Seribu Aparat Venezuela Desersi dan Kabur ke Kolombia

Ilustrasi anggota kepolisian Venezuela. (REUTERS/Manaure Quintero)

Jakarta, CB -- Sekitar seribu aparat Venezuela dilaporkan desersi dan kabur ke Kolombia. Para polisi dan tentara itu menyatakan tidak tahan dengan situasi krisis serta keluarga semakin terhimpit karena gaji yang kecil.

Seperti dilansir Associated Press, Rabu (20/3), seribuan aparat Venezuela itu memilih menyerahkan senjata dan seragam kepada pasukan Kolombia. Kebanyakan dari mereka lari pada 23 Februari lalu, ketika pemimpin oposisi Juan Guaido mencoba membawa masuk bantuan yang tertahan dari Kolombia.

Aparat Venezuela desertir itu saat ini justru mendapat bantuan kesehatan dan hukum, serta diberi kebutuhan pokok. Bahkan mereka juga lari membawa serta keluarga, yang saat ini jumlahnya diperkirakan mencapai 400 orang.


Seorang bekas tentara Venezuela yang terakhir berpangkat kapten, Jean Marchena Castillo, menyatakan sebagian sejawatnya masih khawatir dengan nasib kerabat mereka yang tidak bisa kabur. Sebab, pasukan yang setia kepada Maduro dilaporkan kerap mengancam sanak saudara para serdadu yang membelot.

Di sisi lain, Castillo mengatakan sejumlah rekannya yang memilih kabur dari dinas juga khawatir dengan nasib keluarga masing-masing. Sebab, mereka menjadi tulang punggung untuk menghidupi keluarga.

Menurut perwakilan oposisi Venezuela di Kolombia, Humberto Calderon Berti, mereka saat ini bekerja sama dengan pemerintah setempat memberikan pelatihan supaya para desertir itu bisa bertahan hidup dan tidak menjadi pengangguran yang malah membebani negara lain.

Sedangkan politikus pro Maduro, Diosdado Cabello, menuduh aparat Venezuela yang desersi sudah disogok. Namun, tuduhan itu dibantah para aparat yang membelot.

Sekitar tiga juta warga Venezuela memilih lari dari negara itu karena krisis berkepanjangan. Sepertiganya mengungsi ke Kolombia.

Meski sejumlah aparatnya membelot, sejumlah pejabat serta petinggi militer dan kepolisian menyatakan masih setia terhadap Maduro. Mereka adalah mantan menteri luar negeri yang kini menjadi Wakil Presiden Delcy Rodriguez, Menteri Penerangan Jorge Rodriguez, dan Menteri Pertahanan Jenderal Vladimir Padrino Lopez.

Mereka dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat karena dugaan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Maduro menuduh Guaido adalah antek Amerika Serikat yang hendak menggulingkan pemerintahannya.

Krisis ekonomi yang berlanjut menjadi krisis politik melanda Venezuela sejak 2013. Saat ini krisis diperburuk dengan jaringan listrik yang padam berhari-hari, sehingga memicu kelangkaan air. 

Credit  cnnindonesia.com

500 Tentara Venezuela Kabur ke Kolombia

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menggelar acara lari bersama tentara loyalis pada 27 Januari 2019. Reuters

CB, Jakarta - 500 lebih tentara Venezuela dilaporkan membelot dari rezim Nicolas Maduro ke negara tetangga Kolombia.
Kementerian Imigrasi Kolombia mengatakan, dikutip dari Business Insider, 3 Maret 2019, ada sebanyak 567 tentara yang membelot masuk ke Kolombia.
Rakyat Venezuela menghadapi krisis ekonomi terburuk di bawah pemerintahan Maduro, dan kini bertahan hidup denan kekurangan makanan dan obat-obatan.

Ratusan ribu rakyat Maduro meminta Maduro mundur. Klimaksnya, tampil tokoh oposisi Juan Guaido yang menyatakan diri sebagai presiden sementara Venezuela. Guaido menyerukan agar militer Venezuela mendukung tuntutan rakyat. Bagaimanapun pejabat tinggi militer bersumpah setia kepada Maduro.
Angkatan bersenjata Venezuela adalah basis kekuatan penting bagi Maduro. Para pemimpin militer di Venezuela secara terbuka mendukungnya bulan lalu.
Sementara perbatasan menjadi titik baru krisis politik di Venezuela. AS mengirim bantuan kemanusiaan ke Venezuela melalui perbatasan Kolombia, dan ini menjadi tes bagi tentara Maduro yang loyal.

Guaido telah mengklaim bahwa dia telah bertemu beberapa anggota militer secara rahasia, menyiratkan bahwa solidaritas militer dengan Maduro tidak sekokoh kelihatannya.
Suasana bentrokan antara pendukung oposisi dengan pasukan militer Presiden Nicholas Maduro yang menghadang truk pembawa bantuan di Cucuta, perbatasan antara Kolombia dan Venezuela, 23 Februari 2019. REUTERS
Para prajurit yang kabur ke Kolombia sebagian besar dari pangkat menengah dan bawah, yang lebih terpengaruh oleh hiperinflasi dan kekurangan logistik negara.

Mereka juga bekerja dengan peralatan yang buruk dan dipantau oleh badan intelijen, menurut Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS).
Amanda Lapo, seorang analis pertahanan dan militer di IISS, mengatakan bahwa belum pasti bahwa peningkatan pembelotan adalah ancaman bagi Maduro.
"Pembelotan tampaknya tidak pada tingkat yang cukup senior untuk melemahkan Maduro," katanya.

Militer Venezuela terdiri dari sekitar 95.000 hingga 150.000 tentara aktif dan tersebar di penjuru negara. Tetapi kekuasaan terkonsentrasi di antara para pejabat tinggi, yang memegang posisi penting pemerintahan Nicolas Maduro dan mengendalikan perusahaan-perusahaan berpengaruh Venezuela.

