CUPUMA: VENEZUELA

Tampilkan postingan dengan label VENEZUELA. Tampilkan semua postingan

Selasa, 14 Mei 2019

Diadang Kapal Militer Maduro, Kapal AS Batal Masuk Perairan Venezuela

CARACAS - Kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), USCGC James, berlayar dan mencoba masuk ke perairan teritorial Venezuela. Namun, Angkatan Laut rezim pemerintah Presiden Nicolas Maduro mengirim kapal patroli untuk mengadangya.

Kapal AS mengubah jalur dan menjauhi kawasan perairan teritorial Venezeula setelah kapal militer Maduro melontarkan peringatan via radio komunikasi.

Angkatan Laut Venezuela, dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Jumat waktu Caracas, mengatakan insiden itu terjadi pada hari Kamis. Kapal Coast Guard AS hendak menuju pelabuhan utama negara Venezuela, La Guaira.

USCGC James berjarak 14 mil laut (16 mil) di lepas pantai Venezuela ketika Caracas mengirim kapal patroli untuk mencegatnya. Dalam komunikasi radio, kru USCGC James setuju untuk berbalik.

“USCG James didorong untuk mengubah arahnya dan meninggalkan perairan yurisdiksi kami. Instruksi dipatuhi," kata Angkatan Laut Venezuela dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Russia Today, Sabtu (11/5/2019).

Angkatan Laut rezim Maduro telah melihat kapal AS itu sehari sebelumnya ketika sedang transit melalui zona ekonomi eksklusif Venezuela. Sejak itu, kapal patroli dikirim untuk memantau manuvernya.

Utusan Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengecam tindakan kapal AS itu sebagai provokasi yang bertujuan menghasut kerusuhan.

"Para penyelundup perang menjadi bersemangat karena mereka melihat Coast Guard (Penjaga Pantai) AS sangat dekat dengan perairan teritorial Venezuela. Ini adalah tipuan khas untuk meningkatkan ketegangan," tulis Moncada di Twitter.

USCGC James, digambarkan sebagai kapal paling berteknologi maju dalam armada Coast Guard AS. Kapal itu dilengkapi dengan peralatan surveillance dan resonansi modern.

Menurut Angkatan Laut AS, kapal itu juga dapat berfungsi sebagai pos komando untuk penegakan hukum yang kompleks dan misi keamanan nasional yang melibatkan Coast Guard dan berbagai lembaga mitra.

(mas)

Credit sindonews.com

Tokoh Oposisi Venezuela Minta Bantuan Pentagon Lawan Maduro

Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido, kiri, menyerukan kepada militer negara itu agar melakukan kudeta terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Sumber: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/foxnews.com

CB, Caracas – Tokoh oposisi Venezuela, Juan Guaido, meminta bantuan kerja sama kepada Pentagon lewat delegasi yang dikirim ke Amerika Serikat.

Guaido berharap bantuan ini bisa mengakhiri konflik politik, yang berlangsung sejak awal tahun ini.
“Kami telah menginstruksikan duta besar Carlos Vecchio untuk segera bertemu dengan Komando Selatan dan pimpinannya untuk memulai hubungan langsung,” kata Guaido dalam sebuah unjuk rasa pada Sabtu di ibu kota Caracas, Venezuela, seperti dilansir Reuters pada 11 Mei 2019.

Guaido mengatakan,”Kami telah mengatakan sejak awal akan menggunakan semua sumber daya dalam jangkauan kami untuk meningkatkan tekanan.”

Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden interim Venezuela pada Januari 2019. Dia mendesak agar Presiden Nicolas Maduro untuk segera mundur karena diduga memenangkan pemilu dengan cara curang pada 2018.
Guaido mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa serta negara Amerika Latin. Namun, Maduro didukung Kuba, Rusia, dan Cina. Rusia telah mengirim pasukan sebanyak 100 orang prajurit untuk menggelar pelatihan militer pada April 2019.

Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2019, Guaido mencoba menggerakkan massa untuk menggulingkan Maduro. Namun, gerakan ini ditumpas oleh pasukan militer yang setia kepada Maduro. Arus massa yang mencoba mendatangi istana kepresidenan Venezuela dicegat ditengah jalan ditembaki gas air mata serta peluru karet.
Mengenai pertemuan ini, perwakilan dari Komando Selatan AS dan Vecchio belum memberikan komentar. Selama ini, seperti dilansir Channel News Asia, pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump menyatakan semua opsi terbuka untuk menjatuhkan Maduro, yang menyebut Guaido sebagai boneka AS.
Komando Selatan AS pernah mencuit pada Kamis lalu bahwa pimpinannya siap berdiskusi untuk mendukung perang masa depan dari para pemimpin militer Venezuela, yang mendukung konsitusi.

Credit tempo.co

Serukan Kudeta Militer, Jenderal Venezuela: Waktunya Bangkit!

CARACAS - Seorang jenderal Venezuela meminta angkatan bersenjata negara itu untuk bangkit melawan Presiden Nicolas Maduro. Presiden sosialis itu telah mengandalkan dukungan militer untuk mempertahankan kekuasaan meskipun ekonomi telah runtuh.

Ramon Rangel, yang mengidentifikasi dirinya sebagai jenderal Angkatan Udara Venezuela, mengatakan pemerintah dikendalikan oleh "kediktatoran komunis" di Kuba—sekutu penting Maduro.

"Kita harus menemukan cara untuk menghilangkan rasa takut, pergi ke jalan-jalan, untuk memprotes, dan untuk mencari serikat militer guna mengubah sistem politik ini," kata Rangel, yang mengenakan jas dengan salinan konstitusi di tangannya ketika muncul dalam video yang di-posting di YouTube.

"Sudah waktunya untuk bangkit!," seru jenderal tersebut.

Seruan Rangel itu menandai pukulan lain bagi Maduro setelah beberapa pembelotan serupa dilakukan oleh beberapa perwira senior tahun ini.

Para perwira yang telah memembelot dari Maduro telah melarikan diri dari negara itu. Namun, petinggi militer—terutama mereka yang memimpin pasukan—terus loyal pada presiden penerus Hugo Chavez tersebut.

Kementerian Informasi setempat belum bersedia menanggapi permintaan komentar. Dalam laporannya, Reuters menyatakan belum berhasil memperoleh komentar langsung dari Rangel.

Komandan Angkatan Udara Pedro Juliac mem-posting gambar Rangel di Twitter pada hari Minggu dengan tulisan berbunyi; "Pengkhianat terhadap rakyat Venezuela dan revolusi".

Sumber yang dekat dengan militer Venezuela mengatakan Rangel adalah seorang perwira militer aktif yang melarikan diri ke Kolombia bulan lalu.

Tidak seperti perwira lain yang telah membuat pernyataan serupa, Rangel tidak menyuarakan dukungan untuk Juan Guaido—pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara dengan alasan bahwa pemilu 2018 yang dimenangkan kembali oleh Maduro adalah penipuan.

Lebih dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar negara Amerika Selatan, menyebut Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela.

Guaido dan sekelompok perwira menyerukan pasukan bersenjata pada 30 April untuk menggulingkan Maduro. Namun, angkatan bersenjata tidak pernah bergabung dengannya dan kudeta pun gagal.

Pemerintah Maduro menyebut peristiwa itu sebagai upaya kudeta dan menuduh sekitar 10 anggota legislatif oposisi melakukan makar karena bergabung dalam aksi unjuk rasa hari itu.

Venezuela telah menderita hiperinflasi yang telah memicu eksodus sekitar 3,5 juta warganya ke negara lain dalam tiga tahun terakhir.

Credit sindonews.com

Kamis, 02 Mei 2019

Pentagon Siap Kirim Militer AS ke Venezuela Jika Diperintahkan

Pesawat Angkatan Udara AS kedua yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Venezuela setelah mendarat di Bandara Camilo Daza di Cucuta, Kolombia 16 Februari 2019.[REUTERS]

CB, Jakarta - Pentagon menampik campur tangan militer di Venezuela untuk menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro, namun Pentagon telah menyiapkan rencana terperinci termasuk opsi militer.
Beberapa jam setelah Menlu AS Mike Pompeo mengatakan Amerika Serikat siap untuk mengambil tindakan militer jika perlu, Menteri Pertahanan AS sementara Patrick Shanahan mengatakan Amerika Serikat telah melakukan perencanaan menyeluruh di Venezuela, seperti dikutip dari Reuters, 2 Mei 2019.

