Bangladesh Bekuk Terduga Militan ISIS yang Pulang dari Suriah

Ilustrasi. (Istockphoto/D-Keine)

Jakarta, CB -- Kepolisian Bangladesh menahan Motaj Abdul Majid Kafiluddin Bepari, seorang terduga militan ISIS yang baru kembali dari Suriah, Rabu (8/5).

Pejabat anti-terorisme Bangladesh, Wahiduzzaman Noor, mengatakan petugas menangkap Motaj di dekat sebuah masjid di Uttara, Dhaka, pada Minggu (5/5) lalu. 

Motaj kemudian didakwa Undang-Undang anti-terorisme karena diduga berencana mendirikan kekhalifahan di Bangladesh.

"Motaj pergi ke Suriah pada 2018 dan bergabung dengan ISIS," kata Noor.


Pria 33 tahun itu kembali ke Bangladesh pada Februari lalu. Sejak itu, Motaj berkomunikasi dengan kelompok ekstremis lokal yang terinspirasi ISIS bernama Muhajidin Bangladesh (JMB).

Noor mengatakan kepada AFP bahwa JMB dituduh sebagai dalang serangan teror di sebuah kafe pada 2016 lalu.

Penangkapan Motaj merupakan yang terbaru dari serangkaian insiden keamanan terkait ISIS di Bangladesh.

Wakil Komisaris Kepolisian Dhaka, Mohibul Islam Khan, mengatakan penangkapan Motaj terjadi setelah kepolisian anti-terorisme memberi tahu otoritas bandara tentang kemungkinan puluhan militan ISIS asal Bangladesh pulang menyusul kekalahan kelompok teroris itu di Irak dan Suriah.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Bangladesh, A.K Abdul Momen, menuturkan istri dari seorang terduga teroris ISIS, Shamima Begum, diancam "hukuman mati" jika berani pulang ke negara di Asia Selatan itu.

Shamima merupakan perempuan kelahiran Inggris yang menikahi militan ISIS di Suriah. Namun, kedua orang tua Shamima berkewarganegaraan Bangladesh. 

Credit  cnnindonesia.com

Bangladesh Minta Bantuan AS untuk Repatriasi Rohingya

Pengungsi Rohingya

Foto: AP Photo/Dar Yasin, File

Satu juta warga yang dipindahkan secara paksa harus kembali ke Myanmar.

CB, DHAKA -- Pemerintah Bangladesh meminta dukungan dan bantuan Amerika Serikat (AS) untuk proses repatriasi pengungsi Rohingya. Washington diminta menciptakan zona aman di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, agar para pengungsi bersedia kembali.


Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Momen saat bertemu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Washington. Menurut keterangan pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Momen meminta Pompeo membantu memberikan tekanan internasional kepada Myanmar agar menerima kepulangan pengungsi Rohingya.

Pompeo pun mengindikasikan akan membantu Bangladesh menangani masalah tersebut. “Satu juta lebih warga Myanmar yang dipindahkan secara paksa harus kembali ke Myanmar tanpa rasa takut dan penganiayaan apa pun,” kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam keterangannya, mengutip pernyataan Pompeo, dilaporkan laman Anadolu Agency, Selasa (9/4).


Pompeo menilai, Pemerintah Myanmar memang tak bisa melepaskan diri dari persoalan pengungsi Rohingya. “Adalah tanggung jawab pemerintah dan militer Myanmar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga Rohingya merasa aman untuk kembali ke rumah,” ujar Pompeo.

Sebelumnya Momen telah mengatakan bahwa ASEAN siap memainkan peran utama dalam proses repatriasi Rohingya. “Thailand adalah ketua ASEAN saat ini. Mereka bersedia mengambil peran utama dalam proses repatriasi pengungsi Rohingya,” ujar Momen seusai bertemu Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Dhaka pada awal April lalu.


Momen sempat menanggapi pertanyaan awak media tentang proposal Bangladesh untuk membentuk 'zona aman' di Rakhine bagi orang-orangRohingya. Dia mengatakan Pramudwinai setuju dengan gagasan tersebut. Namun penamaannya mungkin akan diganti. Sebab zona aman mengandung konotasi tertentu. Dengan adanya zona itu, para pengungsi Rohingya diharapkan dapat merasa aman untuk kembali.


Pada Agustus 2017, lebih dari 700 ribu orang Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh. Hal itu terjadi setelah militer Myanmar melakukan operasi brutal untuk menangkap gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).


Masifnya arus pengungsi ke wilayah perbatasan Bangladesh segera memicu krisis kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya terpaksa harus tinggal di tenda atau kamp dan meNggantungkan hidup pada bantuan internasional.


Pada November 2017, Bangladesh dan Myanmar menyepakati pelaksanaan repatriasi. Tahun lalu, kedua negara memulai proses pemulangan sekitar 2.200 pengungsi. Namun proses tersebut dikritik oleh sejumlah negara, termasuk PBB.


PBB menilai sebelum benar-benar dipulangkan, para pengungsi seharusnya diberi izin untuk melihat situasi serta kondisi di Rakhine. Dengan demikian, mereka dapat menilai dan menyimpulkan sendiri apakah dapat pulang dengan aman ke sana. Di sisi lain, PBB masih menyangsikan bahwa hak-hak dasar Rohingya, terutama status kewarganegaraan, dapat dipenuhi oleh Myanmar.

Credit  republika.co.id

Indonesia pertama kalinya ekspor bus ke Bangladesh

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kedua kanan) menyerahkan prototipe bus tingkat produksi CV Laksana kepada Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Azmal Kabir (pertama kanan) dalam seremoni pengiriman bus Indonesia ke Bangladesh di sela-sela pameran Busworld South East Asia di JlExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Indonesia untuk pertama kalinya mengekspor bus eksekutif produksi CV Laksana ke Bangladesh.

Perusahaan karoseri CV Laksana mengekspor empat bus eksekutif dan 10 bus tingkat (double decker) ke Bangladesh dengan total nilai penjualan 808 ribu dolar AS atau sekitar Rp11,41 miliar.

“Ini menjadi prestasi atas kegigihan upaya kita untuk memajukan ekspor ke pasar-pasar non-tradisional,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam seremoni pelepasan bus di sela-sela pameran bus terbesar Asia Tenggara, Busworld South East Asia, di JlExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis.

Ekspor bus ini juga merupakan salah satu realisasi dari komitmen pemerintah Indonesia dan Bangladesh untuk meningkatkan kerja sama ekonomi.

Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Bangladesh tahun lalu, untuk memanfaatkan peluang pasar non-tradisional guna mendorong peningkatan ekspor nasional.

“Mudah-mudahan pengiriman bus ini hanya awal dari banyak hal yang akan dilakukan antara Indonesia dan Bangladesh, dan menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia untuk mengembangkan kerja sama di pasar-pasar potensial yang selama ini belum kita kerjakan,” tutur Menlu Retno.

Bus eksekutif produksi CV Laksana yang diekspor ke Bangladesh berkualitas tinggi dan telah memenuhi standar keamanan internasional UN ECE-R66.

Bus-bus yang menggunakan rangka dan mesin dari Scania, produsen utama kendaraan komersial Swedia, telah dibuat dengan desain dan dimensi panjang yang sesuai peraturan Bangladesh.

"Kami berharap bus-bus Laksana dapat menjadi mode transportasi yang andal di Bangladesh dan dapat membanggakan Indonesia di dunia internasional,” kata Direktur Teknik CV Laksana Stefan Arman.