Credit  tempo.co

Membelot, Ratusan Tentara Venezuela Lari ke Kolombia

Layanan imigrasi Kolombia menuturkan setidaknya sudah 320 tentara Venezuela yang membelot telah menyeberang ke Bogota dalam beberapa hari terakhir. Foto/Reuters

BOGOTA - Layanan imigrasi Kolombia menuturkan, ratusan tentara Venezuela yang membelot telah melarikan diri ke Bogota. Menurut Kolombia, setidaknya sudah 320 tentara Venezuela yang menyeberang ke Bogota dalam beberapa hari terakhir.

Kepala layanan imigrasi Kolombia, Christian Kruger Sarmiento menuturkan, tentara Venezuela, mulai dari tentara biasa, hingga pejabat militer, yang melarikan diri ke Kolombia kian hari kian bertambah.

"Sampai sekarang, kami telah menerima lebih dari 320 saudara Venezuela,militer, dan perwira pengawal Venezuela yang melarikan diri dari Venezuela. Mereka meminta bantuan di negara kami dan angka ini semakin meningkat," ucap Sarmiento, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/2).

Dia mengatakan, beberapa prajurit melintasi perbatasan dengan seragam dan dengan senjata. Sementara yang lain berpakaian sipil dan terkadang membawa anak-anak mereka. Dia menunjukkan bahwa banyak prajurit Venezuela yang cacat meminta suaka dan pemerintah Kolombia sedang memeriksa apakah mereka benar-benar membutuhkannya.

Sementara itu, dalam pertemuan Kelompok Lima di Bogota untuk membahas situasi di Venezuela, Menteri Luar Negeri Chili, Roberto Ampuero telah menggarisbawahi sikap negara itu terhadap krisis, dengan mengatakan bahwa Chili menentang penggunaan kekerasan di Venezuela.

"Sebagai anggota Kelompok Lima, Chili menegaskan kembali komitmen dan keyakinannya bahwa satu-satunya solusi untuk masalah Venezuela adalah cara damai dalam kerangka hukum internasional. Perdamaian dan dialog adalah prinsip-prinsip kebijakan luar negeri kita," ucap Ampuero.

Ampuero menyatakan, dalam pertemuan tersebut Chili mengusulkan untuk memasukkan dalam deklarasi akhir sebuah paragraf yang menguraikan komitmen terhadap solusi politik dan diplomatik untuk krisis di Venezuela tanpa menggunakan kekerasan.

Posisi serupa juga disuarakan oleh Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, yang mengatakan bahwa Meksiko siap menjadi tuan rumah untuk dialog mengenai normalisasi situasi di Venezuela. 

Credit  sindonews.com

Presiden Venezuela Putuskan Diplomatik dengan Kolombia

Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (REUTERS/Eduardo Munoz).

Jakarta, CB -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan Sabtu bahwa ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Kolombia. Keputusan ini diambil setelah Kolombia itu mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido dalam upayanya untuk membawa bantuan kemanusiaan ke negara itu.

"Saya telah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan politik dan diplomatik dengan pemerintah fasis Kolombia," kata Maduro dalam sebuah demonstrasi besar-besaran para pendukungnya di ibu kota Caracas, dikutip dari AFP, Minggu (24/2).

Dia memberi waktu 24 jam bagi diplomat Kolombia untuk meninggalkan negara itu. "Keluar dari sini, oligarki!" dia berkata.


Sementara itu, dikutip dari Reuters, satu truk dalam konvoi yang berusaha membawa bantuan kemanusiaan ke Venezuela dari Kolombia terbakar pada hari Sabtu waktu setempat. Belum diketahui penyebab truk tersebut terbakar dan apakah ada korban jiwa.

Meski satu truk terbakar, kerumunan orang tetap mengeluarkan kotak-kotak persediaan logistik dari truk yang lain.

Sebelumnya bantuan logistik untuk kemanusiaan datang dari AS. Sebuah pesawat yang membawa pasokan bantuan makanan dan medis dari AS untuk Venezuela dikabarkan telah mendarat di Pulau Curacao, Karibia, pada Kamis (21/2).

Bantuan itu tetap dikirimkan ke Venezuela meski Presiden Maduro berkeras akan memblokir bantuan-bantuan tersebut. Apalagi Maduro juga telah menutup sejumlah perbatasan dengan negara tetangga, seperti Brasil.

Credit  cnnindonesia.com

Maduro Tolak Bantuan, Militer Venezuela Blokir Jembatan Kolombia

Sebuah mobil tanker dan dua kontainer dipasang melintang di atas jembatan yang menghubungkan Venezuela dan Kolombia pada Selasa, 5 Februari 2019. Reuters

CB, Cucuta – Pemerintah Venezuela memblokir jembatan yang menjadi akses penghubung dari Kolombia. Ini membuat upaya bantuan kemanusiaan untuk oposisi Venezuela, yang awalnya akan disalurkan lewat jalur ini, menjadi terblokir.

“Ada sebuah tanker minyak dan dua kontainer besar melintang di jembatan tiga jalur ini,” begitu dilansir CNN pada 6 Februari 2019. Jembatan ini bernama Jembatan Tiienditas, yang menghubungkan daerah Cucuta di Kolombia dengan Venezuela.
Cucuta menjadi satu dari tiga titik koleksi bantuan kemanusiaan untuk pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido. Sebagai Presiden Majelis Nasional atau parlemen, Guaido telah menobatkan diri sebagai Presiden interim sekitar tiga pekan lalu.

Dia mendesak Presiden Nicolas Maduro untuk mundur karena memenangi pemilu Presiden 2018 dengan cara curang. Dua titik pengumpulan bantuan lainnya adalah perbatasan Brasil – Venezuela dan pulau di kepulauan Karibia.
Maduro menolak pemberian bantuan ini dengan mengatakan,”Kami bukan pengemis.”
Menurut pejabat migrasi Kolombia, militer Venezuela menaruh tiga mobil tanker itu pada Selasa sore. Mereka juga memasang kamera pengawas.

Ada dugaan pemerintah Venezuela merasa khawatir jembatan ini bakal menjadi akses masuk pasukan invasi ke Venezuela untuk menjatuhkan Maduro.