Namun dia dan pejabat lainnya terus menekankan tekanan diplomatik dan ekonomi sebagai cara untuk membantu menggulingkan Maduro.

Kathryn Wheelbarger, penjabat asisten menteri pertahanan untuk urusan keamanan internasional, mengatakan selalu meninjau pilihan yang tersedia termasuk mengerahkan pasukan AS ke Venezuela.
"Tapi dalam hal ini kami belum diberi perintah soal itu, belum," kata Wheelbarger kepada House Armed Services Committee.

Sejauh ini, militer AS hanya memantau keputusan kebijakan luar negeri AS yang sedang berlangsung terhadap Venezuela, dan hanya melakukan hal kecil seperti mengantar bantuan kemanusiaan ke Kolombia untuk dikirim ke Venezuela.
Militer AS juga meningkatkan pengumpulan intelijen dan berbagi intelijen dengan sekutu, seperti Kolombia, sementara merencanakan kemungkinan evakuasi non-pejuang Amerika dari Venezuela, jika diperlukan. Perencanaan semacam itu adalah standar dalam setiap krisis sebesar Venezuela.

Pengunjuk rasa Oposisi melempari sejumlah kendaraan lapis baja Garda Nasional Venezuela di dekat Generalisimo Francisco de Miranda Airbase "La Carlota" in Caracas, Venezuela, 30 April 2019. Terlhat terdapat tiga mobil lapis baja yang berkeliling guna menghadang para demostran oposisi. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Perwira tinggi militer AS, Jenderal Marinir Joseph Dunford, mengatakan ia fokus pada pengumpulan intelijen dan bersiap untuk menjawab perintah, jika Trump mencari menginginkan Pentagon terlibat lebih dalam.
Namun dia menekankan bahwa militer AS harus bertindak dengan cara memperdalam kemitraan di Amerika Latin, di mana prospek intervensi militer AS sangat tidak populer.

Pemimpin oposisi Juan Guaido, yang diakui sebagai presiden Venezuela oleh sekitar 50 negara termasuk Amerika Serikat, sejauh ini gagal merangkul para pemimpin militer Venezuela dalam upayanya untuk menggulingkan Nicolas Maduro dari kekuasaan.
Laksamana Angkatan Laut AS Craig Faller, komandan Komando Selatan AS, yang mengawasi pasukan AS di Amerika Latin, mengatakan fokus besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan itu akan membantu memulihkan infrastruktur ekonomi Venezuela yang vital setelah kejatuhan Nicolas Maduro.

Credit tempo.co

Brazil Klaim Perpecahan Landa Kepemimpinan Angkatan Darat Venezuela

BRASILIA - Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengatakan kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro di Venezuela dapat dipertanyakan karena perpecahan di tentara Venezuela yang lebih mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido.

"Saya memuji dan mengakui semangat patriotik dan demokrasi yang (Guaido) harus perjuangkan untuk kebebasan di partainya," kata Bolsonaro, yang telah menjadi kritikus vokal presiden Venezuela Nicolas Maduro, seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (2/5/2019).

Ia menambahkan bahwa dia telah menerima informasi bahwa keretakan di dalam pasukan Venezuela masih dapat menyebabkan “keruntuhan” pemerintahan Nicolas Maduro.

"Informasi yang kami miliki adalah bahwa ada fraktur (perpecahan) yang semakin dekat dan dekat dengan kepemimpinan angkatan bersenjata (Venezuela)," kata Bolsonaro dalam sambutan yang disiarkan oleh saluran Globo News.

