Organisasi senjata kimia akan larang penggunaan racun saraf Novichok

Seorang polisi berjaga di daerah terlarang di pusat kota, tempat mantan intelijen Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia ditemukan teracuni, di Salisbury, Inggris, Selasa (3/4/2018). (REUTERS/Hannah McKay)

Den Haag (CB) - Badan pengawas senjata kimia dunia OPCW akan memasukkan Novichok ke dalam daftar racun yang dilarang setelah beberapa negara anggotanya mengesahkan sebuah usulan, Senin.

Novichok adalah racun saraf era Uni Soviet yang digunakan dalam serangan di Salisbury, Inggris, tahun lalu.

Ke-41 negara anggota badan pengambil keputusan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) mengadopsi sebuah usulan bersama yang diajukan Amerika Serikat (AS), Belanda dan Kanada, kata negara-negara anggota.

Mereka setuju "untuk menambah dua keluarga racun kimia yang sangat mematikan (termasuk racun yang digunakan di Salisbury)," kata wakil Kanada untuk organisasi itu, Sabine Nolke, di Twitter.

"Rusia memisahkan diri dari konsensus ini tapi tetap mematuhinya," tulis Nolke.

Negara-negara sekutu Barat sebelumnya melakukan pengusiran terbesar diplomat Rusia, sejak puncak Perang Dingin, sebagai respons atas serangan terhadap mantan agen rahasia Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, Maret lalu.

Inggris mengatakan para agen dari badan intelijen militer Rusia GRU meracuni Skripals dengan Novichok. Pemerintah Rusia, di sisi lain, membantah terlibat.

Keputusan OPCW pada Senin tersebut bersifat rahasia dan tidak ada rincian yang diumumkan.

Pelarangan Novichok itu merupakan perubahan pertama pada daftar kimia organisasi itu, yang termasuk racun mematikan VX, gas sarin dan gas mustard, sejak daftar itu disahkan di bawah Konvensi Senjata Kimia pada 1997.

Ke-193 negara anggota OPCW memiliki waktu 90 hari untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pada Senin itu.

OPCW, yang pernah menjadi organisasi berdasarkan konsensus, mendobrak batasan politik atas penggunaan senjata kimia di Suriah, negara yang mendapat dukungan militer Rusia.

Credit  antaranews.com

Organisasi Internasional Ini Mau Terima Palestina Jadi Anggota

Ilustrasi senjata kimia ISIS. Metro.co.uk

CB, Jakarta - Keanggotaan Palestina di organisasi pelarangan senjata kimia atau OPCW telah menambah daftar organisasi internasional yang mau menerima Palestina sebagai anggota. Keanggotaan Palestina di OPCW dinilai sebagai bagian dari kampanye negara itu untuk memperluas pengakuan sebagai sebuah negara merdeka.


Markas Organisasi pelarangan Senjata Kimia di Den Haag, Belanda [Peter de Jong/AP]

Sebelumnya, Palestina mendapat status sebagai negara pemantau di PBB tetapi diblokade oleh pemerintahan era mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, untuk mendapat keanggotaan penuh di PBB. Kendati begitu, Palestina berhasil mendapat status keanggotaan penuh di UNESCO.
OPCW adalah sebuah lembaga internasional pengawas senjata kimia telah melayani sebagai badan pelaksana Konvensi Senjata Kimia sejak 1997. Lembaga yang bermarkas di Den Haag, Belanda itu, pada Rabu 23 Mei 2018, mengabulkan keinginan Palestina yang dimasukkan pada 17 Mei 2018 untuk menjadi anggota Konvensi Senjata Kimia.
Dikutip dari situs nhk.or.jp pada Kamis, 25 Mei 2018, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada Januari 2018 telah mengekspresikan niatnya untuk segera memasukkan lamaran menjadi anggota organisasi internasional tersebut. Sudan Selatan, Mesir, Israel dan Korea Utara, belum menjadi anggota Konvensi Senjata Kimia.
"Hari ini Palestina telah menjadi anggota tiga organisasi internasional, yaitu organisasi industri pengembangan PBB atau UNIDO, konferensi perdagangan dan pembangunan atau UNCTAD dan sekarang anggota OPCW," kata Utusan PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Nicoklay Mladenov, seperti dikutip dari undispatch.com, Kamis, 24 Mei 2018.
OPCW adalah organisasi PBB yang bertugas menerapkan Konvensi Senjata Kimia, yakni mencegah produksi, penyimpanan dan penggunaan senjata kimia. Situs berita aljazeera.com mewartakan sebelumnya Palestina telah menjadi anggota Interpol pada September 2017 dan anggota Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC pada April 2015.

