warning and Control System/AWACS) pesawat,” kata seorang narasumber dari kompleks industri-militer pada RBTH. “Selain itu, Il-22PP ‘Porubshchik’ secara efektif menangkis sistem pertahanan udara Patriot (sistem misil darat-ke-udara yang digunakan Angkatan Darat AS dan beberapa negara sekutu -red.).”
Menurut para perancang, Il-22PP “Porubshchik” dapat secara selektif menonaktifkan perangkat musuh menggunakan gangguan yang kuat, serta menghalangi serangan elektronik serupa dari musuh.
“Sebelum sistem pengganggu elektronik mulai beroperasi, pesawat memindai sinyal radio di area aktivitasnya,” terang narasumber RBTH. “Setelah mendeteksi frekuensi yang digunakan pesawat musuh, operator pesawat menyalakan sistem gangguan dalam jangkauan yang diinginkan.”
Pada November ini, VKS RF akan menerima dua pesawat tambahan yang sama.

Mengapa Memasang Perangkat Canggih pada Pesawat Tua?

Menurut Mikhail Khodorenok, seorang pensiunan kolonel sekaligus analis militer media Rusia Gazeta.ru, Il-22 adalah sebuah kebutuhan bagi militer.
“Beberapa opsi lain sempat dipertimbangkan, seperti pesawat An-140 dan An-158 dengan mesin jet turbo serta Tu-214,” terang sang pakar militer pada RBTH. “Namun, saat penyusunan ‘pengadaan pertahanan’ pada 2009, tak satu pun dari model tersebut yang sepenuhnya siap dilengkapi dengan sistem senjata elektronik terbaru.”
“Tentu ini bukan solusi ideal,” tambahnya seraya menjelaskan mengapa akhirnya senjata baru dipasang pada ‘kuda tua yang tepercaya’. “Namun, karena ketiadaaan opsi yang lebih baik, sebuah pilihan harus dibuat — apakah tetap bertahan dengan pesawat tanpa senjata elektronik, atau memasang perangkat tersebut pada sayap yang sudah teruji coba.”
Khodorenok menegaskan, keputusan Kementerian Pertahanan Rusia bersifat sementara, dan Il-22PP “Porubshchik” akan digantikan oleh model pesawat terkini dalam waktu dekat.

Sistem Senjata Elektronik dalam Senjata Modern

Sistem senjata elektronik digunakan tak hanya untuk ‘menyerang’, tapi juga membuat pasukan tak terlihat oleh misil dalam pertempuran.
Sebagai contoh, helikopter tempur Mi-24 dan Ka-52 di Suriah dilengkapi dengan sistem senjata radio-elektronik Vitebsk dan President.
“Sistem senjata elektronik yang terintegrasi dengan perangkat keras juga bisa mencegat misil dengan pelacak optikal dan inframerah, bahkan mendorong mereka keluar dari jalur penerbangan asli,” terang pengamat militer dari surat kabar Izvestiya Dmitry Safonov pada RBTH.
Kemampuan sistem senjata elektronik yang terintegrasi pada helikopter bisa digambarkan dengan sistem perlindungan radar serupa terhadap misil pendeteksi panas.
Insiden ini terjadi di pinggiran Aleppo saat para pejuang dari kelompok Asala wa-al-Tanmiya, sebuah unit oposisi moderat yang didukung AS, menembak helikopter angkut militer Mi-17 milik Suriah dengan sistem misil antipesawat Igla-1.
Bagaimana sistem elekronik bekerja dapat dilihat dalam video berikut.

Menurut Safonov, sistem senjata elektronik ‘darat’ beroperasi dalam prinsip serupa.
Secara khusus, markas Hmeymim di Suriah saat ini dikelilingi oleh sistem Krasukha-4 — perangkat ini memadamkan semua sistem elektronik darat musuh dalam radius 250 km.
Menurut para pakar, militer Rusia akan mempersenjatai ulang armada senjata elektronik mereka dengan 70 persen teknologi terbaru pada 2020.




