Jerman Memanas, Lirik Lagu Kebangsaan Ingin Diganti

Petani Bangladesh Jual Tanah Demi Hasilkan Bendera Raksasa Jerman

CB, Jakarta - Situasi di Jerman memanas lantaran perdebatan antara pemimpin negara yang ingin mengganti lagu kebangsaan.
Dikutip dari Daily Sabah, 11 Mei 2019, Perdana Menteri Negara Bagian, Thuringi yang dulunya bagian dari Jerman Timur, Bodo Romelow mengatakan ini waktunya mengganti lirik lagu kebangsaan Jerman agar mendapatkan jiwa nasionalis yang lebih baik.

"Kami membutuhkan sesuatu yang sama sekali baru, lirik baru yang sangat menarik sehingga semua orang dapat mengenalinya dan mereka mempunyai rasa memiliki," Romelow kepada surat kabar Rheinische Post.

Menurut Romelow, banyak warga di Jerman bagian timur merasa kurang ada rasa nasionalis dengan lagu kebangsaan Jerman saat ini.
Das Lied der Deutschen atau The Song of the Germans merupakan lagu kebangsaan Jerman saat ini, yang ditulis pada 1841.
Lagu kebangsaan itu resmi digunakan pada 1922 dengan tiga bait yang di aransemen oleh komposer Joseph Haydn. Yang menjadi perdebatan bagi warga Jerman dari lagu ini terjadi pada baris pertama yakni "Deutschland, Deutschland ueber alles" atau yang diartikan, Jerman, Jerman di atas semua.

Jerman pada masa kepemimpinan Nazi hanya menggunakan bait pertama dan menghapus dua baris lainnya lalu menggabungkan dengan lagu naionalis lain yang telah dilarang.
Romelow mencatat, politisi sayap kanan Alternative for Germany (AfD) baru-baru ini ditangkap karena terlihat menyanyikan lirik "Deutschland, Deutschland ueber alles" melalui video dan memicu kemarahan banyak warga Jerman.
"Saya saat menyanyikan lagu kebangsaan Jerman, saya tidak bisa dan mendengarnya seperti ada kesan demonstrasi Nazi 1933-1945 di pikiranku," kata Romelow.


Berselang tujuh tahun peperangan, pada 1952 Jerman Barat kembali ke "The Song of the Germans" dan hanya menyanyikan bait ketiga pada acara resmi, yang mengandung makna "persatuan dan keadilan dan kebebasan."
Saat penyatuan kembali negara Jerman pada 1990, bagian timur ingin memasukan lirik "Bangkit dari Reruntuhan" ke lagu kebangsaan mereka namun ditolak oleh kubu Jerman Barat.
Rasa nasionalis sementara ini tetap menjadi masalah yang sangat sensitif di Jerman mengingat tragedi Perang Dunia II dan kengerian Holocaust.

Credit  tempo.co

Menlu Inggris dan Jerman Khawatir Konflik Amerika dan Iran

Perjanjian nuklir Iran melibatkan Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan Cina setelah Amerika Serikat menyatakan diri keluar dari perjanjian itu pada 2018. Ecfr.eu

CB, Brussel – Menteri Luar Negeri Inggris memperingatkan Iran dan Amerika Serikat bisa terlibat dalam konflik secara tidak sengaja di kawasan Teluk, yang sedang tidak stabil ini.

“Kami merasa khawatir soal konflik, mengenai risiko konflik.. eskalasi yang tidak sengaja,” kata Jeremy Hunt, menlu Inggris, kepada media di Brussel seperti dilansir Reuters pada Senin, 13 Mei 2019.
Hunt mengatakan ini saat Menlu Amerika Serikat, Mike Pompeo, sedang mengunjungi Brussel untuk bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa membahas Iran.

Presiden AS, Donald Trump, sedang berusaha mengisolasi Teheran dengan memblokir ekspor minyak mentah Iran setelah menyatakan keluar dari perjanjian nuklir 2015. Trump juga meningkatkan tekanan militer terhadap Iran di kawasan Teluk dengan mengirim kapal induk dan pesawat pengebom B-52.

Sedangkan Uni Eropa, yang berbagi sebagian kekhawatiran AS mengenai Iran dan keterlibatan Teheran dalam konflik Suriah, masih mendukung perjanjian nuklir Iran 2015. UE beralasan ini dilakukan demi keamanan negara-negara Eropa.
Inggris, Jerman, dan Prancis merupakan tiga negara Eropa yang meneken perjanjian nuklir yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action dengan Iran. Perjanjian ini juga di dukung Rusia dan Cina.
Pompeo menggelar pertemuan terpisah dengan ketiga negara Eropa. Dia juga membatalkan rencana kunjungan ke Moskow, Rusia.

Pemerintah Iran menyebut strategi Washington sebagai “perang urat syaraf” atau “psychological warfare”. Seorang komandan senior pasukan Garda Revolusi Iran menyebut negaranya akan melakukan retaliasi terhadap setiap tindakan agresif AS.
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, mengatakan kepada Pompeo pada pertemuan Senin kemarin bahwa,”Kami tidak ingin ini menjadi konflik militer (antara AS dan Iran).”
Maas juga mengatakan,”Eropa dan AS mengambil jalan yang berbeda.. mengambil arah yang berbeda.”

Sebelum bertemu Pompeo, Menlu Prancis, Jean-Yves Le Drian, mendesak negara Eropa bersatu mendukung perjanjian nuklir. Perjanjian ini juga difasilitasi oleh Uni Eropa.
Bagi Eropa, ketegangan dengan pemerintahan Trump menandai perbedaan yang mendalam dalam hubungan transatlantik, yang biasanya ditandai dengan koordinasi mengenai kebijakan untuk Timur Tengah. Namun, kedua pihak sempat berbeda pendapat tajam soal Perang Irak pada 2003.
Secara terpisah, Hunt, yang sempat bertemu dengan Maas dan Le Drian di sela-sela pertemuan rutin UE di Brussel, mengatakan khawatir dengan perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah jika Iran dapat memproduksi senjata itu.
“Kita perlu memastikan kita tidak membuat Iran kembali ke jalan re-nuklirisasi,” kata Hunt. Dia meminta semua pihak untuk bersikap tenang untuk bisa memahami pemikiran pihak lain.