Menteri Luar Negeri Venezuela mengecam bantuan internasional untuk Guaido dengan menuding pemerintahan Eropa bertindak sebagai bagian dari upaya AS untuk menjatuhkan Maduro.
Secara terpisah, seperti dilansir Reuters, Venezuela oposisi mengatakan akan menggunakan dana berbasis di AS untuk menerima pendapatan minyak negara itu. Dana ini akan digunakan untuk menjatuhkan Presiden Maduro.

Rekening dana titu akan menjadi tempat penampungan hasil penjualan minyak dari Citgo Petroleum, yang merupakan unit dari PDVSA. Pada Januari 2019, Presiden AS, Donald Trump, telah mendukung Guaido sebagai Presiden interim Venezuela dan menghentikan pembelian minyak dari PDVSA.

Credit  tempo.co

Kolombia Bentuk Pusat Bantuan Internasional untuk Venezuela

Presiden Kolombia, Ivan Duque mengkonfirmasi bahwa pusat bantuan kemanusiaan bagi Venezuela akan dibuat di kota Cucuta. dekat dengan perbatasan Venezuela. Foto/Istimewa

BOGOTA - Presiden Kolombia, Ivan Duque mengkonfirmasi bahwa fasilitas untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan bagi Venezuela akan dibuat di kota Cucuta, di bagian timur Kolombia dekat dengan perbatasan Venezuela.

Kemarin, Juan Guaido mengklaim bahwa tiga fasilitas untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan asing untuk Venezuela, akan dibuat satu di Cucuta, satu lagi di Brasil, dan satu lagi di sebuah pulau di Laut Karibia.

"Beberapa saat yang lalu, saya mengkonfirmasikan kepada Presiden sementara Venezuela, Guaido, bahwa Cucuta akan menjadi salah satu pusat pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk Venezuela," kata Duque dalam sebuah pernyataan.

Duque, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/2), menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan akan mencakup barang-barang rumah tangga, obat-obatan, makanan, dan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat Venezuela.

Sementara itu, Guaido dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya mengucapkan kasih kepada Duque atas kesiapannya untuk mengatur pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Venezuela.

"Kami berterima kasih kepada Presiden Ivan Duque atas semua dukungannya. Kami adalah negara persaudaraan dan kami berterima kasih kepada Kolombia atas keinginannya untuk memastikan bahwa Venezuela menerima bantuan segera yang mereka butuhkan," kicau Guaido. 

Credit  sindonews.com

Bentrok Militer dan Pemberontak Kolombia, 10 Orang Tewas

Ilustrasi anggota FARC. (Reuters/John Vizcaino).

Jakarta, CB -- Setidaknya 10 orang tewas dalam akibat bentrokan antara aparat keamanan Kolombia dan kelompok pemberontak FARC pada Sabtu (2/2).

Menteri Pertahanan Kolombia, Guillermo Botero, mengatakan bahwa salah satu orang yang tewas dalam operasi di Caqueta itu adalah pemimpin FARC, Rodrigo Cadete.

"Sembilan gerilyawan lainnya kami bunuh. Kami juga menangkap beberapa orang dan pertempuran masih berlanjut di kawasan itu," ujar Botero melalui keterangan resmi yang dikutip AFP.


Berdasarkan intelijen militer, sekitar 1.700 anggota FARC masih memperjuangkan pemberontakan dengan dana dari hasil perdagangan narkotika. Sementara itu, 7.000 anggota FARC lainnya sudah menyerahkan senjata ke pemerintah.


Tanpa komando terpadu, para pembangkang beroperasi di daerah-daerah terpencil di mana mereka melawan kelompok lain guna mengendalikan jalur perdagangan narkotika.

Kondisi Kolombia relatif tenang sejak perjanjian damai 2016 ditandatangani Presiden Kolombia saat itu, Juan Manuel Santos, dan FARC. Perjanjian penting ini mengubah FARC menjadi partai politik.

Namun, masih ada satu faksi kecil pemberontak yang terus melakukan pergerakan di Kolombia, yaitu ELN.

Presiden Ivan Duque yang resmi menjabat sejak 2016, sesuai janji kampanyenya, telah mengambil langkah tegas terhadap ELN, termasuk meminta mereka melepaskan semua sandera sebagai salah satu prasyarat proses damai.




Credit  cnnindonesia.com

Maduro Terancam Dikudeta, Pesawat Mata-mata AS Berkeliaran di Kolombia

Pesawat mata-mata EO-5C Angkatan Darat Amerika Serikat. Foto/Wikipedia/ Tomas Del Coro

CARACAS - Sebuah pesawat mata-mata Amerika Serikat (AS) terlihat sibuk berkeliaran di atas wilayah Kolombia dengan misi misterius pada hari Kamis. Operasi pesawat itu memicu spekulasi bahwa Washington sedang mengintai sitausi Venezuela, di mana rezim Presiden Nicolas Maduro Moros sedang terancam kudeta.

Maduro sendiri sudah beberapa kali menuduh Washington membuat plot kudeta terhadap pemeritahnya.

Kelompok-kelompok pelacak penerbangan mendapati pesawat pengintai EO-5C Angkatan Darat AS sibuk mengitari wilayah udara Kolombia. Pesawat itu diidentifikasi sebagai N177RA.

"Pesawat mata-mata EO-5C N177RA PLOMO27 milik Angkatan Darat AS, menuju ke timur di atas Kolombia. Cukup langka!," tulis Aircraft Spots, salah satu kelompok pelacak penerbangan, via akun Twitter-nya, @AircraftSpots, yang dikutip Jumat (1/2/2019).

Pesawat mata-mata EO-5C dikembangkan dari Canadian DHC-7, pesawat turboprop empat-mesin. Pesawat seperti itu cocok untuk mengangkut sekitar 50 penumpang atau memuat kargo. Pesawat jenis tersebut biasanya tidak memiliki simbol militer besar dan secara keseluruhan lebih mirip pesawat regional daripada pesawat mata-mata, sehingga orang-orang tak akan menyangka jika itu pesawat pengintai.

EO-5C sarat dengan berbagai peralatan mata-mata dan dapat mendeteksi serta menyadap transmisi pada seluruh spektrum radio. Selain itu, pesawat tersebut mampu mengambil citra atau gambar resolusi tinggi, baik inframerah maupun bercahaya secara jelas.