Credit  RBTH Indonesia

Kapolda Metro Jaya terbitkan maklumat aksi 4 november

 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan (ANTARA /Rivan Awal Lingga)

 

Jakarta (CB) - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan menerbitkan maklumat bagi petugas pengamanan dan pendemo yang akan berunjuk rasa menolak penistaan agama pada Jumat (4/11) mendatang.

"Setiap aparatur pemerintah khususnya polri wajib dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia," kata Irjen Polisi M Iriawan di Jakarta, Selasa.

Iriawan menuturkan anggota Polri harus menghargai asas legalitas, prinsip praduga tak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan bagi masyarakat.

Kapolda Metro Jaya mengeluarkan maklumat yang tertuang melalui Surat Nomor : MAK/03/X/2016 tertanggal 1 November 2016.

Iriawan juga menyebutkan maklumat diberlakukan bagi koordinator atau penanggung jawab dan peserta pengunjuk rasa.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu menegaskan seluruh peserta unjuk rasa wajib menghormati hak orang lain, aturan moral yang diakui umum, menaati perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Polisi jenderal bintang dua itu juga melarang pengunjuk rasa membawa, memiliki senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata tajam dan senjata pemukul.

Peserta demo juga dilarang menghasut maupun memprovokasi berupa lisan atau tulisan yang melanggar aturan hukum.

Hal lainnya yang tidak diperbolehkan bagi pendemo yakni menyampaikan maupun meneruskan informasi bersifat menghina, menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, rasa dan antar golongan (SARA) melalui media elektronik maupun media sosial.

Terakhir, pendemo dilarang melawan maupun menggagalkan tugas aparat keamanan saat menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa.

Polisi akan menindak tegas pendemo yang melanggar hukum dengan jeratan Pasal 218 KUHP tentang melawan aparat saat mengamankan aksi.





Credit  ANTARA News

Kapolda Metro Temui Ormas Islam Soal Demo 4 November

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan

 

CB, JAKARTA -- Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan menemui sejumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan secara persuasif guna memastikan unjukrasa berjalan tertib pada Jumat (4/11).
"Mereka sepakat unjuk rasa berjalan aman, damai dan tertib," kata Irjen Polisi M Iriawan di Jakarta, Rabu (2/11).
Iriawan menemui pimpinan ormas bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai langkah proaktif dan persuasif. Ditegaskan mantan Kapolda Jawa Barat itu, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dalam situasi keamanan yang kondusif.
Terkait rencana pengamanan demo itu, Iriawan menyebutkan Polda Metro Jaya mendapatkan bantuan personel dengan jumlah petugas hampir mencapai 20.000 polisi. Polda Metro Jaya menerima bantuan personel untuk pengamanan aksi demo penolakan penistaan agama dari polda lain.
"Kita melayani dalam jumlah banyak maka Polda Metro Jaya mendapatkan bantuan dari personel yang ada di luar Jakarta," tutur Iriawan.
Sejak Selasa (1/11), petugas bantuan itu telah berada di Jakarta yang berasal dari Banten, Jabar, Jatim, Lampung, Kalimantan dan NTT. Iriawan belum dapat memastikan jumlah massa yang akan menyampaikan pendapat di muka itu namun Polri siap mengamankan aksi itu secara profesional dan proposional.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Umat Islam Diminta Percayai Polri Bakal Tuntaskan Kasus Ahok

 

Din Syamsuddin berharap masyarakat percaya pada Polri yang tengah mengusut kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)

 

Jakarta, CB -- Cendekiawan muslim Din Syamsudin berharap umat Islam mempercayakan penegakan hukum dugaan kasus penistaan agama kepada kepolisian. Unjuk rasa adalah hak setiap warga negara selama berjalan sesuai aturan.

"Mari percaya negara hadir. Negara akan melaksanakan tugas dan fungsinya," kata kata Din di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (1/11).
Din mengaku mendapat konfirmasi langsung dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa penegakan hukum dugaan perkara penistaan agama yang melibatkan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tetap berjalan. "Beri kepercayaan kepada Polri, terima dengan penuh kesabaran," katanya.

Apalagi Ahok selaku orang yang dilaporkan sudah meminta maaf. Menurutnya, antarumat beragama harus saling memaafkan.