Sebelum Bangladesh, CV Laksana telah mengekspor lebih dari 200 bus ke Fiji dan Timor Leste.

"Kami percaya dengan dukungan penuh pemerintah maka peluang kami untuk bisa masuk ke negara lain sangat terbuka,” ujar Stefan.

Bangladesh merupakan mitra penting Indonesia di kawasan Asia Selatan. Selain bus eksekutif, pada awal 2019 ini, PT INKA juga telah mengirimkan 15 gerbong kereta api untuk ekspor tahap pertama dari total 250 gerbong pesanan Bangladesh.

Credit  antaranews.com

Tentara Tembak Mati Pembajak Pesawat Bangladesh Airlanes

Ilustrasi. (REUTERS/Toby Melvill).

Jakarta, CB -- Sebuah pesawat milik Biman Bangladesh Airlines yang sedang terbang dari Chittagong, Bangladesh, menuju Dubai melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Shah Amanat Chittagong pada Minggu (24/2) setelah diduga mengalami pembajakan.

Pesawat itu membawa 142 penumpang. Kepada Reuters, manajer umum maskapai, Shakil Miraj mengatakan seluruh penumpang sudah meninggalkan keluar dari pesawat tanpa mengalami luka.

"Ada 142 penumpang dan semuanya sudah keluar dari pesawat dengan selamat," kata Miraj.


Ia mengatakan pesawat jenis Boeing 737 itu dijadwalkan terbang dari Dhaka menuju Dubai melalui Chittagong.

Sementara itu pelaku pembajakan yang berjumlah satu orang berhasil ditembak mati pasukan komando Bangladesh.

"Kami mencoba menangkapnya atau membuatnya menyerah tetapi dia menolak dan kemudian kami menembaknya," kata Mayor Jenderal S M Motiur Rahman dari Angkatan Darat Bangladesh.

Kata seorang pejabat otoritas penerbangan, pelaku diduga memasuki kokpit Biman Bangladesh Airlines dan memaksa pilot melakukan pendaratan darurat.

Pelaku sempat mengatakan kepada pilot bahwa ia memiliki masalah pribadi dengan istrinya dan ingin berbicara dengan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.


Wakil Angkatan Udara Bangladesh, Marsekal Nayeem Hasan mengatakan pelaku terlihat memiliki pistol dan bahan peledak di tubuhnya. Namun tidak jelas pistol dan bahan peledak itu asli atau tidak.

Pelaku diperkirakan berusia sekitar 20 tahun dan kemungkinan warga Bangladesh, sebab dia berbicara dalam bahasa Bangla. Belum diketahui pasti juga identitas pelaku.

Credit  cnnindonesia.com

Pesawat Bangladesh alami upaya pembajakan

Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Sejumlah personel Sat Bravo 90 Paskhas TNI Angkatan Udara berusaha melumpuhkan aksi pembajakan pesawat udara dalam latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/4/2017). Latihan PKD tersebut untuk melatih kemampuan dalam melakukan penanggulangan keadaan darurat baik sisi keamanan maupun keselamatan di bandara. (ANTARA/Widodo S Jusuf)

Dhaka (CB) - Sebuah pesawat milik Biman Bangladesh Airlines yang sedang terbang dari Chittagong, Bangladesh, menuju Dubai melakukan pendaratan darurat di Chittagong pada Minggu karena tampaknya ada upaya pembajakan, kata seorang pejabat tinggi maskapai tersebut.

Seluruh 142 penumpang kemudian diperbolehkan meninggalkan pesawat, kata manajer umum maskapai, Shakil Miraj, kepada Reuters.

Para polisi dan tentara masih mengepung pesawat tersebut, ujarnya.

"Ada 142 penumpang dan semuanya sudah keluar dari pesawat dengan selamat," kata Miraj.

Ia mengatakan pesawat jenis Boeing 737 itu dijadwalkan terbang dari Dhaka menuju Dubai melalui Chittagong.

Credit  antaranews.com

Bangladesh Gugat Bank Filipina Atas Kasus Pembobolan Rekening

Ilustrasi peretas. (Foto: Istockphoto/gorodenkoff)

Jakarta, CB -- Bangladesh memutuskan bereaksi hukum atas keterlibatan bank Filipina pada salah satu pencurian siber terbesar di dunia. Gubernur bank sentral Bangladesh Fazle Kabir mengatakan akan mengajukan gugatan hukum di New York, Amerika Serikat.

Peretas yang tidak bisa teridentifikasi telah mencuri US81 juta (Rp 1,13 triliun) dari rekening bank sentral Bangladesh di bank sentral AS (Federeal Reserve/The Fed) di New York pada Februari 2016.

Uang tersebut kemudian ditransfer ke Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) cabang Manila lalu secara cepat ditarik lantas dicuci di kasino lokal.


Kabir mengatakan pada AFP bahwa kasus bakal diajukan melawan RCBC dan "semua pihak" yang terlibat pencurian guna mencoba mengembalikan dana yang hilang. Dia juga menambahkan telah terjalin kesepakatan antara pihaknya dengan bank sentral AS di New York buat mendukung gugatan.

Bangladesh telah mengirim tim legal ke New York untuk persiapan pertarungan buat mengembalikan dana.

Pada 2016 lalu Filipina sudah mengenakan denda US$21 juta (Rp294,5 miliar) pada RCBC setelah menginvestigasi keterlibatannya pada pencurian. RCBC menolak tuduhan itu kemudian pada 2017 menuduh bank sentral Bangladesh telah melakukan "pengalihan isu".

Pada bulan ini mantan manajer RCBC Maia Deguito dijatuhi hukuman penjara yang panjang dan didenda US$109 juta (Rp1,5 triliun). Deguito merupakan manajer cabang bank yang jadi lokasi transfer pencurian, dia dituduh mengoordinasikan transfer ilegal itu.

Deguito berencana mengajukan banding dan bisa bebas dengan jaminan sampai putusan resmi.


Pencurian ini mengekspos Filipina sebagai surga uang kotor. Peretas dijelaskan menyerang bank sentral AS dengan lusinan permintaan transfer yang mencoba mencuri lebih dari US$850 juta.

Namun sistem keamanan bank dan penulisan yang salah pada beberapa permintaan mencegah kebobolan lebih banyak.

Aksi pencurian itu terjadi pada Jumat, saat bank sentral Bangladesh tutup. Bank sentral AS tutup pada Sabtu dan Minggu, hingga membuat respons terlambat. Bank sentral AS yang mengatur rekening bank sentral Bangladesh telah menyangkal sistem mereka diretas.



Credit  cnnindonesia.com

1.300 Muslim Rohingya Eksodus ke Bangladesh dari India

Sebanyak 1.300 Muslim Rohingya eksodus ke Bangladesh dari India karena takut di deportasi ke Myanmar. Foto/Ilustrasi/SINDONews/Ian

DHAKA - Setidaknya 1.300 Muslim Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh dari India sejak awal tahun ini. Eksodus ini dipicu oleh kekhawatiran akan dideportasi ke Myanmar oleh India.

Nayana Bose, juru bicara Kelompok Koordinasi Antar Sektor (ISCG), yang mencakup badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan asing lainnya, mengatakan laju kedatangan baru telah meningkat sejak 3 Januari.

"Sekitar 1.300 orang dari 300 keluarga telah tiba dari India ke Bangladesh sampai hari ini," katanya seperti dikutip Al Jazeera dari AFP, Kamis (17/1/2019).

"Para pendatang baru ditempatkan di pusat transit PBB," tambahnya.

