Raja Yordania Batal ke Rumania Terkait Yerusalem

Ilustrasi Kubah Batu di kompleks masjid Al Aqsa, Yerusalem. (Anadolu Agency/Mostafa Alkharouf)

Jakarta, CB -- Raja Yordania, Abdullah II, langsung membatalkan rencana kunjungannya ke Rumania pada hari ini. Keputusan itu diambil karena Perdana Menteri Rumania, Viorica Dancila, berencana memindahkan kedutaan besar negaranya di Tel Aviv, Israel ke Yerusalem.

"Raja memutuskan membatalkan kunjungan ke Rumania yang seharusnya dilakukan hari ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Yerusalem," demikian pernyataan Kerajaan Yordania, seperti dilansir AFP, Senin (25/3).

Raja Abdullah II yang negaranya merupakan Penjaga Yerusalem berulang kali menyatakan status kota itu adalah kunci untuk mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel. Satu-satunya cara, menurut dia, adalah mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel.


Pekan lalu, Raja Abdullah menyatakan masalah Yerusalem adalah hal yang tidak bisa ditawar bagi Yordania. Sedangkan parlemen Yordania mendesak supaya negara itu mengusir duta besar Israel karena negara itu berulang kali menduduki Yerusalem.

Yordania adalah satu-satunya negara di Jazirah Arab yang meneken perjanjian damai dengan Israel. Namun, sebagian warganya yang merupakan pengungsi Palestina menentang keputusan itu.

Israel menyatakan berharap seluruh Kota Yerusalem menjadi ibu kota mereka. Sedangkan Palestina berharap bagian timur Yerusalem akan menjadi ibu kota masa depan mereka.

Pengumuman Dancila dilakukan sebelum konferensi tahunan Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC), sebuah lembaga lobi pro-Israel yang berpengaruh, sekaligus hari dimana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulai kunjungan ke Washington untuk hadir dalam AIPAC dan bertemu Presiden AS Donald Trump.

Meskipun demikian, janji Dancila itu kemungkinan terhambat sejumlah hal. Misalnya, terkait kepemimpinan Rumania di Uni Eropa, yang masih mengakui bahwa Yerusalem sebagai wilayah pendudukan Israel.

Selain itu, Presiden Rumania Klaus Iohannis menentang tindakan Dancila itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Dia mengatakan bahwa dalam kasus apa pun, perubahan semacam itu akan membutuhkan persetujuan presiden.

Meskipun demikian, janji PM Rumania itu kemungkinan terhambat sejumlah hal. Misalnya, terkait kepemimpinan Rumania di Uni Eropa, yang masih mengakui bahwa Yerusalem sebagai wilayah pendudukan Israel.

Selain itu, Presiden Rumania Klaus Iohannis menentang tindakan Dancila itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Dia mengatakan bahwa dalam kasus apa pun, perubahan semacam itu akan membutuhkan persetujuan presiden.

Credit  cnnindonesia.com

Seniman Indonesia terima penghargaan di Yordania

Pelukis kontemporer Indonesia, Jerry Thunggaltirta, (kiri) meraih penghargaan Creative Art Work Winner atas lukisan yang ditampilkan pada acara International Art Symposium di Yordania, tanggal 11-18 Maret 2019. (KBRI Amman)

Jakarta (CB) - Pelukis kontemporer Indonesia, Jerry Thunggaltirta, meraih penghargaan Creative Art Work Winner atas lukisan yang ditampilkan pada acara International Art Symposium di Yordania, tanggal 11-18 Maret 2019.

Lukisan yang diberi judul "The Land of Peace" merupakan hasil karya Jerry yang terinspirasi dari keindahan negeri Yordania, yang kaya akan situs-situs peninggalan sejarah para nabi dan bangsa-bangsa terdahulu, seperti kompleks kota kuno Petra peninggalan bangsa Nabathean, berdasarkan keterangan dari Kedutaan Besar RI di Amman yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain Jerry, pelukis kontemporer Indonesia lainya, MS Untung turut hadir dalam simposium tersebut, dan menampilkan sejumlah karyanya, seperti lukisan bertema "The rooster always win fight, finally become fried chicken only" yang menjadi salah satu lukisan paling 'nyeleneh' dalam simposium tersebut.

"Bagi pelukis kontemporer, nilai estetis bukan lagi menjadi panduan utama dalam berkarya, melainkan bagaimana lukisan tersebut dapat mengangkat nilai-nilai atau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat moralistik," kata Jerry.

Karya dari kedua pelukis Indonesia menjadi perhatian dalam simposium tersebut yang terlihat lebih 'maju' dibandingkan mayoritas pelukis lain yang umumnya masih beraliran modernisme.

Kedua pelukis Indonesia juga berkesempatan bertukar pengalaman dengan para pelaku seni dari berbagai negara dalam sesi workshop, sekaligus memamerkan karya-karyanya dalam dua sesi pameran yang diselenggarakan di awal dan akhir simposium.

Sejumlah tokoh seni rupa Yordania mengutarakan apresiasi dan kekagumannya terhadap karya dari kedua pelukis Indonesia yang dipandang unik dan membawa warna baru dalam perkembangan seni rupa di Timur Tengah.

Hal tersebut antara lain disampaikan pengamat seni rupa yang juga seorang arkeolog Yordania, Sharifa Nofa Bint Nasser.

International Art Symposium merupakan kegiatan internasional yang diselenggarakan Ammon Art, salah satu organisasi seni rupa terkemuka di Yordania, yang diikuti lebih dari 40 seniman profesional dan pakar seni rupa dari 12 negara, termasuk di antaranya Jepang, Rusia, Rumania, Lithuania, dan Indonesia.

"Simposium internasional diharapkan dapat menjadi forum bagi para seniman memperkaya ekspresi berseni melalui eksplorasi nilai-nilai budaya dari negara lain, khususnya Yordania," seperti dikutip dari Ketua Asosiasi Ammon Art Safaa El-Sarief dalam sesi pembukaan.

Duta Besar RI Andy Rachmianto menyampaikan bahwa KBRI Amman mendukung penuh partisipasi seniman Indonesia dalam penyelenggaraan pameran atau simposium seni di Yordania.