Presiden Brazil menambahkan bahwa pemerintahnya tidak memiliki kontak dengan Amerika Serikat (AS) mengenai penggunaan wilayah Brazil sebagai basis untuk pontensi intervensi militer di Venezuela, dan jika ada permintaan seperti itu, dewan pertahanan dan Kongres akan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Sebelumnya, pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido dan para pendukungnya berkumpul di Caracas di depan pangkalan militer La Carlota, mengumumkan dimulainya 'tahap akhir' dari apa yang disebut kampanye "Operasi Kebebasan" untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Guaido pun meminta pada militer untuk bergabung dengan aksi protes terhadap Maduro.

Krisis politik di negara itu meningkat pada bulan Januari setelah Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara yang menyerukan pemilu baru. Deklarai itu hanya beberapa minggu setelah pelantikan Maduro untuk masa jabatan kedua.

Guaido menerima dukungan langsung dari AS dan sekutunya di Amerika Latin, serta Kanada, sementara Rusia, China, dan puluhan negara lain menyuarakan dukungan untuk pemerintah yang sah atau mendesak tidak campur tangan dalam urusan internal Venezuela.

Credit sindonews.com

Rusia Dituduh Diam-diam Pasang Rudal Nuklir di Venezuela

WASHINGTON - Rusia dituduh secara diam-diam telah memasang rudal berhulu ledak nuklir di Venezuela. Tuduhan senasional ini muncul dari anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Mario Diaz-Balart.

Klaim politisi partai Republik itu menggemakan kembali Krisis Rudal Kuba. Menurutnya, senjata nuklir rezim Vladimir Putin sekarang menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.

Dia membuat tuduhan tersebut beberapa jam setelah Venezuela di ambang perang saudara ketika pemimpin oposisi Juan Guaido menyerukan militer bergabung dengannya untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Diaz-Balart mengatakan kepada Fox News jika Maduro tetap berkuasa, itu bisa menjadi pintu terbuka bagi Rusia, China dan pihak lain untuk meningkatkan aktivitas mereka terhadap kepentingan keamanan nasional AS.

Jurnalis Fox News, Tucker Carlson, kemudian bertanya; "Apakah Anda bersugesti mereka akan menyerang?"

"Yang paling dekat dengan perang nuklir adalah karena Rusia menempatkan rudal, benar, rudal nuklir di Kuba," jawab Diaz-Balart.

"Apakah Anda mengatakan Rusia akan menempatkan rudal nuklir di Venezuela?," tanya Carlson lagi.

"Sugesti saya adalah mereka sudah ada di sana," jawab Diaz-Balart, tanpa menawarkan bukti untuk mendukung klaimnya.

Dukungan Putin yang sangat terbuka kepada Presiden Maduro telah lama dibandingkan dengan krisis tahun 1962 yang dipicu oleh pemasangan rudal-rudal nuklir Soviet di Kuba.

Klaim Diaz-Balart juga muncul setelah Rusia mendaratkan dua pesawat pembom nuklir di Venezuela sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump terhadap negara Amerika Selatan tersebut.

Dua pesawat pembom Tu-160 Rusia mendarat di Caracas pada bulan Desember ketika Putin secara terbuka mengumbar dukungannya kepada presiden sosialis Venzuela. Kedatangan kedua pesawat pembom Rusia di tanah Venezuela hanya berselang seminggu setelah Maduro yang hendak digulingkan oposisi melakukan perjalanan ke Moskow untuk bertemu dengan Putin.

Para pengamat internasional menduga hubungan Putin dan Maduro didasarkan pada keuangan ketimbang persahabatan. Mengutip laporan The Sun, Kremlin memiliki dana senilai 13 miliar poundsterling yang dipinjamkan untuk menopang kekuasaan Maduro. Uang Rusia itu bisa hilang jika Maduro dilengserkan dari kekuasaan.

Pemerintah Rusia maupun Venezuela belum berkomentar atas tuduhan politisi AS tersebut.

Credit sindonews.com

Menhan Amerika Siapkan Semua Opsi agar Maduro Mundur

Pengunjuk rasa Oposisi terlibat bentrok dengan Pasukan Keamanan di dekat Generalisimo Francisco de Miranda Airbase La Carlota di Caracas, Venezuela, 30 April 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

CB, Washington – Menteri Pertahanan interim Amerika Serikat, Patrick Shanahan mengatakan negaranya membuat perencanaan menyeluruh mengenai Venezuela.

