Tentara Myanmar menunjukkan kekuatannya dalam parade Hari Reunifikasi

 

Pemimpin militer Myanmar, Jenderal  Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade.Parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret, 2021. [REUTERS / Stringer] 

 CUPUMA, Jakarta Pada hari Sabtu, 12 Februari 2022, militer Myanmar menunjukkan kekuatan militer selama parade militer yang diadakan di ibukota Naypyitaw. Pemimpin delegasi Myanmar Min Aung Hlaing hadir. 

 Min Aung Hlaing adalah pemimpin militer yang menggulingkan pemerintah sipil Myanmar  tahun lalu. Dia berjanji akan membela Myanmar secara nasional dan internasional. 

 Parade militer mengatakan itu untuk merayakan Hari Reunifikasi, yang menandai kemerdekaan Myanmar dari Inggris pada tahun 1947. Pada saat yang sama, junta militer Myanmar juga mengumumkan bahwa 814 tahanan akan diampuni. Pengampunan sering diberikan ketika Myanmar menghadapi hari libur  besar. 

 Belum diketahui apakah Sean Turnell, penasihat ekonomi  Australia, akan diampuni. Turnell dipenjara selama satu tahun, awalnya bekerja untuk pemerintah Aung San Suu Kyi. 

 Perayaan Hari Reunifikasi ditandai dengan terputusnya jaringan internet pada pukul 4 pagi waktu setempat. Sementara itu, parade militer dan resmi Myanmar berlangsung pada pagi hari. Juga hadir delegasi dari negara bagian Karen, Chin dan Kayah, di mana konflik  bersenjata dan anti-etnis pecah. 

 “Kekerasan di Myanmar hanya menyebabkan kekacauan dan penderitaan bagi rakyat,” kata Min Aung Hlaing dalam pidatonya di acara tersebut.

Unggul Pemilu Sela Filipina, Cengkeram Duterte Kian Kuat

Cengkeram Presiden Rodrigo Duterte dalam politik Filipina diprediksi bakal kian kuat setelah sekutunya unggul dalam hitung cepat pemilu sela pada Senin (13/5). (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Cengkeram Presiden Rodrigo Duterte dalam politik Filipina diprediksi bakal kian kuat setelah sekutunya unggul dalam hitung cepat pemilihan umum sela pada Senin (13/5).

Lembaga pemantau pemilu Filipina, PPCRV, melaporkan bahwa berdasarkan penghitungan 94 persen suara, sekutu politik Duterte diperkirakan bakal mengamankan sembilan dari 12 kursi majelis tinggi Senat yang diperebutkan dalam pemilu ini.

Kursi yang diperebutkan dalam majelis tinggi Senat Filipina menjadi salah satu sorotan besar pada pemilu kali ini karena menentukan kekuatan Duterte di parlemen.

Secara keseluruhan, ada 24 kursi di majelis tinggi Senat. Kebanyakan anggota majelis tinggi Senat tersebut berhaluan pemikiran lebih independen dan menentang gagasan-gagasan kontroversial Duterte.


Jika kubu Duterte berhasil meraup mayoritas kursi di Senat, ia akan lebih leluasa menjalankan rencana besarnya untuk mengubah konstitusi.

Kubu oposisi curiga Duterte akan mengubah pasal mengenai masa jabatan pemimpin Filipina yang ditetapkan hanya satu periode. Jika aturan itu benar-benar diubah, Duterte dapat mengikuti pemilu lagi.

"Pemilu ini memberikan Duterte kekuasaan penuh untuk memaksakan sistem pemerintahannya yang sudah dapat disimpulkan, yaitu transformasi penuh sistem politik nasional," ujar analis politik Filipina, Richard Heydarian, kepada AFP.

Selain itu, salah satu agenda besar Duterte adalah menerapkan kembali hukuman mati di Filipina, langkah yang dikecam oleh berbagai kelompok pemerhati hak asasi manusia.

Filipina sudah melarang penerapan hukuman mati pada 1987. Sempat diberlakukan kembali enam tahun kemudian, hukuman itu lantas dilarang lagi pada 2006.

Kendati dikritik oleh berbagai kelompok pemerhati HAM, pendekatan keras Duterte ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Filipina yang sudah muak dengan tingkat kriminalitas tinggi.

Janji-janji pemberantasan kriminalitas seperti ini pula lah yang membuat Duterte menang dalam pemilu presiden pada 2016 lalu.

Credit  cnnindonesia.com

Filipina Menggelar Pemilu Sela

Masyarakat Filipina melakukan pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Sumber: Aaron Favila/AP/aljazeera.com

CB, Jakarta - Masyarakat Filipina mengantri di bawah suhu panas di sejumlah lapangan dan aula sekolah untuk memberikan suara dalam pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Pemilu sela Filipina ini untuk memilih anggota legislator dan anggota DPRD yang diharapkan bisa memperkuat pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte yang tinggal separuh jalan.    
Dikutip dari aljazeera.com, Senin, 13 Mei 2019, proses pemungutan suara dilakukan mulai pukul 6 pagi dan akan ditutup pada pukul 6 sore. Lebih dari 61 juta masyarakat Filipina terdaftar mengikuti pemilu sela ini. Total ada sekitar 43 ribu calon legislatif (caleg) yang memperebutkan 18 ribu kursi di pemerintahan.

Dalam pemilu sela ini, diperebutkan pula 12 kursi anggota senat untuk merekomposisi separuh dari anggota dewan kongres yang sudah didominasi oleh anggota senat pendukung Duterte atau bersekutu dengan orang nomor satu Filipina itu.

Prediksi survei yang dilakukan oleh swasta memperlihatkan dukungan bagi pemerintahan Duterte masih kuat.



Masyarakat Filipina melakukan pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Sumber: Aaron Favila/AP/aljazeera.com
Meskipun anggota senat Filipina saat ini sebagian besar mendukung Presiden Duterte, namun banyak dari mereka yang kecewa dengan semakin besarnya polarisasi kekuasaan. Contohnya, pemberlakuan kembali hukuman mati atau penyusunan ulang konstitusi untuk mengubah bentuk pemerintahan dari negara kesatuan menjadi federal sehingga perubahan ini memungkinkan Duterte berkuasa tanpa batas.
Kritik yang muncul menyuarakan kekhawatiran kemenangan sekutu-sekutu Duterte dalam pemilu sela hanya akan mengurangi independensi senat dan menghambat dari upaya melakukan evaluasi terhadap presiden.
“Jelas sekali ada segelintir pihak yang membentuk posisi dalam pemerintahan saat ini. Institusi kami kurang meneriakkan keadilan dan kebenaran. Banyak yang takut dianiaya dan memilih untuk bersujud pada kekuasaan,” kata anggota senat Leila de Lima, Senin, 13 Mei 2019, yang pernah dijebloskan ke penjara setelah dia menjalankan investigasi atas pembunuhan ribuan orang dalam operasi perang melawan narkoba.
De Lima menyerukan kepada para pemilih Filipina agar jangan memberikan suara mereka pada para caleg pembohong, koruptor dan para penjarah.   