Credit  tempo.co

Palestina Resmi Ratifikasi Konvensi Senjata Kimia

Markas Organisasi pelarangan Senjata Kimia di Den Haag, Belanda [Peter de Jong/AP]

CB, Jakarta - Palestina secara resmi meratifikasi Konvensi Senjata Kimia. Demikian bunyi pernyataan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, OPCW, yang beredar di media massa, Rabu, 23 Mei 2018, seperti dikutip Al Jazeera.
Menurut pernyataan OPCW, ratifikasi yang diteken oleh Palestina itu berlaku efektif pada 16 Juni 2018.


Lokasi penghancuran senjata kimia milik Amerika Serikat. [situs OPCW]

Sebelumnya, Palestina juga bergabung dengan Interpol pada September 2017 dan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) pada April 2015. Sebagai anggota ICC, Palestina telah melakukan desakan kepada Jaksa ICC agar melakukan penyelidikan atas kejahatan perang yang dilakukan Israel.
Pada 2012, Palestina mendapatkan status non-observer di PBB. Namun status ini mendapatkan perlawanan dari Amerika Serikat dan Israel meskipun telah diputuskan Sidang Umum PBB.


Direktur Jenderal OPCW Ahmet Üzümcü (kanan) dan Kepala Otoritas Nasional Rusia, Wakil Menteri Indiustri dan Perdaganan, Georgy. [Situs OPCW]
Sejak OPCW berdiri selama 21 tahun, lembaga ini telah berhasil menghancurkan 96 persen seluruh cadangan senjata kimia miliki para anggota. Menurut situs OPCW, negara terbesar pemiliki senjata kimia yang dihancurkan adalah Rusia dan Amerika Serikat. "Bagi para penandatangan Konvensi, mereka berkewajiban menghancurkan senjata kimia setidaknya 10 tahun sejak menandatangani konvensi."

Credit  tempo.co

OPCW Pastikan Senjata Kimia Digunakan di Suriah

Seorang gadis, beristirahat ketika menerima perawatan dimana menurt aktivis desa desa Kfar Zeita telah diserang menggunakan gas di provinsi tengah Hama (23/5). Aktivis oposisi Suriah mengatakan gas klorin berada di jalan-jalan desa, yang diduga kampanye senjata kimia oleh Presiden Bashar al-Assad. REUTERS/Badi Khlif

CB, Jakarta - Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW membenarkan gas klorin diduga kuat telah digunakan sebagai senjata kimia untuk menyerang kota Saraqeb, Suriah pada Februari 2018.
Dikutip dari situs english.alarabiya.net pada Rabu, 16 Mei 2018, temuan tim OPCW di lapangan menyimpulkan klorin telah dilepaskan dari tabungnya secara mekanik yang telah berdampak di kota Saraqeb dan wilayah sekitarnya pada 4 Februari 2018.


Seorang dokter memeriksa keadaan dua orang wanita yang terkena seragan gas di desa Kfar Zeita di provinsi tengah Hama (23/5). Aktivis oposisi Suriah mengatakan gas klorin berada di jalan-jalan desa, yang diduga kampanye senjata kimia oleh Presiden Bashar al-Assad. REUTERS/Badi Khlif