Misi misterius pesawat mata-mata Amerika ini mengingatkan kejadian tahun 2014, di mana pesawat rahasia terlihat berkeliaran di langit Libya. Misinya diduga untuk mengumpulkan data intelijen di negara itu itu setelah intervensi NATO 2011 menggulingkan rezim Muammaar Gaddafi.

Pesawat-pesawat jenis EO-5C juga telah digunakan dalam misi anti-pemberontakan dan anti-narkoba oleh militer AS di Amerika Selatan. Pada pada tahun 1999, sebuah pesawat O-5A AS—pendahulu EO-5C—jatuh di Kolombia dekat perbatasan dengan Ekuador selama patroli anti-narkotika. Semua orang di dalamnya tewas.

Operasi pengintaian di atas wilayah udara Kolombia meningkat sejak negara tetangga; Venezuela, menghadapi krisis politik besar. Pekan lalu, AS mengakui Ketua Majelis Nasional Juan Guaido sebagai presiden interim Venezuela setelah pentolan oposisi itu mendeklarasikan diri sebagai presiden interim.

Sejumlah sekutu regional AS, serta Israel, ikut mengakui Guaido sebagai presiden interim. Pada hari Kamis (31/1/2019), Parlemen Uni Eropa juga memberikan suara untuk pengakuan Ketua Majelis Nasional itu sebagai pemimpin de-facto Venezuela.

Uni Eropa telah membuat ultimatum terbaru untuk rezim Maduro agar menggelar pemilihan umum (pemilu) baru dalam waktu 90 hari. Uni Eropa juga mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi.

Presiden Venezuela yang terpilih dalam pemilu 2018, Nicolas Maduro, telah menolak ultimatum tersebut. Dia memilih tetap akan berkuasa selama enam tahun ke depan dan pemilu selanjutnya baru bisa digelar tahun 2025.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1375292/42/maduro-terancam-dikudeta-pesawat-mata-mata-as-berkeliaran-di-kolombia-1548991998

Maduro Sebut Desertir Militer Venezuela Tentara Bayaran Kolombia

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengencam anggota militer yang desertir. Foto/Istimewa

 

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam sekelompok tentara yang memilih untuk desersi dari militer. Ia menyebut mereka bertujuan untuk menabur perpecahan di antara tentara negara itu.

Dalam kunjungan ke Benteng Tiuna, garnisun militer utama negara itu di barat daya Caracas, Maduro mengatakan para desertir berkonspirasi dengan Kolombia untuk membagi Angkatan Bersenjata Bolivarian Nasional (FANB).

"Para desertir itu sekarang tentara bayaran dari oligarki Kolombia yang ingin merusak kesetiaan angkatan bersenjata kepada pemerintah," kecam Maduro seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (1/2/2019).

Berbicara kepada sekitar 2.000 tentara, Maduro bertanya apakah mereka mau menyerah pada tekanan "imperialis", dan dijawab "Tidak."

Maduro lantas menyerukan kepemimpinan militer untuk perdamaian, untuk membela Konstitusi.

Venezuela menghadapi krisis politik, setelah pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan diakui oleh Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara lain.

Pemerintah Venezuela mencela campur tangan AS dalam urusan internalnya. 

Credit  sindonews.com

Rusia Minta Penjelasan AS Soal Penempatan Pasukan di Kolombia

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton pada konferensi pers, di mana wartawan melihatnya memegang buku catatan dengan tulisan tangan yang bertuliskan 5.000 tentara ke Kolombia. Foto/Reuters

 

MOSKOW - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, Moskow mengharapkan Washington membuat pernyataan resmi tentang kemungkinan penempatan pasukan ke Kolombia.

"NBC telah melaporkan, mengutip tiga pejabat senior Pentagon, bahwa komando militer AS berencana untuk mengirim pasukan, baik ke Kolombia maupun ke Venezuela," kata Zakharova melalui akun Twitternya, seperti dilansir Tass pada Selasa (29/1).

"Seperti biasa, tidak ada pernyataan resmi, tetapi kami masih memiliki harapan," sambungnya, sembari menaruh foto Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton pada konferensi pers, di mana wartawan melihatnya memegang buku catatan dengan tulisan tangan yang bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia."

Seperti diketahui, Bolton memicu kegemparan di media sosial setelah muncul di briefing Gedung Putih dengan memegang buku catatan bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia". Tulisan itu memicu spekulasi bahwa Amerika ingin mengivasi Venezuela.

Bolton selama ini menyatakan semua opsi untuk Venezeual ada di atas meja. Sedangkan Presiden Donald Trump diam-diam sudah berdiskusi dengan senator terkemuka dari Partai Republik Lindsey Graham soal kemungkinan invasi militer terhadap rezim Nicolas Maduro di Caracas.

Buku catatan warna kuning bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia" itu dipegang Bolton ketika dia Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengumumkan sanksi baru sanksi terhadap Venezuela.

Kolombia kemudian mengaku tidak paham dengan maksud dari catatan Bolton. Bogota menegaskan bahwa mereka akan bergantung pada politik dan diplomasi dalam krisis Venezuela.

"Saya tidak tahu pentingnya dan alasan di balik memo John Bolton. Kami hanya akan bertindak secara politik dan diplomatik dalam berurusan dengan Venezuela," kata Menteri Luar Negeri Kolombia, Carlos Holmes.

Credit  sindonews.com

Bolton Tulis '5.000 Tentara ke Kolombia', AS Invasi Venezuela?

Buku catatan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat tertulis '5.000 tentara ke Kolombia' memicu spekulasi bahwa AS akan menginvasi Venezuela. Foto/Twitter @RobbieGramer

WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Bolton memicu kegemparan di media sosial setelah muncul di briefing Gedung Putih dengan memegang buku catatan bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia". Tulisan itu memicu spekulasi bahwa Amerika ingin mengivasi Venezuela.

Bolton selama ini menyatakan semua opsi untuk Venezeual ada di atas meja. Sedangkan Presiden Donald Trump diam-diam sudah berdiskusi dengan senator terkemuka dari Partai Republik Lindsey Graham soal kemungkinan invasi militer terhadap rezim Nicolas Maduro di Caracas.