Credit  tempo.co

Mahathir Sindir Pangeran Johor Soal Tanah Proyek Kereta China

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyebut Putra Mahkota Kesultanan Johor, Pangeran Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau kerap disapa Tunku Mahkota Johor (TMJ), "anak kecil" dan "bodoh" pada Senin (6/5).

Pernyataan itu diutarakan Mahathir menyusul perselisihan antara dia, pemimpin Kesultanan Johor yakni Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, dan TMJ dalam beberapa waktu terakhir terkait status tanah proyek kereta cepat.

Mahathir dan Sultan Ibrahim berdebat terkait siapakah di antara pemerintah federal atau keluarga kerajaan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengelola pemerintahan negara bagian.


Kedua belah pihak juga berseteru terkait siapa yang lebih berwenang menunjuk pejabat tinggi di negara bagian itu.

Berbicara dengan media di Putrajaya, Mahathir mengatakan Tunku Ismail harus berhenti mengomentari hal-hal di luar pengetahuannya.

"Saya tidak ingin mengomentari sultan karena jika saya melakukannya itu sesuatu yang tidak baik. Itu tidak baik karena dia adalah seorang sultan," kata Mahathir seperti dikutip Malaysiakini.

"Tetapi TMJ (Tunku Ismail) adalah anak kecil. Dia orang yang bodoh karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi tidak usah bicara ketika Anda tidak tahu apa-apa, jangan bicara," lanjut lelaki berusia 93 tahun itu.

Pernyataan itu muncul ketika Mahathir diminta mengomentari pernyataan Tunku Ismail pada akhir pekan lalu yang menganggap perbuatan baik sang ayah tidak pernah disorot oleh pemerintah, termasuk pemberian tanah cuma-cuma yang kerap dilakukan Sultan Ibrahim.

Komentar Tunku Ismail muncul merespons kabar mengejutkan yang memaparkan sebidang tanah pemerintah yang semula disisihkan untuk pembangunan jalur kereta cepat Johor Baru-Singapura (RTS), diam-diam dialihkan kepemilikannya atas nama Sultan Ibrahim.

Sementara itu, Sultan Ibrahim telah membantah tuduhan tersebut dan mengaku tidak mengetahui perpindahan kepemilikan tersebut. Ia mengatakan siap mengembalikan kembali tanah tersebut kepada pemerintah tanpa biaya jika RTS segera dilaksanakan.

Dikutip The Strait Times, perdebatan antara Mahathir dan keluarga kesultanan Johor juga berlangsung di saat ketegangan antara koalisi pemerintah, Pakatan Harapan (PH) dan partai-partai utama bangsa Melayu seperti UMNO dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) meningkat.

UMNO dan PAS menuduh PH melemahkan hak-hak bangsa melayu asli dan umat Muslim di Negeri Jiran sejak memenangkan pemilihan umum setahun lalu.

Kedua partai itu juga menuding koalisi pemerintahan Mahathir mengikis kewenangan sembilan kesultanan dan institusi kerajaan Melayu.

Cekcok Mahathir dan Kesultanan Johor juga mengarah ke inti perseteruan antara PH dan partai oposisi pemerintah dalam meraup dukungan mayoritas bangsa Melayu yang saat ini berjumlah 60 persen dari total 32 juta penduduk Malaysia.

PH memenangkan sekitar 30 persen suara bangsa Melayu dan 95 persen suara dari kaum non-Melayu dalam pemilihan umum 5 Mei lalu.

Lembaga survei menilai popularitas PH di kalangan bangsa Melayu asli telah melemah lantaran kekhawatiran terkait pelemahan hak-hak mereka.

Selain itu kegagalan PH menyelesaikan masalah perekonomian dan pemenuhan janji kampanye turut mendorong pelemahan popularitas koalisi berkuasa itu di kalangan bangsa Melayu.

Credit  cnnindonesia.com

Raja Thailand menikah menjelang upacara penobatan

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Jenderal Suthida Vajiralongkorn, yang kemudian diberi gelar Ratu Suthida, menikah melalui suatu upacara di Bangkok, Thailand, pada Rabu (1/5/2019). Gambar diambil dari rekaman video. (Thai TV Pool). (REUTERS/REUTERS TV)

Bangkok (CB) - Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menikahi wakil kepala pasukan pengawal pribadinya pada Rabu (1/5), satu hari sebelum ia secara resmi dinobatkan sebagai raja.

Maha Vajiralongkorn kemudian memberi gelar kepada istrinya itu sebagai Ratu Suthida.

Pengumuman itu dimuat dalam Lembaran Kerajaan. Gambar-gambar upacara pernikahan pada Rabu itu kemudian disiarkan melalui bagian program malam hari Royal News di semua saluran televisi Thailand.

Berdasarkan undang-undang dasar, Vajiralongkorn (66 tahun) --yang juga dikenal sebagai Raja Rama X-- dijadikan sebagai raja setelah ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, wafat pada Oktober 2016, setelah 70 tahun bertahta.

Vajiralongkorn dijadwalkan dinobatkan secara resmi menjadi raja melalui serangkaian upacara Buddha dan Brahmana pada Sabtu, yang akan dilanjutkan dengan pawai khidmat di Bangkok keesokan harinya.

Vajiralongkorn menunjuk Suthida Tidjai, mantan pramugari Thai Airways, sebagai wakil komandan unit pengawal pribadinya pada 2017.

Beberapa pengamat soal kerajaan serta media asing pernah memperkirakan bahwa Suthida dan sang raja memiliki hubungan percintaan. Namun, pihak kerajaan tidak pernah mengakui bahwa kedua sosok tersebut memiliki hubungan seperti itu.

Vajiralongkorn memberi Suthida pangkat jenderal penuh Angkatan Darat Kerajaan Thailand pada Desember 2016. Suthida dinyatakan sebagai wakil komandan pasukan pengawal raja pada 2017. Vajiralongkorn juga menjadikan Suthida sebagai seorang Thanpying, yaitu gelar kerajaan yang berarti Perempuan Terhormat.