Credit  tempo.co

Perwira Militer Arab Saudi akan Mendapat Pelatihan di Jerman

Tentara Arab Saudi berjaga di pos perbatasan dengan Yaman, Senin (6/4).

Foto: Reuters/Faisal Al Nasser

Tahun lalu Jerman hentikan sementara ekspor senjata dan program pelatihan Arab Saudi.

Jerman akan kembali melanjutkan kerja sama militer dengan Arab Saudi berupa pelatihan militer di Jerman, kata kantor berita Jerman DPA. Lima tentara Saudi menurut rencana akan memulai kursus pelatihan perwira bulan Juli di Bundeswehr.


Sementara dua perwira lain akan menerima pelatihan dengan angkatan udara Jerman. Tujuh prajurit Saudi lainnya akan mendapat kursus bahasa Jerman untuk persiapan memulai pelatihan perwira pada tahun 2020.



Pelatihan ini merupakan bagian dari perjanjian kerja sama yang dibuat pada 2016 selama kunjungan resmi Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen ke Riyadh. Tahun lalu, Jerman menghentikan untuk sementara ekspor senjata ke Arab Saudi dan program pelatihan.


Hal ini menyusul pembunuhan terhadap jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di konsluat Arab Saudi di Turki. Namun Jerman baru-baru ini mencabut embargo untuk komponen militer tertentu setelah tekanan Prancis dan Inggris.

Memalukan

Jerman empat tahun lalu juga pernah menghentikan ekspor senjata ke Arab Saudi. Kala itu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melibatkan diri dalam perang brutal di Yaman, yang berlangsung hingga saat ini. PBB menyebut perang di Yaman sebagai "bencana kemanusiaan terbesar dunia saat ini."


Karena itu, kalangan oposisi di parlemen menyebut kebijakan pemerintah Jerman untuk melanjutkan kerja sama militer dengan Arab Saudi sebagai "permainan yang memalukan".


Secara keseluruhan, Jerman tahun 2018 mengekspor lebih sedikit senjata ke seluruh dunia dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi ekspor senjata ke Arab Saudi dan Turki meningkat, antara lain karena ada kesepakatan penjualan senjata ke Arab Saudi yang telah ditandatangani tahun sebelumnya.

Credit  republika.co.id

Merkel tegaskan penyelesaian dua-negara kepada Netanyahu

Seorang pria membentuk siluet saat meniupkan Shofar, tanduk biri-biri, dengan latar belakang Masjidil Aqsa (kanan) yang berlokasi di kota tua Yerusalem yang dikenal dengan Baitul Maqdis, Minggu (10/12/2017). (REUTERS/Ammar Awad )

Berlin, Jerman (CB) - Kanselir Jerman Angela Merkel telah menegaskan kembali komitmen Jerman, bagi "penyelesaian dua-negara" Palestina-Israel, dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (15/4).

"Kanselir telah menggarisbawahi kepentingan yang berlanjut mengenai penyelesaian dua-negara, yang dapat dicapai melalui perundingan antara kedua pihak," kata Juru Bicara Merkel, Steffen Seibert, di dalam satu pernyataan.

"(Penyelesaian dua-negara, red) ini harus tetap menjadi sasaran upaya internasional," ia menegaskan.

Pernyataan keras Merkel untuk mendukung penyelesaian dua-negara dikeluarkan di tengah laporan media bahwa rencana perdamaian Timur Tengah Presiden AS Donald Trump tampaknya tak sampai pada pewujudan negara Palestina secara penuh.

Washington Post melaporkan pada Ahad bahwa rencana Trump diperkirakan menyarankan "otonomi" Palestina dan bukan "kedaulatan".

Pada Senin, kalangan mantan politisi Eropa mengecam Trump karena melanjutkan kebijakan "satu-pihak" dalam konflik Palestina-Israel.

"Eropa mesti menolak setiap rencana yang tidak menciptakan Negara Palestina yang berdampingan dengan Israel, dengan Al-Quds (Jerusalem) sebagai ibu kota kedua negara itu," kata mereka di dalam surat kepada pemerintah Eropa dan Uni Eropa serta harian Inggris, The Guardian.

Surat tersebut ditandatangani oleh lebih dari 30 mantan menteri luar negeri dan perdana menteri.

Credit  antaranews.com

Perluas Jaringan ke Eropa, RI Ikuti Pameran Dirgantara di Jerman

Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi pada Pameran Industri Dirgantara, AERO EXPO 2019, di Friedrichshafen, Jerman. Foto/KBRI Berlin

BERLIN - Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi pada Pameran Industri Dirgantara, AERO EXPO 2019, di Friedrichshafen, Jerman. Lima perusahaan nasional, yaitu PT Aering, PT Cakra Vimana Diinamyck, PT Chroma International, PT Enggal Makmur Abadhi, dan PT Merpati Maintenance Facility (MMF), ikut serta pada pameran yang berlangsung tanggal 10 hingga 13 April 2019 ini.

Kelima perusahaan nasional yang mengikuti AERO EXPO Friedrichshafen 2019, tergabung dalam beberapa asosisasi, antara lain Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA), Indonesia Aeronautical Engineering Center (IAEC), Indonesia Aircraft Component Manufacturer Association (INACOM).

Menurut keterangan Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) Berlin, Ide awal keikutsertaan Indonesia di pameran ini dilontarkan Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, saat menerima wakil Ikatan Alumni Sarjana Indonesia (IASI) Jerman pada September 2018 lalu.