Mantan Wakil Ketua Umum MUI Pusat itu berharap menjelang demo tidak ada isu-isu yang bisa berdampak pada perpecahan. Dengan begitu unjuk rasa yang dimulai dengan long march dari Masjid Istiqlal hingga Istana Negara itu bisa berjalan tertib dan aman.

"Tidak perlu juga menimbulkan kepanikan dari warga masyarakat. Dalam demokrasi boleh mengekspresikan diri," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

Namun, ia tetap berpesan kepada peserta demo tak terjebak dalam aksi kekerasan dan anarki. Hal itu guna menghindari pihak ketiga yang ingin mengacaukan suasana pada 4 November.

Chairman World Peace Forum ini menilai demokrasi juga dapat disalurkan dan disampaikan melalui proses penegakan hukum.

"Mari tunjukkan kalau itu atas nama agama, seperti Islam. Tunjukkan akhlak mulia karena Islam juga sangat menekankan itu," katanya.

Presiden Joko Widodo melalui Menko Polhukam Wiranto sebelumnya mengatakan, pemerintah tak akan mengintervensi proses hukum terhadap Ahok.

Pemerintah juga memberikan ruang unjuk rasa kepada massa yang diprakarsai kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GPNF MUI). Jokowi menekankan, aksi harus tertib, aman, dan tak merusak.

Credit  CNN Indonesia

Wiranto: demo 4 November bubar pukul 18.00 WIB

Menko Polhukam Wiranto (ANTARA /Widodo S. Jusuf)

Pukul 6 sore harus bubar sendiri, jangan dibubarkan, bunyi undang-undang begitu, saya ikut buat sehingga saya masih hafal."

Jakarta (CB) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan demontrasi pada 4 November 2016 harus tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku yakni bubar pada pukul 18.00 WIB.

"Pukul 6 sore harus bubar sendiri, jangan dibubarkan, bunyi undang-undang begitu, saya ikut buat sehingga saya masih hafal," kata Wiranto, Jakarta, Selasa.

Wiranto mengatakan unjuk rasa boleh saja dilakukan tapi harus tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku dan tidak menyebabkan kekacauan.

"Demo biasa boleh, ada aturannya, jumlahnya berapa, kapan dilakukan, atributnya apa yel-yelnya apa, tapi yang pasti jangan ganggu kebebasan orang lain, ketertiban umum," ujarnya.

Menko Polhukam juga mengatakan para ulama diminta menyerukan kepada umat agar kalaupun nanti demo pada 4 November 2016 yang digelar setelah shalat Jumat, maka diharapkan bisa dilakukan dengan damai.

"Karena memang demo tak bisa dilarang, itu merupakan satu hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum," tuturnya.

Namun, dia mengatakan hendaknya penyampaian pendapat itu disampaikan sesuai rambu-rambu hukum yang ada.

"Bebas boleh tapi jangan mengganggu kebebasan orang lain. Jangan sampai ada hal yang mencekam, yang membuat warga takut, apalagi chaos, jangan lah," ujarnya.

Wiranto menuturkan segala urusan atau masalah dapat diselesiakan dengan musyawarah dan mufakat.

"Urusan yang saat ini sedang berkembang misalnya salah satu yang dimintakan adalah bagaimana pernyataan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dapat diproses secara hukum. Itu sudah diproses," ujarnya.

Terkait dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, Wiranto mengatakan pemerintah masih memproses secara hukum dan meminta keterangan saksi.

"Ada proses sekarang ini, proses sedang jalan, sedang dipanggil saksi yang mengetahui kejadian itu dan kemudian dinilai, dilakukan pengusutan lebih lanjut lagi, nah ini perlu waktu," ujarnya.

Mengingat kepolisian masih menindaklanjuti dugaan yang melibatkan Ahok, maka Menkopolhukam Wiranto berharap warga dapat menunggu proses hukum hingga selesai.

"Maka masyarakat jangan sampai kemudian menggunakan isu itu untuk melakukan demo," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Novel Bamukmin mengatakan rencana demonstrasi ormas Islam pada 4 November 2016 akan melibatkan ormas dari luar Jakarta.