"Kehadiran seniman Indonesia di Yordania merupakan langkah penting dalam upaya mendorong interaksi dan saling kenal antarmasyarakat seni dan budaya di kedua negara, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan hubungan Yordania dan Indonesia di masa mendatang," ujar Andy.

"Partisipasi kedua seniman Indonesia itu diharapkan dapat mengisi penguatan hubungan bilateral RI-Yordania, khususnya menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara," lanjut dia.

Credit  antaranews.com

Perdamaian Timur Tengah, Kushner Usulkan Yordania-Saudi Tukar Guling

Penasihat Gedung Putih Jared Kushner. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Penasihat Gedung Putih Jared Khusner menyusun proposal perdamaian Timur Tengahnya yang akan meminta Yordania menyerahkan sebagian tanahnya ke wilayah Palestina dengan imbalan tanah dari Arab Saudi.

Idenya itu adalah bagian dari rencana yang lebih luas yang akan mengikat negara-negara seperti Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Uni Emirat Arab bukan hanya Israel dan Palestina.

Menurut sebuah buku baru yang dirilis Selasa, Kushner, Inc.: Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump, konsep Kushner menyerukan Yordania untuk melepaskan tanahnya dan sebagai imbalannya, Yordania akan mendapatkan tanah dari Arab Saudi, dan negara itu akan mendapatkan kembali dua pulau Laut Merah yang diberikan Mesir untuk dikelola pada tahun 1950.

"Apa yang diinginkan Kushner adalah agar Saudi dan Emirat menyediakan bantuan ekonomi kepada Palestina," tulis penulis buku tersebut Vicky Ward.

“Ada rencana untuk pipa minyak dari Arab Saudi ke Gaza, di mana kilang dan terminal pengiriman dapat dibangun. Keuntungannya akan menciptakan pabrik desalinasi, di mana warga Palestina bisa mendapatkan pekerjaan, mengatasi tingginya tingkat pengangguran," terangnya seperti dikutip dari Washington Examiner, Rabu (20/3/2019).

Kushner mengatakan pada bulan Februari Gedung Putih siap untuk mengungkap rencana perdamaian setelah pemilu Israel pada bulan April. Saat berada di Warsawa, Kushner mengatakan rencana itu akan berdampak pada seluruh kawasan Timur Tengah dan benar-benar akan membangun perbatasan serta menyelesaikan masalah status akhir, menurut Sky News Arabia.

Menurut buku itu, menantu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan Israel selama kampanye presiden 2016 lalu. Selama hari-hari awal pemerintahan Trump ia mengkangkangi Menteri Luar Negeri Rex Tillerson ketika ia memberi tahu diplomat top negara itu bahwa ia bertanggung jawab atas upaya rencana perdamaian Timur Tengah.

"Kushner mengambil Timur Tengah dari portofolio Tillerson," kata Ward.

"Aku ingin Israel, begitulah menurutnya, menurut mantan ajudan Tillerson. Tillerson, pria yang jujur, mencoba bekerja dengan Kushner karena dia pikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan," sambung Ward. 

Kushner, yang adalah orang Yahudi, menikah dengan putri Presiden Trump, Ivanka Trump.




Credit  sindonews.com

Kemelut Al Aqsa, Parlemen Yordania Desak Usir Dubes Israel

Ilustrasi Kompleks Masjid Al Aqsa. (AFP PHOTO / THOMAS COEX)

Jakarta, CB -- Parlemen Yordania mendesak pemerintah mengusir duta besar Israel di Amman. Hal itu sebagai respons atas kebijakan negara Zionis itu yang menutup sebagian dan larangan beribadah di kompleks Masjid Al Aqsa dalam beberapa waktu terakhir.

"Parlemen merekomendasikan pemerintah untuk memanggil duta besar Yordania dari Israel dan mengusir dubes Israel dari Amman sebagai tanggapan atas agresi Israel yang sedang berlangsung di tempat-tempat suci di Yerusalem," bunyi laporan kantor berita resmi Yordania, Petra, Senin (18/3).

Parlemen Yordania juga mendesak pemerintah untuk mengangkat isu agresi Israel tersebut ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).


Parlemen Yordania juga meminta pemerintah mendorong DK PBB agar menghentikan pelanggaran Israel dan melindungi warga Palestina.

Desakan itu muncul setelah pengadilan Israel secara sepihak memerintahkan penutupan salah satu area ibadah di Masjid Al Aqsa yang dikenal dengan Golden Gate atau Temple Mount bagi umat Yahudi.

Yordania mengecam larangan tersebut. Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan Israel akan memikul "tanggung jawab penuh dan konsekuensi berbahaya" dari keputusan tersebut, seperti dikutip AFP.

Layaknya Arab Saudi sebagai penjaga Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, Yordania merupakan penjaga Masjid Al Aqsa di Yerusalem.

Selain Mesir, Yordania merupakan satu-satunya negara Arab yang menjalin hubungan dan memiliki kesepakatan damai dengan Israel.

Namun, sebagian warga Yordania, yang lebih dari setengahnya berasal dari Palestina, menolak perjanjian damai dengan Israel tersebut.

Sementara itu, ketegangan di kompleks Masjid Al Aqsa, tempat suci bagi umat Islam dan Yahudi, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Sekelompok warga Palestina bahkan dilaporkan melempar bom molotov ke sebuah pos polisi Israel di kompleks suci tersebut pada pekan lalu.

Permasalahan bermula ketika pengelola Masjid Al Aqsa membuka kembali Golden Gate.

Area itu disegel oleh Israel sejak 2003 lalu. Akses ke Golden Gate ditutup oleh pengadilan Israel ketika intifada kedua meletus. Tel Aviv menduga aktivitas militan banyak terjadi di sana.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengutuk apa yang ia sebut sebagai "eskalasi yang disulut oleh Israel" di kompleks Al Aqsa itu.

Credit cnnindonesia.com

Palestina dan Yordania Tolak Israel Putuskan Status Al-Aqsha

Kubah Nabi, Kompleks Masjid Al Aqsha, Yerusalem, Palestina.

Foto: Screen Capture Youtube

Israel menutup area Bab Al-Rahma di kompleks Masjid Al-Aqsha.