Reuters.com pada Rabu, 16 Mei 2018, mewartakan berdasarkan serangkaian hasil uji labolatorium terkonfirmasi adanya kehadiran racun kimia dari senjata yang ditembakkan pada Februari 2018 di wilayah pinggir Suriah. Namun dalam laporan OPCW, tidak disebutkan pihak mana yang menembakkan senjata kimia di kota Saraqib. Kota Saraqib adalah wilayah Suriah yang dikuasai kelompok pemberontak di provinsi Idlib.
Dugaan serangan senjata kimia di Saraqib telah membuat beberapa warga sipil Suriah dirawat karena mengalami kesulitan bernafas. Kesimpulan OPCW dibuat berdasarkan temuan dua tabung yang mengandung klorin, kesaksian para saksi mata dan sample lingkungan yang semuanya mengkonfirmasi adanya kehadiran yang tak biasa zat klorin.
Sebelumnya tim gabungan OPCW-PBB untuk Suriah menyimpulkan bahwa pemerintah Suriah telah menggunakan racun sarin dan klorin sehingga menewaskan dan melukai ratusan warga sipil. Kelompok pemberontak pun ditemukan telah menggunakan sulfur meski dalam skala kecil.
Menjawab tuduhan itu, Presiden Suriah, Bashar al-Assad pun menyangkalnya. Assad menegaskan pihaknya tidak menggunakan senjata kimia dan sebaliknya menuding kelompok-kelompok pemberontak yang telah melancarkan serangan.

Credit  tempo.co

Saksi Douma: Tidak Ada Serangan, Korban, Tidak Ada Senjata Kimia

Hassan Diab (11) bocah Suriah yang muncul dalam dugaan serangan senjata kimia di Douma memberikan kesaksian terkait insiden tersebut di markas OPCW. Foto/Istimewa

THE HAGUE - Para saksi dari dugaan serangan kimia di Douma, termasuk Hassan Diab (11) dan staf rumah sakit, mengatakan video White Helmets hanyalah akting belaka. Belakangan, video tersebut digunakan sebagai dalih dalam serangan terhadap Suriah yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS).

“Kami berada di ruang bawah tanah dan kami mendengar orang-orang berteriak bahwa kami harus pergi ke rumah sakit. Kami melewati terowongan. Di rumah sakit mereka mulai menuangkan air dingin pada saya,” tutur Hasan pada konferensi pers di markas Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW), Den Haag, Belanda.


Hasan termasuk di antara "korban" yang terlihat sedang dicuci oleh selang air dalam sebuah video yang dirilis oleh kelompok White Helmets pada 7 April lalu. Bocah itu dan keluarganya kemudian berbicara kepada media dan mengungkapkan bahwa ia bergegas ke tempat kejadian oleh orang-orang yang mengklaim bahwa serangan kimia telah terjadi. Mereka mulai menuangkan air dingin pada anak itu dan yang lain, merekam anak-anak yang ketakutan.

“Ada orang-orang yang tidak kami kenal yang merekam perawatan darurat, mereka merekam kekacauan yang terjadi di dalam, dan memfilmkan orang-orang yang disiram dengan air. Instrumen yang mereka gunakan untuk menyiram mereka dengan air pada awalnya digunakan untuk membersihkan lantai sebenarnya,” terang Ahmad Kashoi, administrator ruang gawat darurat.

“Itu terjadi selama sekitar satu jam, kami memberikan bantuan kepada mereka dan mengirim mereka pulang. Tidak ada yang tewas. Tidak ada yang menderita paparan kimia,” imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (27/4/2018).

Halil al-Jaish, seorang resuscitator yang merawat orang-orang di rumah sakit Douma hari itu, mengatakan beberapa pasien memang mengalami masalah pernapasan. Namun, gejala itu disebabkan oleh debu berat, yang melanda daerah itu karena serangan udara baru-baru ini, dan tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda keracunan akibat senjata kimia.

Sementara paramedis lain, Muwaffak Nasrim mengatakan rumah sakit menerima orang-orang yang menderita asfiksia asap dan debu pada hari dugaan serangan kimia dilakukan.

"Kepanikan yang terlihat dalam rekaman White Helmets itu terutama disebabkan oleh orang-orang yang berteriak tentang dugaan penggunaan senjata kimia, " ujar Nasrim, yang menyaksikan adegan kacau tersebut, menambahkan.