Demonstrasi bertema Aksi Bela Islam guna menuntut Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses hukum atas dugaan penistaan agama juga akan melibatkan massa buruh dari wilayah Jabodetabek, kata Novel.




Credit  ANTARA News

Sepertiga pasukan TNI selalu siaga setiap hari

 

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

 

Jakarta (CB) - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Brigjen TNI Wuryanto mengatakan sepertiga pasukan dari semua satuan TNI selalu siap siaga setiap hari di seluruh wilayah Indonesia.

"Semua satuan tiap hari itu ada sepertiga kekuatan pasti standby (siaga)," kata Wuryanto di Jakarta Timur, Selasa.

Dia mengatakan TNI tidak siaga hanya untuk satu recana seperti unjuk rasa 4 November 2016 karena sepertiga kekuatan TNI selalu siaga menjaga keamanan nasional.

"Ada sepertiga kekuatan itu kan selalu standby (siaga) selalu setiap hari bukan hanya dalam menghadapi kegiatan ini," tuturnya.

Dia menuturkan TNI mempercayakan sepenuhnya kepada Polri untuk mengantisipasi demonstrasi itu.

"TNI mempercayakan sepenuhnya kepada Polri, pasti Polri sangat profesional, mereka pasti sudah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Kapuspen TNI menuturkan TNI dan Polri berkoordinasi menjaga keamanan negara. "Selama TNI, Polri kompak sama-sama terus saya kira tidak adalah yang upayanya akan dibentur-benturkan," kata dia.

Dia mencontohkan sebuah batalyon berkekuatan 746 orang sehingga sepertiga yang siaga adalah 200-an orang.

"Pasti satu kompi standby (siaga), satu kompi masing-masing kompi pasti satu pletonnya standby (siaga), sepertiga kekuatan satuan pasti siaga, itu kan ketentuan," ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Novel Bamukmin mengatakan rencana demonstrasi ormas Islam pada 4 November 2016 akan melibatkan ormas dari luar Jakarta. Mereka berencana menuntut Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum atas apa yang mereka sebuat dugaan penistaan agama.




Credit  ANTARA News

Kapuspen TNI: belum ada permintaan bantuan dari Polri

Sejumlah personel Brimob berbaris di kawasan Monas, Jakarta, Senin (31/10/2016). Sebanyak 5.630 anggota Brimob gabungan dari sejumlah Polda diperbantukan ke Jakarta untuk meningkatkan pengamanan Ibu Kota menyusul rencana aksi demonstrasi pada 4 November 2016 terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (ANTARA /Sigid Kurniawan)

Jadi untuk kesiapan TNI menjelang 4 November 2016 seperti yang disampaikan Panglima, TNI semuanya siap bukan hanya untuk di Jakarta tapi semuanya siap

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Wuryanto mengatakan belum ada permintaan bantuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengantisipasi unjuk rasa pada 4 November 2016.

"Belum ada. Paling masih di tingkat polda lah ya, kalau Mabes TNI kan tidak, belum," katanya di Balai Wartawan Pusat Penerangan Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

Dia mengatakan TNI selalu siap jika dibutuhkan sewaktu-waktu untuk menjaga keamanan negara.

"Jadi untuk kesiapan TNI menjelang 4 November 2016 seperti yang disampaikan Panglima, TNI semuanya siap bukan hanya untuk di Jakarta tapi semuanya siap," ujarnya.

TNI juga siap sedia jika Polri membutuhkan bantuan dalam mengantisipasi demonstrasi massa pada 4 November 2016.

" Kita all out (habis-habisan) untuk mem-back up (membantu) Polri, berapapun permintaan kita siap," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Novel Bamukmin menyampaikan rencana demonstrasi ormas Islam pada 4 November 2016 akan melibatkan ormas dari luar Jakarta.

Demonstrasi bertema Aksi Bela Islam itu menuntut Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum atas dugaan penistaan agama juga akan melibatkan massa buruh dari wilayah Jabodetabek, kata Novel.