Buku catatan warna kuning bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia" itu dipegang Bolton ketika dia Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengumumkan sanksi baru sanksi terhadap Venezuela.

Spekulasi soal kemungkinan invasi militer itu bermunculan, terlebih pemerintahan Trump memang berusaha untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Presiden Trump telah mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara negara tersebut. Ketika ditanya wartawan apakah AS siap untuk campur tangan secara militer dalam krisis Venezuela, Trump menjawab;"semua opsi ada di atas meja".

Seorang juru bicara Gedung Putih tidak melakukan apa pun untuk meredam spekulasi tentang kemungkinan penempatan pasukan AS ke Kolombia. Ditanya apakah catatan Bolton berarti AS berencana mengirim pasukan ke tetangga Venezuela, seorang juru bicara Gedung Putih hanya mengulangi pernyataan Trump "semua opsi ada di atas meja".

Seorang Kedutaan Kolombia di Washington belum bersedia menanggapi permintaan komentar.

Di Twitter, catatan Bolton memicu beragam reaksi karena dianggap isyarat Washington akan menginvasi Caracas.

"Jadi notepad ini yang dibawa oleh Penasihat Keamanan Nasional John Bolton hari ini di Gedung Putih tentang Venezuela mengatakan: 'Afghanistan -> Selamat Datang Pembicaraan, 5.000 tentara ke Kolombia'," tulis pengguna akun Twitter @RaoKomar747.

"Foto dari briefing Gedung Putih hari ini; Penasihat Keamanan Nasional John Bolton menulis '5.000 tentara ke Kolombia' pada notepad yang dibawanya berdasarkan gambar dengan cerita @NBCNews," tulis pengguna akun @RobbieGramer yang menautkan berita NBC News berjudul Bolton: All options are on the table' for Trump in Venezuela.

Pengguna akun Twitter @ProRevScot menulis; "Ini berarti untuk dilihat. Ini bukan kesalahan. Dia ingin Maduro berpikir AS serius tentang dia meninggalkan kantornya."

Sedangkan pengguna akun Twitter @nktpnd berkomentar; "Tidak ada artinya. Bolton mungkin hanya mencoret-coret 'pasukan x ke negara' setiap hari sebagai latihan melamun."

Kolombia sendiri merupakan tetangga Venezuela yang ikut mengakui Guaido sebagai presiden interim. Namun, seperti diberitakan SINDOnews.com Sabtu pekan lalu Kolombia menolak menyediakan pangkalan militer untuk AS bila digunakan untuk menginvasi rezim Maduro.

Pemerintah Kolombia menegaskan tidak akan menyediakan pangkalan militer untuk Amerika Serikat (AS) guna menginvasi Venezuela. Hal itu disampaikan Kementerian Pertahanan setempat.

"Tidak," kata perwakilan Kementerian Pertahanan Kolombia, ketika menjawab pertanyaan Sputnik soal apakah Bogota akan memberi Washington pangkalan militer yang diperlukan untuk opsi invasi melawan rezim Maduro.

Kementerian Pertahanan itu juga mengatakan bahwa Kolombia tidak mempersiapkan intervensi militer terhadap tetangganya. "Pasukan akan tetap di pangkalan, telah ada dan tidak akan ada pemindahan pasukan," kata pihak kementerian tersebut. 

Credit  sindonews.com

Kolombia Ogah Beri AS Pangkalan Militer untuk Invasi Venezuela

Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto/REUTERS

BOGOTA - Pemerintah Kolombia menegaskan tidak akan menyediakan pangkalan militer untuk Amerika Serikat (AS) guna menginvasi Venezuela. Hal itu disampaikan Kementerian Pertahanan setempat.

"Tidak," kata perwakilan Kementerian Pertahanan Kolombia, menjawab pertanyaan Sputnik soal apakah Bogota akan memberi Washington pangkalan militer yang diperlukan untuk opsi invasi melawan rezim Presiden Nicolas Maduro di Caracas.

Kementerian Pertahanan itu juga mengatakan bahwa Kolombia tidak mempersiapkan intervensi militer terhadap tetangganya, Venezuela.

"Pasukan akan tetap di pangkalan, telah ada dan tidak akan ada pemindahan pasukan," kata pihak kementerian tersebut pada Jumat (25/1/2019) malam.

Menurut layanan pers militer Bogota, kapal dan pesawat tidak dipindahtugaskan, namun tetap siaga tinggi di Angkatan Bersenjata dan polisi terkait dengan serangan teror mematikan baru-baru ini pada akademi kepolisian di Bogota.

"Kolombia tidak melakukan provokasi dan tidak akan membiarkan siapa pun memprovokasi, seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan (Guillermo) Botero, dan kami sedang melakukan kebijakan seperti itu terhadap Venezuela," imbuh kementerian tersebut.

Pada hari Selasa, Majelis Nasional Venezuela (Parlemen) yang dikuasasi oposisi mengadopsi pernyataan yang menyatakan Presiden Nicolas Maduro sebagai diktator. Pada hari Rabu, pemimpin oposisi Juan Guaido memproklamirkan dirinya sebagai presiden interim negara itu dalam sebuah demonstrasi massa di Caracas.

Amerika Serikat (AS), Argentina, Brasil, Kanada, Chili, dan Kolombia adalah bagian dari banyak negara yang mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela. Sedangkan beberapa negara lain seperti Rusia dan Meksiko, menyatakan dukungannya untuk Presiden petahanan Nicolas Maduro.

Maduro telah diambil sumpah untuk kembali menjabat sebagai presiden selama enam tahun ke depan setelah partainya yang berhaluan sosialis memenangkan pemilu tahun lalu. Oposisi memilih memboikot pemilu dengan alasan sarat kecurangan.

Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang tidak mengakui pemilu yang dimenangkan Maduro. Washington bahkan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah di negara tersebut dan memilih mengakui Guaido sebagai presiden interim sampai pemilu yang adil digelar kembali.