"Tidak ada pasien, bagaimanapun, menunjukkan gejala paparan senjata kimia," imbuhnya.

Ahmad Saur, seorang paramedis darurat Bulan Sabit Merah Suriah, mengatakan bahwa bangsal tempat ia bekerja tidak menerima pasien yang terkena senjata kimia pada hari insiden tersebut atau setelahnya.

"Semua pasien membutuhkan perawatan medis umum atau bantuan atas cedera," katanya.

Saur mengatakan kepada wartawan bahwa dia datang untuk berbicara di Den Haag secara independen dari Bulan Sabit Merah, dan dia memberikan kesaksian dengan bebas dan tanpa tekanan. 

Seorang wartawan bertanya apa yang akan terjadi pada saksi mata dan apakah mereka akan tinggal di Eropa untuk bersaksi.

“Kami akan pulang ke rumah, dan tidak ada masalah dengan itu. Situasinya jauh lebih baik sekarang. Kami penduduk Douma, seperti banyak lainnya,” kata Hassan Ayoun, seorang dokter di departemen gawat darurat.

Perwakilan permanen Rusia untuk OPCW, Aleksandr Shulgin, mengatakan enam dari saksi Douma yang dibawa ke Den Haag telah diwawancarai oleh para ahli teknis OPCW.

“Yang lain juga siap, tetapi para ahli tetap berpegang pada pedoman mereka sendiri. Mereka telah memilih enam orang, berbicara dengan mereka, dan mengatakan bahwa mereka benar-benar puas dengan laporan mereka dan tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut," ujar Shulgin.

Ia menambahkan bahwa tuduhan negara-negara Barat tertentu menjelang jumpa pers bahwa Moskow dan Damaskus berusaha menyembunyikan para saksi dari para ahli OPCW tidak terbukti.



Credit  sindonews.com

Rusia Hadirkan Saksi Serangan Kimia, Barat Boikot Pertemuan OPCW

Duta Besar Rusia Alexander Shulgin (kiri) dan seorang anak lelaki tak dikenal dari Douma, Suriah, saat sebuah konferensi pers di Den Haag, Belanda. Foto/REUTERS/Michael Kooren

THE HAGUE - Rusia dan sekutunya, Suriah, menghadirkan belasan orang yang tidak terluka dari Ghouta, Suriah, ke markas Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW). Kehadiran mereka untuk mendukung klaim Rusia dan Suriah bahwa tidak ada serangan kimia di Douma seperti yang dituduhkan selama ini.

Namun, langkah itu ditolah oleh Inggris dan menyebutnya sebagai aksi akrobat. Inggris juga mengatakan bahwa kekuatan sekutu Baratnya, termasuk Prancis dan Amerika Serikat (AS), telah memboikot pertemuan tertutup OPCW.

"OPCW bukanlah sebuah teater," cetus utusan Inggris untuk OPCW, Peter Wilson, dalam sebuah pernyataan.

"Keputusan Rusia untuk menyalahgunakannya adalah upaya lain Rusia untuk merongrong pekerjaan OPCW, dan khususnya temuan dari Fact Finding Mission (misi pencari fakta) yang tengah menyelidiki penggunaan senjata kimia di Suriah," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (27/4/2018).

Sementara Duta Besar Prancis untuk OPCW Philippe Lalliot menyebut kemunculan orang-orang Suriah di The Hague “tidak senonoh.”

"Ini tidak datang sebagai kejutan dari pemerintah Suriah, yang telah membantai dan menggasak rakyatnya sendiri selama 7 tahun terakhir," katanya kepada Reuters.

Dia mengatakan hal itu lebih mengejutkan karena datang dari Rusia.

"Seseorang tidak bisa tetapi bertanya-tanya apakah yang lebih lemah (Suriah) tidak mengambil yang lebih kuat (Rusia) di jalan di luar kepentingannya, jika bukan martabatnya."

Sebagaimana diketahui, OPCW tengah menyelidiki kematian puluhan orang di Douma, sebuah daerah kantong di Ghouta, pada 7 April lalu. AS dan sekutunya mengatakan hal itu disebabkan oleh senjata kimia, mungkin zat syaraf, yang digunakan oleh pasukan pemerintah Presiden Bashar al-Assad dengan dukungan Rusia.