Juru bicara UNHCR Firas Al-Khateeb mengatakan badan pengungsi PBB telah mengetahui situasi tersebut.

Mereka yang melintasi perbatasan dalam beberapa pekan terakhir telah ditahan oleh polisi dan dikirim ke Cox's Bazar, sebuah distrik di selatan yang menampung kamp-kamp pengungsi terbesar di dunia.

India telah menuai kritik tajam karena memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar dalam beberapa bulan terakhir, meskipun anggota kelompok minoritas yang dianiaya itu menghadapi risiko keamanan jika kembali ke negara asal mereka.

PBB dan kelompok hak asasi manusia menuduh India mengabaikan hukum internasional dan mengembalikan Rohingya ke bahaya yang mungkin terjadi di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.

"Selama setahun terakhir pemerintah India telah membuat hidup para pengungsi Rohingya di India sangat sulit," kata Ravi Nair, dari Pusat Dokumentasi Hak Asasi Manusia Asia Selatan (SAHRDC).

Nair mengatakan India harus menghormati "hak atas perlindungan" dan "non-refoulement", praktik tidak memaksa pengungsi atau pencari suaka untuk kembali ke negara di mana mereka besar kemungkinan akan mengalami penganiayaan, yang merupakan aspek dari hukum humaniter internasional .

India, yang bukan merupakan penandatangan Konvensi Pengungsi PBB, menampung 230 Rohingya pada tahun 2018 - yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya ketikan kaum nasionalis Hindu menyerukan agar kelompok Muslim yang terlantar harus dideportasi secara massal.

Nair mengatakan kunjungan rutin oleh pejabat intelijen setempat, ini termasuk pelecehan tentang dokumen mereka.

"Sejumlah besar Rohingya, data kami menunjukkan lebih dari 200, dari Jammu ke Tripura, Assam dan negara-negara Benggala Barat telah ditangkap dan dipenjara," ungkap Nair.

Nair dari SAHRDC mengatakan kebijakan pemerintah jingoistic, ultra-nasionalis (Partai Bharatiya Janata) yang berkuasa mencerminkan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan masalah kemanusiaan.

"Menteri Luar Negeri Bangladesh diharapkan datang ke sini minggu depan, dan kami berharap dia akan mengambil ini dengan kuat dengan India", Nair menyimpulkan.

Penolakan di India, dan ketakutan akan deportasi ke Myanmar, telah mendorong lebih banyak lagi Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan ke Bangladesh, di mana sejuta orang Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di tenggara negara itu.

Sekitar 40.000 Rohingya diyakini telah berlindung di India. Polisi mengatakan mereka yang datang tinggal di India selama bertahun-tahun.

Lusinan Rohingya juga dideportasi dari Arab Saudi ke Bangladesh minggu lalu. Mereka ditangkap karena menggunakan paspor Bangladesh secara ilegal untuk melakukan perjalanan ke kerajaan.

Rohingya selama beberapa dekade telah menghadapi penganiayaan dan pembunuhan berencana di Myanmar, yang menolak mengakui mereka sebagai warga negara dan menyebut mereka sebagai imigran ilegal "Bengali".

Mereka terkonsentrasi di negara bagian Rakhine, pusat serangan brutal tentara Myanmar pada Agustus 2017 yang oleh penyelidik PBB digambarkan sebagai genosida.

Setidaknya 720.000 Rohingya melarikan diri dari penumpasan berdarah dan memasuki Bangladesh untuk bergabung dengan sekitar 300.000 lainnya yang sudah tinggal di kamp pengungsi.

Amnesty International, di antara kelompok-kelompok hak asasi lainnya, telah mengecam India karena secara paksa memulangkan Rohingya ke Myanmar ketika penganiayaan di Rakhine sedang berlangsung.

Oxford Human Rights Hub mengatakan India dan Mahkamah Agungnya berada dalam "pelanggaran beberapa kewajiban hak asasi manusia internasional" ketika memutuskan untuk mendeportasi para pencari suaka Rohingya pada Oktober 2018.

"Di tengah meningkatnya gelombang nasionalisme Hindu, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran," kata Oxford Human Rights. 

Credit  sindonews.com

India akan Berikan Kewarganegaraan Imigran Kecuali Muslim

Massa Serikat Pelajar Assam demo turun ke jalan memprotes RUU Kewarganegaraan. Foto/REUTERS

NEW DELHI - Majelis rendah parlemen India menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang terkesan diskriminatif. RUU itu berisi pemberian memberikan hak tinggal dan kewarganegaraan bagi semua imigran kecuali imigran Muslim.

Untuk menjadi undang-undang, RUU itu masih membutuhkan persetujuan majelis tinggi. Kelompok imigran yang bisa mendapatkan kewarganegaraan di India antara lain berasal dari komunitas Hindu, Jain, Parsis, dan beberapa kelompok agama non-Muslim lainnya yang bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.

"Mereka tidak punya tempat untuk pergi kecuali India," kata Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh mengatakan kepada parlemen pada hari Selasa. "Penerima manfaat dari undang-undang tersebut dapat tinggal di negara bagian mana pun," katanya lagi, yang dilansir Al Jazeera, Rabu (9/1/2019).

Para kritikus menyebut RUU itu terang-terangan anti-Muslim dan upaya dari kubu nasionalis Hindu; Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi untuk meningkatkan basis pemilih Hindu menjelang pemilu yang akan diadakan pada bulan Mei.

RUU itu telah memicu protes di negara bagian timur laut Assam, di mana hampir 4 juta orang, yang dituduh sebagai orang asing, secara efektif dicabut kewarganegaraannya pada tahun lalu.

Para pemrotes di sana marah bukan karena RUU itu mengecualikan Muslim, tetapi karena RUU itu akan memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang Hindu yang tidak berdokumen yang gagal membuktikan kewarganegaraan mereka dan karenanya dikeluarkan dari rancangan Daftar Warga Negara (NRC) yang diterbitkan Juli lalu.

Suhas Chakma, direktur Rights and Risks Analysis Group yang berbasis di New Delhi, mengatakan RUU kewarganegaraan itu benar-benar tidak konstitusional. "Karena menargetkan kelompok-kelompok tertentu," katanya.

Menurutnya, RUU itu tidak mungkin diloloskan majelis tinggi parlemen, karena kursi majelis tinggi tidak dikuasai oeh partai yang berkuasa.

"Ini akan menjadi bumerang bagi BJP," katanya, mengacu pada pada kemarahan di negara bagian Assam.

Dalam protes hari Selasa, para demonstran membuat blokade dengan ban yang terbakar dan merusak dua kantor BJP. Massa mengganggu lalu lintas dan bisnis dari pagi hingga sore.

Mereka juga membakar patung Perdana Menteri Narendra Modi.

Mukesh Agarwal, juru bicara kepolisian Assam, mengatakan lebih dari 700 demonstran ditangkap. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Samujjal Bhattacharya, pemimpin Serikat Pelajar Assam, mengatakan bahwa memberikan hak tinggal dan kewarganegaraan untuk imigran tidak berdokumen dari Bangladesh akan mengancam masyarakat adat.

"Sudah, kami memiliki banyak sekali imigran Muslim dari Bangladesh yang memasuki Assam secara ilegal selama bertahun-tahun. Sekarang, pemerintah berusaha membuat undang-undang yang berusaha memberikan kewarganegaraan kepada umat Hindu dari Bangladesh. Kami ingin semua migran ilegal terdeteksi dan dideportasi, terlepas dari agamanya," kata Bhattacharya.

