Tentara Myanmar menunjukkan kekuatannya dalam parade Hari Reunifikasi

 

Pemimpin militer Myanmar, Jenderal  Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade.Parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret, 2021. [REUTERS / Stringer] 

 CUPUMA, Jakarta Pada hari Sabtu, 12 Februari 2022, militer Myanmar menunjukkan kekuatan militer selama parade militer yang diadakan di ibukota Naypyitaw. Pemimpin delegasi Myanmar Min Aung Hlaing hadir. 

 Min Aung Hlaing adalah pemimpin militer yang menggulingkan pemerintah sipil Myanmar  tahun lalu. Dia berjanji akan membela Myanmar secara nasional dan internasional. 

 Parade militer mengatakan itu untuk merayakan Hari Reunifikasi, yang menandai kemerdekaan Myanmar dari Inggris pada tahun 1947. Pada saat yang sama, junta militer Myanmar juga mengumumkan bahwa 814 tahanan akan diampuni. Pengampunan sering diberikan ketika Myanmar menghadapi hari libur  besar. 

 Belum diketahui apakah Sean Turnell, penasihat ekonomi  Australia, akan diampuni. Turnell dipenjara selama satu tahun, awalnya bekerja untuk pemerintah Aung San Suu Kyi. 

 Perayaan Hari Reunifikasi ditandai dengan terputusnya jaringan internet pada pukul 4 pagi waktu setempat. Sementara itu, parade militer dan resmi Myanmar berlangsung pada pagi hari. Juga hadir delegasi dari negara bagian Karen, Chin dan Kayah, di mana konflik  bersenjata dan anti-etnis pecah. 

 “Kekerasan di Myanmar hanya menyebabkan kekacauan dan penderitaan bagi rakyat,” kata Min Aung Hlaing dalam pidatonya di acara tersebut.

Bangladesh Minta Bantuan AS untuk Repatriasi Rohingya

Pengungsi Rohingya

Foto: AP Photo/Dar Yasin, File

Satu juta warga yang dipindahkan secara paksa harus kembali ke Myanmar.

CB, DHAKA -- Pemerintah Bangladesh meminta dukungan dan bantuan Amerika Serikat (AS) untuk proses repatriasi pengungsi Rohingya. Washington diminta menciptakan zona aman di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, agar para pengungsi bersedia kembali.


Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Momen saat bertemu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Washington. Menurut keterangan pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Momen meminta Pompeo membantu memberikan tekanan internasional kepada Myanmar agar menerima kepulangan pengungsi Rohingya.

Pompeo pun mengindikasikan akan membantu Bangladesh menangani masalah tersebut. “Satu juta lebih warga Myanmar yang dipindahkan secara paksa harus kembali ke Myanmar tanpa rasa takut dan penganiayaan apa pun,” kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam keterangannya, mengutip pernyataan Pompeo, dilaporkan laman Anadolu Agency, Selasa (9/4).


Pompeo menilai, Pemerintah Myanmar memang tak bisa melepaskan diri dari persoalan pengungsi Rohingya. “Adalah tanggung jawab pemerintah dan militer Myanmar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga Rohingya merasa aman untuk kembali ke rumah,” ujar Pompeo.

Sebelumnya Momen telah mengatakan bahwa ASEAN siap memainkan peran utama dalam proses repatriasi Rohingya. “Thailand adalah ketua ASEAN saat ini. Mereka bersedia mengambil peran utama dalam proses repatriasi pengungsi Rohingya,” ujar Momen seusai bertemu Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Dhaka pada awal April lalu.


Momen sempat menanggapi pertanyaan awak media tentang proposal Bangladesh untuk membentuk 'zona aman' di Rakhine bagi orang-orangRohingya. Dia mengatakan Pramudwinai setuju dengan gagasan tersebut. Namun penamaannya mungkin akan diganti. Sebab zona aman mengandung konotasi tertentu. Dengan adanya zona itu, para pengungsi Rohingya diharapkan dapat merasa aman untuk kembali.


Pada Agustus 2017, lebih dari 700 ribu orang Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh. Hal itu terjadi setelah militer Myanmar melakukan operasi brutal untuk menangkap gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).


Masifnya arus pengungsi ke wilayah perbatasan Bangladesh segera memicu krisis kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya terpaksa harus tinggal di tenda atau kamp dan meNggantungkan hidup pada bantuan internasional.


Pada November 2017, Bangladesh dan Myanmar menyepakati pelaksanaan repatriasi. Tahun lalu, kedua negara memulai proses pemulangan sekitar 2.200 pengungsi. Namun proses tersebut dikritik oleh sejumlah negara, termasuk PBB.


PBB menilai sebelum benar-benar dipulangkan, para pengungsi seharusnya diberi izin untuk melihat situasi serta kondisi di Rakhine. Dengan demikian, mereka dapat menilai dan menyimpulkan sendiri apakah dapat pulang dengan aman ke sana. Di sisi lain, PBB masih menyangsikan bahwa hak-hak dasar Rohingya, terutama status kewarganegaraan, dapat dipenuhi oleh Myanmar.

Credit  republika.co.id

Mahkamah Agung Myanmar Terima Banding Wartawan Reuters

Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena melaporkan tindakan keras brutal Myamar terhadap Muslim Rohingya. Foto/Istimewa

NAYPYITAW - Mahkahmah Agung Myanmar memutuskan untuk menerima banding yang diajukan oleh pengacara dua wartawan Reuters yang dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena melaporkan tindakan keras brutal Myamar terhadap Muslim Rohingya.

Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, tetap berada di Penjara Insein sementara pengacara mereka menghadiri sidang pertama pengadilan tentang permohonan mereka di Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw. Istri keduanya juga datang ke persidangan, membawa anak-anak mereka.

Vonis kepada para wartawan karena melanggar Undang-undang Rahasia Resmi negara itu telah dikecam oleh kelompok-kelompok hak asasi pemerintah Barat dan asosiasi pers global. Mereka juga telah menyoroti masalah kebebasan berekspresi di Myanmar, bahkan setelah transisi dari pemerintahan militer ke pemerintah terpilih di bawah peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Pendukung Wa Lone dan Kyaw Soe Oo berpendapat keduanya dijebak karena ketidaksenangan pemerintah Myanmar atas laporan mereka tentang tindakan keras oleh pasukan keamanan terhadap anggota minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

Lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh setelah tindakan keras itu, yang dimulai pada Agustus 2017. Para kritikus menggambarkan kampanye itu sebagai pembersihan etnis, atau bahkan genosida, di pihak pasukan keamanan Myanmar.

Banding Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pengadilan yang lebih rendah melibatkan kesalahan dalam prosedur peradilan. Banding pada bulan Januari ke pengadilan yang lebih rendah ditolak dengan alasan bahwa pengacara wartawan gagal menyerahkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa Wa Lone (32) dan Kyaw Soe Oo (28) tidak bersalah.

Pengacara Khin Maung Zaw mengatakan bahwa dalam penyerahan 1,5 jam ke pengadilan, ia mengutip 13 alasan di mana ia yakin prosedur peradilan telah dilanggar.

Menurut Khin Maung Zaw, dengan keputusan ini, pihak pengacara akan kembali bertemu dengan hakim untuk dapat mempertahankan banding jika ia memutuskan bahwa prosedur hukum telah dilanggar. Dalam hal itu, semua putusan dari pengadilan rendah akan dihapuskan, yang dapat menyebabkan kedua wartawan dibebaskan atau hukumannya dikurangi, atau menghadapi putusan baru pengadilan.