CB, YERUSALEM -- Palestina dan Yordania menolak campur tangan Israel dalam urusan status kompleks Masjid Al-Aqsha. Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri dari dua negara tersebut secara terpisah pada Ahad (17/3) waktu setempat.

Kedua menteri luar negeri dari Palestina dan Yordania sama-sama mengecam pengadilan Israel yang mengeluarkan keputusan terkait penutupan area Bab Al Rahma (pintu belas kasih) yang ada di kompleks Masjid Al-Aqsha di Kota Tua Yerusalem Timur yang diduduki.

“Kedua kementerian menekankan bahwa Israel tak memiliki yuridiksi atas masjid Al-Aqsha,” seperti dilansir Maan News pada Senin (18/3).

Kemenlu Palestina mengatakan bahwa putusan pengadilan Israel merupakan langkah awal bagi Israel untuk mengambil alih seluruh situs suci tersebut. Hal itu sebagaimana diminta oleh kelompok-kelompok ekstremis sayap kanan Israel yang berusaha untuk menghancurkan situs Islam dalam rangka membangun sebuah tempat ibadah Yahudi sebagai gantinya.

Sementara, Kemenlu Yordania mengatakan bahwa berdasarkan hukum internasional Yerusalem Timur dan Masjid Al-Aqsha tak bisa dikenai sistem peradilan Israel. Pernyataan itu juga mengatakan Bab Al Rahma adalah bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsha dan Departemen Wakaf Islam di Yerusalem menjadi satu-satunya pihak yang bertanggungjawab atas urusan Al-Aqsha.

Kemenlu Yordania menyerukan untuk membatalkan keputusan pengadilan Israel. Yordania meminta Israel bertanggungjawab atas segala akibat dari keputusan tersebut.

Sebelumnya Pengadilan Israel mengeluarkan keputusan untuk menutup Bab Al-Rahma dan memberikan Departemen Wakaf untuk mengajukan banding dalam 60 hari atas keputusan tersebut.

Credit  republika.co.id

16 Dewan Negara Arab Bersatu Adang Sikap AS Atas Yerusalem

permukiman illegal di Yerusalem Timur dan Tepi Barat

Foto: VOA

Keputusan AS yang mengakui Israel sebagai ibu kota Israel adalah gegabah.

CB, AMMAN -- Konferensi parlemen antar-Arab digelar di Amman Yordania dengan menjadikan Yerusalem sebagai topik utama. Konferensi tersebut bertujuan menarik dukungan untuk menentang keputusan AS yang telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak.

"Topik utama konferensi kami adalah soal Yerusalem pascakeputusan AS yang merusak semua prinsip manusia," kata Ketua Uni Parlemen Arab, Ali Abdelal pada sesi pembukaan, seperti dilansir dari Anadolu Agency, Senin (4/3).

Abdelal menuturkan, keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu gegabah. Sebab keputusan tersebut sebetulnya bertentangan dengan seluruh prinsip hukum internasional dan secara hukum pun tidak sah.

Sementara itu, Ketua Parlemen Yordania, Atef Tarawneh menyerukan untuk menggalang dukungan dari negara-negara Arab dengan tujuan agar menghasilkan langkah-langkah yang patut ditempuh atas keputusan Presiden AS Donald Trump.

Konferensi yang berlangsung selama dua hari itu menghadirkan pembicara dari 16 parlemen Arab bersama dengan perwakilan dari majelis-majelis lain.


Pada akhir 2017 lalu, pihak AS secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israels sehingga memicu kemarahan dunia.

Yerusalem tetap menjadi jantung dari konflik Timur Tengah yang telah berlangsung beberapa dekade. Warga Palestina berharap, Yerusalem Timur yang diduduki oleh Israel sejak 1967, suatu hari nanti dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.

Credit  republika.co.id

Palestina-Jordania kutuk penutupan Masjid Al-Aqsha oleh Israel

Ilustrasi Foto: Masjid Kubbah Ash-Shakhrah di komplek Masjid Al-Aqsha (Anadolu)

Ramallah, Palestina, (CB) - Presiden Palestina dan Jordania dengan keras mengutuk penutupan dengan menggunakan rantai dan gembok kompleks pemakaman Gerbang Ar-Rahmah --yang berdampingan dengan tembok timur Masjid Al-Aqsha.

Kantor Presiden Palestina juga menentang rencana Israel untuk melakukan penutupan sementara dan pemisahan sebagian masjid tersebut.

Di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan Senin (18/2), sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi, Kantor Presiden Palestina menganggap kekuatan pendudukan Israel bertanggung jawab atas ketegangan dan situasi yang memburuk di wilayah tersebut.

Kantor Presiden Palestina memperingatkan Israel agar tidak melanjutkan kebijakan penindasan dan sewenang-wenangnya, yang hanya akan mengakibatkan aksi pembalasan dan menyulut kemarahan rakyat Palestina.

Kantor Presiden Palestina menegaskan kantor itu mengikuti tindakan Israel saat ini di dalam kompleks Masjid Al-Aqsha, dan melakukan kontak untuk "menekan Israel, penguasa pendudukan", untuk menghentikan agresinya terhadap masjid tersebut, orang yang beribadah, dan menuntut dilestarikannya status quo 1967 masjid itu.

Sementara itu, Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Jordania mengutuk "dengan sekeras-kerasnya" penutupan Israel atas Masjid Al-Aqsha di Al-Quds (Jerusalem), yang diduduki, dan peneyrangan terhadap orang yang beribadah.

Juru bicara kementerian tersebut Sufian Al-Qudah menuntut Israel "bertindak sejalan dengan hukum internasional dan segera membuka kembali pintu gerbang itu, menghormati kesucian tempat suci tersebut, tidak melarang orang yang ingin beribadah memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha, menarik pasukan keamanannya dari kompleks tempat suci itu dan menghormati perasaan umat Muslim", kata Kantor Berita Jordania, Petra.

Juru bicara tersebut mengecam tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsha sebagai "pelanggaran nyata terhadap status quo hukum dan sejarah dan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional serta hukum kemanusiaan internasional, sebagai kekuatan pendudukan, dan menganggapnya sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan masjid itu".

