Partai baru bernama Forum for Democrascy yang dipimpin oleh Thierry Baudet, 36 tahun, bangkit dari nol kursi di senat hingga memiliki 12 kursi sejak masuk dalam bursa pemilihan, seperti dikutip dari The Telegraph, 22 Maret 2019.
Partai Forum for Democracy mendukung Nexit atau Netherlands Exit, upaya untuk memisahkan Belanda dari Uni Eropa dan pandangan anti-imigrasi dan anti-Islam.
"Para pemilih di Belanda telah melebarkan sayap mereka dan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kami telah dipanggil ke garis depan karena kami harus melakukannya. Karena negara membutuhkan kita," kata Baudet.
Hasil pemilu menunjukkan kekuatan populisme sayap kanan yang bertahan lama di Belanda, yang terjadi hampir dua puluh tahun eksis setelah pembunuhan populis Pim Fortuyn pada tahun 2002.
Thierry Baudet (Forum for Democracy) terlihat selama malam hasil pemilu di pusat kota Amsterdam, Belanda, 21 Maret 2018. [REUTERS]
Kemenangan kaum populis membuat partai koalisi kanan-tengah Perdana Menteri Mark Rutte terpaksa mencari dukungan dari luar untuk memenangkan persetujuan Senat demi meloloskan undang-undang yang disahkan oleh parlemen.
Suara provinsi menentukan komposisi di Senat, di mana pemerintah Rutte telah kehilangan mayoritasnya.
Forum for Democracy, yang hanya memegang dua kursi di parlemen setelah memasuki politik pada 2016, akan memiliki jumlah kursi yang sama di Senat yang dikuasai partai VVD Mark Rutte.
"Kami berdiri di puing-puing yang dulunya peradaban paling indah di dunia," kata Baudet dalam pidato kemenangan di depan pendukung, dikutip dari Reuters.
Mengikuti pimpinan Presiden AS Donald Trump, Baudet menentang imigrasi dan menekankan tema budaya dan ekonomi "First Dutch" atau memprioritaskan orang Belanda. Dia menentang euro dan berpikir Belanda harus meninggalkan Uni Eropa.
Baudet terus berkampanye ketika partai-partai Belanda lain berhenti setelah serangan hari Senin di Utrecht, di mana seorang pria bersenjata menembak tiga orang yang mati di sebuah trem. Ketum partai sayap kanan itu menyalahkan penyebab teror pada kebijakan imigrasi pemerintah Belanda yang lemah.
Credit tempo.co