"Industri dirgantara perlu kita tampilkan di Hannover Messe 2020. Untuk langkah awal kita bisa undang beberapa pelaku industri dirgantara nasional untuk ikut AERO EXPO 2019," ucap Havas, dalam keterangan pers KBRI Berlin yang diterima Sindonews pada Kamis (11/4).

Dalam pameran ini kelima perusahaan Indonesia memamerkan sejumlah produk dan jasa dirgantara nasional. Diantaranya maintenance, repair, overhaul (MRO), aeronautical engineering service, drones serta flight data monitoring.

Dadali yang merupakan Kendaraan Nirawak Udara Serba Guna yang merupakan prototype kendaraan masa depan produksi Indonesia memikat perhatian banyak pengunjung. Umumnya mereka berasal dari Jerman, Swiss, Rusia, Polandia, Prancis, dan China.

Melalui keikutsertaan mereka di pameran ini, papar KBRi Berlin, diyakini jejaring UMKM industri dirgantara Indonesia dengan pelaku di Eropa semakin luas dan meningkat.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif KBRI Berlin mengajak kami untuk ikut pameran ini. Ini pertama kali bagi kami ikut pameran dirgantara di Jerman. Dari sini kami bisa mengenalkan bahwa Indonesia memiliki ekosistem penerbangan yang sudah berkembang, dan kami juga bisa memperluas jejaring ke Eropa," ucap Direktur Utama MMF yang juga Ketua Umum IAMSA, Rowin H. Mangkusubroto.

AERO EXPO Friedrichshafen sendiri adalah pameran industri dirgantara yang paling besar. Setiap tahunnya pameran ini menarik perhatian35ribu pengunjung yang berasal dari 60 negara. Sekitar 700 peserta pameran yang berasal dari 40 negara hadir dalam pameran 2019 ini. 

Credit  sindonews.com

Kepolisian Jerman Gerebek 30 Markas Gerakan Ekstrem Kanan

Ilustrasi anggota kepolisian Jerman. (REUTERS/Michaela Rehle)

Jakarta, CB -- Kepolisian Jerman menggeledah sejumlah tempat yang diduga berkaitan dengan kelompok ekstrem kanan di Bradenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, dan Saxony. Mereka diduga terlibat kerusuhan dan mengusung paham neo-Nazi.

Seperti dilansir Associated Press, Kamis (11/4), aparat menggerebek sekitar 30 tempat yakni rumah susun, kantor, dan tempat komersial. Namun, mereka tidak menangkap satu orang pun.

Menurut media lokal yang dilansir The Guardian, penggeledahan ini terkait dengan kelompok pada Inferno Cottbus '99. Mereka adalah kelompok ekstrem kanan yang berafiliasi dengan klub sepak bola Enegie Cottbus. Gerak-gerik mereka mulai diselidiki sejak April 2018.

Penggerebekan itu adalah perintah pengadilan Cottbus, yang juga menyelidiki kelompok itu. Inferno Cottbus '99 diduga terlibat aksi kriminal termasuk pencurian, kekerasan, penggelapan pajak, dan mengiklankan simbolisme Nazi, yang merupakan kejahatan di Jerman.


Inferno Cottbus juga dituduh memantik kerusuhan di timur kota Chemnitz pada musim panas lalu, yang dipicu pembunuhan seorang pria keturunan Jerman-Kuba.

Menurut kelompok itu, mereka bubar pada Mei 2017. Namun, pengamat gerakan sayap kanan menyatakan pembubaran itu hanya terjadi di atas kertas.

Cottbuss, merupakan kota di negara bagian Brandenburg, yang sejak lama dianggap sebagai sarang ekstremis sayap kanan.

Polisi menyatakan sampai saat ini diduga ada 20 orang yang tersangka terkait kerusuhan itu. Selain anggota Inferno Cottbus, para tersangka merupakan praktisi seni bela diri, perusahaan keamanan, dan pembuat pakaian neo-Nazi.

Juru Bicara Kota Cottbus, Jan Gloßmann, mengatakan mereka kesulitan menjebloskan kelompok sayap kanan ke penjara.

"Kami memiliki masalah dengan ekstremis sayap kanan dan strukturnya," ucap Gloßmann.

Pendukung paham ektrem kanan di Cottbus berjumlah sekitar 400 orang. Mereka membiayai gerakan dengan beragam kegiatan ekonomi seperti salon tato, perusahaan keamanan, dan label musik serta bisnis pakaian.

Credit  cnnindonesia.com

Cabut Imunitas Guaido, Jerman Kutuk Venezuela

Jerman kutuk Venezuela karena mencabut hak imunitas Juan Guaido. Foto/Istimewa

BERLIN - Jerman mengutuk keputusan Venezuela untuk mencabut hak imunitas tokoh oposisi Juan Guaido. Dicabutnya hak imunitas membuka peluang untuk menyeret Guaido ke muka pengadilan.

Majelis Konstituante, sebuah badan yang dibuat Presiden Nicolas Maduro untuk menandingi Majelis Nasional yang dikuasai oposisi, awal pekan ini mencabut hak imunitas Guaido. Langkah yang dilakukan Majelis Konstituante merupakan upaya terbaru pemerintah untuk meningkatkan tekanan terhadap Guaido, yang menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada Januari lalu.

"Pemerintah federal Jerman mengutuk pencabutan imunitas Juan Guaido oleh Majelis Konstituante," bunyi pernyataan yang dikeluarkan pemerintah Jerman seperti dikutip dari Deutsche Welle, Kamis (4/4/2019).

Jerman juga menegaskan bahwa negara-negara Uni Eropa menyatakan tidak akan mengakui resolusi yang dibuat oleh Majelis Konstituante. Majelis tersebut dibentuk untuk menggulingkan Majelis Nasional, parlemen Venezuela, yang sah.