Ia menekankan bahwa Kementeri Luar Negeri Jordania "mengikuti perkembangan berbahaya ini melalui bermacam saluran guna menjamin pemukaan kembali gerbang tersebut dan pemulihan ketenangan di Al-Haram Asy-Syarif".

Ia mengatakan kementerian itu telah melancarkan protes ke Kementerian Luar Negeri Israel, dan menyampaikan pengutukan pemerintah terhadap tindakan provokatif Israel terhadal Al-Haram Asy-Syarif, dan menuntut penghentian segera semua tindakan tersebut, kata Petra.

Credit  antaranews.com

Presiden Turki dan Raja Yordania Bahas Palestina

Raja Yordania Abdullah II.

Foto: Times of Israel

Raja Yordania Abdullah II berkunjung ke Turki.

CB, ISTANBUL -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II saat makan malam Sabtu (2/2) waktu setempat di Kampus Kepresidenan Tarabya di Istanbul. Menteri Luar negeri dan Perdagangan Turki juga turut hadir dalam pertemuan antara kedua pemimpin.

Raja Yordania tiba di Istanbul dalam rangka kunjungan resmi dua hari-nya. Kunjungan tersebut mencakup pertemuan yang membicarakan soal perkembangan terakhir di Palestina dan wilayah tersebut. Selain itu, pertemuan juga membicarakan mengenai hubungan bilateral dan kerja sama kedua negara.

Huuriyet Daily News mewartakan Raja Yordania Abdullah II berangkat pada 2 Februari dengan Ratu Rania Al Abdullah. Kunjungan Raja Yordania datang atas undangan dari presiden Turki.

Setelah kunjungan satu hari ke Turki, Raja Abdullah dijadwalkan untuk mengunjungi Tunisia pada Ahad waktu setempat ntuk bertemu dengan Presiden Baji Caid Essebsi.

Raja Abdullah II terakhir mengunjungi Turki pada awal Desember 2017. Kunjungan kala itu terjadi sebelum langkah kontroversial Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Erdogan dan Raja Abdullah sering melalukan kontak melalui sambungan telepon membicarakan mengenai hal-hal penting bilateral dan regional.

Credit  republika.co.id

Ikuti Jejak AS dan Iran, Raja Abdullah Kunjungi Irak

Raja Yordania Abdullah II.

Foto: Reuters/Jonathan Ernst

Kedua negara membicarakan kesepakatan jaringan pipa minyak sepanjang 1.700 km.

CB, BAGHDAD -- Raja Yordania Abdullah II bertemu dengan Presiden Irak Barham Saleh di Baghdad pada Senin (14/1). Itu merupakan kunjungan perdana Raja Abdullah ke Irak selama lebih dari satu dekade terakhir.

Seperti dilaporkan laman Al-Araby, dalam kunjungan tersebut, Raja Abdullah dan Saleh membahas tentang hubungan bilateral kedua negara, termasuk kerja sama yang hendak dijalin. Kesepakatan-kesepakatan yang telah tercapai pada beberapa tahun lalu juga turut dibicarakan.

Salah satunya adalah kesepakatan tentang pembangunan jaringan pipa minyak sepanjang 1.700 kilometer yang menghubungkan Provinsi Basra dan pelabuhan Aqaba di Yordania. Kesepakatan yang tercapai pada 2013 itu sempat tak direalisasikan karena operasi ISIS di hampir sepertiga wilayah Irak.

Tahun lalu Yordania menyetujui kerangka kerja untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut. Namun Amman belum memberi ancang-ancang waktu untuk pembangunan jalur pipa itu.

Selain itu, kedua negara juga telah membahas rencana Irak memasok sekitar 300 megawatt listrik dari Yordania untuk mengatasi kekurangan daya yang meluas di negara tersebut. Saat ini Irak sangat bergantung pada Iran untuk pasokan listrik.

Irak menerima suplai 1.300 megawatt listrik dan 28 juta meter kubik gas alam untuk keperluan pembangkit listrik dari Iran. Amerika Serikat (AS) telah berusaha untuk memotong kerja sama tersebut.

Sebelum Raja Abdullah, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga melakukan kunjungan mendadak ke Baghdad pekan lalu. Seusai kunjungan itu, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif juga berkunjung ke negara tersebut.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian juga berkunjung ke Irak di hari yang sama dengan kedatangan Raja Abdullah. Le Drian melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Adel Abdel-Mahdi.

Fanar Haddad, seorang ahli Irak dari the National University of Singapore's Middle East Institute mengatakan, serangkaian kunjungan oleh pejabat-pejabat luar negeri ke Irak menunjukkan bahwa negara itu memiliki peran penting di kawasan.

“Dari Iran ke AS, Arab Saudi ke Turki, Suriah ke Qatar, Irak dapat berbicara kepada semua orang di kawasan yang sebaliknya sangat terpecah oleh beberapa celah strategis,” kata Haddad.

Kendati demikian, menurutnya, keunggulan Irak di kawasan juga menempatkan negara itu dalam risiko. Haddad berpendapat Irak rentan terhadap perebutan kekuasaan regional.


“Salah satu ancaman paling kuat terhadap stabililitas Irak hari ini adalah bahaya ketegangan AS-Iran yang meningkat, dan dengan mengorbankan Irak,” ujarnya.

Credit  republika.co.id

Asosiasi Buruh Yordania Jadikan Bendera Israel Keset Kaki

Asosiasi Buruh Profesional Yordania jadikan bendera Israel sebagai keset kaki sebagai protes terhadap Israel menguasai Palestina. [AL JAZEERA - Tempo]

CB, Jakarta - Asosiasi buruh profesional Yordania meletakkan bendera Israel layaknya keset kaki di setiap pintu masuk kantor.

Tindakan ini sebagai balasan atas keberatan Israel menyaksikan foto Menteri Informasi Yordania, Jumana Ghunaimat melangkahi bendera Israel di satu gedung serikat pekerja teknisi di Amman, ibukota Yordania.

Israel menyampaikan keberatannya itu ke Kementerian Luar Negeri Yordania pekan lalu.