Pemerintah AS telah menyiapkan berbagai rencana darurat untuk skenario berbeda. Saat ini, fokus utama pemerintah adalah tekanan diplomatik dan ekonomi. AS mendesak Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, untuk mundur.
“Kami mengerjakan ini sebagai pemerintahan menyeluruh dan ketika orang-orang mengatakan ada semua opsi di meja, memang seperti itu. Tapi kami bekerja untuk mengenakan tekanan diplomatik dan ekonomi,” kata Shnahan di DPR AS seperti dilansir Reuters pada Rabu, 1 Mei 2019.

Shanahan mengatakan pemerintah AS telah membuat perencanaan menyeluruh,”Sehingga tidak ada situasi atau skenario yang tidak ada rencana daruratnya.”
Seperti dilansir Channel News Asia, tokoh oposisi Venezuela, Juan Guaido, menyerukan aksi unjuk rasa ke jalan pada peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2019 untuk menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro, yang dianggap curang pada pemilu 2018.

Guaido telah menobatkan dirinya sebagai Presiden interim Venezuela pada Januari 2018. Dia mendesak agar militer meninggalkan Maduro dan bergabung dengan gerakannya.
Upaya Guaido menyerukan aksi massa untuk menekan Maduro mundur pada 1 Mei 2019 dinilai kurang berhasil. Dia mengatakan akan terus menggerakkan massa pada keesokan harinya untuk menekan Maduro mundur. Maduro membantah ada kudeta militer dan menyebut Guaido bekerja atas arahan AS.

Credit tempo.co

Rusia Peringatkan AS: Intervensi di Venezuela Punya Konsekuensi Serius

MOSKOW - Rusia memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa langkah agresif Washington terhadap Venezuela penuh dengan konsekuensi serius. Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kepada koleganya dari AS, Mike Pompeo.
"Hanya rakyat Venezuela yang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka, yang diperlukan dialog antara semua kekuatan politik di negara itu, dan pemerintah Venezuela telah lama menyerukan hal itu," kata Lavrov, menurut pernyataan yang dipublikasikan di situs Kementerian Luar Negeri Rusia.

"Tekanan destruktif dari luar, terutama kekuatan, tidak ada hubungannya dengan proses demokrasi," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (2/5/2019).

Lavrov melakukan pembicaraan dengan Pompeo melalui telepon pada Rabu, sehari setelah pemimpun oposisi Venezuela Juan Guaido mengumumkan awal dari 'fase terakhir' upaya oposisi untuk merebut kekuasaan dari tangan Presiden Nicolas Maduro.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan sementara AS lebih suka melihat transisi damai di Venezuela, Washington tidak akan mengambil opsi militer.

"Tindakan militer adalah mungkin. Jika itu yang diperlukan, itulah yang akan dilakukan Amerika Serikat," kata Pompeo.

Sebelumnya, kementerian luar negeri Rusia menolak klaim Pompeo bahwa Moskow meyakinkan Presiden Nicolas Maduro untuk tidak melarikan diri dari negaranya ke Kuba. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut klaim itu 'palsu' yang hanya bagian dari perang informasi AS yang ditujukan terhadap negara Amerika Latin itu.

Para pejabat Venezuela juga menolak klaim Pompeo itu sebagai "berita palsu," dan menambahkan dengan menunjukkan gagalnya aksi demonstrasi sebagai upaya kudeta yang didukung oleh AS.

Pada hari Selasa, oposisi Venezuela berkumpul di Caracas, menyerukan militer untuk bergabung dengan mereka untuk "tahap akhir" kampanye "Operasi Kebebasan" untuk menggulingkan pemerintah Maduro. Bentrokan antara oposisi dan pasukan keamanan menyebabkan setidaknya 69 orang terluka, dan mendorong Presiden Maduro untuk mengumumkan di televisi bahwa ia telah menunjuk jaksa penuntut untuk menyelidiki percobaan kudeta di negara itu.