Sikap AS itu membuat Maduro memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Namun, Washington lagi-lagi menolak pemutusan hubungan diplomatik dengan dalih Maduro bukan pemimpin sah Venezuela yang tidak berhak memutuskan hubungan diplomatik.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1373679/42/kolombia-ogah-beri-as-pangkalan-militer-untuk-invasi-venezuela-1548459053

Indonesia dorong DK PBB dukung proses perdamaian Kolombia

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan DK PBB yang membahas perkembangan proses perdamaian antara Pemerintah Kolombia dengan Kelompok Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (23/1). (Kementerian Luar Negeri RI)

Jakarta, 24/1 (CB) - Pemerintah Indonesia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mendukung proses perdamaian Kolombia, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis.
   
"Indonesia senang dapat mendukung proses perdamaian di Kolombia," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan DK PBB yang membahas perkembangan proses perdamaian antara Pemerintah Kolombia dengan Kelompok Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (23/1).
   
Menlu RI menyampaikan bahwa atas permintaan Pemerintah Kolombia, Menlu RI dan delegasi Indonesia pada 2015 ke Kolombia untuk membagi pengalaman proses perdamaian antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
   
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sangat senang saat Pemerintah Kolombia dan FARC pada 2016 berhasil menyepakati "the Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace" mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun.
   
"Indonesia percaya Pemerintah Kolombia memiliki komitmen kuat untuk memajukan proses perdamaian di Kolombia," tutur Menlu Retno.
   
Lebih lanjut Menlu RI menekankan bahwa keberhasilan implementasi perjanjian damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC sangat bergantung kepada komitmen seluruh pihak yang terlibat. Dalam upaya mendukung implementasi perjanjian damai Kolombia, Menlu RI menyampaikan kesiapan Indonesia untuk  bekerja sama dengan Kolombia mendukung  program program pascakonflik, khususnya demobilisasi, perlucutan senjata dan reintegrasi (DDR).
   
"Proses reintegrasi dan pembangunan perdamaian pasca-konflik yang efektif adalah kunci dari keberhasilan implementasi perjanjian damai," tegas Menlu Retno.

Dalam konteks itu, Menlu RI mencontohkan program kerja sama "Oil Palm for Peace" yang sedang dilakukan dengan Kolombia. Program tersebut bertujuan mengkonversi lahan koka menjadi komoditas yang produktif seperti minyak kelapa sawit dan karet. "Program Oil Palm for Peace, akan membantu integrasi sosio-ekonomi pasca konflik di Kolombia," ucap Menlu Retno.

Selain proses reintegrasi, Menlu RI juga menekankan pentingnya tantangan-tantangan terhadap keamanan di Kolombia terus dikelola secara tepat, guna mendorong keberhasilan proses perdamaian. "Penegakan hukum juga harus terus memperhatikan hak asasi manusia," ujar Menlu Retno.

Menlu RI juga menegskan perlunya kedua belah pihak menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama. Hal itu mengigat kesuksesan proses perdamaian bergantung pada seberapa jauh masing-masing pihak menghormati komitmennya.

Dalam pertemuan itu, Menlu RI menekankan pentingnya  seluruh anggota DK PBB menyatukan pandangan dalam membantu Kolombia menuju perdamaian yang stabil dan abadi. Dukungan DK PBB dan masyarakat internasional diperlukan agar proses perdamaian berjalan mulus.

Penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC pada 2016 merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang berhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 50 tahun dan salah satu konflik terlama di dunia.

Pemerintah Kolombia kemudian meminta bantuan PBB untuk menjadi pihak ketiga dari perjanjian damai Kolombia untuk mengawal implementasi kesepakatan perjanjian damai.

DK PBB menyambut positif permintaan itu dengan membentuk Tim Verifikasi PBB di Kolombia (UN Verification Mission in Colombia) telah bertugas sejak akhir 2016.

Credit  antaranews.com

Kolombia Berkabung 3 Hari Usai Ledakan Bom Tewaskan 21 Orang

ledakan bom di Kolombia (Foto: CNN)

Bogota - Pemerintah Kolombia mengumumkan masa berkabung nasional selama tiga hari menyusul serangan bom mobil di Bogota, ibu kota Kolombia. Ledakan bom mobil di akademi pelatihan kadet kepolisian tersebut menewaskan sedikitnya 21 orang, termasuk pelaku.

Otoritas menyatakan telah mengidentifikasi pelaku pengeboman yang juga melukai 68 orang tersebut. Pria itu diketahui tidak terkait dengan kelompok-kelompok gerilyawan bersenjata.

Kementerian Pertahanan menyatakan, aksi teroris itu dilakukan dengan menggunakan sebuah kendaraan bermuatan 80 kilogram bahan peledak.

"Sayangnya, korban awal adalah 21 orang tewas, termasuk orang yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, dan 68 orang luka-luka," demikian disampaikan kepolisian Kolombia dalam sebuah pernyataan seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (18/1/2019).

Kepolisian menambahkan, sebanyak 58 orang dari 68 korban luka telah dibolehkan meninggalkan rumah sakit. Serangan bom ini merupakan insiden serupa terburuk di Bogota dalam kurun waktu 16 tahun terakhir.

"Semua warga Kolombia menolak terorisme dan kita bersatu dalam memeranginya," demikian cuitan Presiden Ivan Duque di Twitter usai ledakan bom mobil tersebut.

Kemudian dalam statemennya, Presiden Ivan Duque mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan tambahan personel di perbatasan-perbatasan Kolombia dan rute-rute dari dan ke kota-kota di Kolombia.

Sejauh ini belum ada pihak atau kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan bom tersebut. Pelaku yang diidentifikasi sebagai Jose Aldemar Rojas Rodriguez mengemudikan kendaraannya menuju Sekolah General Francisco de Paula Santander Office di sebelah selatan Bogota saat berlangsung seremoni promosi bagi para kadet polisi.

Credit detikNews


https://m.detik.com/news/internasional/d-4390654/kolombia-berkabung-3-hari-usai-ledakan-bom-tewaskan-21-orang

Pipa Minyak Kolombia Dibom Kelompok Pemberontak

Ilustrasi ledakan. (Istockphoto/Inhauscreative)

Jakarta, CB -- Perusahaan minyak milik negara Kolombia, Ecopetrol, telah menghentikan operasi pipa Cano Limon-Covenas setelah rusak dalam serangan bom yang mengakibatkan tumpahan minyak mentah ke dua aliran di provinsi Norte de Santander, kata perusahaan tersebut seperti yang dikutip dari Reuters pada Minggu (6/1).