Masalah imigrasi dari Bangladesh telah memicu pemberontakan publik secara berkala di Assam sejak pemerintah India memberikan hak kepada orang Bangladesh yang memasuki negara itu sebelum tahun 1971. Tahun itu merupakan tahun Bangladesh meraih kemerdekaan dari Pakistan. 

Credit  sindonews.com

Arab Saudi Mendadak Deportasi Tahanan Rohingya ke Bangladesh

Seorang anak laki-laki Rohingya membelakangi tenda bantuan Arab Saudi di kamp di Sittwe, Myanmar. [AL JAZEERA]

CB, Jakarta - Arab Saudi secara mendadak mendeportasi puluhan tahanan etnis minoritas Muslim Rohingya ke Banglades. Dengan cara tangan diborgol dam berbaris, mereka bersiap untuk diterbangkan ke negara jiran Myanmar itu.
Seorang tahanan Rohingya yang  dideportasi merekam peristiwa tersebut dan mengirimkan ke situs berita Middle East Eye pada hari Minggu, 6 Januari 2019.

Dalam rekaman itu tampak para lelaki Rohingya berbaris di ruang tahanan Shumaisi di Jeddah untuk bersiap dideportasi. Tangan beberapa Rohingya diborgol setelah mereka menolak untuk dideportasi ke Bangladesh.
Puluhan etnis Rohingya yang akan dideportasi itu sudah sekitar lima tahun hidup di dalam ruang tahanan. Mereka mendadak diberitahu akan dideportasi.
"Saya telah disini selama lima tahun, sekarang mereka akan mengirim saya ke Bangladesh. Tolong doakan saya," kata lelaki Rohingya itu, seperti dikutip dari Al Jazeera.
Di rekaman video lainnya yang dikirim ke Middle East Eye menunjukkan peristiwa pemindahan paksa tahanan Rohingya pada hari Minggu, 6 Januari 2019.

#BREAKING The Saudi government is deporting hundreds of #Rohingya refugees to Bangladesh.

Here's a video sent to me by an inmate in Shumaisi showing Rohingya being lined up, handcuffed, and prepared for deportation. pic.twitter.com/6gGWTVey5d
— Areeb Ullah (@are_eb) January 6, 2019

"Mereka datang ke sel kami di tengah malam jam 12 malam, memberitahu kami untuk mengemas tas kami dan bersiap ke Bangladesh," kata seorang tahanan Rohingya kepada Middle East Eye.
"Tangan saya sekarang diborgol dan akan dibawa ke negara bukan asal saya - saya Rohingya, bukan Bangladesh.
Puluhan Rohingya yang akan dideportasi dulunya masuk ke Arab Saudi dengan menggunakan visa ziarah. Namun kemudian mereka tinggal melebihi batas waktu yang terdapat dalam visa.
Sejumlah Rohingya di rumah tahanan di Shumasisi mengatakan kepada Middle East Eye, mereka telah lama tinggal di Arab Saudi dan kemudian dijebloskan ke ruang tahanan polisi Arab Saudi setelah tidak ditemukan dokumen resmi mereka.

Menurut Nay San Lwin, aktivis Rohingya di Frankfurt, Jerman, kebanyakan Rohingya masuk Arab Saudi pada tahun 2012 menyusul pecah kekerasan di negara bagian Rakhine. Lalu mereka pergi mencari kehidupan yang lebih baik.
Sejak itu Rohingya yang tinggal di Arab Saudi mendukung keluarga mereka yang ditempatkan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.
Nay San menjelaskan, saat memasuki Arab Saudi, sidik jari mereka terdaftar sebagai warga India, Pakistan, Bangladesh, atau Nepal. Identitas mereka sebagai Rohingya tidak diterima. Akibatnya mereka tidak dapat meminta bantuan hukum.  Bangldadeh satu-satunya negara yang menerima mereka, Rohingya.
Nay San menjelaskan, sejumlah aktivis HAM telah memohon bantuan kepada aparat Arab Saudi dua tahun lalu, bahkan dirinya telah mendekati pejabat dan diplomat Saudi. Hasilnya, tak satupun di antara mereka bersedia menolong Rohingya.

Credit  tempo.co

Sheikh Hasina, Pemimpin Otoriter yang Banyak Dipuji

Shiekh Hasina Wajid

CB, DHAKA - Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina akan menjalani masa jabatan ketiganya berturut-turut setelah memenangkan pemilihan umum pada Ahad (30/12). Partai Awami League (AL) yang mengusung Hasina berhasil meraih suara mayoritas absolut di parlemen, yang disebut Jatiya Sangsad. Lima puluh kursi disediakan untuk perempuan.

Partai tersebut telah berkuasa sejak 2008. AL mendorong narasi pembangunan di belakang pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam 10 tahun terakhir.

Negara berpenduduk 160 juta jiwa ini telah mencapai swasembada dalam produksi pangan dan meningkatkan harapan hidup rata-rata ke tingkat yang lebih tinggi dari negara tetangganya, India.

Sejak Hasina (71 tahun) mengambil alih kekuasaan pada 2008, pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat tiga kali lipat. Produk domestik bruto (PDB) negara itu mencapai 250 miliar dolar AS pada 2017, menurut IMF, dan mencatat tingkat pertumbuhan sebesar 7,28 persen tahun lalu.

Manifesto AL telah berjanji untuk menjadikan Bangladesh, salah satu negara dengan populasi paling padat di dunia, sebagai negara berpenghasilan menengah pada 2021. AL ingin Bangladesh menaikkan tiga kali lipat pendapatan per kapitanya saat ini sebesar 1.750 dolar AS pada dekade berikutnya.

Industri garmen telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian Bangladesh, yang menyediakan lapangan kerja bagi 4,5 juta orang. Industri itu berkontribusi pada 14 persen dari PDB dan hampir 80 persen dari ekspor negara itu, yang bernilai 35 miliar dolar AS.

Aljazirah melaporkan, Awami League adalah partai tertua di Bangladesh dan dibentuk pada 1948 setelah berdirinya Pakistan Timur, sebutan bagi Bangladesh sebelum mendapatkan kemerdekaan dari Pakistan. Partai ini secara luas dianggap sebagai pro-India.

Hasina menjabat sebagai perdana menteri pada 1996 hingga 2001, setelah mengalahkan saingannya, Khaleda Zia, yang akhirnya mendapatkan kembali kekuasaannya pada 2001.

Pada 1990, dua politisi perempuan itu membentuk koalisi untuk menggulingkan diktator militer Hussain Muhammad Irshad. Namun, rasa saling tidak suka dan ketidakpercayaan mereka telah memicu krisis pada Januari 2007 yang mendorong militer untuk turun tangan, sehingga memaksakan militer untuk membentuk pemerintahan sementara.

Kedua perempuan itu ditangkap dan dipenjara oleh pemerintahan sementara Bangladesh yang didukung militer sebagai bagian dari tindakan keras terhadap korupsi. Hasina dan Zia akhirnya dibebaskan untuk ikut serta dalam pemilu. 

Pada 1975, sebagian besar anggota keluarga Hasina tewas dalam kudeta, termasuk ibunya, tiga saudara laki-laki, dan ayahnya, presiden saat itu Sheikh Mujibur Rahman. Rahman memimpin negara tersebut dalam perjuangan pembebasannya melawan Pakistan pada 1971.

Hasina dan saudara perempuannya sedang berada di luar negeri pada saat pembunuhan itu.