Jika banding ditolak, maka putusan pengadilan yang lebih rendah akan tetap berlaku. Tampaknya hukum masih dapat memungkinkan beberapa peluang lebih lanjut untuk meninjau kembali kasus tersebut, serta kesempatan untuk meminta pengampunan. 

Belum diputuskan tanggal untuk sidang banding lanjutan.

"Hari ini, kami berharap bersama untuk yang terbaik dan percaya bahwa keluarga kami bisa bersatu sesegera mungkin," kata Chit Su Win, istri Kyaw Soe Oo, seperti dikutip dari ABC News.go.com, Rabu (27/3/2019).

Pan Ei Mon, istri Wa Lone, mengatakan dia yakin hakim akan memutuskan berdasarkan alasan atas dasar argumen yang diajukan oleh pengacara.

"Aku tidak begitu mengerti tentang peradilan," katanya.

"Tapi aku hanya ingin bersatu dengan suamiku dan aku ingin mereka berdua pulang secepat mungkin," tukasnya.





Credit  sindonews.com

Myanmar Vonis Pemimpin Rakhine 20 Tahun Penjara

Ilustrasi. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Pengadilan Myanmar menjatuhkan vonis hukuman penjara 20 tahun terhadap pemimpin etnis di Rakhine, Aye Maung, dan penulis lokal, Wai Hin Aung, atas tuduhan makar.

"Aye Maung dan penulis Wai Hin Aung dijatuhi masing-masing hukuman 20 tahun atas tuduhan makar tingkat tinggi dan dua tahun masing-masing atas penghinaan negara," ujar pengacara Win, Aye Nu Sein, kepada AFP, Selasa (19/3).

Usai sidang, aparat langsung menenangkan ratusan pendukung Aye yang sudah menunggu di depan Pengadilan Sittwe di Rakhine.

Pendukung Aye di Rakhine memang tergolong banyak, mengingat ia adalah mantan ketua Partai Nasional Arakan yang kerap menyuarakan ketidakadilan atas etnis minoritas Rohingya.


Aye dan Wai diadili karena dituduh melontarkan pidato yang menyulut gesekan pada Januari 2018 lalu, sehari sebelum bentrokan kembali pecah di Rakhine.

Menurut laporan sejumlah media lokal, saat itu Aye mengkritik pemerintah pusat karena memperlakukan etnis minoritas di Rakhine layaknya "budak" dan menyerukan perlawanan bersenjata.

Keesokan harinya, para pengunjuk rasa di Rakhine bergerak hingga sempat menduduki salah satu gedung pemerintahan. Kepolisian kemudian melepaskan tembakan, menewaskan tujuh orang.

Selama ini, Rakhine menjadi salah satu titik panas di Myanmar, di mana etnis minoritas Muslim, terutama Rohingya, dilaporkan didera persekusi bahkan pembantaian.

Dalam operasi militer terakhir yang pecah sejak pertengahan 2017 lalu, ribuan orang dilaporkan tewas, sementara 740 ribu Rohingya membanjiri Bangladesh.

Credit  cnnindonesia.com

Tentara Arakan Minta Pengungsi Rohingya Tahan Diri

Sejumlah pengungsi Rohingya antri untuk mendapatkan paket makanan dari relawan Indonesia di Kamp Pengungsian Kutupalong, Cox Bazar, Bangladesh, Minggu (1/10).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Tentara Arakan dtuding terkait dengan kasus kekerasan terorganisir di kamp pengungsi.

CB, YANGON -- Kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) meminta para simpatisan dan pengikutnya menahan diri dan tidak melakukan tindak kejahatan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Seruan itu dilakukan menyusul terbitnya laporan pembunuhan dan penculikan yang ditudingkan ke kelompok tersebut.

ARSA mengkritisi pemberitaan media yang berbasis di Bangladesh karena telah mengaitkannya dengan kasus kekerasan terorganisir di kamp-kamp pengungsi, termasuk serangkaian pembunuhan. ARSA mengakui adanya kejadian tersebut, tapi membantah pimpinannya menyetujuinya.

"Orang-orang itu tidak hanya menentang Pemerintah Bangladesh, tapi juga membuat ARSA bertanggung jawab atas kejahatan mereka. Dan karena aktivitas mereka, seluruh komunitas difitnah di seluruh dunia," kata ARSA dalam sebuah pernyataan video yang diunggah melalui akun Twitter-nya pada Rabu (13/3).

Terlepas dari pemberitaan yang mengambinghitamkan kelompoknya atas serangkaian kasus pembunuhan, ARSA tetap mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Bangladesh. Oleh sebab itu, ARSA meminta para pengungsi Rohingya, termasuk para simpatisan, agar tidak melanggar peraturan dari otoritas berwenang di sana.

Kelompok itu pun menegaskan masih akan melanjutkan misinya menentang Pemerintah Myanmar. "Kegiatan kami untuk hak-hak kami yang sah sedang berlangsung melawan pemerintah teroris Myanmar dan genosida militer," katanya.

ARSA adalah kelompok yang kerap menyerang aparat keamanan dan tentara Myanmar di Rakhine. Pada Agustus 2017, mereka menyerang pos militer Myanmar di luar Rakhine. Serangan tersebut menewaskan beberapa tentara Myanmar.

Setelah kejadian itu, militer Myanmar segera melakukan operasi pemburuan terhadap anggota ARSA di Rakhine. Operasi tersebut menjadi cikal bakal terjadinya krisis pengungsi Rohingya.

Dalam operasinya, tentara Myanmar bertindak brutal dan tak pandang bulu. Mereka memberondong warga sipil Rohingya dengan tembakan dan membakar permukimannya. Tak hanya itu, mereka juga dilaporkan memperkosa wanita-wanita Rohingya.

Operasi militer itu menyebabkan orang-orang Rohingya berbondong-bondong meninggalkan Rakhine menuju Bangladesh. Saat ini terdapat lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingya di wilayah perbatasan Bangladesh, Cox's Bazar.

Sementara itu, sebuah tim dari kantor kejaksaan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah menuntaskan kunjungannya selama beberapa pekan ke kamp-kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar pada Senin (11/3). Direktur Yurisdiksi, Divisi Pelengkap, dan Kerja Sama ICC Phaksio Mochochoko mengatakan berupaya membuat kemajuan dalam penyelidikan awal krisis Rohingya.

"Kami berkomitmen membuat kemajuan berkelanjutan pada proses pemeriksaan pendahuluan," ujar Mochochoko, dikutip laman Anadolu Agency.

Namun, dia menegaskan pemeriksaan pendahuluan bukanlah sebuah investigasi. Itu merupakan penilaian berdasarkan kriteria Statuta Roma guna memutuskan apakah penyelidikan terhadap situasi Rohingya yang sedang berlangsung diperlukan. 

Credit  republika.co.id

AS Akan Pulangkan Jasad Tentara Perang Dunia II dari Myanmar

Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan mengambil sisa-sisa jasad tentara mereka yang hilang di Myanmar selama Perang Dunia Kedua. Foto/Istimewa

MANDALAY - Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan mengambil sisa-sisa jasad tentara yang hilang di Myanmar selama Perang Dunia Kedua, menandai misi pertama ke Myanmar yang dilakukan oleh pesawat militer AS. Hal itu diungkapkan oleh pejabat AS.

Setelah upacara singkat, jenazah dibawa dari kota terbesar kedua Myanmar, Mandalay, ke laboratorium di AS untuk analisis dan identifikasi lebih lanjut.