Mengutip laporan Al Jazeera, 4 Januari 2018, Israel menyatakan foto itu sebagai perbuatan tidak hormat. utusan Yordania untuk Israel, Mohammed Hmeid dipanggil untuk memberikan klarifikasi.

Pernyataan resmi kantor serikat pekerja menjelaskan, bendera Israel sudah bertahun-tahun diletakkan di lantai pintu masuk gedung sebagai protes atas pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel. Selain itu, sebagai protes atas normalisasi hubungan dengan Israel.

Asosiasi buruh Yordania  telah bersumpah untuk menolak normalisasi Israel. Israel dan Yordania telah menandatangani perjanjian damai pada tahun 1994. Namun hubungan itu kerap berseteru untuk berbagai perbedaan terkait dengan kebijakan Israel di Yerusalem.

Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/read/1161890/asosiasi-buruh-yordania-jadikan-bendera-israel-keset-kaki

Pejabat Yordania Injak Gambar Bendera Israel, Tel Aviv Murka

Israel melemparkan protes ke ke Yordania setelah seorang pejabat Yordania menginjak gambar bendera Israel saat melakukan kunjungan ke serikat buruh di Amman. Foto/Istimewa

TEL AVIV - Israel secara resmi melemparkan protes ke ke Yordania setelah seorang juru bicara pemerintah Yordania, Jumana Ghunaimat menginjak gambar bendera Israel saat melakukan kunjungan ke serikat buruh di Amman.

Ghunaimat, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (30/12), terlihat menginjak gambar bendera Israel saat ia memasuki gedung serikat pekerja Yordania pada hari Kamis untuk menghadiri pertemuan di sana.

Bendera Israel ditarik di lantai di pintu masuk gedung bersama dengan tanda sepatu sebagai protes terhadap Israel oleh serikat pekerja, yang menentang normalisasi hubungan Amman dengan Tel Aviv.

Media Israel mengatakan, pihak berwenang Israel telah memanggil Duta Besar Yordania untuk Israel, Ghassan al-Megali untuk memprotes tindakan Ghunaimat.

Pertemuan hari Kamis sendiri diadakan untuk membahas cara-cara meredakan ketegangan antara pemerintah dan serikat pekerja atas undang-undang perpajakan kontroversial yang diperkenalkan oleh kabinet.

Sejauh ini tidak ada komentar dari otoritas Yordania tentang protes yang dilancarkan oleh Israel itu.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1366790/43/pejabat-yordania-injak-gambar-bendera-israel-tel-aviv-murka-1546174349

Bertemu Raja Yordania, Abbas Sampaikan Kondisi Palestina

Mahmoud Abbas - Presiden Palestina. Senin(7/3).

Foto: Republika/Wihdan Hidayat

Raja Abdullah setuju solusi dua negara merujuk garis perbatasan 1967

CB, AMMAN – Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu Raja Yordania Abdullah II di Amman, Selasa (18/12). Mereka menbahas tentang perkembangan situasi di Palestina dan kawasan.


Dilaporkan laman kantor berita Palestina, WAFA, Abbas memaparkan kepada Raja Abdullah tentang serangan pasukan Israel baru-baru ini ke Tepi Barat. Mereka menggerebek kantor-kantor lembaga pemerintah serta melakukan pembongkaran rumah warga.


Abbas mengutarakan kecemasannya tentang kian masifnya proyek pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.


Ia mengatakan hal itu telah mengorbankan banyak kehidupan warga Palestina. Sebab tanah mereka dirampas untuk dijadikan permukiman Yahudi.


Abbas mengapresiasi Yordania dan Raja Abdullah atas dukungan yang telah diberikan kepada rakyat Palestina. Ia menekankan perlunya menjaga koordinasi dan konsultasi yang intens antara Yordania-Palestina.


Raja Abdullah pada gilirannya menyorot perlunya memecahkan kebuntuan dalam proses perdamaian, yakni dengan meluncurkan perundingan yang serius serta efektif antara Palestina dan Israel atas dasar solusi dua negara.


Namun hal itu harus mengarah pada pembentukan negara merdeka Palestina dengan garis perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.


Raja Abdullah mengutarakan penolakan dan protes atas praktik-praktik sepihak Israel membangun permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.


Ia menilai hal itu merupakan hambatan konkret untuk mencapai perdamaian yang adil dan permanen berdasarkan solusi dua negara. 


Ia meminta komunitas internasional memikul tanggung jawab dan menekan Israel menghentikan tindakan sepihaknya, termasuk dalam hal pembangunan permukiman di wilayah Palestina. Sebab apa yang dilakukan Israel berpotensi memicu kekerasan lebih lanjut.


Raja Abdullah menegaskan dukungannya untuk Palestina. Yordania akan berdiri dengan segala potensi dan kemampuannya agar Palestina memperoleh hak dan keadilan yang selama ini diperjuangkan. 

Credit  republika.co.id

Yordania Gelar Konferensi Internasional soal Al-Aqsa

Yordania dilaporkan akan menyelenggarakan konferensi internasional untuk mendukung kompleks Masjid Al-Aqsha di Yerusalem Timur pada akhir Desember mendatang. Foto/Istimewa

AMMAN - Yordania dilaporkan akan menyelenggarakan konferensi internasional untuk mendukung kompleks Masjid Al-Aqsha di Yerusalem Timur. Konferensi itu rencananya akan digelar pada 20 Desember mendatang.

"Masjid Aqsa menghadapi pelanggaran berat dan harian, serta serangan yang memprovokasi sentimen semua Muslim dan Arab," kata Menteri Wakaf dan Urusan Islam Yordania, Abdul Nasser Abul Basal, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (3/12).

Dia mengatakan, pelanggaran Israel telah meningkat terhadap situs suci itu dalam beberapa bulan terakhir. "Ini mencerminkan rencana yang ditetapkan oleh (Israel) pendudukan untuk mengubah status quo bersejarah dan hukum di situs suci," katanya.

Bagi umat Muslim, Al-Aqsa mewakili situs ketiga paling suci di dunia. Orang Yahudi, untuk bagian mereka, merujuk ke daerah itu sebagai "Gunung Bait Suci," mengklaim itu adalah situs dari dua kuil Yahudi di zaman kuno.