Pada 2004, dia selamat dari upaya pembunuhan lainnya dalam sebuah rapat umum politik. Serangan granat saat itu menewaskan lebih dari 20 orang dan mobilnya ditembaki ketika dia hendak melarikan diri dari lokasi kejadian.

Awal tahun ini, setelah 14 tahun, 19 orang, termasuk putra pemimpin oposisi utama dan lawan politiknya, Zia, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup terkait serangan itu.

Hasina yang dikenal karena pidatonya yang berapi-api dan ambisinya yang sengit, terpaksa berkampanye dari balik kaca anti peluru. Ia juga menyampaikan pidato kampanye melalui tautan video yang dibagikan di media sosial.

Para pengkritiknya menyebut dia otoriter dan menuduh pemerintahnya berada di balik sejumlah kasus pembunuhan di luar proses hukum. Namun para pendukungnya mengatakan dia telah berjuang untuk rakyat.

"Dia milik rakyat, dia milik tanah air, dan dia adalah putri bapak bangsa," kata Asaduzzaman Noor, Menteri Kebudayaan Bangladesh.

"Komitmennya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang Bangladesh. Untuk mencapai itu, dia harus berjuang melawan banyak rintangan, tetapi beberapa orang berpikir dia otoriter, tetapi tidak. Dia berjuang untuk rakyat, bukan demi minat yang terselubung," papar dia.

Dia juga mendapat pujian atas penanganan krisis pengungsi terbesar di dunia. Hampir satu juta warga etnis Rohingya mengungsi di Bangladesh setelah melarikan diri dari kekerasan di Myanmar.

"Dia gila kerja, saya tidak tahu bagaimana dia mengatur waktunya. Dia juga tahu banyak hal," kata Noor.

"Dia memulai harinya sangat pagi dengan berdoa dan kemudian dia pergi untuk bekerja. Dia bekerja sampai tengah malam dan bertemu dengan para pemimpin partai hampir setiap hari," tambah dia.

Menurut seorang pembantu dekatnya, Hasina membaca Quran setiap hari. Jika kemenangan secara resmi disetujui, ia akan menjabat sebagai perdana menteri untuk masa jabatan keempat, sebuah rekor bagi setiap pemimpin Bangladesh sejak 1971.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

https://m.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/12/31/pklmml383-sheikh-hasina-pemimpin-otoriter-yang-banyak-dipuji

Petahana Menang Pemilu Bangladesh, Oposisi Minta Diulang

PM Bangladesh, Sheikh Hasina (71) berhasil mengamankan masa jabatan keempat setelah partainya, Liga Awami, memenangkan pemilu. Namun, oposisi menolak hasil itu. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina (71) berhasil mengamankan masa jabatan untuk keempat kali setelah partainya, Liga Awami, memenangkan pemilihan umumpada Minggu (30/12) kemarin. Meski demikian kelompok oposisi menuduh mereka curang dalam pemungutan suara.

Komisi Pemilu Bangladesh mengatakan Liga Awami dan partai koalisinya berhasil menguasai 288 dari total 300 kursi. Sementara koalisi oposisi hanya mengisi enam kursi di parlemen.

Kemenangan Hasina memicu penolakan dari oposisi utama, Partai Nasional Bangladesh (BNP). Mereka mendesak komisi pemilihan umum setempat membatalkan hasil penghitungan. 

Mereka menuduh pemerintahan Hasina disebut telah lama berupaya membungkam oposisi demi mengamankan kekuasaannya.

"Kami menuntut pemilihan umum baru yang diadakan di bawah pemerintahan yang netral sesegera mungkin," ucap Kamal Hossain, pemimpin koalisi oposisi.

Selepas pemilu di pengujung 2018 malah memicu kerusuhan yang saat ini menewaskan 17 orang. Bentrokan terjadi antara pendukung Liga Awami dan BNP.

Pendukung BNP menuduh partai Hasina memanipulasi perolehan suara. Juru bicara BNP, S.M Asaduzzaman mengatakan ada kejanggalan pada perolehan 221 oleh BNP, dari 300 kursi yang diperebutkan.

Asaduzzaman mengaku pihaknya menerima beberapa laporan dugaan penyimpangan dalam pemilu dan sedang menyelidikinya.

Otoritas Bangladesh mengerahkan 600 ribu aparat keamanan demi membendung kerusuhan di sejumlah daerah.

Polisi menyatakan 13 orang tewas dalam bentrokan antara pendukung BNP dan Liga Awami. Sementara itu, tiga orang tewas ditembak polisi yang tengah mengamankan tempat pemungutan suara (TPS).

Selain itu, seorang personel polisi dilaporkan tewas oleh aktivis oposisi bersenjata.

Kemenangan Liga Awami kemarin dipastikan mengamankan jabatan Hasina untuk lima tahun ke depan. Selama tiga periode menjabat, Hasina dipuji karena dianggap berhasil membangun ekonomi Bangladesh, salah satu negara miskin di Asia Selatan.

Selain itu, kebijakannya untuk menampung jutaan pengungsi Rohingya yang lari dari kekerasan di Myanmar juga menjadi nilai tambah bagi kepemimpinan Hasina selama ini.

Meski begitu, lawan politiknya menuding dia sebagai seorang pemimpin otoriter yang kerap membungkam oposisi, termasuk rivalnya pemimpin BNP, Khaleda Zia.

Zia kini tengah menjalani hukuman 17 tahun penjara atas tuduhan korupsi. 

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20181231154448-113-357562/petahana-menang-pemilu-bangladesh-oposisi-minta-diulang

Perdana Menteri Hasina Wazed Kembali Menangkan Pemilu Bangladesh

Perdana Menteri Bangladesh Hasina Wazed, kanan, memenangkan pemilu Bangladesh 2018. Sumber: theherald.com.au

CB, Jakarta - Partai pengusung Perdana Menteri Bangladesh Hasina Wazed, memenangkan pemilu Bangladesh 2018. Komisi Pemilu pada Senin, 31 Desember 2018 mengumumkan Partai Liga Awami memenangkan 287 suara dari total 298 kursi yang diperebutkan.

Keputusan Komisi Pemilu itu ditolak oleh partai oposisi terbesar Bangladesh, Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP. Partai itu hanya memenangkan enam kursi parlemen dan mengklaim hasil pemilu sudah dicurangi.

"Saya mengucapkan selamat kepada Liga Awami," kata Helal Uddin Ahmed, Ketua Komisi Pemilu Bangladesh, dalam pidatonya saat membacakan hasil pemilu yang disiarkan televisi.

Dikutip dari channelnewsasia.com, Senin, 31 Desember 2018, Kemenangan Liga Awami ini berarti Perdana Menteri Hasina untuk ketiga kalinya akan memimpin Bangladesh. Hasina dinilai telah berhasil meningkatkan perekonomian negaranya dan mempromosikan pembangunan.

Namun saat yang sama, dia pun dituduh telah melakukan pelanggaran HAM dan menekan media. Hasina menyangkal tuduhan ini.

Hasina dalam pemerintahannya yang ketiga, dihadapkan pada tuntutan menaikkan upah minimum karyawan, yang banyak bekerja di industri garmen. Bangladesh dikenal memiliki industri garmen terbesar kedua di dunia setelah Cina.

Ketua partai oposisi, Kamal Hossain mengatakan BNP telah beraliansi dengan Front Persatuan Nasional, menyerukan agar Komisi Pemilu melakukan perhitungan suara ulang secepatnya di bawah sebuah lembaga yang netral. Sebab perhitungan suara pada Senin, 31 Desember 2018, cacat.

