Parlemen Kosovo Setujui Pembentukan Angkatan Bersenjata

PRISTINA, CB - Para anggota parlemen Kosovo, Jumat (14/12/2018), mengesahkan undang-undang untuk membentuk angkatan bersenjata sendiri.

Langkah ini semakin meningkatkan ketegangan dengan Serbia yang tidak mengakui kedaulatan wilayah yang dulu adalah salah satu provinsinya.

Undang-undang itu menggandakan jumlah personel Pasukan Pertahanan Kosovo (KSF) dan memberikan mandat pertahanan negara kepada  tentara profesional yang berjmlah 5.000 personel itu.

"Parlemen Kosovo telah spakat untuk mengadopsi undang-undang pembentukan angkatan bersenjata! Selamat!" demikian juru bicara parlemen, Kaderi Veseli.

Namun, masih ada satu undang-undang baru yang harus disepakati yaitu terkait struktur organisasi KSF.

Undang-undang baru ini didukung sebagian besar anggota parlemen sementara para politisi minoritas Serbia memboikot pemungutan suara itu.

Hasil pemungutan suara ini dipastikan bakal menyenangkan warga etnis Albania, yang merupakan mayoritas penduduk Kosovo.

Mereka sudah siap untuk merayakan kelahiran angkatan bersenjata sebagai pilar baru negeri yang menyatakan kemerdekaan pada 2008.

"Kini kami bisa menyatakan kami adalah sebuah negara. Tidak ada sebuah negara tanpa tentara," kata Skender Arifi (37), seorang penata rambut di Pristina.

Kegembiraan juga dirasakan Hamze Mehmeti, seorang pensiunan berusia 67 tahun.

"Kabar ini merupakan kegembiraan besar bagi rakyat Kosovo," ujar Mehmeti.

Sementara itu, Serbia yang masih menganggap Kosovo adalah provinsinya yang memberontak menganggap langkah ini merupakan ancaman bagi stabilitas.

Secara khusus, Belgrade menyuarakan kekhawatiran terhadap nasib 120.000 warga etnis Serbia yang banyak tinggal di wilayah utara Kosovo.

Warga etnis Serbia ini amat loyal kepada Belgrade dan juga menentang pembentukan angkatan bersenjata Kosovo.

"Kami tak ingin ada tentara Kosovo di sini," kata Marko Djusic, warga etnis Serbia yang tinggal di desa Dren.

"Saya harap saat waga Albania melakukan sesuatu terhadap kami maka negara Serbia akan melindungi kami," tambah dia.

NATO, yang empat anggotanya tidak mengakui kedaulatan Kosovo, telah memperingatkan pembentukan angkatan bersenjata ini terjadi di masa hubungan Pristina dan Belgrade berada di titik terendah.

Namun, Washington, yang adalah sekutu utama Kosovo, menyuarakan dukungannya. Demikian juga dengan Inggris.

Credit kompas.com

Jaksa AS Ditunjuk untuk Investigasi Perang Kosovo

Peta Kosovo.

Foto: mirror.polsri.ac.id

Pengadilan belum menyidang apapun terkait kasus perang Kosovo

CB,KOSOVO -- Uni Eropa telah menunjuk jaksa AS Jack Smith untuk mengepalai kantor jaksa khusus yang menyelidiki mantan anggota Tentara Pembebasan Kosovo untuk kejahatan terhadap etnis Serbia dalam perang kemerdekaan Kosovo.

Sebuah pernyataan pada hari Senin (7/5) mengatakan Smith menjadi penerus David Schwendiman, yang mengundurkan diri pada akhir Maret ketika masa jabatannya sebagai perwira asing dinas AS berakhir.

Jaksa penuntut khusus adalah bagian dari pengadilan Kosovo yang bermarkas di Den Haag yang disetujui pemerintah negara itu pada tahun 2015, menyusul tekanan AS dan Eropa untuk menghadapi tuduhan bahwa pejuang KLA melakukan kejahatan perang dari tahun 1998 hingga 2000.

Perang berdarah Kosovo untuk kemerdekaan berakhir dengan kampanye udara NATO selama 78 hari pada Juni 1999, menghentikan tindakan keras Serbia terhadap separatis etnik Albania. Pengadilan belum menyidang kasus apa pun.

Credit  republika.co.id

Rusuh, Anggota Parlemen Kosovo Lempar Gas Air Mata

Anggota parlemen Kosovo terpaksa dievakuasi setelah politisi partai oposisi melemparkan gas air mata ke ruang sidang. Foto/Istimewa

PRISTINA - Anggota parlemen Kosovo terpaksa dievakuasi dari gedung parlemen setelah politisi oposisi melemparkan gas air mata. Aksi nekat itu dilakukan untuk mencegah pemungutan suara terkait undang-undang perbatasan yang kontroversial.

Anggota parlemen Kosovo rencananya akan memberikan suara pada perjanjian demarkasi dengan Montenegro. Namun tiba-tiba, tiga tabung gas air mata dilemparkan ke ruang sidang. Ruang itu pun kemudian dievakuasi.

RUU itu akan meratifikasi perjanjian perbatasan. Kritikus menyebut perjanjian tersebut tidak adil karena memberikan daerah kepada Montenegro.

Uni Eropa telah membuat RUU itu sebagai syarat bagi Kosovo untuk mendapatkan perjalanan bebas visa. Untuk diketahui sejumlah tetangga negara Balkan itu seperti Serbia, Albania, Montenegro, Makedonia dan Bosnia semuanya memiliki perjalanan bebas visa di Uni Eropa sejak 2010.

Untuk disahkan sebagai undang-undang, RUU itu membutuhkan 80 suara dari 120 anggota parlemen. Namun anggota partai oposisi yang ultra nasionalis mengatakan bahwa Kosovo akan kehilangan wilayah sebesar 78 km persegi di bawah kesepakatan itu.

Menanggapi insiden itu, duta besar Uni Eropa Nataliya Apostolova mengatakan dia terkejut bahwa anggota parlemen di Eropa menggunakan taktik berbahaya untuk menarik Kosovo mundur dari perjanjian tersebut.

Sementara itu, utusan Amerika Serikat (AS) untuk Kosovo Greg Delawie mengatakan kepada wartawan: "Ini seharusnya tidak terjadi di negara Eropa. Gas air mata bukan tindakan khas Eropa," seperti disitat dari BBC, Kamis (22/3/2018).

Sebelumnya, banyak insiden serupa terjadi di ruang parlemen Kosovo dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak menyatakan kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2008, sebagian besar negara anggota Uni Eropa telah mengakui Kosovo sebagai negara merdeka. Hanya lima, termasuk Spanyol, menolak melakukannya. 

Credit  sindonews.com