Dugaan serangan kimia itu menyebabkan serangan udara oleh AS, Prancis dan Inggris terhadap situs-situs di Suriah. Baik Suriah maupun Rusia telah membantah tuduhan itu dan mengatakan pasukan pemberontak yang melancarkan serangan.

Rusia dan Suriah kemudian membawa 15 warga Suriah ke konferensi pers di Den Haag yang mengatakan mereka tidak melihat bukti senjata kimia digunakan di Ghouta.

Seorang anak, yang diidentifikasi oleh transelator pemerintah Suriah sebagai Hasan Diab yang berusia 11 tahun dari Ghouta, mengatakan ia telah ke rumah sakit setelah serangan itu.

“Mereka mulai menuangkan air ke saya di rumah sakit. Saya tidak tahu mengapa,” katanya. 

Bocah itu mirip dengan anak yang terlihat dalam video yang ditayangkan secara luas di stasiun televisi Barat setelah dugaan serangan.


Duta besar Rusia untuk Belanda mengatakan video itu "dipentaskan" oleh White Hemets, sebuah kelompok bantuan Suriah yang menerima dana dari AS dan pemerintah Barat lainnya.

Saat ini investigator OPCW di Douma mengunjungi situs kedua di Ghouta pada hari Rabu untuk mengambil sampel.




Credit  sindonews.com

Tim Keamanan PBB Ditembaki di Douma saat Lakukan Inspeksi

Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW, Ahmet Uzumcu menyatakan, tim keamanan PBB ditembaki saat memasuki kota Douma, Suriah. Foto/Istimewa

DEN HAAG - Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW, Ahmet Uzumcu menyatakan, tim keamanan PBB ditembaki saat memasuki kota Douma, Suriah. Hal ini memaksa tim keamanan PBB mundur dari kota tersebut.

Tim keamanan PBB datang ke Douma untuk melakukan inspeksi keamanan, guna menentukan apakan wilayah tersebut sudah cukup aman untuk dimasuki peneliti OPCW, yang akan melakukan penyelidikan atas serangan senjata kimia di kota tersebut.

"Tim PBB dilaporkan telah tiba di kota untuk melihat apakah itu cukup aman untuk mulai menyelidiki dugaan serangan kimia oleh pemerintah Suriah. Ketika mereka ditembaki, mereka memutuskan untuk mundur dari kota," kata Uzumcu, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (18/4).

Belum jelas siapa yang menembaki tim keamanan PBB tersebut. Sejauh ini, baik dari pemerintah Suriah, ataupun dari pihak pemberontak belum angkat bicara mengenai penembakan tersebut.

Dengan adanya aksi penembakan ini membuat upaya untuk menyelidiki serangan senjata kimia kembali terhambat. Sebelumnya, negara-negara Barat khawatir semakin lama tim OPCW memasuki Douma, maka semakin sedikit bukti yang tersedia mengenai serangan tersebut. 

Credit  sindonews.com

Rusia Halangi Tim Penyidik Senjata Kimia Masuk ke Douma

Seorang anak dan pria memperoleh penanganan medis setelah terpapar gas beracun di Douma, Ghouta Timur, Damascus, Syria, Ahad (25/2).

Foto: Bassam Khabieh/Reuters

AS dan Prancis mengklaim memiliki bukti kuat penggunaan gas beracun di Douma

CB, BEIRUT -- Penyidik independen yang menginvestigasi senjata kimia Suriah dihalangi oleh pihak berwenang Suriah dan Rusia pada Senin (16/4). Hal ini dilaporkan seorang pejabat berwenang, beberapa hari setelah sekutu AS, Prancis dan Inggris memborbardir area yang diduga terkait dengan program senjata kimia Suriah.

Tim dari penyidik independen mengakui  mereka kurang mendapat akses masuk ke kota Douma. Organisasi pelarangan senjata kimia (OPCW), telah meninggalkan pertanyaan terkait serangan ke warga sipil pada 7 April lalu yang hingga kini tidak dijawab pihak berwenang.