Credit  ANTARA News

Inilah 6 Kapal Induk Terbaik di Dunia

 

Kapal Induk kelas Gerald Ford (CVN-78) merupakan kapal induk pengganti kelas Nimitz dan improve Nimitz. Lambung kelas Gerald Ford sama dengan kelas Nimitz. CVN-78 telah diluncurkan dan menjadi kapal induk termodern Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal induk berbobot 100.000 ton, dengan panjang 335 m ini mampu membawa 85 pesawat, termasuk pesawat tempur siluman F-35 dan helikopter. Gerald Ford tidak menggunakan sistem ketapel untuk membantu lepas landas pesawat tempur, melainkan menggunakan pelontar Electromagnetic. U.S. Navy photo by PhotographerÕs Mate 2nd Class Douglas M. Pearlman

 

Amerika Serikat memiliki tiga kapal induk kelas Nimitz dan tujuh Improve Nimitz. Kapal berbobot 100.000 ton, dengan panjang 332 m ini mampu mengangkut 80 pesawat, campuran pesawat dan helikopter, seperti pesawat tempur F/A-18E/F Super Hornets, F/A-18C Hornets, pesawat perang elektronik EA-6B Prowlers, pesawat peringatan dini E-2C Hawkeye, pesawat transport C-2 Greyhound, dan helikopter anti kapal selam dan helikopter angkut. Untuk pertahanan udara, Kapal induk Amerika Serikat dibekali rudal Evolved Sea Sparrow Missiles (ESSM) dan dua peluncur 21 Rolling Airframe Missiles (RAM). reddit.com

 

Kapal induk Admiral Kuznetsov merupakan satu-satunya kapal induk yang dimiliki Rusia saat ini. Bobot dan ukurannya lebih kecil dibanding kapal induk Amerika Serikat, namun mempunyai kemampuan menyerang karena dilengkapi dengan 12 rudal P-700 Granit yang mampu mencapai jarak 400 km dan 192 rudal untuk menghadang rudal anti kapal, pesawat tempur, dan kapal perang musuh. Kapal induk berbobot 60.000 ton dengan panjang 302 m ini mampu membawa 40 pesawat dan helikopter, seperti Su-33, MiG-29K, pesawat latih Su-25 UTG, dan helikopter Ka-27. wikipedia.com

 

Kapal induk Liaoning merupakan kapal induk pertama milik Angkatan Laut Tiongkok. Tiongkok membeli kapal ini dari Ukraina, pada 1998. Liaoning mempunyai bentuk dan bobot yang sama dengan Admiral Kuznetsov. Kapal berbobot 60.000 ton dengan panjang 305 m ini mampu membawa 50 pesawat dan helikopter. Laoning hanya dibekali persenjataan pertahanan udara, tidak membawa rudal untuk menyerang seperti Admiral Kuznetsov. Tiongkok saat ini sedang membangun dua kapal induk lagi. youtube.com

 

Inggris sedang membangun dua kapal induk modern, HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales. HMS Queen Elizabeth dijadwalkan beroperasi, pada 2017, HMS Prince of Wales beroperasi, pada 2020. Kapal induk berbobot 65.000 ton dengan panjang 284 m ini mampu membawa 40 pesawat tempur dan helikopter, seperti pesawat tempur siluman F-35B, helikopter angkut CH-47 Chinook, helikopter multi peran Merlin, dan helikopter anti kapal selam Lynx Wildcat. Kapal induk modern Inggris ini dilengkapi dengan pertahanan udara. youtube.com

 

Kapal induk Prancis, Charles-de-Gaulle,memiliki bobot 41.000 ton dan panjang 262 m. Kapal induk ini mampu mengangkut 40 pesawat dan helikopter, yaitu pesawat tempur multi fungsi Rafale, pesawat peringatan dini E-2C Hawkeye, helikopter SA 365F Dauphin atau AS 322 Cougar. directmatin.fr

Credit Tempo.co

BNN miliki senjata canggih untuk buru bandar narkoba

 

Kepala BNN Budi Waseso (ANTARA /Rosa Panggabean)

 

Sukabumi (CB) - Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini dilengkapi dengan senjata canggih yang digunakan untuk menjalankan tugasnya dalam memburu dan menangkap para bandar narkoba.