Israel menduduki Yerusalem Timur, di mana Al-Aqsa berada, selama Perang Timur Tengah pada 1967. Israel secara resmi mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, mengklaimnya sebagai Ibu Kota mereka dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Hingga kini, Yerusalem tetap menjadi jantung dari konflik Timur Tengah yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa, dengan warga Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur mungkin suatu hari berfungsi sebagai Ibu Kota negara Palestina. 

Credit  sindonews.com

Yordania: Permukiman Israel Hambatan Terbesar Dalam Perdamaian Timteng

Raja Abdullah sebut Palestina adalah kunci dari perdamaian di Timur Tengah dan pemukiman Israel adalah hambatan terbesar untuk mencapai perdamaian itu. Foto/Istimewa

AMMAN - Raja Yordania, Abdullah II kembali menegaskan penentangannya terhadap pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Dia menggambarkan hal itu sebagai hambatan yang menghalangi solusi dua negara.

Berbicara pada Hari Solidaritas Internasional PBB dengan Rakyat Palestina, Raja Abdullah menyatakan bahwa Palestina adalah kunci dari perdamaian di Timur Tengah dan pemukiman Israel adalah hambatan terbesar untuk mencapai perdamaian tersebut.

"Menyelesaikan masalah Palestina adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah," ucap Raja Abdullah dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (29/11).

Raja Abdullah juga menekankan komitmen negaranya untuk melestarikan Yerusalem sebagai kota yang bersejarah bagi Arab, Muslim dan Kristen dan penguasaan Hashemite atas situs suci Muslim dan Kristen kota.

"Yordania akan terus mengerahkan semua upaya untuk melawan setiap upaya untuk memaksakan sebuah realitas baru [di Yerusalem] atau mengubah status historis dan hukumnya," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Yordania: Israel Ingin Bahas Kesepakatan Tanah Perbatasan

Aksi demonstrasi warga Yordania menentang Israel.

Foto: AP/Mohammad Hannon

Yordania salah satu dari 2 negara Arab yang memiliki perjanjian damai dengan Israel.

CB, AMMAN -- Yordania menyatakan Israel meminta pembicaraan tentang kesepakatan lahan khusus yang ingin diakhiri pemerintah Yordania, Ahad (4/11). Di bawah perjanjian perdamaian itu, dua wilayah perbatasan diakui berada di bawah kedaulatan Yordania tapi memberi Israel ketentuan khusus menggunakan tanah itu dan mengizinkan warga Israel bergerak bebas.
Yordania secara resmi memberi tahu Israel dua pekan lalu negara itu tidak akan membarui kesepakatan 25 tahun atas Baquora itu, tempat sungai Yarmouk mengalir ke sungai Yordan dan di daerah Ghumar di gurun selatan, Wadi Araba. Di Wadi Araba, petani Israel memiliki perkebunan besar.

Menteri Luar Negeri Ayman Safadi kepada Reuters sesudah keputusan itu menyatakan kerajaan tersebut menunggu Israel memohon ketentuan dalam perjanjian perdamaian itu untuk mengadakan pembicaraan setelah memberi perhatian sebelum tenggat. Kantor berita negara Petra mengutip keterangan juru bicara pemerintah, Jumana Ghunaimat, yang mengatakan Yordania menerima permintaan Israel itu tapi tidak mengatakan kapan pembahasan tersebut dimulai.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui langkah Yordania dan menyatakan negaranya berusaha memasuki perundingan tentang kemungkinan memperpanjang aturan tersebut. Aturan khusus 25 tahun itu akan dengan sendirinya diperbarui kecuali salah satu pihak memberi tahu pihak lain setahun sebelum kedaluwarsa ia ingin mengakhiri perjanjian tersebut.

Safadi menyatakan kesepakatan itu, yang ditandatangani pada November 1994, dipahami sebagai pengaturan sementara sejak awal. Kerajaan tersebut merenungkan langkah itu beberapa waktu sebelum tenggat 10 November.

Raja Abdullah, yang menekankan wilayah itu adalah tanah Yordania dan akan tetap demikian, menyatakan langkah tersebut diambil demi kepentingan negara pada masa kawasan bergejolak. Yordania adalah salah satu dari hanya dua negara Arab yang memiliki perjanjian perdamaian dengan Israel. Kedua negara itu memiliki sejarah panjang hubungan erat keamanan. Tapi, perjanjian tersebut tidak disukai di Yordania, tempat rasa bela Palestina tersebar luas.

Credit  republika.co.id

Setelah Tujuh Tahun, Warga Yordania Kembali Kunjungi Suriah

Seorang pria Yordania membuka pintu mobilnya di Damaskus, Suriah, 25 Oktober 2018.

Foto: REUTERS/Omar Sanadiki

Warga berharap dibukanya perbatasan membawa efek positif bagi perekonomian.

CB, DAMASKUS -- Warga Yordania terlihat berbondong-bondong menuju ibu kota Suriah, Damaskus. Mereka ingin berwisata atau melakukan aktivitas perdagangan. Ini merupakan kunjungan pertama kali warga Yordania dalam beberapa tahun terakhir setelah kedua negara sepakat membuka kembali perbatasannya.

Perbatasan dibuka untuk masyarakat dan barang pada 15 Oktober. Ini memulihkan rute perdagangan di wilayah tersebut yang bernilai miliaran dolar AS.

"Hari pertama Suriah dibuka, saya datang. Ini adalah kedua kalinya sejak saat itu," kata Mahmoud Nassar (62 tahun), insinyur penerbangan dari kota utara Yordania, Ramtha.

Nassar, yang mengendarai mobil bersama ayah dan putranya mengatakan ia melakukan kunjungan ke Suriah untuk mengobati kerinduan akan Damaskus. Menurutnya, jalan yang ia lalui aman dan tidak ada masalah.

Pasukan pemerintah Suriah merebut kembali wilayah perbatasan dengan Yordania dari pemberontak pada Juli dalam serangan yang didukung Rusia. Perbatasan telah ditutup sejak pemberontak merebutnya pada  2015. Namun, warga Yordania mulai berhenti melalui perbatasan sejak konflik dimulai pada 2011.