Direktur Jendral OPCW, Ahmet Uzumcu mengatakan pejabat Suriah dan Rusia menyebut ada persoalan keamanan yang tertunda, sehingga menahan inspekturnya masuk ke kota Douma. "Tim belum dikerahkan ke Douma," kata Uzumcu, kepada Dewan Eksekutif OPCW di Den Haag, dua hari setelah dari Suriah.

Pihak berwenang Suriah menawarkan 22 orang untuk diwawancarai sebagai saksi. Dan dikatakan apa yang dibutuhkan akan diatur demi memasukkan tim ke kota Douma secepat mungkin. AS dan Prancis mengklaim memiliki bukti kuat dimana gas beracun telah digunakan saat menyerang kota Douma dan di timur Damaskus telah menewaskan belasan orang.

Dan diduga pihak militer dibawah Presiden Bashar Assad berada dibelakang kekejian ini. Walaupun belum didapat satu pun bukti yang diketahui publik. Suriah dan sekutunya Rusia telah membantah ancaman serangan kimia itu telah terjadi.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menyalahkan serangan udara Sekutu yang terjadi pada Sabtu pagi sehingga menahan misi oleh tim OPCW ke Douma. Dikatakan Sergei kepada wartawan di Moskow, inspektur tidak dapat pergi ke lokasi tersebut karena memerlukan izin dari Departemen Keamanan AS.

Juru Bicara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Stephane Dujarric mengatakan izin telah diberikan pada OPCW. PBB telah memberikan izin yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. "Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan izin yang diperlukan bagi tim OPCW untuk melakukan pekerjaannya di Douma. Kami belum menolak permintaan tim itu untuk pergi ke Douma," kata Dujarric.

Baik Rusia dan pemerintah Suriah ia menyambut baik kunjungan OPCW. Tim tiba di Suriah tak lama sebelum serangan udara dan bertemu dengan pejabat Suriah, namun demikian pasukan pemerintah dan pasukan Rusia telah dikerahkan di Douma, yang sekarang telah berada dalam kendali Suriah.

Oposisi dan aktivis Suriah telah mengkritik penyebaran militer Rusia di kota Douma tersebut. Oposisi mengatakan bisa jadi bukti penggunaan senjata kimia mungkin tidak lagi ditemukan. Namun Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov membantah bahwa Rusia menghilangkan bukti apa pun di area yang terindikasi penggunaan senjata kimia.

Credit  republika.co.id

Suriah Dibombardir, Misi Pencari Fakta OPCW Jalan Terus

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

AMSTERDAM - Penyidik senjata kimia akan mencoba untuk mencapai lokasi serangan racun yang dicurigai di kota Douma, Suriah. Mereka melakukannya beberapa jam setelah negara-negara Barat meluncurkan serangan udara sebagai pembalasan atas penyerangan dengan gas beracun.

"Misi pencarian fakta OPCW akan melanjutkan penyebarannya ke Republik Arab Suriah untuk membuat fakta seputar dugaan penggunaan senjata kimia di Douma," kata badan itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Minggu (15/4/2018).

Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis menembakkan lebih dari 100 rudal di Suriah pada Sabtu pagi dalam intervensi militer Barat pertama yang dikoordinasikan terhadap pemerintah Damaskus. Mereka mengatakan serangan itu adalah hukuman karena membunuh puluhan orang, banyak dari mereka wanita dan anak-anak, dengan senjata beracun yang dilarang.

Damaskus dan sekutunya, Rusia, mengecam tindakan Barat, khususnya karena menolak menunggu hingga hasil misi pencari fakta yang dikirim oleh OPCW setelah insiden 7 April.

Petugas penyelamat mengatakan sejumlah orang tewas dalam insiden itu. Washington mengatakan telah menegaskan bahwa gas klorin digunakan, dan memiliki kecurigaan yang belum dikonfirmasi bahwa zat saraf juga kemungkinan telah digunakan. Damaskus dan Moskow menolak tuduhan atas serangan semacam itu.