Pemilu Bangladesh pada tahun ini juga diwarnai kericuhan yang menyebabkan 17 orang tewas ketika pemilu dilangsungkan. Sebelummya, dalam masa kampanye juga terjadi tindak kekerasan, dimana oposisi menuduh pemerintahan Hasina tak pernah mau mengakui hal ini.

Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/read/1160226/perdana-menteri-hasina-wazed-kembali-menangkan-pemilu-bangladesh

Belasan Tewas Akibat Bentrokan Saat Pemilu Bangladesh

Belasan orang dilaporkan tewas dalam bentrokan di Bangladesh ketika negara itu tengah menggelar pemilihan umum (pemilu). Foto/Reuters

DHAKA - Belasan orang dilaporkan tewas dalam bentrokan di Bangladesh ketika negara itu tengah menggelar pemilihan umum (pemilu). Pemilu Bangladesh kali ini telah dirusak oleh tindak kekerasan dan tudingan pemberangusan terhadap oposisi.

Menurut juru bicara kepolisian Bangladesh, Sohel Rana  setidaknya 17 orang tewas dalam bentrokan tersebut, yang melibatkan pendukung partai oposisi dan partai yang berkuasa saat ini.

"Kekerasan terkait pemilu menewaskan 17 orang di Bangladesh, termasuk tujuh orang dari partai yang berkuasa dan lima dari aliansi oposisi. Lebih dari 20 orang terluka," kata Rana, seperti dilansir Reuters pada Minggu (30/12).

Sebelumnya diwartakan, pihak berwenang Bangladesh telah memerintahkan penutupan internet berkecepatan tinggi sampai setelah pemungutan suara selesai dilakukan untuk mencegah penyebaran "desas-desus" yang mungkin memicu keresahan.

Perdana Menteri Bangladesh saat ini, Sheikh Hasina, diperkirakan akan memenangkan masa jabatan ketiganya berturut-turut. Saingan utamanya adalah Khaleda Zia yang saat ini mendekam di penjara.

Lebih dari 100 juta orang berhak memilih, namun laporan menunjukkan jumlah tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Sekitar 600 ribu personel keamanan telah dikerahkan untuk memadamkan kerusuhan selama pemilu kali ini.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1366806/40/belasan-tewas-akibat-bentrokan-saat-pemilu-bangladesh-1546179872

Hari Ini, Bangladesh Gelar Pemilu Parlemen

Bangladesh menggelar pemilu parlemen, Minggu (30/12/2018). Foto/Istimewa

DHAKA - Bangladesh menggelar pemilihan umum (Pemilu) parlemen hari Minggu (30/12/2018) yang kontroversial. Para kritikus menyebut pemilu kali ini sebagai referendum atas pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang semakin otoriter.

Pesaing utama Hasina adalah mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, pemimpin oposisi dari Partai Nasionalis Bangladesh. Ia dianggap tidak memenuhi syarat oleh pengadilan untuk mencalonkan diri karena berada di penjara karena kasus korupsi.

Meski begitu, seperti dinukil dari Fox News, baik Hasina maupun Zia telah keluar masuk kekuasaan dan penjara selama beberapa dekade.

Dengan absennya Zia, partai-partai oposisi telah membentuk koalisi yang dipimpin oleh Kamal Hossain, seorang pengacara jebolan Oxford berusia 82 tahun dan mantan anggota partai Liga Awami Hasina.

Pada jam 8 pagi hari Minggu ketika tempat pemungutan suara (TPS) dibuka, sekitar 80 orang telah berbaris untuk memberikan suara mereka di pusat pemilihan di daerah Uttara Model Town di Dhaka.

Para petugas TPS yang ditunjuk oleh para kandidat menunjukkan kepada para petugas Komisi Pemilihan mengosongkan kotak suara sebelum surat suara pertama dimasukkan.

Pendukung Liga Awami telah menyiapkan meja bantuan di jalan di luar tempat pemungutan suara bagi para pemilih untuk menemukan nomor seri pendaftaran mereka.

Ashraful Islam, seorang pensiunan insinyur, adalah yang pertama dalam antrean di pusat pemungutan suara Kota Model Uttara.

"Saya sangat senang," katanya.

Kampanye pemilu sendiri telah dinodai oleh penangkapan dan pemenjaraan dari apa yang dikatakan oposisi sebagai ribuan lawan Hasina, termasuk enam kandidat untuk Parlemen. Setidaknya selusin orang tewas dalam bentrokan terkait kampanye.

"Penggunaan mesin negara oleh Hasina untuk menaklukkan oposisi hampir memastikan kemenangannya dalam pemilihan," kata Sasha Riser-Kositsky, seorang analis Asia Selatan untuk Grup Eurasia yang berbasis di New York.

Kedua belah pihak berharap untuk menghindari terulangnya tahun 2014, ketika Zia dan BNP memboikot pemilihan umum dan partisipasi pemilih di negara Asia Selatan yang berpenduduk 160 juta orang itu hanya 22 persen. Lebih dari separuh dari 300 kursi parlemen tidak terbantahkan. Kemenangan mutlak Liga Awami ditanggapi dengan kekerasan yang menewaskan sedikitnya 22 orang.

Dalam Pemilu kali ini, sekitar 104 juta orang memenuhi syarat untuk memilih, termasuk banyak anak muda, yang merupakan pemilih pemula.

Sementara kelompok-kelompok hak asasi membunyikan alarm tentang erosi demokrasi Bangladesh, Hasina telah mempromosikan narasi yang berbeda, menyoroti agenda ekonomi yang ambisius yang telah mendorong Bangladesh melewati negara-negara tetangga yang lebih besar, macam Pakistan dan India melalui beberapa langkah pembangunan.

Pemilu diharapkan selesai pada pukul 16.00 waktu setempat di lebih dari 40.000 tempat pemungutan suara. Penghitungan akan dimulai segera setelah pemungutan suara berakhir. 

Hasina, yang mencari masa jabatan ketiga berturut-turut, memberikan suara di Dhaka.

Sekitar 600.000 pejabat keamanan, termasuk pasukan militer dan paramiliter, telah dikerahkan di seluruh negara itu dalam upaya untuk meredam aksi kekerasan dalam pemilihan umum ke-11 Bangladesh. Regulator telekomunikasi Bangladesh menutup layanan internet seluler secara nasional untuk mencegah kemungkinan pengorganisasian aksi protes.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1366699/40/hari-ini-bangladesh-gelar-pemilu-parlemen-1546144978

Usai Liput Pemilu, Puluhan Wartawan Bangladesh Dianiaya

Ilustrasi wartawan Bangladesh.[Public Radio International]

CB, Jakarta - Sekitar dua puluhan pemuda bertopeng menyerang sekelompok wartawan Bangladesh dengan tongkat hoki dan pemukul yang meliput kampanye pemilu. Sepuluh wartawan terluka setelah mereka diserang saat beristirahat di hotel setelah meliput kampanye.
Menurut laporan Reuters yang dikutip pada 26 Desember 2018, peristiwa terjadi pada Senin tengah malam di kota Nawabgonj, sekitar 40 kilometer dari Dhaka, usai kampanye politik untuk pemuli yang akan digelar pada 30 Desember.