"Kami ingat. Anda tidak dilupakan," kata duta besar AS untuk Myanmar, Scot Marciel, pada upacara tersebut seperti dikutip dari Reuters, Rabu (13/3/2019). 

Dia mengatakan misi itu dimaksudkan untuk menghormati ingatan para tentara yang jatuh dan untuk menunjukkan penghargaan atas tugas yang dilakukan oleh mereka.

Dari tahun 1942 hingga 1945, wilayah udara di Myanmar, yang kemudian disebut Burma, berfungsi sebagai koridor pasokan penting dari India ke China setelah Jepang merebut kota Lashio di utara, memutus rute pasokan utama Sekutu terakhir atas daratan ke China.

Selama periode itu, pesawat-pesawat pengangkut Amerika melakukan penerbangan harian ke Himalaya timur, rute berbahaya yang disebut punuk, menurut situs web kedutaan AS di China.

Sisa-sisa jasad tentara AS diyakini berasal dari pesawat B-25G dengan tujuh anggota awak di dalamnya yang jatuh pada Februari 1944 di wilayah barat laut Sagain, Myanmar, kata para pejabat AS.

Lebih dari 82.000 orang Amerika hilang pada konflik masa lalu, dan 632 anggota tentara AS, sebagian besar awak pesawat, menghilang di Myanmar selama Perang Dunia Kedua, data pemerintah AS menunjukkan.

Hubungan antara kedua negara telah memanas setelah Washington tahun lalu menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah komandan militer dan polisi Myanmar serta unit-unit militer. AS menuduh mereka melakukan pembersihan etnis terhadap minoritas Muslim Rohingya. 

Myanmar telah menolak tuduhan itu, dengan mengatakan pihaknya memerangi "teroris" Rohingya.

Sekitar 730 ribu etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah Agustus 2017 setelah apa yang digambarkan oleh penyelidikan pemerintah AS sebagai kampanye pembunuhan massal, pemerkosaan, dan kekejaman lainnya yang direncanakan dengan baik oleh militer Myanmar.



Credit  sindonews.com

Utusan PBB: situasi di Myanmar harus diserahkan ke ICC

Anak Rohingya berada di kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh, Kamis (7/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/djo

Jenewa (CB) - Pelapor Khusus PBB mengenai Myanmar pada Senin (11/3) menyatakan situasi di Myanmar harus diserahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) oleh Dewan Keamanan, atau satu pihak negara atau kelompok pihak negara.

Ketika berbicara pada Sidang Ke-40 Dewan Hak Asasi Manusia, Yanghee Lee mengatakan, "Semua korban tak boleh dipaksa menunggu api penyucian kebungkaman internasional; Jika tidak mungkin untuk merujuk situasi ke ICC, maka masyarakat internasional mesti mempertimbangkan pembentukan pengadilan mandiri."

Lee mengatakan ia "khawatir dengan peningkatan situasi Rohingya, dengan pendeportasian dari India dan Arab Saudi baru-baru ini, serta kedatangan satu perahu di Malaysia baru pekan lalu".

"Saya terganggu saat mendengar laporan dari para pejabat Pemerintah Bangladesh bahwa pada April mereka berencana memindahkan 23.000 pengungsi Rohingya dari berbagai kamp di Cox's Bazar ke Bhashan Char, pulau yang muncul belum lama ini di Teluk Benggala," katanya.

"Relokasi yang tak terencana dengan baik dan pemindahan tanpa keinginan pengungsi memiliki potensi akan menciptakan krisis baru," demikian peringatan pelapor PBB itu, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa.

"Pemerintah Bangladesh berkewajiban menjamin bahwa ini takkan dilaksanakan," katanya.

Konflik

Utusan PBB tersebut juga menyuarakan keprihatinan mengenai konflik antara organisasi etnik yang bersenjata di Negara Bagian Shan, Myanmar Utara.

"Meskipun ada gencatan senjata sepihak selama empat bulan oleh militer pada Desember di bagian utara dan timur negeri tersebut, saya makin prihatin mengenai konflik antara organisasi etnik yang bersenjata di Negara Bagian Shan," kata wanita pejabat itu.

"Ada laporan baru-baru ini mengenai kematian warga sipil dan ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal untuk sementara selama beberapa bulan belakangan ini. Sebanyak 1.700 orang menyelamatkan diri dari Namtu dan Hispaw sejak 27 Februari," katanya.

"Pelanggaran yang berulangkali terjadi hanya membuat trauma atau kembali membuat trauma orang dewasa dan anak-anak, mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, pendidikan mereka dan kehidupan mereka, serta mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh akses ke perawatan kesehatan dan layanan dasar. Ini harus berlanjut," katanya.

Ia kembali menyeru "semua pihak dalam konflik tersebut di seluruh dunia agar melindungi warga sipil dan melakukan pencegahan serta mengakhiri permusuhan".

Credit  antaranews.com

OKI akan Bawa Kasus Rohingya ke Pengadilan Internasional

Sejumlah warga Rohingya menunggu di truk Polisi Myanmar untuk dibawa kembali menuju penampungan sementara yang didirika pemerintah di Desa ManSi dekat Sittwe, Negara Bagian Rakhinne, Myanmar, Rabu (21/11).

Foto: Nyunt Win/EPA EFE

OKI mendesak Myanmar bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan.

CB.CO.ID, MESIR -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah mengadopsi resolusi untuk membawa kasus kekerasan Rohingya ke Pengadilan Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Hal itu diumumkan Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Senin (4/3).

"Resolusi untuk mengejar bantuan hukum melalui ICJ datang setelah serangkaian negosiasi panjang untuk mencari pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) dalam kasus Rohingya di Myanmar," kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Daily Star.

Menurut Bangladesh, keputusan mengadopsi resolusi itu dilakukan setelah Gambia memimpin pertemuan dengan 10 anggota komite tingkat tinggi OKI. Pertemuan perdana dilaksanakan di Ibu Kota Gambia Banjul pada 10 Februari lalu.

Komite itu merekomendasikan untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan prinsip hukum internasional, terutama Konvensi Genosida serta prinsip-prinsip HAM dan hukum humaniter lainnya.

Tindakan bulat tersebut menjadi preseden bagi OKI untuk menempuh jalur hukum guna memperoleh keadilan dalam menangani kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya. Termasuk menetapkan hak-hak merka untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sah di tanah asalnya, yakni Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Kekerasan terhadap etnis Rohingya terjadi pada Agustus 2017, tepatnya ketika militer Myanmar memburu anggota Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Warga sipil Rohingya turut menjadi sasaran tindakan brutal dan represif pasukan Myanmar.

Kejadian itu segera memicu gelombang pengungsi ke Bangladesh. Saat ini terdapat lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya yang hidup di kamp-kamp di zona perbatasan Bangladesh-Myanmar, yakni Cox's Bazar.

Credit  republika.co.id

Ribuan Demonstran Dukung Amandemen Konstitusi Myanmar

Pengunjuk rasa memegang poster bertuliskan: "Amandemen konstitusi 2008" untuk mendukung reformasi konstitusi, selama demonstrasi di dekat Sule Pagoda, Yangon tengah, Myanmar, 27 Februari 2019. [REUTERS / Myat Thu Kyaw]

CB, Jakarta - Ribuan demonstran berkumpul di ibu kota Myanmar, Yangon, untuk menyuarakan dukungan amandemen konstitusi 2008.
Dalam aksi ini, para aktivis senior demokrasi menyampaikan pidato kepada masa dan meneriakan slogan menentang keditkatoran militer.