Pada Jumat, sisi perbatasan Yordania terlihat dipenuhi kendaraan yang antre menyeberang perbatasan. "Apa yang kami lihat adalah situasinya bagus, semuanya baik-baik saja. Aku suka Sham (Damaskus), jadi aku ingin menjadi salah satu yang pertama mencoba masuk sebagai wisatawan," kata Razzan al-Hattab, seorang warga Yordania yang menunggu untuk menyeberang.

Penutupan perbatasan telah berdampak pada ekonomi Suriah dan Yordania. "Sebelum perbatasan ditutup, pekerjaan kami luar biasa. Tapi untuk tujuh tahun terakhir, kami belum bisa membayar uang sekolah," kata Jawad al-Zoubi, menunggu untuk menyeberang.

Di Damaskus, Bahjat Rizik bersama istri dan putranya, mengatakan terakhir kali ia melakukan perjalanan dari Amman sebelum perang dimulai. Dia biasa membawa perabot kantor untuk dijual di Suriah dan memiliki sebuah galeri di distrik Yarmouk dekat Damaskus.

"Saya akan berkunjung setiap pekan. Insya Allah, kita bisa kembali bekerja," kata Rizik.


Ia membawa tas, pakaian anak-anak, dan rempah-rempah. Bilal Bashi, yang mengelola sebuah perusahaan dan menjual abaya di Damaskus, mengatakan dia telah menyaksikan banyak wisatawan dan pembeli asal Yordania sejak perbatasan dibuka.


"Tidak diragukan lagi akan ada ekonomi (dorongan). Ini akan memiliki efek positif," katanya di pasar bersejarah Souk al-Hamidieh di Kota Tua Damaskus.

Namun, Raed Maseh, pedagang Suriah lainnya, mengaku belum merasakan dampak nyata dari peningkatan pengunjung Yordania. Ia berharap akan lebih banyak orang lagi berkunjung ke Suriah.

Perang Suriah semakin menambah ketegangan antara Damaskus dan Amman. Yordania bersekutu dengan Amerika Serikat (AS) untuk memberikan dukungan kepada beberapa gerilyawan yang memerangi Presiden Bashar al-Assad.

Namun hubungan diplomatik tidak sepenuhnya terputus. Hubungan Suriah dan Yordania tidak pernah  menjadi permusuhan seperti yang mereka lakukan dengan beberapa negara regional lainnya, terutama Turki yang tetap menjadi pendukung utama oposisi.

Intisar Murshid, kepala hotel Damaskus, mengatakan ia menerima sekitar 14 tamu Yordania pada hari pertama penyeberangan dibuka. Mereka datang untuk berbelanja, bekerja, atau mengunjungi kerabat.

"Selama delapan tahun kami tidak melihat orang Yordania, sangat jarang," katanya.

Credit  republika.co.id

18 orang tewas, puluhan hilang akibat banjir bandang di Jordania

King Abdullah II. (JordanTV)

Amman, Jordania, (CB) - Sedikitnya 18 orang tewas, puluhan hilang dan 34 orang lagi diselamatkan sampai Kamis malam (25/10) akibat banjir bandang di daerah mata air panas Jordania di dekat Laut Mati, saat negeri tersebut diguyur hujan lebat.

Kebanyakan orang yang tewas, diselamatkan dan dilaporkan hilang adalah murid satu sekolah yang melakukan perjalanan ke daerah sumber mata air panas Zara Maeen, kata Departemen Pertahanan Sipil (CDD). Lembaga tersebut mengatakan mereka berasal dari satu sekolah swasta di Ibu Kota Jordania, Amman.

Satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri menyatakan sekolah tersebut menerima persetujuan untuk membawa muridnya melakukan perjalanan ke Azraq, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang. Tapi sekolah itu tidak mematuhi persetujuan tersebut dan membawa muridnya ke daerah Laut Mati.

Personel dari beberapa lembaga, helikopter pertolongan dan perahu, penyelam Angkatan Laut serta perenang ikut dalam operasi pencarian.

CCD mengatakan dalam pernyataan yang dikirim melalui email kepada Xinhua bahwa operasi pertolongan masih berlangsung sementara puluhan orang belum ditemukan.

Perdana Menteri Jordania Omar Razzaz mengawasi operasi pertolongan dan menginstruksikan lembaga negara untuk menyediakan semua bantuan yang diperlukan guna memastikan keselamatan murid-murid tersebut.

Raja Jordania Abdullah II membatalkan perjalanannya ke Bahrain --yang dijadwalkan dilakukan pada Jumat-- setelah peristiwa itu untuk mengikuti perkembangan keadaan.

Credit  antaranews.com

Akan Rebut Tanahnya dari Israel, Raja Yordania Tuai Pujian

Raja Yordania Abdullah II. Foto/REUTERS

AMMAN - Raja Yordania Abdullah II akan merebut kembali dua wilayah negaranya yang disewakan kepada Israel di bawah perjanjian damai tahun 1994. Keputusan sang raja dipuji para aktivis dan analis politik.

Sebagai bagian dari perjanjian damai itu menyatakan bahwa Israel menyewa sekitar 405 hektare lahan pertanian milik Yordania yang bernama al-Ghumar dan al-Baqura.



Dua wilayah yang subur itu dibudidayakan oleh para petani Israel dengan konsep sewa lahan selama 25 tahun. Batas akhir untuk memperbarui sewa dua wilayah secara periodik itu adalah Kamis, 25 Oktober.

"Kami telah memberi tahu Israel untuk mengakhiri penerapan perjanjian damai mengenai al-Baqura dan al-Ghumar," kata Raja Abdullah II pada hari Minggu.

"Al-Baqura dan al-Ghumar selalu berada di atas prioritas saya. Keputusan kami adalah untuk mengakhiri lampiran perjanjian damai berdasarkan pada keinginan kami untuk mengambil semua yang diperlukan untuk pemerintah dan rakyat Yordania," lanjut dia.

"Al-Baqura dan al-Ghumar adalah tanah Yordania dan akan tetap menjadi milik Yordania," imbuh dia.

Setelah pengumuman Raja Abdullah II, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan bernegosiasi dengan Yordania untuk perpanjangan sewa, yang berakhir tahun depan.