Ledakan yang terjadi pada Jumat (4/1) di daerah pedesaan Campo Giles, di kota Tibu, adalah aksi pengeboman pertama terhadap infrastruktur minyak Kolombia di tahun ini. 

Tahun lalu terjadi 89 serangan di tiga provinsi. Kasus tersebut banyak dikaitkan dengan pemberontak sayap kiri.

Minyak mentah tumpah dan mengotori dua sungai tetangga Kolombia, kata Ecopetrol dalam sebuah pernyataan yang sekaligus menyebut bahwa tumpahan minyak tersebut sudah terkendali.

Namun ledakan itu tidak mempengaruhi ekspor atau produksi di ladang minyak Cano Limon di provinsi Arauca utara, yang dioperasikan oleh Occidental Petroleum.

Selama tahun 2018 pipa Cano Limon sepanjang 773 kilometer tidak beroperasi dikarenakan oleh serangan, yang sering dituduhkan kepada kelompok gerilya Tentara Pembebasan Nasional (ELN) yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Pipa Cano Limon memiliki kapasitas untuk mengangkut hingga 210 ribu barel minyak mentah per hari.

Kelompok pemberontak, yang sering melakukan asi penyerangan saluran pipa, memiliki sekitar 2.000 pejuang dan menentang kegiatan minyak dan pertambangan oleh perusahaan multinasional, dengan mengatakan mereka mengambil keuntungan dari sumber daya alam tanpa memberi manfaat kepada rakyat Kolombia.

Presiden Ivan Duque, yang mulai menjabat pada Agustus, mengatakan dia tidak akan melanjutkan pembicaraan damai dengan ELN yang diprakarsai oleh pendahulunya sampai pemberontak menghentikan penculikan dan semua kegiatan kriminal.

Credit CNN Indonesia



https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190106081512-134-358746/pipa-minyak-kolombia-dibom-kelompok-pemberontak

Venezuela tawarkan bantuan selidiki dugaan serangan terhadap Presiden Kolumbia

Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyapa pendukungnya saat penutupan reli kampanyenya di Caracas, Venezuela, Kamis (17/5/2018). (REUTERS/Carlos Jasso)

Karakas (CB) - Pemerintah Venezuela berniat membantu menyelidiki persekongkolan untuk membunuh Presiden Kolumbia Ivan Duque, kata Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza.

Tiga warga negara Venezuela dilaporkan ditangkap di Kolumbia atas dugaan sebagai tersangka dalam usaha pembunuhan tersebut, yang terjadi di tengah-tengah hubungan tegang di antara kedua negara bertetangga di Amerika Selatan itu.

Duque menjadi pengeritik keras pemerintahan sosialis Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang ia sebut "diktator" dan Maduro berkali-kali menuduhnya berkomplot untuk menggulingkannya, demikian Reuters melaporkan.

Dalam pernyataan Sabtu malam, Arreaza mengatakan Venezuela berniat memberikan "kerja sama intelijen dan kepolisian" dan meminta penguasa Kolumbia memberikan informasi lagi mengenai tiga warga Venezuela yang ditangkap tersebut.

Pada Sabtu pagi, Menlu Kolombia Carlos Holmes Trujillo mengatakan dalam satu pesan video bahwa ada informasi intelijen yang mengindikasikan rencana-rencana "kredibel" untuk menyasar Duque yang naik ke tampuk kekuasaan pada Agustus. Tiga warga Venezuela tersebut ditangkap beberapa hari lalu dengan "senjata perang," tambah dia.

Penguasa Kolumbia berusaha menetapkan kaitan antara dugaan rencana untuk membunuh Duque yang berhaluan kanan dan kehadiran di Kolumbia tiga orang bersenjata tersebut, kata sumber-sumber polisi dan militer kepada Reuters.

Pada September, Maduro menuduh pemerintah Cile, Kolumbia dan Meksiko membantu "teroris", yang Venezuela katakan berusaha membunuhnya dalam serangan menggunakan pesawat nirawak pada awal Agustus. Ketiga negara itu membantah tuduhan bahwa mereka terkait dengan serangan tersebut.

Credit AntaraNews


https://m.antaranews.com/berita/782523/venezuela-tawarkan-bantuan-selidiki-dugaan-serangan-terhadap-presiden-kolumbia

Kolombia Tolak Desakan Israel untuk Batalkan Pengakuan Palestina

Presiden baru Kolombia, Ivan Duque mengatakan bahwa keputusan pendahulunya tentang pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat akan tetap berlaku. Foto/Istimewa

BOGOTA - Presiden baru Kolombia, Ivan Duque mengatakan bahwa keputusan pendahulunya tentang pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat akan tetap berlaku. Ini merupakan respon atas desakan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar israel di Bogota.

Kedutaan Besar Israel di Bogota telah menggambarkan keputusan pemerintah Kolombia sebelumnya untuk mengakui kedaulatan Palestina sebagai tamparan di wajah dan meminta otoritas Kolombia yang baru untuk membatalkannya.

"Keputusan ini tidak dapat diubah," kata Duque saat melakukan wawancara dengan media setempat, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (4/9).

Keputusan untuk mengakui Palestina dibuat oleh Juan Manuel Santos pada hari-hari terakhir masa jabatannya, dan dirilis pada tanggal 8 Agustus, atau satu hari setelah Duque disumpah sebagai Presiden baru Kolombia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri baru Kolombia, Carlos Holmes Trujillo berjanji bahwa pihaknya akan secara hati-hati mempelajari keputusan Santos tersebut.

Israel sendiri memang telah menentang pengakuan terhadap kedaualatan Palestina. Di mana sampai saat ini setidaknya sudah 140 negara yang mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Semakin banyak negara yang mengakui Palestina sebagai negara yang beradulat, maka posisi Ramllah akan semakin kuat, khsususnya saat melakukan pembicaraan damai dengan Israel. 