Para penyerang yang identitasnya belum diketahui juga merusak jendela dan merusak puluhan mobil media, kata jurnalis.
"Beberapa dari kami berlingdung di dalam toilet karena takut," kata Abdullah Tuhin, salah satu jurnalis dari TV lokal. "Penyerang mengancam rekan-rekan kami dan menyuruh kami segera pergi atau menghadapi konsekuensi serius."

Kekerasan Buntut Pemilu Kontroversial di Bangladesh Menyebar
Dhaka Reporters Unity, sebuah asosiasi jurnalis, mengatakan banyak dari anggotanya terluka akibat serangan, namun belum diketahui seberapa parah luka korban.
Pejabat tinggi Kepolisian Dhaka, Shah Mizan, mengatakan pihaknya langsung mengirim tim ke TKP, namun belum mengidentifikasi para pelaku atau menangkap pelaku sejauh ini.
Partai oposisi mengklaim serangkaian serangan dan kekerasan beberapa hari terakhir dilakukan oleh simpatisan partai berkuasa selama masa pemilu.
Namun partai petahana PM Sheikh Hasina, Partai Liga Awami, yang ingin memenangkan pemilu untuk periode ketiga menyangkal tuduhan telah melakukan intimidasi terhadap wartawan dan kandidat.

Salah satu anggota parlemen oposisi, Salma Islam, istri dari pemilik surat kabar dan TV mengaatakan akan mengajukan gugatan terkait serangan di hotel.Sebanyak 32 wartawan dan editor media yang diwawancara mengatakan penguatan hukum pencemaran nama baik baru-baru ini menyebarkan iklim ketakutan di media Bangladesh selama masa pemilu, namun pemerintah menyangkal mengekang kebebasan berbicara tersebut.

Credit  tempo.co

Bangladesh Puji Upaya Turki Atasi Krisis Rohingya

Sejumlah warga Rohingya menunggu di truk Polisi Myanmar untuk dibawa kembali menuju penampungan sementara yang didirika pemerintah di Desa ManSi dekat Sittwe, Negara Bagian Rakhinne, Myanmar, Rabu (21/11).

Foto: Nyunt Win/EPA EFE

Rohingya digambarkan PBB sebagai orang-orang paling teraniaya di dunia.

CB, ISTANBUL -- Konsulat jenderal Bangladesh di Istanbul memuji hubungan bilateralnya dengan Turki dan dukungan Ankara ke negara itu dalam mengatasi krisis Rohingya. Konsul jenderal Bangladesh di Turki, Mohammad Monirul Islam pun memuji langkah Turki terhadap krisis kemanusiaan Rohingya.

"Hubungan kami dengan Turki berjalan sangat baik. Kami dua negara saling memanggil satu sama lain sebagai negara persaudaraan," kata dia saat bicara di Uskudar University di Istanbul untuk menandai Hari Kemenangan ke-47 Bangladesh, dilansir Anadolu Agency, Kamis (13/12).

Monirul juga memuji dukungan Turki kepada negaranya. Ia sangat berterima kasih kepada Turki atas dukungan mereka terhadap krisis Rohingya. Bulan lalu, sebuah komisi PBB dengan sangat menyetujui resolusi yang didukung Turki yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap Rohingya yang terus berlanjut.

Turki mensponsori resolusi atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Uni Eropa. Resolusi itu mengungkapkan keprihatinan mendalam bahwa kekerasan oleh militer Myanmar terhadap Rohingya telah memaksa lebih dari 750 ribu orang mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus 2017.

Turkish Red Crescent, yang secara lokal biasa disebut "Kizilay", menawarkan bantuan yang cukup besar untuk Muslim Rohingya yang menderita, termasuk tempat berlindung, makanan, pakaian, dan barang-barang perawatan pribadi. Sejak 2012, dan terutama sejak Agustus 2017, lembaga itu telah mengirimkan lebih dari 40 juta lira Turki atau lebih dari 7,5 juta dolar bantuan kemanusiaan untuk orang-orang Rohingya yang membutuhkan.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat karena puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012. Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24 ribu Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut laporan oleh Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA).

Credit  republika.co.id

Bentrok Jelang Pemilu di Bangladesh, 2 Tewas dan Belasan Luka

Foto/Ilustrasi/SINDOnews

DHAKA - Bentrokan politik pecah di Bangladesh, menyebabkan dua pekerja kampanye tewas dan melukai puluhan lainnya. Bentrokan ini pecah di tengah ketegangan yang melonjak sebelum pemilihan umum pada 30 Desember.

Perdana Menteri Sheikh Hasina dari Partai Liga Awami yang berkuasa sedang mencari masa jabatan ketiga berturut-turut saat kampanye pemilihan resmi berlangsung pada Senin.

Saingannya, Khaleda Zia, yang memimpin oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), dipenjara setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan yang dikatakannya bermotif politik.

BNP memboikot pemilu terakhir, pada tahun 2014 karena menudingnya tidak adil, tetapi mengatakan akan mengambil bagian saat ini. BNP pun mencari kelompok pemantau internasional yang diyakini akan cacat.

Pihak kepolisian mengatakan para pekerja dari kedua belah pihak bentrok di dua distrik di luar Ibu Kota Dhaka sehingga dua orang juru kampanye Liga Awami tewas.

Polisi di distrik Noakhali dan Faridpur mengatakan, penyelidikan telah dilakukan terhadap 45 orang dan diperkiraka lebih banyak penangkapan.

"Petugas yang kembali telah mengadakan pertemuan kedua pihak untuk menghindari insiden seperti itu di masa depan," kata inspektur polisi di Noakhali, Elias Sharif, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/12/2018).

Jurubicara Awami League, Hasan Mahmud, menuduh BNP mencoba menggagalkan lingkungan yang damai dan menyerang para pendukungnya.

Namun BNP membantah tuduhan itu dan mengatakan setidaknya 200 pendukungnya terluka. Sebaliknya, BNP menuduh para pekerja Liga Awami menyerang iring-iringan mobil sekretaris jenderal BNP, yang kemudian tuduhan itu dibantah oleh Hasan.

Pemilu di Bangladesh biasanya dirusak oleh kekerasan, tetapi ketegangan sangat tinggi selama musim kampanye ini. BNP mengatakan sejumlah pekerjanya telah ditahan dalam beberapa bulan terakhir atas tuduhan fiktif.

Hasina dan Khaleda, yang di antara mereka telah memerintah Bangladesh selama lebih dari dua dekade, adalah musuh bebuyutan, dan BNP mengatakan pemimpinnya telah dipenjara atas tuduhan-tuduhan palsu untuk menjauhkannya dari politik.

Sementara BNP telah bergabung dengan partai-partai oposisi yang lebih kecil untuk membentuk Front Nasional Serikat, namun aliansi tersebut tidak memiliki calon yang jelas untuk perdana menteri. Para pengacara BNP masih bekerja untuk pembebasan Khaleda sebelum 30 Desember.

"Para pendukung dan pekerja Liga Awami putus asa untuk menjauhkan kita dari pemilihan karena mereka sedang mempertimbangkan kekalahan besar,” kata Ruhul Kabir Rizvi, sekretaris jenderal senior BNP. 

Credit  sindonews.com

Dituduh Cuci Otak Rohingya, Bangladesh Panggil Dubes Myanmar

Ilustrasi pengungsi etnis Rohingya. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Pemerintah Bangladesh keberatan dengan tuduhan Menteri Agama Myanmar, Thura Aung Ko yang menyebut mereka telah mencuci otak etnis Rohingya untuk menguasai negara itu ketika dipulangkan dari pengungsian. Mereka memanggil Duta Besar Myanmar untuk Bangladesh, U Lwin Oo pada Rabu (5/12) untuk meminta penjelasan.