Jika keamanan memungkinkan, tim dari Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) akan disebar secara singkat ke situs lokasi serangan.

"Tim akan bekerja dengan Departemen Keselamatan dan Keamanan PBB memastikan keselamatan tim," bunyi pernyataan itu.

Suriah sendiri setuju untuk menyerahkan persenjataan senjata kimianya pada tahun 2013 dan menyerahkannya ke inspeksi OPCW. Ini dimaksudkan untuk menghancurkan semua persediaan gas sarafnya. Dalam kasus klorin, zat itu diizinkan dimiliki untuk digunakan bagi kepentingan sipil, tetapi tidak menggunakannya sebagai senjata.

OPCW akan menentukan apakah senjata kimia digunakan dalam serangan pada 7 Maret lalu, tetapi tidak akan menyalahkan pihak manapun.

Meskipun ada perjanjian AS-Rusia untuk menghapus sepenuhnya program senjata kimia Suriah setelah ratusan orang terpapar gas sarin di Ghouta pada 21 Agustus 2013, OPCW tidak dapat memverifikasi bahwa semua fasilitas manufaktur, penyimpanan dan penelitian telah dihancurkan.

Di antara situs yang dilaporkan terkena serangan pada Jumat malam adalah Pusat Studi dan Penelitian Ilmiah, fasilitas yang telah memainkan peran kunci dalam program senjata kimia Suriah sejak tahun 1970-an.

Penyidik OPCW telah mengajukan pertanyaan tentang SSRC sejak 2013, ketika Damascus bergabung dengan Konvensi Senjata Kimia tahun 1997 dan setuju untuk menyingkirkan cadangannya untuk mencegah ancaman serangan di bawah Presiden Barack Obama.

Suriah tidak dapat menjelaskan beberapa temuan oleh para penyidik, termasuk lokasi penelitian dan pengembangan yang tidak diumumkan, keberadaan bahan kimia terlarang dan bom yang hilang, sumber mengatakan kepada Reuters.


Credit  sindonews.com

OPCW segera kirim pemeriksa senjata kimia ke Suriah

Dokumen foto petugas kesehatan menolong korban senjata kimia di Iblib, Suriah, Selasa (4/4/2017). (Reuters)

Amsterdam (CB) - Pemeriksa dari Badan Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) segera dikirim ke kota Douma di Suriah untuk menyelidiki laporan tentang serangan, yang menewaskan sekitar 60 orang, kata badan tersebut, dalam pernyataan pada Selasa.

Suriah diminta "membuat pengaturan, yang diperlukan, terkait kedatangan tersebut," kata OPCW.

"Itu bertepatan dengan permintaan Republik Arab Suriah dan Federasi Rusia agar penyelidikan dilakukan terhadap dugaan penggunaan senjata kimia di Douma. Tim sedang bersiap-siap untuk segera dikirim ke Suriah," katanya.

Dugaan serangan senjata kimia pada Sabtu malam mencederai lebih dari 1.000 orang di berbagai tempat di Douma, kota di dekat ibu kota negara tersebut, Damaskus, kata Persatuan Organisasi Layanan Medis.

Pemerintah Suriah dan pendukungnya, Rusia, membantah terjadi penggunaan senjata kimia.

Sejumlah dokter dan saksi mata mengatakan bahwa para korban menunjukkan gejala-gejala terkena racun, kemungkinan zat saraf, dan melaporkan bahwa mereka mencium bau gas klorin.

OPCW memiliki mandat untuk menyelidiki serangan-serangan senjata kimia di Suriah. Misi pencari fakta yang dijalankannya akan menentukan apakah senjata-senjata terlarang telah digunakan namun tidak akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan senjata terlarang.

Amerika Serikat pada Selasa akan membawa rancangan resolusi ke ajang pemungutan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Rancangan resolusi itu berisi permintaan pembentukan penyelidikan baru untuk mengetahui pihak-pihak yang berada di balik penggunaan senjata kimia secara sistematis di dalam konflik Suriah.

Sejumlah diplomat mengatakan resolusi itu kemungkinan ditolak Rusia, yang menghadang upaya serupa pada masa lalu, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com