Di antara para tamu pada upacara pernikahan Vajiralongkorn-Suthida, hadir pemimpin junta militer yang telah memerintah Thailand sejak kudeta militer ada 2014, Prayuth Chan-ocha. Selain itu, pernikahan disaksikan oleh para anggota dan penasihat kerajaan, seperti yang terlihat pada gambar-gambar pernikahan tersebut.

Vajiralongkorn sebelumnya pernah menikah dan bercerai tiga kali. Ia memiliki tujuh anak.

Credit  antaranews.com

Siap Dinobatkan Jadi Raja Thailand, Ini Sosok Maha Vajiralongkorn

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun berdiri dengan membawa jubah safron dalam upacara keagamaan Kathin di Wat Debsirindrawas, Bangkok, Thailand, 16 Oktober 2017. Upacara keagamaan ini digelar untuk memberikan jubah baru bagi para biksu Buddha. Bureau of the Royal Household via AP

CB, Jakarta - Masyarakat Thailand bersiap menyambut Raja baru setelah mangkatnya Raja Bhumibol Adulyadej karena sakit pada 13 Oktober 2016. Jika tak ada aral melintang, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn akan dinobatkan menjadi Raja menggantikan ayahnya pada 4 Mei 2019.
Saat berkuasa nanti, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn akan menyandang nama Rama X, yang merupakan nama warisan ayahnya. Acara penobatannya menjadi Raja akan berlangsung selama tiga hari - tiga malam terhitung mulai 4 Mei hingga 6 Mei 2019.
Putra Mahkota Vajiralongkorn lahir di ibu kota Bangkok, pada 28 Juli 1952. Dia merupakan anak kedua dari empat bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki dari Raja Bhumibol dan Ratu Sirkit.

Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn ikuti prosesi upacara Kremasi jenazah Raja Thailand Bhumibol Adulyadej di Grand Palace di Bangkok, Thailand, 26 Oktober 2017. REUTERS
Maha Vajiralongkorn dilantik sebagai putra mahkota pada 28 Desember 1972 di Balai Singgasana Ananta Samakhom. Pengangkatan itu menempatkannya sebagai Putra Mahkota ketiga dari keluarga kerajaan Chakri. 
Sebagai bagian dari keluarga kerajaan, Maha Vajiralongkorn sejak usia 4 tahun sudah dikenalkan budaya kerajaan bersama kakak perempuannya, Putri Ubolratna.
Setelah menyelesaikan SD di Thailand, Maha Vajiralongkorn melanjutkan sekolah lanjutan ke Inggris. Pada 1966, dia mendaftar ke sekolah King’s Mead di kota Seaford, Sussex, Inggris, namun tak lama pindah ke sekolah Millfield di Somerset hingga lulus pada Juli 1970. Selama bersekolah ini, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn dikenal dengan panggilan V Mahidol. 

Pada September 1970, Maha Vajiralongkorn mengikuti kursus pelatihan militer di King’s School di kota Sydney, Australia. Tak disangka, itu adalah momen Maha Vajiralongkorn jatuh cinta pada dunia militer.
Pada 1972 dia mendaftar ke Sekolah Militer Australia di Duntroon, Canberra. Di sana, dia dipuji karena bisa mempunyai kemampuan yang baik di bidang akademik dan olah raga. Pada 1976, dia lulus dengan pangkat Pembantu Letnan Satu dan program studi militer.
Sekembali dari Australia atau persisnya pada 1977, ia melanjutkan pendidikannya di Thailand dan bergabung sebagai pasukan Angkatan Darat. Di militer Thailand, Maha Vajiralongkorn juga diketahui melatih pasukan angkatan udara Kerajaan Thailand, khususnya pilot tempur.
Karir Maha Vajiralongkorn di bidang militer sangat moncer. Dia mampu memperbaiki pesawat tempur, menjadi pilot helikopter yang andal, hingga mendapat izin menerbangkan pesawat tempur F-16 dan pesawat Boeing 737 seri 400.
Di bidang sosial, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn juga dikenal dermawan oleh rakyatnya. Sebagai buktinya, pada 1977 dia mendirikan sebuah rumah sakit di daerah terpencil berskala internasional.
Tak hanya itu, dia juga memberikan kontribusi kepada pertanian Thailand dengan membangun klinik agrikultur bergerak yang bertujuan melakukan efisiensi produksi dan pengembangan teknologi pertanian.
Maha Vajiralongkorn telah mengabdi sebagai Putra Mahkota selama 44 tahun. Selama bertugas dan memimpin upacara kerajaan, ia menggambarkan dirinya sebagai utusan Raja Bhumbibol.

Credit  tempo.co

Indonesia-Vietnam perlu "rules of engagement" untuk hindari konflik

KRI Tjiptadi-318 saat diprovokasi oleh kapal pengawas Vietnam yang terjadi pada Sabtu (27/4/2019) di Laut Natuna Utara dalam wilayah ZEE Indonesia (ANTARA/dokumentasi video/aa)

Jakarta (CB) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia dan Vietnam harus membuat aturan-aturan bila otoritas saling berhadapan atau rules of engagement untuk menghindari insiden yang mungkin terjadi di wilayah Laut Natuna Utara.

"Insiden yang terjadi di Wilayah Laut Natuna Utara karena adanya klaim tumpang tindih antara Indonesia dengan Vietnam atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," ujar Hikmahanto melaui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Pendapat tersebut disampaikan terkait insiden yang terjadi di Laut Natuna Utara antara kapal TNI AU KRI Tjiptadi 381 dan kapal otoritas perikanan Vietnam pada Sabtu (27/4).

Hikmahanto berpendapat bahwa kejadian itu terjadi karena TNI AU merasa berwenang melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan Vietnam, namun di sisi lain otoritas Vietnam dengan kapal penjaga pantainya merasa KRI Tjiptadi 381 tidak berwenang melakukan penangkapan.

Dari klaim tumpang tindih itu kedua otoritas menyatakan diri berwenang yang kemudian menyebabkan insiden penabrakan oleh kapal penjaga pantai Vietnam yang ingin membebaskan kapal nelayannya dari penangkapan oleh KRI Tjiptadi 381.

Untuk menghindari kejadian seperti ini berulang, pemerintah yang memiliki klaim tumpang tindih harus membuat aturan-aturan bila otoritas saling berhadapan.

"Sayangnya, aturan seperti demikian belum ada di antara negara ASEAN yang memiliki klaim tumpang tindih," ujar Hikmahanto.