Credit  sindonews.com

Gempa 7.3 Guncang Venezuela, Kolombia Hingga Trinidad

Gempa di Venezuela [AP]

CB, Jakarta - Gempa 7.3 Skala Richter yang mengguncang Venezuela pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 dirasakan hingga ke Kolombia bahkan Trinidad.
Badan Survei Geologi Amerika Serikat menjelaskan pusat gempa berada di kedalaman 123.2 kilometer.

Gempa yang muncul pada jam 5.30 sore tidak menimbulkan tsunami, tidak ada kerusakan berarti, dan tidak ada korban jiwa.

Stefano Pozzebon, jurnalis di Caracas, ibukota Venezuela menjelaskan kepada CNN, dia merasakan getaran sekitar 1 menit dan ia kemudian dievakuasi dari bangunan berlantai tujuh.
Meski tidak jatuh korban jiwa atau ancaman tsunami, namun Menteri Dalam Negeri Venezuela Nestor Luis Reverol melalui akun Twitter resminya meminta masyarakat untuk tetap tenang.

Nestor menjelaskan, 5 negara bagian terkena dampak gempa. Sekitar 20 ribu pekerja darurat bencana telah dikerahkan ke wilayah terkena gempa.
"Ini momen yang sangat menakutkan," kata Harrison Dominguez, 28 thaun, yang tinggal di Yaguaraparo, sekitar 12 mil dari pusat gempa.

Kerusakan akibat gempa justru terjadi di Trinidad di kawasan pantai Karibia. Rekaman video yang ditayangkan di media sosial menunjukkan rongsokan mobil yang tertimpa benda-benda yang jatuh dari bangunan yang rusak akibat gempa.Video amatir yang ditayangkan di Twitter menyebutkan, getaran gempa terasa hingga ke Ciudad Bolivar yang berjarak ratusan mil dari wilayah selatan Venezuela.

Credit  tempo.co

Kolombia Akui Negara Palestina

Bendera Palestina berkibar di markas PBB, New York. Foto/Istimewa

BOGOTA - Menteri Luar Negeri Kolombia mengatakan negaranya telah menjadi negara terbaru yang mengakui status negara Palestina. Carlos Holmes mengatakan pada Rabu waktu setempat bahwa keputusan itu diambil oleh mantan presiden Juan Manuel Santos minggu lalu, sesaat sebelum meninggalkan jabatannya.

Presiden baru Kolombia Ivan Duque, yang disumpah pada hari Selasa lalu, mengatakan akan mempelajari implikasi keputusan menit akhir Santos pada warga Palestina. Namun ia tetap mengakui bahwa keputusan itu legal seperti dikutip dari The Washington Post, Kamis (9/8/2018).

Amerika Serikat (AS) tidak mengakui negara Palestina, dan Kolombia lama menahan diri melakukan hal itu karena hubungan dekatnya dengan Washington. Namun dalam beberapa tahun terakhir Kolombia telah berusaha untuk memetakan kebijakan luar negeri yang lebih independen, termasuk menyerukan perubahan terhadap kebijakan anti-narkotika yang didukung AS.

Kolombia adalah negara terakhir di Amerika Selatan yang mengakui kenegaraan Palestina.

Untuk diketahui, Palestina memproklamirkan kemerdekaannya dan berdiri sebagai negara merdeka pada 15 November 1988 di Aljir, Aljazair. Proklamasi itu dilakukan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dalam sidang luar biasa Dewan Nasional Palestina dalam pengasingan.

Deklarasi itu segera diakui oleh berbagai negara. Pada akhir tahun itu, negara Palestina telah diakui oleh lebih dari 80 negara. Per tanggal 14 September 2015, 136 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dua negara bukan anggota telah mengakui Negara Palestina. 

Credit  sindonews.com

Usai Dilantik, Presiden Kolombia Ivan Duque Buat Taktik Baru

Presiden baru Kolombia Ivan Duque dilantik menggantikan Juan Manuel Santos. (Foto: AFP PHOTO / Raul ARBOLEDA)

Jakarta, CB -- Presiden baru Kolombia Ivan Duque dilantik menggantikan Juan Manuel Santos, yang telah berkuasa sejak 2010 untuk dua periode, pada Selasa (7/8) waktu Kolombia.

Duque merupakan anak didik mantan presiden Alvaro Uribe (2002-2010) yang terpilih pada bulan Juni. Duque mengambil sumpah jabatan untuk masa jabatan empat tahun selama upacara publik di Bolivar Square di pusat bersejarah Bogota.

Dalam pelantikannya, dia mengatakan akan menerapkan "langkah-langkah korektif" untuk kesepakatan damai 2016 yang diraih pendahulunya dengan pemberontak sayap kiri FARC.



Duque juga mengatakan dia akan mengambil taktik yang lebih keras dalam pembicaraan dengan kelompok pemberontak aktif terakhir negara itu, ELN.



"Kami akan menerapkan langkah-langkah korektif untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan kebenaran, keadilan proporsional, reparasi - dan tidak ada pengulangan" dari masa lalu, Duque mengatakan tentang kesepakatan FARC.

Duque berhasil mengambil hati rakyat Kolombia setelah kampanye yang dilakukannya berubah menjadi sebuah referendum tentang perjanjian perdamaian 2016 dengan pemberontak FARC. Dalam perjanjian itu, ia bersumpah akan melakukan perombakan.



Melansir AFP, pejabat pemilihan umum mengungkapkan bahwa Duque (41) menang tipis dengan mendapatkan 54 persen suara.

Ia mengalahkan Petro, saingannya dari sayap kiri, yang hanya mendulang 41,7 suara setelah proses hitung langsung bergulir 97 persen.

Pria bernama lengkap Ivan Duque Márquez ini sebelumnya menjadi anggota dewan untuk Bogota di Senat Kolombia. Dia dijadikan kandidat presiden oleh Partai Pusat Demokrat (Partido Centro Democrático/PCD) untuk masa jabatan 2018-2022.

Pada 27 Mei lalu, Duque memenangkan ronde pertama pilpres dengan 39 persen suara dan kemudian harus berhadapan dengan Petro di babak selanjutnya.




Credit  cnnindonesia.com