Dari laporan Reuters, dikutip 28 Februari 2019, proposal amandemen konstitusi diajukan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi pada Januari lalu. Partai mengusulkan membentuk komite yang akan menyusun ulang konstitusi, namun ditentang oleh anggota parlemen militer.

Ini adalah langkah besar Suu Kyi untuk mengakhiri dominasi militer selama tiga tahun terakhir.
"Kami berunjuk rasa mendukung komite amandemen konstitusi," kata Yin Htwe, penyelenggara aksi di ibu kota."Kami berada di pihak rakyat."

Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi menghadiri pertemuan partai Liga Nasional untuk Demokrasi di Yangon 13 Desember 2014. [REUTERS / Soe Zeya Tun]
Juru bicara militer mengatakan NLD salah prosedur untuk mengamandemen piagam konstitusi 2008, yang diciptakan selama kekuasaan militer.
"Membentuk komite gabungan untuk mengubah konstitusi tidak sejalan dengan konstitusi," kata Mayor Jenderal Tun Tun Nyi.

Berdasarkan Piagam Konstitusi Myanmar 2008, militer mendapat jatah seperempat kursi parlemen. Karenanya, setiap perubahan memerlukan pemungutan suara lebih dari 75 persen anggota, memberikan tentara veto yang efektif.
Piagam juga menghalangi Suu Kyi menjadi presiden, karena ada larangan calon presiden memiliki pasangan warga asing atau anak-anak. Suu Kyi memiliki dua putra dengan mendiang suaminya Michael Aris, seorang akademisi Inggris.
Untuk mengisi jabatannya, selama hampir tiga tahun, Aung Sang Suu Kyi telah memerintah Myanmar dengan posisi baru sebagai penasihat negara, di bawah konstitusi Myanmar 2008.

Piagam ini juga memberikan kontrol militer pada kementerian yang bertanggung jawab atas keamanan, termasuk urusan pertahanan dan dalam negeri.
Partai NLD Aung San Suu Kyi belum mengatakan ketentuan-ketentuan konstitusi apa yang mungkin ingin direformasi, namun di masa lalu, beberapa anggota partai telah menyerukan perubahan pada Pasal 436, yang memberikan militer veto yang efektif atas amandemen konstitusi Myanmar.

Credit  tempo.co

Aung San Suu Kyi Absen di Sidang PBB di Jenewa

Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dilaporkan bakal absen dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pelucutan Senjata di Jenewa, Swiss, pekan ini. Diduga kuat hal ini ada hubungannya dengan dugaan persekusi serta pembantaian etnis Rohingya, yang dilakukan aparat dan kelompok radikal Buddha di negara itu.

Kehadiran Suu Kyi akan diwakilkan Menteri Persatuan untuk Kerja Sama Internasional Myanmar, Kyaw Tin. Suu Kyi semula dijadwalkan menjadi pembicara dalam salah satu sesi Konferensi Pelucutan Senjata PBB sekitar pukul 11.00 waktu Jenewa pada Rabu (27/2) mendatang.

Dari agenda terbaru yang dilihat Reuters, Senin (25/2), hanya Kyaw Tin yang akan menjadi pembicara mewakili Myanmar dalam sesi tersebut.


Sejumlah pejabat PBB juga disebut tidak mendapat informasi terkait kehadiran Suu Kyi di Jenewa.

Sementara itu, juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, juga tidak merespons pernyataan Reuters terkait agenda Suu Kyi tersebut.

Sejumlah diplomat Myanmar di Jenewa juga tak dapat dimintai komentar terkait hal itu.

Suu Kyi banyak melewatkan sejumlah pertemuan internasional sejak krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine kembali memburuk pada Agustus 2017.

Banyak pihak yang kecewa terhadap sikap Suu Kyi yang merupakan peraih Nobel Perdamaian. Dia dianggap gagal melindungi etnis minoritas Rohingya yang menerima persekusi hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia dari aparat Myanmar.

Sebagai bentuk kekecewaan, sejumlah lembaga bahkan mencabut kembali penghargaan yang sudah mereka berikan kepada Suu Kyi. Bahkan almamater Suu Kyi, yakni Universitas Oxford di Inggris, mencopot lukisannya yang tadinya dipampang di dinding salah satu bangunan mereka.

Hubungan antara Myanmar dan PBB juga terus renggang sejak krisis yang membuat ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Sejak itu, Myanmar terus menutup diri dari dunia internasional hingga melarang pelapor khusus PBB untuk HAM, Yanghee Lee, datang ke negara tersebut. Mereka juga menolak peningkatan jumlah koordinator PBB di Myanmar.

Credit  cnnindonesia.com

Myanmar Bentuk Panel Reformasi Konstitusi Rancangan Militer

Ilustrasi militer Myanmar. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Myanmar membentuk komite untuk membahas reformasi konstitusi rancangan militer, langkah pertama Aung San Suu Kyi yang dianggap menunjukkan perlawanannya terhadap kekuasaan angkatan bersenjata dalam pemerintahan.

Tun Tun Hein, seorang anggota parlemen dari partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mengatakan bahwa tujuan utama panel itu adalah "menulis rancangan untuk mengubah konstitusi 2008."

Ia kemudian menjabarkan bahwa panel itu akan berisi 46 anggota dewan, yaitu 18 dari NLD, 8 dari tentara, sementara sisanya dari partai lainnya.

Hingga kini, belum ada rincian bagian dari konstitusi yang akan direformasi. Namun, pembentukan panel ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi kekuasaan militer dalam pemerintahan.


Di bawah konstitusi yang disusun pada 2008 lalu, militer mengendalikan semua kementerian keamanan dan diberikan seperempat jatah kursi parlemen. Dengan demikian, tentara memiliki hak veto untuk semua perubahan konstitusi.

Sejak bertarung dalam pemilu, NLD terus berjanji akan mengubah aturan tersebut. Panel ini sendiri dibentuk tak lama setelah dua pengadilan Myanmar menjatuhkan hukuman mati atas dua terdakwa pembunuhan Ko Ni, pengacara Muslim yang memperjuangkan perombakan regulasi militer tersebut.

Menjadi target ujaran kebencian online oleh para nasionalis Budha, Ko Ni ditembak dari jarak dekat tepat di kepala di luar bandara Yangon pada Januari 2017.

Saat itu, sebagai penasihat hukum NLD, Ko Ni sedang bekerja untuk mengamandemen konstitusi yang dirancang oleh militer pada 2008.

Credit  cnnindonesia.com

Myanmar batalkan dakwaan terhadap pengunjuk rasa dari suku minoritas

Polisi menahan aktivis saat protes atas patung Jenderal Aung San, pahlawan kemerdekaan Myanmar dan ayah dari pemimpin Aung San Suu Kyi di Loikaw, negara bagian Kayah, Myanmar, Kamis (7/2/2019). Foto diambil tanggal 7 Februari 2019. (REUTERS/Stringer)

Yangon, (CB) - Myanmar akan membatalkan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap sejumlah pengunjuk rasa dari suku minoritas yang berdemonstrasi menentang satu patung pahlawan kemerdekaan Jenderal Aung San, kata media negara pada Rabu.

Para pejabat juga akan mengadakan pembicaraan dengan mereka dan menawarkan konsesi yang jarang terjadi.