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ia mengatakan ZEE bukanlah laut teritorial dimana berada di bawah kedaulatan negara (state sovereignty). ZEE merupakan laut lepas dimana negara pantai mempunyai hak berdaulat (sovereign right) atas sumber daya alam yang ada di dalam kolom laut.

Hingga saat ini, kedua negara belum memiliki perjanjian batas ZEE. Akibatnya, nelayan Vietnam bisa menangkap di wilayah tumpang tindih dan akan dianggap sebagai penangkapan secara ilegal oleh otoritas Indonesia. Demikian pula sebaliknya.

"Beruntung, awak KRI Tjiptadi 381 tidak terprovokasi untuk memuntahkan peluru," kata Hikmahanto.

Dalam hukum internasional terlepas dari siapa yang benar atau yang salah, pihak yang memuntahkan peluru terlebih dahulu akan dianggap melakukan tindakan agresi.

"Dalam insiden ini, pemerintah Indonesia melalui Kemlu dapat melakukan protes dengan cara memanggil Duta Besar Vietnam. Protes bukan atas pelanggaran masuknya kapal nelayan dan kapal otoritas Vietnam ke ZEE Indonesia mengingat wilayah tersebut masih disengketakan. Protes dilakukan atas cara kapal coast guard Vietnam yang hendak menghentikan KRI Tjiptadi 381 dengan cara penabrakan," ujar dia.

Hikmahanto mengungkapkan penyelesaian atas insiden ini harus dilakukan melalui saluran diplomatik antara kedua negara dan tidak perlu dibawa ke Lembaga Peradilan Internasional.

"Membawa ke Lembaga Peradilan Internasional memiliki kompleksitas. Pertama akan sangat memakan biaya yang akan melebihi biaya yang diderita oleh KRI Tjitadi 381, terlebih antarnegara ASEAN sudah seharusnya menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan cara-cara musyawarah untuk mufakat," kata dia.





Credit  antaranews.com

Duterte Klaim Jurnalis Filipina Hendak Menggulingkannya

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menuduh sejumlah jurnalis dan lembaga pers yang menaungi mereka berkonspirasi hendak menggulingkan dia dari kekuasaannya. Dia mengklaim para pewarta itu menyebarkan berita bohong tentang jumlah kekayaannya yang melonjak tahun ini.

Seperti dilansir AFP, Selasa (23/4), sejumlah kantor berita di Filipina seperti Rappler, menulis artikel tentang dugaan keterlibatan keluarga Duterte dalam bisnis narkoba. Mereka juga mempertanyakan jumlah kekayaannya yang naik cukup besar.

Menurut juru bicara kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, para jurnalis yang dituding membuat berita tidak benar adalah Rappler dan Editor in Chief Maria Ressa, Presiden Verafiles.org, Ellen Tordesilas.

Di samping itu, lembaga Pusat Jurnalisme Investigasi Filipina (PCIJ) dan Persatuan Nasional Advokat Rakyat (NUPL) juga disebut terlibat persekongkolan untuk menjatuhkan Duterte. Panelo bahkan membuat bagan tentang hubungan lembaga-lembaga dan para jurnalis yang dituding berkonspirasi itu.


"Mereka mencoba menghancurkan pemerintahan ini dengan menyebarkan berita palsu dan membuat intrik di dalam pemerintahan," kata Panelo.

Selain bagain, Panelo menuding para jurnalis itu menyebarkan pengakuan seseorang yang identitasnya dirahasiakan, yang menyatakan keluarga Duterte terlibat dalam bisnis narkoba.

"Apa yang orang-orang ini lakukan sama saja membantu musuh, atau malah mereka yang menjadi musuh," kata Panelo.

Duterte mengancam akan memperkarakan PCIJ, yang memberitakan soal jumlah hartanya yang melonjak.

"Dalam beberapa pekan saya akan balas. Jadi sebaiknya PCIJ berhenti (memberitakan)," kata Duterte.

Para jurnalis dan organisasi pers yang disebut itu selama ini memang gencar mengkritik kebijakan memerangi narkoba yang dilakukan Duterte. Sebagai balasan, aparat Filipina dua kali menangkap Ressa dengan tuduhan menghindari pajak serta sejumlah tuduhan lain. Namun, Ressa berhasil dibebaskan dengan jaminan.

Duterte juga mengancam mencabut izin dan memburu pajak surat kabar Philippine Daily Inquirer dan stasiun televisi ABS-CBN.

Menurut Ressa, tudingan terbaru Duterte terhadap lembaga pers di Filipina adalah hal yang lucu.

"Istana presiden kembali mencoba melecehkan para jurnalis," kata Ressa.

Sedangkan Tordesilas menyatakan tuduhan itu keliru. Sedangkan PCIJ menyatakan tidak membuat berita bohong soal kekayaan Duterte, karena mengambil data dari dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang langsung diisi oleh sang presiden.

Credit  cnnindonesia.com

Thailand Ancam Hukum Mati Sepasang Kekasih Pemilik Rumah Terapung

Pedagang bitcoin Chad Elwartowski dan kekasihnya terancam dihukum mati oleh Thailand karena membangun rumah terapung di perairan Thailand. [CNN]

CB, Jakarta - Seorang pebisnis bitcoin warga Amerika Serikat dan kekasihnya terancam hukuman mati lantaran membangun rumah terapung di perairan Phuket, Thailand.
Chad Elwartowski dan pasangannya Nadia Supranee Thepdet membangun rumah terapung sejauh 12 mil dari garis pantai Phuket, Thailand. Sebelumnya, Chad memamerkan rumah terapungnya di sosial media dan mengklaim tidak melanggar kedaulatan negara manapun. Namun pemerintah Thailand membantah pernyataannya.

Elwartowski kembali mengunggah pernyataannya pada Kamis pekan lalu bahwa rumahnya berlokasi di luar wilayah perairan Thailand.

Berdasarkan undang-undang imigrasi Thailand sepasang kekasih ini terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati lantaran melanggar kedaulatan negara.
Keduanya dilaporkan telah melarikan diri setelah petugas keamanan Thailand mencabut visa mereka. Aparat Thailand memburu pasangan ini.
Angkatan Laut Thailand mengatakan, pasangan tersebut mengancam kedaulatan negara dengan membangun rumah terapung di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Thailand.