"Majelis Konstituante sekali lagi menunjukkan bahwa ia melayani rezim Maduro untuk melemahkan kekuatan demokrasi negara itu," demikian bunyi pernyataan itu.

Presiden Majelis Konstituante, Diosdado Cabello, menuduh pemimpin oposisi Guaido menghasut perang saudara.

"Mereka tidak peduli dengan kematian. Mereka tidak memiliki gagasan sedikit pun tentang apa konsekuensi perang bagi sebuah negara," ujarnya.

Cabello mengacu pada klaim rezim Maduro yang bertujuan untuk mendiskreditkan oposisi dengan menuduh mereka bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat (AS), yang diklaim Maduro sedang menyusun konspirasi untuk menggulingkannya.

Guaido pun menolak langkah-langkah untuk menghapus hak imunitasnya terhadap tuntutan.

"Jika rezim berani menculik saya dan melakukan kudeta, kami akan bertindak dengan terpaksa. Diktator hanya mengetahui dengan kekerasan."

Pada bulan Januari, Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela dalam sebuah langkah untuk merongrong otoritas Maduro di negara itu.

AS segera mengakuinya sebagai presiden sah negara kaya minyak yang kekurangan uang itu. Tak lama setelah itu, Jerman dan negara-negara Barat lainnya mengikutinya. Tetapi rezim Maduro terus mendapatkan dukungan dari Rusia, China dan Turki. 

Credit  sindonews.com

Jerman Perpanjang Larangan Ekspor Senjata ke Saudi

Jubir pemerintahan Jerman, Steffen Seibert, mengatakan bahwa negaranya memperpanjang larangan ekspor senjata ke Arab Saudi. (AFP Photo/Johannes Eisele)

Jakarta, CB -- Jerman memperpanjang larangan ekspor senjata ke Arab Saudi hingga enam bulan mendatang,langkah yang dianggap mempertegas sikap negara tersebut atas kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

"Larangan itu akan diperpanjang hingga enam bulan sampai 30 September. Dalam periode tersebut, tidak akan ada aplikasi ekspor yang disetujui," ujar juru bicara pemerintahan, Steffen Seibert, seperti dikutip Reuters, Kamis (28/3).

Gagasan ini sempat membuat khawatir sejumlah rekan bisnis dari Prancis dan Inggris karena beberapa perusahaan mereka yang berada di Jerman sudah harus memperbarui lisensi mereka sebelum September.

Pemerintah Jerman pun sepakat untuk memperpanjang lisensi yang sudah disetujui selama sembilan bulan sehingga perusahaan tak perlu mendaftarkan lembaganya lagi menjelang akhir tahun.


Namun, perusahaan-perusahaan tersebut baru dapat mengirimkan senjata ke Saudi setelah September. Mereka juga harus memastikan senjata itu tidak digunakan untuk perang di Yaman.

Larangan ini pertama kali diberlakukan setelah kasus pembunuhan Jamal Khashoggi terungkap pada Oktober lalu.

Jurnalis pengkritik Pangeran Mohamed bin Salman (MbS) itu tewas di gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.

Meski sempat menampik, Saudi akhirnya mengakui bahwa Khashoggi memang dibunuh di dalam kantor konsulatnya. 

Namun, Saudi berkeras bahwa pemerintah kerajaan tak ikut campur. Mereka menyatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh sejumlah agen intelijen yang bergerak di luar kewenangan.

Meski demikian, Turki menuding Saudi sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut. Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) bahkan dilaporkan sudah menarik simpulan bahwa MbS memerintahkan langsung pembunuhan itu.

Credit  cnnindonesia.com

Enam Kota di Jerman Terima Ancaman Bom

Foto/Ilustrasi/SINDOnews

MAINZ - Polisi di Jerman mengevakuasi beberapa bangunan di enam kota pada hari Selasa (26/3/2019) setelah sebuah ancaman bom dikirimkan ke email seorang pejabat. Namun, setelah menggeledah bangunan, polisi di setidaknya empat kota mengatakan mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan.

"Para pejabat di Kaiserslautern, Chemnitz, Rendsburg, Augsburg, Gottingen dan Neunkirchen menerima ancaman bom ke kotak masuk email umum mereka," kata polisi seperti dikutip dari NBC News.

Di Gottingen, para pejabat menggeledah bangunan dan membuka kembali jalan-jalan di daerah itu sekitar dua jam kemudian. Balai kota tetap ditutup untuk hari itu, polisi mengumumkan dalam sebuah tweet.

Ancaman di kota barat daya Kaiserslautern menyebabkan evakuasi dari sebuah bangunan setinggi 21 lantai di mana lebih dari 1.000 orang bekerja. Polisi menggeledah bangunan tetapi tidak menemukan apa pun. Polisi mengatakan dalam sebuah tweet bahwa mereka sedang menyelidiki email tersebut berkoordinasi dengan kota-kota lain yang menerima ancaman.

Di Augsburg, Jerman selatan, balai kota dan gedung administrasi terdekat tempat sekitar 500 orang bekerja dievakuasi. Polisi kemudian mengatakan bahwa tidak ada barang mencurigakan yang ditemukan.

Di Neunkirchen, juga di barat daya Jerman, polisi mengevakuasi beberapa bangunan milik kompleks balai kota, tetapi tidak menemukan apa pun setelah memeriksa bangunan.

"Ada kemungkinan bahwa email ancaman di berbagai kota di Jerman telah dikirim oleh satu orang, tetapi penyelidikan masih berlangsung," kata juru bicara kepolisian kepada NBC News.

Otoritas Federal mengatakan kepada NBC News bahwa mereka mengetahui email-email itu dan mengoordinasikan pertukaran informasi antara berbagai departemen kepolisian, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki ancaman-ancaman itu.