Langkah pembatalan tersebut terjadi ketika Aung San Suu Kyi, pemimpin Liga Nasional bagi Demokrasi yang berkuasa dan puteri dari jenderal itu. Ketakpuasan di kawasan-kawasan minoritas suku meningkat menjelang pemilihan yang disiapkan berlangsung tahun depan.

Pada Selasa, polisi menembakkan peluru-peluru karet, gas air mata dan meriam air untuk membubarkan unjuk rasa yang diikuti sekitar 3.000 orang di Loikaw, ibu kota negara bagian Kayah, yang juga dikenal dengan nama Karenni, di bagian timur Myanmar.

Aung San memediasi pakta tahun 1947 di antara sejumlah kelompok-kelompok etnis Myanmar yang ditandai dengan hari libur tahunan pada 12 Februari, tetapi para pengunjuk rasa Karenni mengatakan janji-janjinya tidak dilaksanakan setelah pembunuhan jenderal tersebut tahun itu.

Pada Rabu, surat kabar resmi "Global New Light of Myanmar" melaporkan para pejabat negara telah berunding dengan pengunjuk rasa hari sebelumnya dan sepakat mencabut dakwaan-dakwaan terhadap mereka. Sebaliknya para pegiat setuju untuk menangguhkan protes-protes mereka, katanya, dengan menambahkan perundingan-perundingan akan terjadi dalam sebulan, mencakup isu-isu seperti tulisan di alas patung.

Patung tersebut mungkin dipindahkan dari posisinya di alun-alun Loikaw, kata harian itu, seperti disiarkan Reuters.

"Kelompok pengunjuk rasa membubarkan diri setelah kami capai perjanjian," kata Khun Thomas, salah seorang pemimpin protes Loikaw. Dia mengatakan para pegiat mengharapkan dakwaan-dakwaan mengenai berkumpulnya mereka tak berizin, hasutan dan fitnah terhadap lebih 50 orang dicabut secara resmi ketika mereka pergi ke pengadilan pada Rabu.

Para pejabat mengungkap pembangunan patung itu di Loikaw bulan ini, memicu protes paling belakangan dalam serangkaian unjuk rasa yang mulai berlangsung ketika rencana-rencana bagi pembuatan monumen tersebut pertama kali diumumkan pada pertengahan tahun 2018.

Para pegiat minoritas etnis yang mendesak pemberlakuan sistem pemerintahan federal di Myanamar menentang patuing itu dan monumen-monumen lain bagi seorang pemimpin dari mayoritas suku Burma di negara itu.

Ketika naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2016, Suu Kyi menetapkan prioritas utamanya mengusahakan perdamaian dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata, tetapi kemajuan telah berjalan lamban.

Credit  antaranews.com

Militer Myanmar DIlaporkan Tembaki Desa-Desa di Rakhine

Muslim Rohingya tiba di Desa Thae Chaung, Sittwe, negara bagian Rakhine, Myanmar, Rabu (21/11).

Foto: Nyunt Win/EPA EFE

Penembakan desa yang berpenghuni tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

CB, LONDON – Amnesty International menyampaikan laporan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah menembaki desa-desa dan mencegah warga sipil mengakses makanan dan bantuan kemanusiaan di negara bagian Rakhine barat sejak awal 2019.


Pasukan keamanan juga disebut menggunakan undang-undang yang represif untuk menahan warga sipil.

"Operasi-operasi terbaru ini adalah satu lagi pengingat bahwa militer Myanmar beroperasi tanpa memperhatikan hak asasi manusia," kata Direktur Crisis Response Amnesty International, Tirana Hassan, dilansir Anadolu Agency, Selasa (12/2).


Hassan mengatakan, menembaki desa-desa berpenghuni dan menahan persediaan makanan tidak dapat dibenarkan dalam situasu apapun.


Pihaknya juga menerima laporan bahwa divisi tentara yang terlibat aksi kekejaman terhadap Rohingya Agustus-September 2017 lalu telah dikerahkan ke Negara Bagian Rakhine dalam beberapa pekan terakhir.


"Terlepas dari kecaman internasional atas kekejaman militer Myanmar, semua bukti menunjukkan bahwa mereka dengan berani melakukan pelanggaran yang lebih serius," kata Hassan.


Masih menurut laporan itu, pelanggaran ini terjadi setelah misi pencarian fakta PBB menyerukan penyelidikan pidana dan penuntutan kepada pejabat senior Myanmar di bawah hukum internasional atas kejahatan terhadap penduduk Rohingya di Rakhine, dan terhadap etnis minoritas di Kachin dan negara-negara bagian utara Shan.


Laporan itu mengungkapkan, kelompok etnis Rakhine bersenjata yang dikenal sebagai Tentara Arakan melakukan serangan terkoordinasi pada empat pos polisi di negara bagian Rakhine utara. Mereka dilaporkan membunuh 13 petugas polisi pada 4 Januari 2019.


"Dan pemerintah sipil Myanmar menginstruksikan militer untuk meluncurkan sebuah operasi untuk 'menghancurkan' Tentara Arakan, yang oleh juru bicara pemerintah disebut sebagai 'organisasi teroris'," katanya.


Tentara Arakan adalah kelompok Buddha bersenjata yang menginginkan lebih banyak otonomi bagi etnis minoritas Buddha Rakhine.


Mereka telah berperang melawan militer sebagai bagian dari aliansi kelompok-kelompok bersenjata di Myanmar utara dan.


Tentara Arakan ini telah mengalihkan perhatiannya ke negara-negara Chin dan Rakhine dalam beberapa tahun terakhir, dan sudah terjadi bentrokan secara sporadis dengan pasukan keamanan di sana. Hingga kemudian, tentara Myanmar memindahkan banyak aset dan pasukan ke wilayah tersebut.

Credit  republika.co.id

Facebook Copot Akun 4 Kelompok Pemberontak Myanmar

Pemberontak Arakan Army di Myanmar. [ NARINJAYA]

CB, Jakarta - Facebook telah mencopot akun 4 kelompok pemberontak bersenjata Myanmar dan menyebut keempatnya sebagai organisasi berbahaya. Sebelumnya, raksasa media sosial AS ini telah mencopot dan memblokir ratusan akun, halaman dan organisasi yang merupakan jaringan militer Myanmar.
Keempat kelompok pemberontak itu adalah The Arakan Army, The Myanmar Democratic Alliance Army, Kachin Independence Army, dan Ta'ang National Liberation Army.


Facebook bertindak setelah mendapat kritik karena tidak berupaya mencegah kekerasan dalam konten dan kebencian yang disebarkan di platformnya, saat konflik menajam di Myanmar.

"Dalam upaya mencegah dan membuat gangguan secara offline, kami tidak membolehkan organisasi-organisasi ini atau individu-individu yang menyampaikan misi kekerasan atau terlibat dalam kekerasan muncul di Facebook," ujar Facebook dalam pernyataannya seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 5 Februari 2019.


Keempat kelompok pemberontak ini telah berjuang demi mendapatkan otonomi melalui berbagai konflik sejak Myanmar merdeka dari Inggris tahun 1948. Keempat kelompok pemberontak yang disebut Facebook belum menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintah. Mereka juga kerap bentrok dengan pasukan bersenjata Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.
Kachin Independence Army menguasai wilayah utara Myanmar. Arakan Army telah terlibat pertarungan di wilayah barat sejak Desember lalu yang mengakibatkan 5.000 meninggalkan rumah mereka.