"Mereka mengklaim rumah terapung yang mereka miliki dan berniat menjual rumah itu secara daring, dan mengklaim tidak menyangkut kedaulatan negara manapun, yang mana itu tidak benar. Hal ini bisa membuat orang keliru dan mengancam kedaulatan Thailand", ujar Kolonel Kataporn Kumtieng, Kepala Kantor Imigrasi Phuket.
Dalam laman Facebook, Elwartowski menulis "Saya dan Nadia masih aman" pada Selasa lalu. Ia juga meragukan jika rumahnya telah dihancurkan.
"Terlepas rumah tersebut masih ada atau hancur, itu tidak masalah bagiku. Aku lebih mengkhawatirkan Nadia yang dijauhkan dari keluarganya. Nadia terpisah jauh dari anaknya. Semoga mereka bisa bersama kelak." "Rumah terapung ini adalah rumahku," Elwartowski menambahkan.

Sebelumnya, Ekwartowski menulis rumah ini tidak dikerjakan sendiri. Dia bekerjasama dengan perusahaan konstruksi.
"Selama kami bisa melewati ini, tidak masalah bagi kami. Kami ingin tetap hidup," Elwartowski menambahkan.
Ocean Builders, perusahaan yang mendanai rumah terapung Elwartowski mengatakan, pihaknya merancang 20 unit rumah terapung.
Fenomena rumah terapung muncul di California, AS sejak tahun 2008 dengan dukungan dana dari taipan asal Silicon Valley, Peter Thiel, yang mempopulerkan kedaulatan di luar negara. 

Credit  tempo.co

Gempa magnitudo 6,3 guncang Filipina

Gempa magnitudo 6,3 mengguncang Filipina pada Senin, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS).

Manila (CB) - Gempa magnitudo 6,3 mengguncang Filipina pada Senin, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS).

Seorang wartawan Reuters menyaksikan sejumlah gedung perkantoran di distrik bisnis utama ibu kota Manila, goyang.

Pusat gempa berada di 60km barat laut Manila dengan kedalaman 40 km. USGS sebelumnya melaporkan bahwa magnitudo gempa sebesar 6,4 tetapi kemudian menurunkannya menjadi 6,3.

Tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa. Sejumlah orang dievakuasi dari gedung perkantoran di Manila.

Filipina berada di "Cincin Api" Pasifik yang aktif secara seismik dan garis patahan yang mengelilingi tepi Samudera Pasifik.

Credit  antaranews.com

RI Terkejut Malaysia Bebaskan Majikan Pembunuh Adelina Lisao

Ambika MA Shan, 61, majikan yang menyiksa TKI Adelina Lisao hingga akhirnya meninggal dunia. Foto/The Star

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengaku sangat terkejut dengan keputusan pengadilan Malaysia yang membebaskan majikan Adelina Lisao. Adelina Lisao adalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang meninggal setelah mengalami banyak penyiksaan.

"Pemerintah Indonesia sangat terkejut dengan keputusan bebas murni terhadap majikan Adelina Lisao yang diputuskan Pengadilan Tinggi Pulau Penang pada tanggal 18 April 2019 lalu," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Senin (22/4).

"Sejauh catatan Pemerintah Indonesia, saksi dan bukti yang ada sangat kuat, namun hingga dijatuhkannya keputusan sejumlah saksi kunci belum dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya," sambungnya.

Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian mengatakan Indonesia menghormati sepenuhnya hukum Malaysia dan berharap proses penyelidikan terhadap putusan tersebut,sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Agung Malaysia, dapat segera membuahkan hasil.

"Sementara menunggu hasil penyelidikan terhadap kasus tersebut, KJRI Penang telah menunjuk pengacara guna melalukan watching brief dalam persidangan-persidangan berikutnya," ungkapnya.

Ditambahkan, bahwa, sejak dilaporkannya kasus ini pada Februari 2018, KJRI Penang telah melakukan berbagai upaya. Selain mengupayakan hak gaji dan kompensasi, KJRI juga telah memfasilitasi pemulangan jenazah almarhumah hingga ke kampung halamannya.

Kementerian Luar Negeri dan KJRI Penang menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus ini guna memastikan Adelina mendapatkan keadilan. 

Credit  sindonews.com

Pembebasan Majikan Adelina Lisao Dapat Kecaman Luas di Malaysia

Keputusan pengadilan Malaysia yang membebaskan S. Ambika, majikan dari Adelina Lisao mendapat kecaman luas di dalam negeri. Foto/Istimewa

KUALA LUMPUR - Keputusan pengadilan Malaysia yang membebaskan S. Ambika, majikan dari Adelina Lisao mendapat kecaman luas di dalam negeri. Adelina adalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang meninggal dunia setelah mengalami banyak penyiksaan.

Pengacara HAM terkemuka di Malaysia, Eric Paulsen menyebut, keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Pulau Penang pada tanggal 18 April lalu itu mengejutkan dan tidak dapat diterima.

"Ini adalah salah satu kasus pelecehan yang paling umum dan mengerikan yang pernah dicatat, namun kantor jaksa agung entah bagaimana memutuskan untuk membatalkan dakwaan," kata pria yang juga meripakan anggota Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk HAM, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (23/4).

Steven Sim, seorang anggota parlemen dari daerah tempat Adelina meninggal, mengatakan keputusan pengadilan itu sama tragisnya dengan kematian Adelina. Sim mengatakan bahwa dia telah menghubungi jaksa agung, Tommy Thomas, yang telah bersumpah untuk menyelidiki kasus ini.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengaku sangat terkejut dengan keputusan tersebut. "Sejauh catatan Pemerintah Indonesia, saksi dan bukti yang ada sangat kuat, namun hingga dijatuhkannya keputusan sejumlah saksi kunci belum dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian mengatakan, Indonesia menghormati sepenuhnya hukum Malaysia dan berharap proses penyelidikan terhadap putusan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Agung Malaysia, dapat segera membuahkan hasil. 

Credit  sindonews.com

Mahathir Mohamad Kritik Bangsawan karena Ikut Campur Pemerintahan

PM Malaysia Mahathir Mohamad. REUTERS

CB, Jakarta - Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengkritik perilaku para bangsawan dan mengaku sulit mengelola pemerintahan jika para bangsawan ikut campur dalam urusan pemerintahan.
Ia menambahkan bahwa pemerintahannya akan memiliki lebih banyak ruang untuk mengejar tujuannya jika ia menikmati mayoritas dua pertiga di parlemen.

Dalam sebuah wawancara panjang dengan The Star yang diterbitkan pada Senin, 22 April, Mahathir menyesalkan bahwa ada pemegang jabatan yang memiliki mentalitas bahwa bangsawan itu sakral dan karenanya enggan mengatakan tidak kepada mereka.