Bangunan balai kota berlantai dua di kota Chemnitz, Jerman timur juga dievakuasi setelah ancaman bom dikirim ke kotak masuk email umum kota, kata polisi kepada NBC News. Polisi menggeledah gedung. 

Di kota Rendsburg, Jerman utara, balai kota setempat juga dievakuasi pagi ini setelah menerima email, kata polisi.

Harian Bild Jerman mengutip seorang polisi mengatakan tingkat ancaman tidak berubah. Pada bulan Januari, pengadilan di tiga kota Jerman menerima ancaman bom tetapi tidak ada ledakan yang terjadi.


Credit  sindonews.com

Jepang-Jerman tak akui pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel

Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.   ((SANA))

Tokyo (CB) - Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan pendirian negaranya mengenai Dataran Tinggi Golan, tanah Suriah yang diduduki Israel, tidak berubah setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Datang Tinggi Golan.

Dalam konteks yang sama, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas kembali menyampaikan pendirian negerinya, yang menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang. Ia mengecam pernyataan Trump mengenai wilayah yang didudduki tersebut.

Majalah Jerman Contra, dengan mengutip Maas, melaporkan pendirian Jerman mengenai masalah tersebut tidak berubah dan Jerman tidak mengakui resolusi mengenai pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel, sejalan dengan resolusi PBB. Maas menegaskan Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Suriah.

Rakyat Suriah berunjuk-rasa di dekat Dataran Tinggi Golan, yang diduduki oleh Israel. (SANA)



Credit  antaranews.com

Jerman Sebut Rusia Dibutuhkan Dalam Proses Damai Suriah

Maas mengatakan bahwa penyelesaian konflik di Suriah melalui jalur politik, hanya mungkin dilakukan dengan adanya partisipasi Rusia dalam proses itu. Foto/Istimewa

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan bahwa penyelesaian konflik di Suriah melalui jalur politik, hanya mungkin dilakukan dengan adanya partisipasi Rusia dalam proses itu.

Rusia mencoba mengimbangi kekuatan ekonomi yang tidak memadai dengan pengaruh militer, seperti misalnya di Suriah. "Jika kita ingin mencapai penyelesaian politik konflik Suriah, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa Rusia," kata Maas.

Maas, yang berbicara saat melakukan wawancara dengan surat kabar Jerman Welt am Sonntag, seperti dilansir Sputnik pada Senin (25/3), kemudian mengatakan bahwa komite konstitusi Suriah saat ini sedang dibentuk.

Dia kemudian mengatakan para pengungsi Suriah saat ini belum bisa kembali ke tanah air mereka. Maas mengatakan, ini dikarenakan mereka mungkin menghadapi penindasan dan penyiksaan jika kembali ke di Suriah.

"Sampai situasinya berubah, tidak ada yang ingin kembali ke negara asalnya. Dan kami juga tidak akan mengirim siapa pun (ke Suriah), di mana mereka mungkin akan menghadapi ancaman seperti itu," ucapnya. 

Credit  sindonews.com

Jerman Berencana Tingkatkan Pengamanan di Masjid-masjid

Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer menuturkan, pemerintah Jerman mempertimbangkan untuk meningkatkan keamanan di masjid-masjid. Foto/Istimewa

BERLIN - Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer menuturkan, pemerintah Jerman mempertimbangkan untuk meningkatkan keamanan di masjid-masjid. Langkah ini diambil setelah adanya serangan teroris di Selandia Baru terhadap dua masjid di negara itu.

“Situs keagamaan juga bisa menjadi target teroris. Jika ada tanda bahaya, kami akan memperkuat perlindungan terhadap mereka," kata Seehofer saat melakukan wawancara dengan harian Bild, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (18/3).

Dalam wawancara itu, Seehofer mengatakan pemerintah setempat terus melakukan kontak dengan komunitas agama untuk melindungi tempat ibadah mereka. Dia menegaskan, setiap warga Jerman berhak beribadah dengan aman dan nyaman, sesuai dengan kepercayaan mereka.

"Bagi pemerintah federal, kebebasan beribadah adalah masalah utama. Penting untuk bertindak tegas dan menggunakan ketelitian penuh hukum terhadap kejahatan Islamofobia dan serangan terhadap masjid," ungkapnya.

Jerman, negara berpenduduk lebih dari 81 juta orang, memiliki populasi Muslim terbesar kedua di Eropa Barat setelah Prancis. Di antara 4,7 juta Muslim di negara itu, tiga juta diantaranya berasal dari Turki. 

Credit  sindonews.com

DK PBB Setujui Resolusi Indonesia dan Jerman Soal Afghanistan

Dewan Keamanan (DK) PBB dilaporkan telah menyetujui dengan suara bulat sebuah resolusi perpanjangan mandat Misi PBB ke Afghanistan atau UNAMA. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Dewan Keamanan (DK) PBB dilaporkan telah menyetujui dengan suara bulat sebuah resolusi perpanjangan mandat Misi PBB ke Afghanistan atau UNAMA. Resolusi itu diajukan oleh Indonesia dan Jerman.

“Ini adalah Resolusi pertama dari Indonesia yang berhasil disahkan oleh DK PBB sejak keanggotaan Indonesia pada DK PBB sejak Januari 2019," kata Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani seperti dikutip Sindonews dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Minggu (17/3).

Pria yang kerap disapa Trian itu kemudian mengatakan, resolusi ini penting, karena memberikan mandat kepada badan PBB untuk lanjutkan berbagai kegiatan yang mendukung Afghanistan, guna mencapai kemajuan dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung, termasuk pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Afghanistan.

"Kesatuan dari DK PBB penting untuk memberikan sinyal kepada Afghanistan bahwa komunitas internasional dukung Afghanistan secara penuh," ungkapnya.