Serangan Arakan Army pada Januari lalu telah menewaskan 13 polisi perbatasan Myanmar.
Juru bicara Ta'ang National Liberation Army, Mong Aik Kyaw membenarkan halaman akun Facebooknya sudah dicopot. Namun menolak untuk menanggapi alasan Facebook tersebut. Sedangkan 3 kelompok pemberontak lainnya tidak memberikan tanggapan.
Facebook menyatakan peristiwa tersebut jadi bukti jelas bahwa keempat kelompok pemberontak Myanmar bertanggung jawab atas berbagai serangan terhadap warga sipil dan terlibat kekerasan di Myanmar, sehingga dilarang menggunakan layanan Facebook untuk memanasi situasi di lapangan.

Credit  tempo.co

Parlemen Isyaratkan Dukungan untuk Amandemen Konstitusi Myanmar

Aung San Suu Kyi. ndtv.com

CB, Jakarta - Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan anggota parlemen bertanggung jawab untuk mengubah konstitusi sekarang setelah sebuah proposal amandemen telah disetujui untuk meninjau kembali piagam konstitusi.
Suu Kyi mengatakan, selain memberlakukan undang-undang, perubahan piagam adalah mandat yang sangat penting dari parlemen.
"Anggota parlemen tidak hanya bertanggung jawab atas hukum yang berkaitan dengan rakyat tetapi juga amandemen konstitusi," kata Suu Kyi, dikutip dari Myanmar Times, 6 Februari 2019.

Suu Kyi membuat komentar dua hari setelah Amyotha Hluttaw (Majelis Tinggi) Aung Kyi Nyunt mengajukan proposal mendesak untuk membentuk komite amandemen konstitusi.
Usulan itu adalah inisiatif pertama untuk mendorong perubahan piagam sejak Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa mulai berkuasa pada 2016.
Amandemen dari piagam militer 2008 yang dirancang oleh militer adalah di antara janji-janji pemilihan NLD yang tetap tidak terpenuhi. Banyak yang melihat isi konstitusi tidak demokratis, terutama ketentuan yang mengalokasikan 25 persen kursi parlemen untuk militer.
Pada acara yang sama Jumat lalu, Presiden U Win Myint mengingatkan legislator untuk tidak bertentangan dengan ketentuan piagam dalam melaksanakan proyek dengan pemerintah daerah atau negara bagian.
Dia mendesak mereka untuk menghormati cabang eksekutif dan yudisial pemerintah untuk menjaga sistem checks and balances yang sehat.
Komite parlemen gabungan untuk merancang amandemen Konstitusi Militer Myanmar tampaknya akan terbentuk setelah mayoritas kuat anggota parlemen yang bergabung dalam debat proposal di Parlemen pada Selasa mendukung gagasan tersebut.
Dikutip dari The Irrawaddy, Dalam langkah pertama oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) untuk mengubah piagam militer-drafter sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2016, anggota parlemen partai U Aung Kyi Nyunt mengajukan proposal minggu lalu untuk membentuk komite ad hoc "secepat mungkin".
Pembuat undang-undang yang ditunjuk militer legislatif keberatan keras, mengklaim langkah itu melanggar aturan konstitusional. Anggota parlemen militer, yang dijamin 25 persen kursi di Parlemen oleh Konstitusi, muncul hingga debat Selasa tentang proposal tetapi menolak untuk berpartisipasi.

Tiga puluh anggota parlemen bergabung dalam perdebatan, dengan 12 dari NLD, 11 dari lima partai etnis minoritas, lima dari Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP) dan satu dari Partai Persatuan Demokrasi Nasional. Semua kecuali lima dari USDP yang didukung militer berbicara mendukung komite dan menawarkan saran tentang bentuk apa yang harus diambil.

Konstitusi Myanmar telah dikritik karena tidak demokratis baik di dalam maupun di luar negeri untuk artikel yang menempatkan militer di luar kendali pemerintah sipil dan yang membatasi hak-hak etnis minoritas termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.
NLD telah mendorong amandemen konstitusi sejak 2013. Dalam jajak pendapat nasional pada saat itu, 97 persen responden di 267 kota di seluruh negeri mengatakan mereka ingin Konstitusi Myanmar diubah.
Dalam debat hari Selasa, Daw Htu May, dari Arakan League for Democracy, mengatakan ia menyambut baik pembentukan komite reformasi karena "krisis konstitusi adalah krisis Myanmar" dan menyerukan sebuah badan inklusif.

Aung San Suu Kyi membuka KTT Investasi Myanmar 2019 di Nay Pyi Taw, ibukota Myanmar. [MYANMAR TIMES]
U Sai Tun Aye, dari Liga Nasionalitas Demokrasi Shan, mengatakan reformasi konstitusi diperlukan untuk menangani masalah-masalah seperti desentralisasi, yang pada gilirannya dapat membantu etnis minoritas mencapai penentuan nasib sendiri yang lebih besar.
U Maung Myint dari USDP "secara serius" keberatan, menggemakan keluhan militer dari minggu lalu bahwa aturan konstitusional dilanggar.
Mengutip Bab 12 Konstitusi, USDP dan militer mengatakan setiap amandemen yang diusulkan harus diajukan sebagai RUU sebelum diajukan ke Parlemen untuk dibahas.
"Panitia harus dibentuk setelah kita memiliki RUU. Sekarang terbalik urutan prosedurnya," kata U Maung Myint.

Namun, U Aung Kyi Nyunt, yang mengusulkan komite, dan Ketua U T Khun Myat mengatakan proposal itu tidak ada hubungannya dengan penyusunan RUU.

"Pembentukan komite adalah langkah pertama untuk menyusun rancangan undang-undang untuk mengubah Konstitusi," kata U T Khun Myat.
Parlemen, tempat partai NLD Aung San Suu Kyi memiliki lebih dari setengah kursi, akan memberikan suara pada pembentukan komite penyusun amandemen konstitusi Myanmar pada hari Rabu.




Credit  tempo.co

Konferensi Mengenai Rohingya akan Digelar di New York

Sejumlah warga Rohingya menunggu di truk Polisi Myanmar untuk dibawa kembali menuju penampungan sementara yang didirika pemerintah di Desa ManSi dekat Sittwe, Negara Bagian Rakhinne, Myanmar, Rabu (21/11).

Foto: Nyunt Win/EPA EFE

Konferensi akan menyerukan pertanggungjawaban dan perlindungan untuk Rohingya.

CB, NEW YORK -- Koalisi Rohingya Merdeka (FRC) akan menjadi tuan rumah konferensi internasional di Barnard College, Columbia University, di New York City pada 8 dan 9 Februari.

Konferensi dua-hari tersebut, yang direncanakan diikuti oleh cendekiawan kenamaan dari seluruh dunia, utusan PBB, pegiat, dan pengungsi akan menyerukan pertanggungjawaban dan perlindungan bagi etnik minoritas nasional di Myanmar, kata FRC di dalam satu pernyataan pada Jumat (1/2).

"Ini adalah pertemuan langka sivitas akademika dan pegiat yang berasal dari dan dengan keahlian mengenai Burma (Myanmar), bersama praktisi hukum pidana internasional dan kemanusiaan," kata pernyataan tersebut.

FRC adalah kelompok pegiat global terkemuka yang dipimpin oleh dan untuk rakyat Rohingya, kata pernyataan itu. Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai rakyat yang paling tertindas di dunia, telah menghadapi kekhawatiran yang meningkat mengenai serangan sejak puluhan orang tewas dalam kerusuhan antarmasyarakat pada 2012.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24 ribu Muslim Rohingya tewas oleh pasukan negara Myanmar, demikian satu laporan dari Lembaga Pembangunan Internasional Ontario (OIDA). Lebih dari 34 ribu orang Rohingya juga dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114 ribu orang lagi dipukuli, kata laporan OIDA, yang berjudul "Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience".