"Kami akan melakukan negosiasi dengan (Yordania) untuk opsi perpanjangan dari perjanjian sewa guna usaha yang ada," katanya.

Tidak jelas bagaimana dan kapan dua wilayah itu akan dikembalikan kepada Yordania. Kedua wilayah tersebut telah berada di bawah kendali Israel sejak 1948.

Yordania hanyalah salah satu dari dua negara Arab yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Negara lainnya adalah Mesir.

Para analis politik dan aktivis memuji keputusan Raja Yordania. Keputusan itu muncul seminggu setelah 85 anggota parlemen Yordania menandatangani petisi yang mendesak raja ikut campur guna mengakhiri sewa dua wilayah tersebut.

"Selama lebih dari setahun, kami telah menuntut penghapusan perjanjian ini yang tidak untuk kepentingan Yordania atau rakyat Yordania," kata Khalil Atiyeh, analis politik dan anggota parlemen Yordania, kepada Al Jazeera, Senin (22/10/2018).

Oraib al-Rantawi, seorang analis politik di Amman, mengatakan, "Raja melihat penolakan secara populer terhadap perjanjian ini dengan Israel, terutama dalam beberapa bulan terakhir di mana penurunan ekonomi di negara itu telah menyebabkan protes massa, dan dia dengan bijak memutuskan untuk menentangnya".

Ribuan warga Yordania yang marah telah turun ke jalan pada bulan Juni lalu untuk memprotes kenaikan harga, RUU reformasi pajak penghasilan dan korupsi. Protes itu juga dipicu masalah kemiskinan secara nasional dan tingkat pengangguran yang mencapai sekitar 20 persen. 

Aktivis politik Hussam Abdallat memuji keputusan raja sebagai "salah satu yang akan membuatnya disayangi oleh publik".

Sufyan al-Tell, seorang mantan pejabat lingkungan PBB dan kritikus perjanjian damai Israel-Yordania, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pengumuman raja tepat waktu dan mencerminkan kehendak rakyat Yordania.

Sentimen publik di Yordania terhadap Israel kuat karena pendudukan terus-menerus wilayah Palestina dan perlakuannya terhadap rakyat Palestina.




Credit  sindonews.com

Israel Bujuk Yordania untuk Tak Batalkan Sebagian Kesepakatan Damai

Netanyahu menyatakan dia akan berbicara dengan Yordania untuk membicarakan rencana Amman membatatalkan sebagian dari kesepakatan damai kedua negara. Foto/Reuters

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan akan mencoba melakukan komunikasi dengan pihak Yordania untuk membicarakan mengenai rencana Amman membatatalkan sebagian dari kesepakatan damai kedua negara.

Salah satu poin dari perjanjian damai antara Israel dan Yordania adalah Amman akan menyewakan dua wilayah mereka, yang terdiri dari sebuah tanah seluas 405 hektar dan sebuah pulau kecil kepada Israel.

"Yordania ingin menerapkan opsi untuk mengakhiri sewa, dan Israel akan melakukan negosiasi mengenai kemungkinan memperpanjang pengaturan saat ini," kata Netanyahu, seperti dilansir Reuters pada Minggu (21/10).

Amman sendiri telah menegaskan mereka tidak akan memperpanjang perjanjian yang diteken seperempat abad lalu tersebut.

Seperti diwartakan sebelumnya, Raja Yordania, Abdullah II dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik di istananya mengatakan, ia akan membatalkan perjanjian mengenai sewa wilayah Yordania oleh Israel. Dua wilayah yang dimaksud oleh Raja Abdullah adalah Pulau Perdamaian, yang berada di utara negara itu dan Tzofar, di selatan.

"Ini selalu menjadi prioritas utama kami dan keputusan kami untuk mundur dari (tempat) ini dalam perjanjian damai, berdasarkan keinginan kami untuk mengambil apa yang diperlukan untuk Yordania dan masyrakat Yordania," ucapnya.

Seperti diketahui, berdasarkan perjanjian, masing-masing pihak dapat mengumumkan penghentian pengaturan dengan pemberitahuan satu tahun sebelumnya. 

Credit  sindonews.com

Yordania Batalkan Sebagian dari Kesepakatan Damai dengan Israel

Raja Yordania, Abdullah II dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik di istananya mengatakan, ia akan membatalkan sebagian dari perjanjian damai dengan Israel. Foto/Istimewa

AMMAN - Raja Yordania, Abdullah II dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik di istananya mengatakan, ia akan membatalkan sebagian dari perjanjian damai antara Israel dan Yordania.

"Ini adalah tanah Yordania, dan mereka akan tetap seperti ini," kata Raja Abdullah tentang dua wilayah yang disewakan Yordania ke Israel di bawah perjanjian damai Israel dan Yordania, yang ditandatangani 24 tahun lalu.

Melansir Jerusalem Post pada Minggu (21/10), dua wilayah yang dimaksud oleh Raja Abdullah adalah Pulau Perdamaian, yang berada di utara negara itu dan Tzofar, di selatan.

"Ini selalu menjadi prioritas utama kami dan keputusan kami untuk mundur dari (tempat) ini dalam perjanjian damai, berdasarkan keinginan kami untuk mengambil apa yang diperlukan untuk Yordania dan masyarakat Yordania," ungkapnya.

Berdasarkan perjanjian, masing-masing pihak dapat mengumumkan penghentian pengaturan dengan pemberitahuan satu tahun sebelumnya.

Menurut Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi di bawah perjanjian damai, kedua belah pihak sepakat bahwa wilayah tersebut akan berada di bawah kedaulatan Yordania sambil melindungi hak-hak pemilik tanah asal Israel. Hak-hak ini termasuk kebebasan bergerak untuk daerah-daerah ini dan para pemiliknya tidak tunduk pada hukum adat Yordania.

Sementara itu, menurut laporan Jordan Times, mungkin akan ada masalah dengan Naharayim, sebuah daerah di utara. Mantan Perdana Menteri Yordania, Abdelsalam al-Majali baru-baru ini mengatakan bahwa Yordania mungkin harus membeli tanah itu dari para pemiliknya, yakni warga Israel, atau berharap Israel akan mengembalikannya secara gratis. 

Credit  sindonews.com