"..bahkan jika ada kesalahan yang dilakukan," kata Mahathir, dikutip dari Channel News Asia, 23 April 2019.
"Misalnya, jika Penguasa mengambil tanah, menyita tanah dan semuanya, ini harus melalui proses administrasi."
"Pemerintah tidak berani menolak. Jadi, tanah telah diambil dari orang-orang, hal-hal yang salah dilakukan, hal-hal yang melanggar hukum."
"Tetapi para penegak hukum, sayap eksekutif, tidak akan melakukan apa pun. Mereka hanya akan patuh," katanya.

"Ada rasa takut yang melekat di antara orang-orang bahwa sesuatu akan terjadi pada mereka jika mereka berbicara menentang para penguasa," katanya.
Misalnya, kata Mahathir, jika seseorang ditabrak oleh anggota keluarga kerajaan, orang tersebut akan mencoba untuk menutupi masalah alih-alih membawanya ke pengadilan.

PM Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat. UN News
Mahathir memang dikenal memiliki hubungan yang sulit dengan beberapa bangsawan. Baru-baru ini, ia bersitegang dengan sultan Johor dan putra mahkota atas siapa yang harus menunjuk menteri utama negara bagian dan penarikan diri Malaysia dari Statuta Roma Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC).
Malaysia menarik diri dari statuta ICC setelah dikritik sebagai tidak konstitusional oleh putra mahkota, yang mengklaim bahwa Konferensi Para Penguasa tidak berkonsultasi sebelum penandatanganan.

Mahathir menyatakan bahwa dia tidak menentang para bangsawan, namun dia mengatakan bahwa ada batasan yang dikenakan pada perilaku mereka.
Misalnya, ia mencatat bahwa keluarga kerajaan telah diberitahu sejak masa perdana menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman, bahwa mereka tidak dapat melakukan bisnis.

"Apa yang terjadi sekarang adalah bahwa ada beberapa bukti (bahwa) mereka (bangsawan) mengizinkan nama mereka untuk digunakan oleh pelaku bisnis swasta," katanya.
"Saya pikir beberapa memiliki investasi langsung tetapi kita sendiri yang salah karena kita tidak mengekspos hal-hal ini dan mengambil tindakan," beber Mahathir Mohamad.

Credit  tempo.co

Malaysia Protes Masuk Daftar Negara Rawan Penculikan AS

Ilustrasi. (AFP Photo/Mohd Rasfan)

Jakarta, CB -- Malaysia melayangkan protes keras terhadap Amerika Serikat karena memasukkan negara mereka dalam daftar "K", yaitu daerah-daerah yang rawan penculikan atau penyanderaan.

"Kementerian Luar Negeri protes keras keputusan pemerintah AS untuk memasukkan nama Malaysia dalam daftar indikasi 'K' yang baru," demikian pernyataan Kemlu Malaysia yang dikutip kantor berita Bernama, Minggu (14/4).

Malaysia mulai dimasukkan ke dalam daftar K pada 9 April lalu. Melalui satu imbauan perjalanan, AS meminta warganya berhati-hati jika berencana pergi ke Sabah karena rawan penculikan.

"Ada ancaman penculikan demi tebusan, baik dari teroris maupun kelompok-kelompok kriminal lainnya," demikian bunyi peringatan tersebut.


"Kelompok itu mungkin menyerang secara tiba-tiba, menyasar resor-resor pesisir, resor di pulau-pulau, dan kapal yang membawa turis ke pulau-pulau resor."

Setelah peringatan ini dirilis, Malaysia langsung menyatakan bakal memanggil duta besar AS "untuk meminta klarifikasi" terkait peringatan tersebut.

Menurut Kemlu Malaysia, imbauan perjalanan itu tidak objektif dan tak menggambarkan realita di lapangan, terutama terkait situasi keamanan di timur Sabah yang mereka klaim aman bagi turis.

"Ini terlihat dari fakta bahwa jumlah kedatangan turis ke Sabah meninggal 5,5 persen, hingga mencapai 3,85 miliar tahun lalu," tulis Kemlu Malaysia.

"Lebih jauh, jumlah insiden penculikan juga menurun signifikan hingga hampir nol. Sabah Timur terus menarik perhatian para penyelam kelas dunia."

Kemlu Malaysia menjelaskan bahwa kemajuan ini dapat terjadi berkat berbagai upaya pengamanan, termasuk patroli terkoordinasi dengan Filipina dan Indonesia.

"Melihat fakta-fakta tersebut, Malaysia mendesak AS untuk lebih objektif dalam penilaiannya. Kami mendesak AS segera menarik Malaysia dari daftar K," tulis Kemlu Malaysia.

Credit  cnnindonesia.com

7 Fakta tentang Abu Dar, Pemimpin ISIS Filipina

Abu Dar, pemimpin ISIS Filipina. [EXPRESS.CO.UK]

CB, Jakarta - Filipina resmi mengumumkan tentang kematian pemimpin ISIS Abu Dar setelah menerima hasil uji DNA dari penyelidik AS. Siapakah Abu Dar yang sempat disebut akan menjadi pemimpin ISIS wilayah Asia Tenggara setelah Isnilan Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang berafiliasi dengan ISIS tewas terbunuh pada 2017.

Mengutip laporan The Straits Times, CNN, dan The South China Morning Post, berikut 7 fakta tentang pemimpin ISIS Filipina, Abu Dar:
1. Abu Dar lahir sekitar 40 tahun lalu di kota Pagayawan, provinsi Lanao del Sur, pulau Mindanao, dengan nama Benito Marohombsar.

2. Selain Abu Dar, ia juga punya nama lain yakni Human Abduj Najib.
3. Tidak banyak informasi mengungkap tentang awal keterlibatan Abu Dar dengan kelompok milisi di Filipina. Abu Dar digambarkan memiiki jaringan degan milisi luar negeri, kurang radikal dan pengalaman berperang masih sedikit dibandingkan Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang tewas dibunuh pada tahun 2017. Abu Sayyaf resmi berafiliasi dengan ISIS.

4. Abu Dar disebut pemimpin Daulah Islamiyah, salah satu faksi yang bertempur bersama ISIS di Irak dan Suriah.
5. Abu Dar membantu Hapilon dan pemimpin kelompok milisi Maute Omar dan Abdullah Maute merancang serangan berdarah di kota Marawi tahun 2017.