Sebanyak 18 ribu anak perempuan dan perempuan Rohingya diperkosa oleh polisi dan personel militer Myanmar. Sementara, lebih dari 115 ribu rumah milik orang Rohingya dibakar dan 113 ribu rumah lagi dirusak, tambah pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya, kebanyakan anak kecil dan perempuan, menyelamatkan diri dari Myanmar dan menyeberang ke negara tetangga Myanmar, Bangladesh. Hal itu setelah pasukan Myanmar melancarkan penindasan terhadap masyarakat minoritas Muslim pada Agustus 2017.

PBB juga mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan termasuk bayi dan anak kecil, pemukulan brutal dan penghilangan manusia oleh pasukan negara Myanmar. Di dalam laporannya, para penyelidik PBB mengatakan pelanggaran semacam itu bisa menjadi kejahatan terhadap umat manusia.

Credit  republika.co.id

Masih Dibayangi Militer, Myanmar Ingin Reformasi Konstitusi

Aung San Suu Kyi. ndtv.com

CB, Jakarta - Partai berkuasa Myanmar Liga Nasional Demokrasi atau NLD berencana mengajukan sebuah proposal perubahan konstitusi. Jika rencana ini dijalankan, maka ini akan menjadi tantangan terbesar dalam tiga tahun terakhir bagi stabilitas politik Myanmar yang sampai sekarang masih dibayangi kekuasaan militer.  
Dikutip dari reuters.com, Selasa, 29 Januari 2019, rencana amendemen konstitusi ini bisa menambah ketegangan antara militer dan Ketua Partai NLD Aung San Suu Kyi yang sudah berselisih sejak partai itu memenangkan pemilu pada 2015 lalu.
Proposal itu mengemuka di tengah-tengah derasnya tekanan internasional atas kasus dugaan pembunuhan massal terhadap masyarakat suku Rohingya pada 2017 lalu. Serangan sistematis atas kaum Rohingya menyebabkan 730 ribu warga melarikan diri ke Bangladesh.
“Mereka akan memasukkan proposalnya hari ini. Apa yang termaktub dalam proposal itu adalah janji pemilu,” kata Ye Htut, anggota majelis tinggi Myanmar dari Partai NLD.

Dalam konstitusi 2008 yang dibuat saat Myanmar berada dalam kekuasaan militer, memang ditegaskan bahwa militer berhak atas jatah seperempat kursi di majelis tinggi dan majelis rendah. Konstitusi Myanmar juga memberikan militer sejumlah jatah menteri di sejumlah Kementerian yang berperan kunci seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri.Untuk menggolkan proposal perubahan konstitusi mereka, Partai NLD membutuhkan lebih dari 75 persen suara dukungan.
Konstitusi Myanmar saat ini juga melarang Suu Kyi duduk di kursi Presiden Myanmar. Alasannya, semua warga yang punya pasangan bukan warga negara Myanmar tak bisa menjadi kepala negara. Suu Kyi menikah dengan seorang warga negara Inggris, Michael Aris. Dari pernikahan itu, dia dikaruniai dua orang anak.


Menghadapi aturan ini, maka selama hampir tiga tahun terakhir, Suu Kyi berfungsi sebagai pemimpin de facto Myanmar yang kekuasaannya bahkan di atas presiden.
Suu Kyi yang juga peraih Nobel bidang perdamaian sudah lama ingin melakukan reformasi konstitusi sebagai bagian dari transisi demokrasi setelah selama hampir 50 tahun Myanmar diatur oleh pemerintahan militer. 

Credit  tempo.co

Utusan HAM PBB Tuntut Panglima Militer Myanmar Diadili

Pelapor Khusus HAM PBB di Myanmar, Yanghee Lee. Foto/Istimewa

DHAKA - Penyelidik hak asasi manusia (HAM) PBB mengatakan panglima militer Myanmar harus diadili karena genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya. Ia menambahkan bahwa menahan pelaku untuk bertanggung jawab atas kejahatan diperlukan sebelum para pengungsi yang melarikan diri kembali ke negara itu.

Pelapor Khusus HAM PBB di Myanmar, Yanghee Lee, berbicara dalam perjalanan ke Thailand dan Bangladesh, di mana ia bertemu para pejabat dan pengungsi Rohingya yang diusir dari negara bagian Rakhine barat setelah penumpasan tentara pada tahun 2017.

"Min Aung Hlaing dan yang lainnya harus dimintai pertanggungjawaban atas genosida di Rakhine dan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di bagian lain Myanmar," kata Lee, yang dilarang dari negara itu, merujuk pada panglima militer Myanmar.

Wawancara ini menandai pertama kalinya Lee secara terbuka menyerukan panglima militer untuk diadili karena genosida. Sebuah misi pencari fakta PBB di Myanmar tahun lalu mengatakan bahwa kampanye militer, yang menurut para pengungsi termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan, diatur dengan niat genosida dan merekomendasikan Min Aung Hlaing dan lima jenderal lainnya dituntut dengan kejahatan paling buruk di bawah hukum internasional.

Sejak Agustus 2017 sekitar 730 ribu Rohingya telah melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh, tempat mereka sekarang tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak.

"Agar pemulangan terjadi para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, karena mengirim kembali para pengungsi tanpa pertanggungjawaban akan benar-benar memperburuk atau memperpanjang situasi mengerikan di Myanmar," ujar Lee. 

"Dan kemudian kita akan melihat siklus pengusiran lagi," tukasnya seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (26/1/2019).

Juru bicara militer dan pemerintah Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Negara itu sebelumnya telah menyangkal hampir semua tuduhan yang dibuat oleh para pengungsi terhadap pasukannya, yang katanya terlibat dalam operasi kontra-terorisme yang sah.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1373746/40/utusan-ham-pbb-tuntut-panglima-militer-myanmar-diadili-1548487599

1.300 Muslim Rohingya Eksodus ke Bangladesh dari India

Sebanyak 1.300 Muslim Rohingya eksodus ke Bangladesh dari India karena takut di deportasi ke Myanmar. Foto/Ilustrasi/SINDONews/Ian

DHAKA - Setidaknya 1.300 Muslim Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh dari India sejak awal tahun ini. Eksodus ini dipicu oleh kekhawatiran akan dideportasi ke Myanmar oleh India.

Nayana Bose, juru bicara Kelompok Koordinasi Antar Sektor (ISCG), yang mencakup badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan asing lainnya, mengatakan laju kedatangan baru telah meningkat sejak 3 Januari.

"Sekitar 1.300 orang dari 300 keluarga telah tiba dari India ke Bangladesh sampai hari ini," katanya seperti dikutip Al Jazeera dari AFP, Kamis (17/1/2019).

"Para pendatang baru ditempatkan di pusat transit PBB," tambahnya.

Juru bicara UNHCR Firas Al-Khateeb mengatakan badan pengungsi PBB telah mengetahui situasi tersebut.

Mereka yang melintasi perbatasan dalam beberapa pekan terakhir telah ditahan oleh polisi dan dikirim ke Cox's Bazar, sebuah distrik di selatan yang menampung kamp-kamp pengungsi terbesar di dunia.