"Pengadaan senjata canggih ini sudah disetujui oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI," kata Kepala BNN Komjen Budi Waseso di Sukabumi, Minggu.

Menurutnya, senjata canggih yang merupakan buatan Amerika Serikat tersebut khusus digunakan oleh petugas BNN saja dan orangnya pun terpilih. Senjata itu juga tidak dimiliki oleh TNI maupun Polri karena khusus untuk lembaga ini.

Adapun kelebihan senjata tersebut yakni memiliki ketepatan bidikan hingga 1,6 km, namun untuk daya jelajahnya sampai 2,8 km. Senjata ini diberikan khusus kepada petugas BNN, karena yang akan dihadapi adalah bandar besar yang pastinya memiliki senjata canggih.

Sehingga, petugas yang tengah memburu bandar narkoba tidak perlu mendekat, tetapi cukup dari jarak jauh saja. Selain itu, senjata tersebut juga kalibernya berbeda dengan senjata yang dimiliki oleh TNI/Polri.

"Senjata ini kami gunakan untuk menembak para bandar narkoba," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Buwas ini mengatakan untuk perang terhadap narkoba tidak bisa main-main, karena ulah mereka tersebut bisa menghancurkan bangsa ini. Maka dari itu, sebelum negara ini hancur akibat penyalahgunaan narkoba, harus lebih dahulu menghancurkan bandar barang haram ini.

"Kami tidak segan menjerat bandar narkoba dengan ancaman yang berat seperti hukuman mati, kami juga berharap dalam memberantas peredaran narkoba tidak hanya kami, pemerintah, Polri dan TNI saja tetapi seluruh elemen wajib turun tangan dan menyatakan perang terhadap peredaran narkoba," katanya.



Credit  ANTARA News

Tegang dengan Rusia dan China, AS Bersiap Jajal Drone Selam

 

Angkatan Laut AS bersiap menguji coba drone selam. | (DARPA)

 

WASHINGTON - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) berencana menguji coba drone selam sebagai upaya Pentagon untuk mempertahankan kehadirannya di Pasifik di saat terlibat ketegangan dengan Rusia dan China.

Rencana uji coba itu sekaligus jadi pembuktian bahwa drone tidak lagi jadi moda yang didominasi Angkatan Udara.

Drone selam yang akan diuji coba Angkatan Laut AS sebenarnya karya kontraktor pertahanan Boeing yang pada bulan Maret lalu meluncurkan drone submersible 51 kaki bernama Echo Voyager. Kendaraan ini dirancang khusus untuk misi pengintaian atau mata-mata.

”Echo Voyager adalah pendekatan baru bagaimana kendaraan bawah laut tanpa awak akan beroperasi dan digunakan di masa depan,” kata Presiden Boeing Phantom Works, Darryl Davis, dalam sebuah pernyataan, yang dikutip Sputniknews, Selasa (23/8/2016).

Drone selam AS rencananya akan diuji coba pada musim gugur tahun ini.

”Saat ketegangan terus meningkat dengan China dan Rusia—kedua militer yang memiliki Angkatan Laut yang canggih dan sangat besar—ada minat yang meningkat dalam memanfaatkan teknologi tanpa awak di bidang maritim,” kata Arthur Holland Michel, co-direktur Pusat untuk Studi Drone di Bard College, seperti dikutip Stars and Stripes.

Angkatan Laut AS telah mengusulkan dana USD319 juta untuk tahun fiskal mendatang guna mengembangkan drone submersible. Selain Echo Voyager, Pentagon sedang menyempurnakan Sea Hunter, kapal selam tak berawak yang dirancang untuk mengidentifikasi dan melacak kapal musuh.

Tantangan dari pengembang kendaraan selam nirawak ini adalah harus mengatasi rintangan unik di bawah laut.

Echo Voyager mengandalkan baterai listrik-diesel dan listrik-diesel sistem hybrid, sehingga dapat tetap terendam di bawah laut selama berbulan-bulan dan menghindari cuaca buruk.