6. Dia memiliki jairngan dengan milisi luar negeri dan menjadi kurir pembawa uang selama bertempur di Marawi.

"Dia punya uang, sumber daya, dan koneksi. Dia punya kemmapuan untuk memimpin," kata juru bicara militer, Brigadir Jenderal Bienvenido Datuin seperti dikutip dari The Straits Times, 6 Maret 2018.
7. Saat ISIS terdesak di Marawi, Abu Dar disebut merancang pelarian dengan membawa lari uang hasil rampasan selama 5 bulan menguasai Marawi senilai US$12,7 juta. 

Credit  tempo.co

Filipina Resmi Umumkan Pemimpin ISIS Abu Dar Tewas

Bendera Filipina yang compang-camping terlihat dekat rumah-rumah yang hancur, setelah penduduk diizinkan kembali ke rumah mereka untuk pertama kalinya usai pertempuran antara pasukan pemerintah dan militan Negara Islam di kota Islam Marawi, Filipina 19 April 2018 REUTERS/Erik De Castro

CB, Jakarta - Filipina resmi mengumumkan tentang kematian pemimpin ISIS Benito Marohombsar alias Abu Dar dalam operasi militer di kota Tuburan, provinsi Lanao de Sur, sekitar 800 kilometer di selatan Manila, Filipina. Kota Marawi terletak di Lanao del Sur pada Maret lalu.
Komandan brigadir militer Filipina di Marawi, Romeo Brawer kepada wartawan kemarin, 14 April 2019 mengatakan, kepastian atas kematian Abu Dar berdasarkan hasil laporan uji DNA secara tertulis yang dikirimkan oleh penyelidik forensik AS.

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana kepada wartawan pada hari Minggu, 14 April 2019 juga menjelaskan pernyataan serupa kepada wartawan.

"Dipastikan. Ini jasad Abu Dar. Well, sekarang kelompoknya tidak punya pemimpin," kata Lorezana seperti dilansir dari The Straits Times.
Menurut seorang sumber di militer Filipina, tes DNA itu berdasarkan rambut anak-anak Abu Dar yang dicoocokkan dengan rambut Abu Dar.

Rencananya, Presiden Rodrigo Duterte yang akan mengumumkan tentang hasil tes DNA saat dia berkunjung ke Marawi, namun acara itu dibatalkan.
Abu Dar disebut terlibat langsung dalam serangan bersenjata untuk menguasai kota Marawi pada tahun 2017. Selama 5 bulan ISIS menguasai kota yang berada di pulau Mindanao.

Pertempuran sengit membebaskan Marawi dari cengkraman pasukan ISIS mengakibatkan ratusan orang meninggal di Marawi, dan lebih dari 35 ribu orang meninggalkan rumah mereka, serta setengah isi kota Marawi hancur.
Pertempuran militer Filipina memberangus milisi ISIS di Marawi merupakan pertempuran terbesar yang terjadi di Filipina sejak Perang Dunia II.

Credit  tempo.co

Mahathir Makin Kehilangan Dukungan di Malaysia

 

Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamad (tengah) (REUTERS/Olivia Harris)

 

 

Jakarta, CB -- Koalisi dari partai yang berkuasa di Malaysia yang mendukung Perdana Menteri Mahathir Mohammad kian kehilangan dukungan. Mereka dilaporkan telah kehilangan konstituen di beberapa negara bagian dalam pemilihan sela, Sabtu (13/4).

Ini adalah kekalahan untuk ketiga kalinya bagi koalisi Pakatan Harapan Mahathir atau Aliansi Harapan dalam pemilihan lokal sejak Mahathir berkuasa Mei tahun lalu.

Salah satu kandidat koalisi tersebut, Streram Sinnasamy, kehilangan konstituen di Rantau yang ada di negara bagian Sembilan. Rivalnya, Mohamad Hasan memenangkan suara dengan 4.510 yang menjadi pengganti sementara Ketua Barisan Nasional, yang menjadi koalisi utama dari partai oposisi.

Mohamad Hasan menjadi kepala koalisi Barusan Nasional setelah mantan Perdana Menteri Najib Razak dilanda skandal penyelewengan dana pemerintah. Sehingga, hal ini membuat Barisan Nasional mengalami kekalahan pertamanya tahun lalu, setelah lebih dari 60 tahun selalu unggul dalam pemilihan nasional.

Sebelumnya, Mohammad Hasan berhasil memenangkan pemilihan di Rantau tanpa perlawanan berarti pada 2018. Tetapi pengadilan Malaysia kemudian menemukan kesalahan dalam prosedur pemilihan dan menyerukan pemilihan baru.

Kemenangannya ini menjadi pukulan telak bagi koalisi Mahathir. Sebab, saat ini pemerintahannya itu tengah menghadapi kritik karena gagal memenuhi reformasi yang dijanjikan dan melindungi hak-hak mayoritas Muslim etnis Melayu.

Jajak pendapat yang dilakukan secara berkala menunjukkan bahwa koalisi Mahathir telah kehilangan dukungan di kalangan orang Melayu. Beberapa di antaranya khawatir soal kebijakan pemerintah akan mendukung mereka dalam bisnis, pendidikan dan perumahan.

Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri yang diperkirakan akan menjadi pesaing yang menggantikan Mahathir, mulai aktif berkampanye di Rantau. Ia ingin menggaet dukungan dari Mohamad yang menjadi tokoh yang sangat populer di kalangan orang Melayu.

Sementara itu, Najib, absen dari dua pemilihan sela terakhir. Padahal sebelumnya, ia aktif tampil ke publik sebelum tersandung kasus yang menjeratnya dan sibuk menghadapi beberapa persidangan korupsi awal bulan ini.

Najib menghadapi lebih dari 40 tuduhan pencucian uang dan pelanggaran lainnya atas dugaan kerugian miliaran dolar dari dana negara 1Malaysia Development Berhad



Credit  cnnindonesia.com

Mahathir Bersitegang dengan Pangeran Johor, Kenapa?

Pangeran Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim.[The Star]

CB, Jakarta -  Perseteruan antara Perdana Menteri Mahathir Mohamad dengan putra mahkota kesultanan Johor semakin kuat setelah Menteri Utama Johor, Osman Sapian mengundurkan diri dari jabatannya. Mahathir kemudian mengeluarkan pernyataan tegas bahwa Sultan Johor tidak memilihi peran untuk menunjuk pengganti Osman.
"Ini keputusan politik. Sultan tidak punya peran. Peran ada pada partai yang menang pemilu untuk menentukan siapa yang memimpin," kata Mahathir kepada wartawan setelah membuka 15th Kuala Lumpur Islamic Finance, Rabu 10 April 2019, mengutip The Star.