India telah menuai kritik tajam karena memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar dalam beberapa bulan terakhir, meskipun anggota kelompok minoritas yang dianiaya itu menghadapi risiko keamanan jika kembali ke negara asal mereka.

PBB dan kelompok hak asasi manusia menuduh India mengabaikan hukum internasional dan mengembalikan Rohingya ke bahaya yang mungkin terjadi di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.

"Selama setahun terakhir pemerintah India telah membuat hidup para pengungsi Rohingya di India sangat sulit," kata Ravi Nair, dari Pusat Dokumentasi Hak Asasi Manusia Asia Selatan (SAHRDC).

Nair mengatakan India harus menghormati "hak atas perlindungan" dan "non-refoulement", praktik tidak memaksa pengungsi atau pencari suaka untuk kembali ke negara di mana mereka besar kemungkinan akan mengalami penganiayaan, yang merupakan aspek dari hukum humaniter internasional .

India, yang bukan merupakan penandatangan Konvensi Pengungsi PBB, menampung 230 Rohingya pada tahun 2018 - yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya ketikan kaum nasionalis Hindu menyerukan agar kelompok Muslim yang terlantar harus dideportasi secara massal.

Nair mengatakan kunjungan rutin oleh pejabat intelijen setempat, ini termasuk pelecehan tentang dokumen mereka.

"Sejumlah besar Rohingya, data kami menunjukkan lebih dari 200, dari Jammu ke Tripura, Assam dan negara-negara Benggala Barat telah ditangkap dan dipenjara," ungkap Nair.

Nair dari SAHRDC mengatakan kebijakan pemerintah jingoistic, ultra-nasionalis (Partai Bharatiya Janata) yang berkuasa mencerminkan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan masalah kemanusiaan.

"Menteri Luar Negeri Bangladesh diharapkan datang ke sini minggu depan, dan kami berharap dia akan mengambil ini dengan kuat dengan India", Nair menyimpulkan.

Penolakan di India, dan ketakutan akan deportasi ke Myanmar, telah mendorong lebih banyak lagi Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan ke Bangladesh, di mana sejuta orang Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di tenggara negara itu.

Sekitar 40.000 Rohingya diyakini telah berlindung di India. Polisi mengatakan mereka yang datang tinggal di India selama bertahun-tahun.

Lusinan Rohingya juga dideportasi dari Arab Saudi ke Bangladesh minggu lalu. Mereka ditangkap karena menggunakan paspor Bangladesh secara ilegal untuk melakukan perjalanan ke kerajaan.

Rohingya selama beberapa dekade telah menghadapi penganiayaan dan pembunuhan berencana di Myanmar, yang menolak mengakui mereka sebagai warga negara dan menyebut mereka sebagai imigran ilegal "Bengali".

Mereka terkonsentrasi di negara bagian Rakhine, pusat serangan brutal tentara Myanmar pada Agustus 2017 yang oleh penyelidik PBB digambarkan sebagai genosida.

Setidaknya 720.000 Rohingya melarikan diri dari penumpasan berdarah dan memasuki Bangladesh untuk bergabung dengan sekitar 300.000 lainnya yang sudah tinggal di kamp pengungsi.

Amnesty International, di antara kelompok-kelompok hak asasi lainnya, telah mengecam India karena secara paksa memulangkan Rohingya ke Myanmar ketika penganiayaan di Rakhine sedang berlangsung.

Oxford Human Rights Hub mengatakan India dan Mahkamah Agungnya berada dalam "pelanggaran beberapa kewajiban hak asasi manusia internasional" ketika memutuskan untuk mendeportasi para pencari suaka Rohingya pada Oktober 2018.

"Di tengah meningkatnya gelombang nasionalisme Hindu, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran," kata Oxford Human Rights. 

Credit  sindonews.com

India akan Berikan Kewarganegaraan Imigran Kecuali Muslim

Massa Serikat Pelajar Assam demo turun ke jalan memprotes RUU Kewarganegaraan. Foto/REUTERS

NEW DELHI - Majelis rendah parlemen India menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang terkesan diskriminatif. RUU itu berisi pemberian memberikan hak tinggal dan kewarganegaraan bagi semua imigran kecuali imigran Muslim.

Untuk menjadi undang-undang, RUU itu masih membutuhkan persetujuan majelis tinggi. Kelompok imigran yang bisa mendapatkan kewarganegaraan di India antara lain berasal dari komunitas Hindu, Jain, Parsis, dan beberapa kelompok agama non-Muslim lainnya yang bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.

"Mereka tidak punya tempat untuk pergi kecuali India," kata Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh mengatakan kepada parlemen pada hari Selasa. "Penerima manfaat dari undang-undang tersebut dapat tinggal di negara bagian mana pun," katanya lagi, yang dilansir Al Jazeera, Rabu (9/1/2019).

Para kritikus menyebut RUU itu terang-terangan anti-Muslim dan upaya dari kubu nasionalis Hindu; Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi untuk meningkatkan basis pemilih Hindu menjelang pemilu yang akan diadakan pada bulan Mei.

RUU itu telah memicu protes di negara bagian timur laut Assam, di mana hampir 4 juta orang, yang dituduh sebagai orang asing, secara efektif dicabut kewarganegaraannya pada tahun lalu.

Para pemrotes di sana marah bukan karena RUU itu mengecualikan Muslim, tetapi karena RUU itu akan memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang Hindu yang tidak berdokumen yang gagal membuktikan kewarganegaraan mereka dan karenanya dikeluarkan dari rancangan Daftar Warga Negara (NRC) yang diterbitkan Juli lalu.

Suhas Chakma, direktur Rights and Risks Analysis Group yang berbasis di New Delhi, mengatakan RUU kewarganegaraan itu benar-benar tidak konstitusional. "Karena menargetkan kelompok-kelompok tertentu," katanya.

Menurutnya, RUU itu tidak mungkin diloloskan majelis tinggi parlemen, karena kursi majelis tinggi tidak dikuasai oeh partai yang berkuasa.

"Ini akan menjadi bumerang bagi BJP," katanya, mengacu pada pada kemarahan di negara bagian Assam.

Dalam protes hari Selasa, para demonstran membuat blokade dengan ban yang terbakar dan merusak dua kantor BJP. Massa mengganggu lalu lintas dan bisnis dari pagi hingga sore.

Mereka juga membakar patung Perdana Menteri Narendra Modi.

Mukesh Agarwal, juru bicara kepolisian Assam, mengatakan lebih dari 700 demonstran ditangkap. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Samujjal Bhattacharya, pemimpin Serikat Pelajar Assam, mengatakan bahwa memberikan hak tinggal dan kewarganegaraan untuk imigran tidak berdokumen dari Bangladesh akan mengancam masyarakat adat.

"Sudah, kami memiliki banyak sekali imigran Muslim dari Bangladesh yang memasuki Assam secara ilegal selama bertahun-tahun. Sekarang, pemerintah berusaha membuat undang-undang yang berusaha memberikan kewarganegaraan kepada umat Hindu dari Bangladesh. Kami ingin semua migran ilegal terdeteksi dan dideportasi, terlepas dari agamanya," kata Bhattacharya.

Masalah imigrasi dari Bangladesh telah memicu pemberontakan publik secara berkala di Assam sejak pemerintah India memberikan hak kepada orang Bangladesh yang memasuki negara itu sebelum tahun 1971. Tahun itu merupakan tahun Bangladesh meraih kemerdekaan dari Pakistan. 

Credit  sindonews.com