Resolusi itu berisikan peran PBB untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, serta komitmen DK PBB akan kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah dan kesatuan dari Afghanistan. Resolusi juga memberikan dukungan kepada Pemerintah Afghanistan untuk membangun negaranya dan memperkuat demokrasi.

Sentralitas dan proses politik yang komprehensif, inklusif bersifat Afghan-led dan Afghan-owned dan menjadikan Afghanistan sebagai platform untuk kerjasama internasional, juga telah digarisbawahi pada resolusi.

Perpanjangan mandat UNAMA penting untuk koordinasi berbagai bantuan internasional termasuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam persiapan Pemilu Presiden tahun 2019 di Afghanistan. 

Credit  sindonews.com

Jerman Tolak Analisis Kotak Hitam Ethiopian Airlines

CEO Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, melihat puing-puing dari pesawat yang meledak tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, Etiopia, Ahad (10/3).

Foto: Facebook Ethiopian Airlines via AP

Jenis pesawat dan kotak hitam dianggap menggunakan perangkat mode terbaru.

CB, BERLIN -- Badan Federal Jerman yang bertanggung jawab menyelidiki kecelakaan pesawat tidak akan menganalisis kotak hitam pesawat Ethiopian Airlines yang jatuh pada Ahad (10/3) pekan lalu. Itu karena jenis pesawat dan kotak hitam dianggap menggunakan perangkat mode terbaru.

"Ini adalah jenis pesawat baru dengan kotak hitam baru, dengan perangkat lunak baru. Kami tidak bisa melakukannya," kata juru bicara Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat Federal (BFU) Jerman Germout Freitag, Rabu (13/3).

Pernyataan tersebut pun menimbulkan ketidakpastian atas penyelidikan kotak hitam untuk mencari tahu penyebab dari kecelakaan pesawat yang menewaskan seluruh awak dan penumpang pesawat. Seorang juru bicara untuk Ethiopian Airlines sebelumnya mengatakan kotak hitam yang berhasil didapat dari pesawat yang jatuh akan dikirim ke Jerman untuk dianalisis.

Kanada menjadi negara terbaru yang ikut menangguhkan Boeing 737 Max 8 pada Rabu. Negara-negara di seluruh dunia, kecuali Amerika Serikat telah menghentikan Boeing 737 Max 8 atau melarang mereka terbang di atas wilayah udara mereka sejak penerbangan Ethiopian Airlines jatuh hanya beberapa saat setelah lepas landas dari Addis Ababa pada akhir pekan lalu.

Kecelakaan juga kerap dikaitkan dengan kecelakaan pesawat jenis serupa milik Maskapai Lion Air Oktober lalu yang menewaskan 189 orang. Meskipun tidak ada bukti hubungan, kecelakaan dengan jenis pesawat yang sama tersebut membuat khawatir sejumlah pihak, terutama, maskapai yang memakai Boeing 737 Max. Sejak kecelakaan Lion Air di Indonesia, ada perhatian pada sistem otomatis yang menukikkan hidung pesawat ke bawah.

Menteri Transportasi Kanada Marc Garneau mengatakan pada konferensi pers Ottawa akan menghentikan 737 Max 8 dan 9 untuk pergi, tiba atau terbang di atas Kanada. Dia mengatakan itu karena data satelit menunjukkan kesamaan antara profil penerbangan jet Ethiopia dan pesawat Lion Air dari jenis yang sama yang jatuh di Indonesia tahun lalu. Kedua pesawat jatuh tak lama setelah lepas landas.

Ini adalah pertama kalinya sejak kecelakaan Ethiopian regulator telah mengambil keputusan setelah menerima data baru, meskipun saat ini masih belum ada data dari dalam pesawat. Air Canada dan saingannya West Jet Airlines mengoperasikan total 37 Boeing 737 Max. Sementara, Boeing mengatakan pihaknya memiliki kepercayaan penuh pada 737 Max - model yang memiliki 371 jet yang beroperasi di seluruh dunia.

Credit  republika.co.id

Jerman: Brexit Tanpa Kesepakatan Ada di Depan Mata

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menuturkan bahwa sebuah proses Brexit tanpa adanya kesepakatan semakin nyata. Foto/Istimewa

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menuturkan bahwa sebuah proses Brexit tanpa adanya kesepakatan semakin nyata, setelah Parlemen Inggris kembali menolak proposal yang diajukan oleh Perdana Menteri Theresa May.

"Kami bergerak lebih dekat ke arah Brexit tanpa kesepakatan dengan keputusan ini. Menolak kesepakatan Brexit berarti membahayakan kesejahteraan warga dan ekonomi," kata Maas, dan mengkritik anggota parlemen Inggris yang memberikan suara menentang kesepakatan yang diperbaharui.

Dia kemudian mengatakan, negaranya mempersiapkan diri dengan cara terbaik untuk skenario terburuk. "Namun, kami masih berharap bahwa kami dapat menghindari Brexit tanpa kesepakatan. Saat ini hal itu berada di tangan House of Commons untuk melakukan itu," ungkapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (13/3).

Sebelumnya diwartakan, dalam pemungutan suara yang digelar semalam, 391 anggota Parlemen Inggris menentang dan 242 lainnya menyetujui proposal yang diajukan oleh May.

Berbicara setelah pemungutan suara, May mengatakan dia sangat menyesali keputusan Parlemen Inggris. Dia mengatakan, pilihan terbaik Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (UE) adalah keluar dengan sebuah kesepakatan.

"Saya terus percaya bahwa sejauh ini hasil terbaik adalah Inggris meninggalkan UE secara teratur, dengan kesepakatan," kata May. 

Credit  sindonews.com

Jerman dan Prancis Disarankan Bersatu Bangun Kapal Induk Eropa

Kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaule milik Prancis. Foto/REUTERS

COLOGNE - Prancis dan Jerman harus bersatu dan membangun kapal induk Eropa untuk meningkatkan kemampuan pertahanan benua itu. Demikian gagasan yang disampaikan Annegret Kramp-Karrenbauer, orang kepercayaan dan kemungkinan menjadi pengganti Kanselir Jerman Angela Merkel.