Mahathir menjelaskan, diperlukan waktu untuk menunjuk menteri pengganti untuk Johor. Mahathir mengatakan secepatnya seseorang akan ditunjuk sebagai pengganti Osman.

"Kami memiliki beberapa kandidat yang harus kami jajaki, sangat cepat, kami akan menemukannya," kata Mahathir.
Nama Sahruddin Jamal dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia merupakan salah satu kandidat yang disebut-sebut akan menggantikan Osama. Nmaun Mahahthir berujar singkat:"Tdak tahu."

Sahruddin merupakan Ketua Komisi Agrikultur, Kesehatan, dan Lingkungan yang secara luas dijagokan menggantikan Osman. Namun partai Pakatan Harapan, juga mengajukan kandidatnya dari anggota majelsinya untuk berada di posisi top tersebut.
Putra Mahkota Kesultanan Johor, Ismail Ibnu Sultan Ibrahim melalui akun Twitternya yang mengutarakan bahwa sultan memiliki hak absolut sebagai penguasa di Johor. Sehingga sultan berkuasa untuk menunjuk pengganti Osman. Media lokal menyebut Osman terlalu tunduk pada Putrajaya sebagai alasan dia mengundurkan diri.

"Yang Mulai telah mengkaji pergantian menteri besar beberapa bulan lalu," kata pangeran Ismail. "Kemakmuran rayat dan kesejahteraab negara harus selalu menjadi prioritas."
Menurutnya, Sultan Johor yang memerintahkan pengunduran diri Osman dari kabinet Mahathir. Meski ada orang lain yang mengklaim.

Credit  tempo.co

Mahathir Akui Menteri Utama Johor Mundur, Pangeran Angkat Bicara

Menteri utama Johor Osman Sapian {UTUSAN]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, Menteri utama Johor, Osman Sapian telah mengundurkan diri pada Senin malam, 8 April 2019.
Mahathir kepada wartawan sehari setelah pengunduran diri Osman menjelaskan, dirinya menerima dua surat mengenai pengunduran diri saat keduanya bertemu di Putrajaya. Satu di antara dua surat itu dialamatkan ke Sultan Johor, Ibrahim Iskandar.

Osman menjadi menteri pertama di kabinet Mahathir yang mengundurkan diri. Osman pun menjadi menteri yang paling singkat menjabat.

"Johor sementara tanpa menteri utama," kata Mahathir, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Meski begitu, menurut Mahathir dirinya sudah mengantongi 3 hingga 4 nama untuk menggantikan Osman.

Putra mahkota Johor, Pangeran Ismail Sultan Ibrahim melalui Twitter mengungkapkan, ayahnya Sultan Johor yang meminta Osman mundur dari jabatannya.
"Yang Mulai telah berusaha mengganti menteri utama sejak berbulan-bulan lalu. Jangan lupa, kekuasaan untuk menunjuk menteri utama adalah hak mutlak sultan," kata Pangeran Islam.

Dia kemudian menyampaikan harapan agar menteri utama yang baru nanti tidak menjadi "yes-man" ke Putrajaya. Dia menegaskan, kemakmuran dan kebaikan negara bagian menjadi prioritas kerja menteri utama.
Osman merupakan menteri di kabinet Mahathir yang mendapat banyak sorotan di media antara lain dengan kualifikasi akademik.

Credit  tempo.co

Pengadilan Malaysia Tolak Banding Najib Razak Terkait TPPU

Mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak, saat menghadiri persidangan kasus dugaan pencucian uang. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Pengadilan Federal Malaysia hari ini, Selasa (10/4), menolak ketiga permintaan banding mantan Perdana Menteri Najib Razak, terkait kasus dugaan pencucian uang SRC International. SRC merupakan bekas anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Tujuh hakim anggota panel yang dipimpin Richard Malanjum mendukung Jaksa Agung Thommy Thomas dengan menolak banding Najib, terhadap perintah pengadilan untuk menunjukkan surat penunjukan Jaksa Penuntut Fiat Sulaiman Abdullah.

Pengadilan menolak tiga banding terkait pernyataan saksi, yang mempertanyakan penarikan surat transfer Tommy untuk memindahkan proses persidangan ke pengadilan tinggi, dan permintaan agar media dan publik tidak membahas kasus kriminal Najib.


Najib menyatakan tidak bersalah atas tujuh dakwaan kepadanya pada 3 April lalu, terkait dugaan penggunaan dana negara 1MDB.

Dia dituduh menerima RM42 juta untuk memberikan jaminan kepada pemerintah atas pinjaman RM4 miliar yang diambil SRC International, sebuah perusahaan yang didirikan sebagai pemasok batubara. Najib tetap membantah telah melakukan kesalahan dan menyatakan semua tuduhan kepadanya bermotif politik.

Najib juga diduga melakukan pencucian uang dengan menerima tiga kali transfer terpisah dalam jumlah besar. Masing-masing satu kali sebesar Rp94 miliar dan dua kali senilai Rp34 miliar.

Aliran dana dari SRC ke rekening Najib dikirim melalui rekening dua perusahaan berbeda yakni Gandingan Mentari Sdn., Bhd., yang merupakan anak perusahaan SRC dan Ihsan Perdana Sdn. Bhd.

Najib kemudian mengirim lagi uang itu ke rekening pribadi lainnya di AmPrivate Banking, yang merupakan bagian dari AmIslamic Bank Bhd.

Istri Didakwa Lagi

Kejaksaan Malaysia juga kembali mendakwa istri Najib, Rosmah Mansor (68), dalam kasus dugaan korupsi pengadaan panel listrik tenaga surya untuk sekolah di pedesaan Negara Bagian Sarawak. Dia diduga menerima suap sebesar Rp17 miliar terkait proyek itu dari Direktur Pelaksana Jepak Holdings, Saidi Abang Samsudin, melalui orang dekatnya, Rizal Mansor.

Suap itu diduga kuat untuk memenangkan Jepak Holdings dalam pengadaan panel tenaga surya dan perawatan generator diesel untuk 369 sekolah. Nilai kontraknya mencapai Rp4,3 triliun.

Rosmah menyatakan tidak bersalah. Kuasa hukumnya, Akberdin Abdul Kader, menyatakan keberatan atas dakwaan itu. Dia juga merasa nilai jaminan sebesar Rp3,4 miliar yang ditetapkan hakim terlampau tinggi.

Sidang Rosmah akan dilanjutkan pada 10 Mei mendatang.

Credit  cnnindonesia.com