Credit  Sindonews

Akan dipasang pendeteksi ancaman di perairan Sulu

Jakarta. Pertemuan trilateral antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang berlangsung di Bali pada Selasa (2/8/2016) kemarin, menghasilkan sejumlah kesepakatan.
Pertama, kesepakatan untuk melaksanakan patroli militer bersama di koridor perairan Sulu yang telah ditetapkan. "Kedua, yakni bantuan darurat," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Bantuan darurat tersebut dalam konteks jika dihadapkan pada situasi gangguan keamanan yang menyangkut warga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina.
Ketiga, kesepakatan untuk bertukar informasi intelijen. Keempat, akan dibuka komunikasi melalui hotline. Kelima, latihan militer bersama. Terakhir, yakni kesepakatan untuk menerapkan sistem deteksi dini atas munculnya situasi kontijensi atau Automatic Identification System di perairan Sulu.
"Kalau kita lihat kekuatan dua butir dari apa yang kita sepakati di tanggal 14 Juli lalu, ada di poin lima dan enam. Kami harap kesepakatan Menhan tiga negara, enam kerja sama ini segera diimplementasikan dan kerja sama di lapangan segera dilakukan untuk menghindari terjadinya penculikan di masa mendatang," jelas Retno.
Retno mengatakan, enam kesepakatan tersebut merupakan turunan dari kesepakatan yang telah dibahas dalam pertemuan trilateral di Yogyakarta, 5 Mei 2016 lalu. Ia juga yakin kesepakatan trilateral itu telah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo soal pentingnya menjaga keamanan bersama di perairan Sulu dan sekitarnya.


Credit  Kontan.co.id

F-35, Jet Termahal AS Dinyatakan Siap Tempur

 

Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan jet tempur F-35 telah siap tempur. F-35 adalah senjata paling mahal yang pernah dikembangkan oleh AS. (Reuters/U.S. Air Force photo/Randy Gon/Handout)

 

Jakarta, CB -- Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan jet F-35 telah siap tempur. F-35 adalah senjata paling mahal yang pernah dikembangkan oleh AS.

Dikutip dari Reuters, Selasa (2/8), AS mengatakan versi F-35 Joint Strike Fighter, F-35A Lightning, telah mendapat status IOC atau Kemampuan Operasi Awal. Artinya, jet ini telah cukup dikembangkan dan lolos uji kelayakan untuk terbang dalam misi pertempuran.

"Dengan bangga saya umumkan sistem senjata baru yang tangguh ini telah menerima kemampuan tempur awal," kata Jenderal Hawk Carlisle, komandan Komando Tempur Udara AS.

"F-35A akan menjadi jet paling dominan dalam armada kami, karena pesawat ini bisa terbang ke tempat yang tidak bisa digapai jet kami yang lain dan memberikan kemampuan yang diperlukan bagi pertempuran modern," lanjut Carlisle.

Carlisle memaparkan keunggulan skuadron F-35A dalam pengujian, termasuk kemampuannya dalam menggelar dukungan udara, menghancurkan pertahanan udara musuh, dan melakukan misi operasi.

Jet F-35A bermesin tunggal digadang sebagai masa depan aviasi militer. Produsen jet tempur itu, Lockheed Martin, mengatakan F-35A memiliki kombinasi kemampuan mata-mata, kecepatan supersonik, kelincahan, dan kecanggihan teknologi sensor.

Pengembangan F-35A bukannya tanpa hambatan. Sebelumnya telah terjadi beberapa kali kerusakan piranti keras dan piranti lunak yang menyebabkan penundaan penurunan F-35A selama lebih dari tiga tahun. Akibatnya, anggaran pertahanan membengkak hingga US$200 miliar dari perkiraan awal.

Angkatan Udara AS berencana membeli total 1.763 jet F-35A dalam beberapa tahun ke depan.

Lockheed membangun tiga model F-35 Lightning II bagi militer AS. Sebanyak 10 negara telah memesan jet tempur ini, di antaranya Inggris, Australia, Norwegia, Italia, Denmark, Turki, Belanda, Israel, Korea Selatan dan Jepang.