Kramp-Karrenbauer, yang memimpin Uni Demokratik Kristen (CDU) sejak Merkel mengundurkan diri dari panggung politik musim gugur lalu, mengajukan gagasan itu dalam komentar hari Minggu di surat kabar Jerman, Die Welt.

Artikel itu dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap permohonan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari sebelumnya menjelang pemilihan Parlemen Eropa pada bulan Mei mendatang.

"Jerman dan Prancis sudah bekerja pada pesawat tempur Eropa masa depan, di mana negara-negara lain diundang untuk bergabung," tulis Kramp-Karrenbauer, mengacu pada Future Air Combat Air System atau FCAS.

"Sebagai langkah berikutnya, kita bisa memulai proyek simbolis membangun kapal induk untuk memberikan bentuk pada peran Uni Eropa sebagai kekuatan global untuk keamanan dan perdamaian," lanjut politisi Jerman itu, seperti dikutip Defense News, Selasa (12/3/2019).

Proposal ini muncul pada saat angkatan bersenjata di Jerman sibuk dengan mempertahankan tingkat kesiapan dasar. Sedangkan alasan krisis yang masih diperdebatkan—beberapa menyalahkan kesalahan manajemen, yang lain menunjukkan kekurangan dana—ini sangat jelas, bahwa gagasan proyek kapal induk Eropa ini benar-benar berada di luar bahasa keamanan nasional Jerman.

Alasan itu pula yang kemungkinan menjadi penyebab beberapa analis Prancis menolak tawaran Kramp-Karrenbauer.

"'Kapal induk Eropa' adalah proposal yang konyol dan tidak berarti (jangan salah paham, saya dapat membayangkan beberapa politisi Prancis memiliki 'ide' yang sama), sehingga tidak layak mendapat respons," kata Bruno Tertrais, wakil direktur di Fondation pour la Recherce Strategique yang berbasis di Paris, dalam email-nya kepada Defense News.

Ulrike Franke, seorang analis pertahanan Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri yang bermarkas di London, juga mengkritik gagasan itu."Saya mendukung penguatan kemampuan Eropa, ya. Tapi ini muncul..tidak dipikirkan dengan baik," tulis dia di Twitter. 

Wolfgang Ischinger, mantan duta besar Jerman di Washington, mengatakan Jerman tidak akan benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dengan kapal semacam itu.

"Sebuah kapal induk adalah instrumen proyeksi kekuatan geopolitik/militer," tulis dia di Twitter. "Sebuah prasyarat untuk pekerjaan akan menjadi strategi umum dan proses pengambilan keputusan. Jerman adalah tahun berkilau dari itu!".


Credit  sindonews.com

Kedubes AS di Berlin Peringatkan Bahaya 5G Cina

Jaringan internet 5G. Ilustrasi

Foto: BBC

Penggunaan vendor teknologi tak terpercaya dari Cina bisa merusak kerahasiaan.

CB, BERLIN – Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Berlin memperingatkan negara-negara sekutunya berpeluang merusak pertukaran informasi intelijen. Penyebabnya penggunaan teknologi tak terpercaya, salah satunya jaringan 5G.


Juru bicara kedutaan yang tak disebut namanya menolak mengomentari laporan Wall Street Journal tentang peringatan pemerintah AS pada Jerman.

AS mengkhawatirkan penanaman teknologi dari Tiongkok pada gawai di Jerman.


Ia juga mengatakan penggunaan vendor teknologi tak terpercaya dari Cina bisa merusak kerahasiaan pertukaran data sensitif antar negara.


"Hal ini bisa merusak kerjasama dan pertukaran informasi di masa depan. Kami berusaha mengontak negara sekutu untuk mengamankan jalur komunikasi," katanya seperti dilansir dari Reuters, Selasa (12/3).


Sebelumnya, Duta Besar AS untuk Berlin Richard Grenell menerbitkan surat peringatan pada Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier pada Jumat lalu terkait apa yang mereka sebut dengan ancaman teknologi 5G yang dibenamkan di sejumlah ponsel teranyar besutan Cina. 

Credit  republika.co.id

Jerman Perketat Travel Warning ke Turki

Ilustrasi Turis Milenial

CB, Jakarta - Jerman memperketat Travel Warning bagi warga negaranya yang hendak ke Turki, Sabtu, 9 Maret 2019. Peringatan itu diterbitkan karena warga Jerman dinilai berpotensi ditangkap oleh otoritas Turki jika mengekspresikan opini mereka secara terbuka.
"Tidak dapat dikesampingkan kalau pemerintah Turki akan mengambil langkah-langkah nyata dalam melawan perwakilan media Jerman dan organisasi sipil masyarakat atau LSM," demikian tulis Kementerian Luar Negeri Jerman dalam peringatan bepergian, seperti dikutip dari reuters.com, Minggu, 10 Maret 2019.
Dalam peringatan itu ditulis pula, ada sejumlah pernyataan yang bisa membuat Turki melakukan pembatasan dan memproses tindak kriminal.

Pengetatan Travel Warning ini menyusul penahanan sejumlah wartawan di tahan di Turki tanpa penjelasan. Dalam dua tahun terakhir, warga negara Jerman yang ditahan dengan sewenang-wenang meningkat.
Otoritas Turki curiga mereka yang ditahan memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen, ulama Turki yang mengasingkan diri ke Amerika Serikat. Ankara sangat yakin, Gulen adalah dalang dibalik upaya percobaan kudeta pada 2016 lalu.