"Kami memprotes keras pernyataan provokatif salah satu menteri mereka (Myanmar). Pernyataan itu juga menyinggung perasaan kaum Muslim," ucap pejabat senior Kementerian Luar Negeri Bangladesh kepada Reuters pada Kamis (6/12).

"Jika Anda (Myanmar) memberikan mereka (Rohingya) kewarganegaraan dan mengembalikan properti mereka, mereka akan kembali ke Myanmar. Alih-alih melakukan itu semua, kalian malah mengeluarkan pernyataan provokatif? Ini sangat disayangkan."


Pejabat itu menuturkan Lwin Oo mencoba meredakan komentar tersebut dengan mengatakan pernyataan Aung Ko murni pendapat pribadi.


"Tapi kita tetap meminta (Myanmar) menindak menteri tersebut," ucap pejabat Kemlu Bangladesh itu seperti dikutip Reuters.

Pada Selasa (4/12) lalu, Aung Ko menuding Bangladesh telah mencuci otak pengungsi Rohingya dengan tidak membiarkan mereka kembali ke Myanmar.

"Jika membiarkan mereka (Rohingya) pulang, maka populasi Bangladesh akan turun," ucap Aung Ko di Naypyidaw seperti dikutip The Channel NewsAsia.


"Lalu selain diberi makan, mereka (pengungsi Rohingya) di kamp-kamp pengungsian juga dicuci otaknya agar mau memprotes Myanmar. Mereka akan menggelar demo di Myanmar. Tujuan utama mereka adalah untuk menggelar protes di Myanmar."

Tak hanya itu, Aung Ko juga menuding para pengungsi Rohingya, yang mayoritas beragama Muslim, berupaya menanamkan praktik yang dinilai mengancam eksistensi mayoritas Buddha di Myanmar.

"Ketika warga Buddha mempraktikkan monogami dan hanya memiliki satu atau dua anak, sebuah 'agama ekstrem' malah menyerukan untuk memiliki tiga sampai empat istri dan memiliki 15-20 anak," kata Aung Ko dalam video yang dipublikasikan Radio Free Asia.


"Setelah tiga, empat, lima dekade, komunitas Buddha di negara ini tentunya akan menjadi minoritas."




Credit  cnnindonesia.com

Menteri Myanmar Sebut Rohingya Dicuci Otak oleh Bangladesh

Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Foto: BPMI

Para pengungsi Rohingya ini dituding membuat gerakan terselubung di Myanmar

CB, YANGON  -- Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 730 ribu warga Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine di Myanmar setelah terjadi pembantaian pada Agustus lalu. Saat ini, mereka tinggal di kamp pengungsi Bangladesh yang padat.

Namun, Menteri Agama Myanmar, Thura Aung Ko mengatakan bahwa pengungsi Muslim Rohingya yang tinggal di kamp Bangladesh sedang dicuci otak untuk membuat gerakan terselubung di Myanmar. Dia menuduh etnis Rohingya dicuci otak oleh Pemerintah Bangladesh untuk menguasai Myanmar yang notabene berpenduduk mayoritas Buddha.

“Mereka (Bangladesh) di kamp-kamp, ​​juga memberi makan dan mencuci otak pemuda Bengali (etnis Rohingya) untuk benar-benar membuat gerakan. Mereka akan berbaris di Myanmar,” ujar Thura Aung Ko dikutip dari Reuters, Rabu (5/12).

Sementara itu, ketua organisasi Umat Islam yang berbasis di Yangon, San Aung menyayangkan pernyataan Menteri Agama Myanmar tersebut. Menurut dia, komentar yang dilontarkan Thura Aung Ko sangat menyedihkan.

"Sebagai Menteri Agama, dia tidak boleh membuat pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata San Aung.

Credit  republika.co.id

Menolak Dipulangkan, Rencana Repatriasi Rohingya ke Myanmar Batal

Sejumlah pengungsi Rohingya menangis saat berdoa bersama dalam aksi damai di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu, 25 Agustus 2018. Warga Rohingya ingin kembali ke Myanmar hanya jika status mereka dijamin. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

CB, Jakarta - Repatriasi atau pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar batal dilakukan karena tidak ada yang bersedia dipulangkan. Pembatalan repatriasi Rohingya yang rencananya dimulai pada hari ini dikonfirmasi oleh dua sumber yang mengetahui rencana repatriasi pada Rabu malam, seperti dilaporkan dari Reuters, 15 November 2018.

Bangladesh telah memulai persiapan untuk memulangkan sekelompok Muslim Rohingya ke Myanmar pada Kamis 15 November, setelah kesepakatan bilateral kedua pemerintah pada Oktober.

Namun rencana tersebut ditentang oleh badan pengungsi PBB dan lembaga kemanusiaan, yang takut akan keselamatan Rohingya jika kembali ke Myanmar.

Bangladesh akhirnya berupaya merampungkan fase akhir pemukiman untuk relokasi 100 ribu pengungsi Rohingya ke sebuah pulau terpencil di negara itu, Bhasan Char. Upaya penyelesaian relokasi ini dilakukan di tengah-tengah kekhawatiran kondisi para pengungsi akan semakin parah ditengah kondisi cuaca yang memburuk. Sumber: aa.com.tr
Bangladesh berjanji tidak akan memaksa siapa pun untuk kembali ke Myanmar dan telah meminta Badan PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk memastikan mereka yang masuk daftar adalah yang memang benar-benar ingin kembali.
"Ini tidak terjadi besok karena tidak ada yang ingin kembali," kata salah satu sumber terkait.
Rencana pemulangan kelompok pertama dari 2.200 pengungsi akan dimulai secara resmi pada hari ini, dan para pejabat di Myanmar mengatakan mereka siap untuk repatriasi.

Saat ini ada 700.000 lebih etnis Rohingya melarikan diri dari kekejaman tentara Myanmar di negara bagian Rakhine tahun lalu, menurut badan-badan PBB.
Tim yang ditugaskan PBB untuk menyelidiki masalah ini menuduh tentara Myanmar melakukan genosida dan pembersihan etnis.
Myanmar menyangkal hampir semua tuduhan, mengatakan pasukan keamanannya hanya memerangi teroris. Sebelumnya gerilyawan Rohingya yang menyebut diri mereka Arakan Rohingya Salvation Army menyerang sejumlah pos keamanan yang menyebabkan pemerintah mengirim tentara.

Pengungsi Rohingya menangis saat berdoa bersama dalam aksi damai di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu, 25 Agustus 2018. Pada November 2017, Myanmar bersepakat dengan Bangladesh untuk memulangkan warga Rohingya kembali ke daerah mereka. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan mengenai pemulangan itu. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain



Pada Selasa, Ketua Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet, meminta Bangladesh untuk menghentikan rencana pemulangan dan memperingatkan bahwa keselamatan pengungsi Rohingya akan terancam.
"Sebanyak 48 keluarga yang diwawancarai oleh UNHCR mengatakan tidak mau dipulangkan," kata sumber yang mengurusi masalah repatriasi.

Awal pekan ini, puluhan keluarga Rohingya dalam daftar pengungsi yang akan dipulangkan mulai melarikan diri dari kamp di Bangladesh.
Dan minggu lalu, sekitar 20 orang Rohingya dalam daftar itu mengatakan kepada Reuters mereka menolak untuk kembali ke Rakhine karena takut terhadap kekejaman tentara Myanmar.

Credit  tempo.co