Credit  CNN Indonesia

Kapuspen TNI: Kostrad baku tembak dengan kelompok Santoso

 

Perburuan Kelompok Santoso. Sejumlah prajurit TNI menyusuri jalan setapak dalam hutan untuk memburu kelompok Santoso di Desa Sedoa, Lore Utara, Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (24/3/2016). Aparat gabungan TNI-Polri terus memburu kelompok teroris pimpinan Santoso yang kian terdesak di pegunungan Poso dalam operasi keamanan bersandi Tinombala 2016. (ANTARA FOTO/Edy)

Saat ini terakhir informasi yang saya dapat, masih dilakukan evakuasi dari TKP, dengan satu pucuk M16. Informasi selanjutnya kita tunggu penjelasan dari pihak polisi."

Jakarta (CB) - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Tatang Sulaiman, menyebutkan, batalyon Raider 515 Kostrad, Satgas Tinombala, baku tembak dengan kelompok Santoso dan menyebabkan salah seorang terduga Santoso, tewas.

"Jadi ada kontak senjata di koordinat UTM 2027-6511. Kontak tembak dari satuan tugas batalyon Raider 515 Kostrad. Yang jelas tim satgas penugasan pengejaran Santoso," kata Kapuspen TNI saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa.

Jenderal bintang dua ini menyebutkan, baku tembak terjadi pada Senin (18/7) sekitar pukul 17.00 WIT. Ada lima orang yang terlibat baku tembak dengan tim Satgas Tinombala, dua orang di antaranya tewas. Salah satunya diduga Santoso.

"Dua orang meninggal salah satu cirinya berjenggot dan mempunyai tahi lalat yang cirinya dicurigai mirip Santoso," jelas Tatang.

Saat ini, tim masih melakukan evakuasi, karena lokasi penembakan yang jauh, sekitar 60 kilometer dari Poso, tepatnya berada di Tambarana, Poso Pesisir Utara, Sulteng. Tim akan langsung membawa dua jenazah itu ke RS Bhayangkara di Poso untuk melakukan identifikasi.

"Saat ini terakhir informasi yang saya dapat, masih dilakukan evakuasi dari TKP, dengan satu pucuk M16. Informasi selanjutnya kita tunggu penjelasan dari pihak polisi," tutur Tatang.

Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, AKBP Hari Suprapto, membenarkan kontak tembak antara personel Operasi Tinombala di Poso dengan kelompok sipil bersenjata pimpinan Santoso yang menewaskan dua orang dari kelompok teroris itu, Senin petang.

"Ada dua anggota yang diduga anggota Santoso yang tewas dan saat ini sedang dalam proses evakuasi," katanya saat dihubungi di Poso, Senin malam.

Baku tembak itu terjadi di pegunungan sekitar Desa Tambarana, Kabupaten Poso, sekitar pukul 17.00 WITA dan berlangsung selama sekitar setengah jam.

Setelah dilakukan penyisiran, ditemukan dua jenazah anggota kelompok sipil bersenjata tersebut.

Namun Hari enggan memberikan keterangan lebih jauh karena kedua jenazah masih dalam proses evakuasi dari lokasi yang cukup jauh di dalam hutan dengan medan yang berat.

"Mungkin besok siang baru ada informasi yang lengkap," ujarnya.

Mengenai informasi yang menyebutkan bahwa salah satu jenazah korban tembak ada kemiripan dengan Santoso, Hari Suprapto menolak berkomentar.

"Kita tunggu aja hasil identifikasi jenazah. Insya Allah besok siang ada informasinya," ujar dia lagi.

Satgas Tinombala merupakan tim khusus yang dibentuk untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok Santoso di hutan Poso. Tim ini merupakan gabungan dari prajurit TNI dan Polisi yang jumlah totalnya lebih dari 3.000 orang.

Selama ini, kerja sama TNI dan Polisi yang tergabung dalam Satgas Tinombala cukup efektif menyulitkan pergerakan kelompok Santoso. Sudah banyak anggota kelompok Santoso yang berhasil ditangkap oleh tim Satgas Tinombala.


Credit  ANTARA News