Setiap wisatawan yang piknik setelah melakukan pertemuan internasional di Turki, juga berisiko di tahan seperti apa yang dialami oleh sebagian warga negara Jerman.
Sebelumnya pada Oktober 2018, situs thelocal.de mewartakan Jerman memperingatkan warga negaranya saat menggunakan media sosial ketika mereka di Turki. Peringatan ini menyusul penahanan sejumlah warga negara Jerman di negara itu karena diduga telah mengkritik pemerintahan Presiden Turki, Recep Erdogan. Mereka yang menyalah gunakan kebebasan berpendapat bisa diproses hukum di bawah aturan Presiden Erdogan.

Credit  tempo.co

Berbeda dengan Inggris, Jerman Tidak Larang Sayap Politik Hizbullah

Jerman tidak memasukkan sayap politik Hizbullah ke dalam daftar teroris. Foto/Istimewa

BERLIN - Jerman tidak akan melarang sayap politik Hizbullah menyusul keputusan Inggris melakukan memasukkannya ke dalam daftar teroris. Jerman berada di bawah tekanan Amerika Serikat (AS) untuk mengambil tindakan keras terhada kelompok berbasis di Lebanon yang didukung Iran itu.

"Jerman tidak akan menyatakan gerakan Hizbullah Libanon sebagai organisasi teroris," kata Deputi Kementerian Luar Negeri Jerman Niels Annen.

Kepada majalah Der Spiegel, Annen mengatakan bahwa gerakan Islam Syiah yang didukung Iran itu adalah faktor yang relevan dalam masyarakat Lebanon dan bagian dari lanskap politik yang kompleks di negara itu.

Komentar itu muncul setelah Inggris bulan lalu melarang sayap politik Hizbullah, menuduh gerakan itu mendestabilisasi Timur Tengah.

"Langkah Inggris adalah keputusan nasional yang tidak memiliki dampak langsung pada posisi pemerintah Jerman atau Uni Eropa," tegas Annen seperti dikutip dari Deutsche Welle, Sabtu (9/3/2019).

Uni Eropa telah menambahkan sayap militer Hizbullah ke daftar kelompok teroris pada tahun 2013.

Hizbullah mempunyai wakil di parlemen Lebanon dan memegang tiga posisi dari 30 kementerian dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Saad al-Hariri yang didukung Barat.

Sayap bersenjata gerakan ini telah memperluas pengaruhnya dalam beberapa tahun terakhir di Libanon dan Suriah, di mana bersama Iran dan Rusia, mendukung rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. Di Lebanon, kelompok itu dianggap lebih kuat daripada tentara Lebanon sendiri. 

Annen, yang berbicara dengan Der Spiegel setelah kunjungan ke Lebanon, menolak kritik AS bahwa Jerman tidak melakukan tindakatan yang cukup untuk melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut. Dia mengatakan kebijakan luar negeri Berlin tetap fokus pada menemukan solusi politik untuk situasi yang kompleks.

Jerman dan Uni Eropa telah berupaya untuk menyelamatkan perjanjian nuklir 2015 dengan Iran, menyiapkan mekanisme pembiayaan alternatif untuk memungkinkan perdagangan dengan Teheran meskipun ada sanksi sepihak dari AS.

Lebanon menjadi tuan rumah bagi hampir 1 juta pengungsi Suriah, beberapa di antaranya sudah mulai kembali ke rumah ketika perang di negara itu berakhir. Krisis kemanusiaan telah membuat kembalinya pengungsi Suriah yang aman menjadi masalah penting bagi Jerman.




Credit  sindonews.com

Politikus Jerman Sebut Muslim Mungkin Jadi Kanselir

Muslimah Jerman berunjukrasa di Hamburg, Jerman.

Foto: Daniel Bockwoldt/EPA

Politikus CDU yang menentang menilai nilai Islam tak sesuai dengan nilai Partai.

CB,  REPUBLIKA.CO.ID, JERMAN -- Pernyataan Pemimpin kelompok parlemen dari Uni Demokratik Kristen konservatif (CDU) telah memicu perdebatan. Ini setelah ia mengatakan, seorang Muslim bisa menjadi pemimpin CDU dan kanselir Jerman di masa depan.


Sebelumnya outlet media Idea menanyakan apakah seorang Muslim dapat memimpin partai dan menjadi kanselir pada 2030? Ralph Brinkhaus mengatakan, "Mengapa tidak, jika mereka adalah politisi yang baik, dan mereka mewakili nilai-nilai dan pandangan politik kita?" ujarnya seperti dilansir dari laman dw.com, Jumat (8/3).

Brinkhaus mengatakan, bahwa nilai-nilai orang lebih penting daripada agama ketika memutuskan kualitas kepemimpinan mereka. CDU, kata ia, bukan komunitas keagamaan. Itulah yang membedakannya dari Gereja Katolik.


Namun pernyataan itu ditolak oleh rekan dari partai-partainya. Anggota dewan eksekutif CDU Elisabeth Motschmann menolak pandangan Brinkhaus bahwa Islam sesuai dengan nilai-nilai partai.


"Nilai-nilai Islam sangat berbeda dari nilai-nilai kita - misalnya, ketika datang ke pertanyaan tentang persamaan hak untuk pria dan wanita," katanya.


Politikus CDU lainnya Gienger juga menampik bahwa seorang Muslim bisa menjadi kanselir Jerman, terlepas dari afiliasi partai. "Memiliki kanselir Muslim akan menyiratkan bahwa umat Islam akan menjadi mayoritas di Jerman," katanya.


Tetapi beberapa anggota parlemen CDU membela komentar Brinkhaus. Menteri pendidikan di negara bagian utara Schleswig-Holstein Karin Prien mengatakan tidak melihat alasan yang bagus mengapa menjadi seorang Kristen adalah kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi kepala partai atau kanselir.


Mitra koalisi kiri-tengah CDU, Partai Demokrat Sosial (SPD), menganggap seluruh perdebatan sebagai kebodohan.

Credit  republika.co.id