Anggota parlemen Majelis Nasional Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pada 23 Januari, dua minggu setelah pelantikan Presiden Maduro untuk masa jabatan kedua setelah pemilihan umum pada Mei 2018. Guaido segera diakui oleh AS dan sekutu-sekutu Amerika Latin dan Eropa, serta Kanada. Sementara Rusia, China, dan puluhan negara lain menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro, atau mendesak tidak campur tangan dalam urusan internal Venezuela.

Credit sindonews.com

AS Siap Ambil Tindakan Militer atas Krisis Venezuela

Menlu Mike Pompeo menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump siap untuk mengambil tindakan militer demi mencegah krisis terjadi di Venezuela. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump siap untuk mengambil tindakan militer demi mencegah krisis terjadi di Venezuela.

"Presiden sangat jelas dan konsisten. Tindakan militer mungkin dilakukan. Jika itu yang diperlukan, itulah yang akan dilakukan Amerika Serikat," katanya kepada Fox Business Network, Rabu (1/5).

Sementara, menurut Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton, Pompeo sendiri telah dijadwalkan untuk berbicara dengan rekannya dari Rusia di tengah ketegangan atas situasi politik di Venezuela.

Pompeo sebelumnya menuduh Rusia melakukan intervensi ketika Presiden Venezuela Nicolas Maduro siap untuk meninggalkan negara itu dalam menghadapi seruan atas pemberontakan pemimpin oposisi Juan Guaido, pada Selasa (30/4).

Bolton mengatakan kepada CNN dan Fox News bahwa Pompeo berencana untuk berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Di Venezuela sendiri, ribuan masyarakat turun ke jalan seperti yang dikatakan Guaido sebagai demo terbesar dalam sejarah negara itu, sehari setelah ia menyerukan agar militer menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Dalam upaya mendapatkan dukungan dari angkatan bersenjata, Guaido muncul pada Selasa (30/4) pagi di luar pangkalan angkatan udara Caracas dengan lusinan anggota Garda Nasional. Hal itu sempat memicu protes keras selama satu hari dan menyebabkan lebih dari 100 orang terluka.

Namun menurut laporan AFP, tak ada tanda-tanda pembelotan nyata dari pimpinan angkatan bersenjata.

"Hari ini kita lanjutkan," kata Guaido dalam sebuah unggahan di Twitter Rabu pagi. "Kami akan terus berjalan dengan kekuatan lebih dari sebelumnya, Venezuela."

Ketegangan di Venezuela yang dilanda krisis semakin memuncak dan memasuki titik kritis pada tahun ini usai Guaido mengatakan pada Januari lalu bahwa ia adalah presiden di bawah konstitusi. Sebelum pengumuman itu, ia adalah ketua Majelis Nasional yang dikuasai oleh oposisi.

Guaido mengatakan Maduro kembali menjadi presiden dengan cara yang curang pada pemilu tahun lalu.

Kepemimpinan Maduro menghasilkan krisis pada Venezuela dalam beberapa tahun terakhir hingga kekacauan di penjuru negeri akibat kegagalan menyediakan pasokan medis dan kebutuhan dasar sebagian besar penduduknya.

Seiring dengan pernyataan Guaido yang menyebut angkatan bersenjata telah merapatkan barisan kepadanya, pemerintah Venezuela bersumpah akan membatalkan apa pun tindakan yang disebut sebagai upaya kudeta.

Posisi Guaido sendiri diakui oleh Amerika Serikat dan sekitar 50 pemerintahan negara lainnya. Namun Moskow, bersama China, berada di sisi Maduro.

Selain menyebut Juan Guaido mengobarkan kekerasan dan meminta ada perundingan, Rusia juga menyebut Amerika Serikat memiliki niat khusus berupa pergantian rezim di Venezuela.

Credit cnnindonesia.com

Erdogan Kutuk Kudeta di Venezuela yang Dipimpin Guaido

ANKARA - Presiden Turki mengutuk pemberontakan di Venezuela yang dipimpin oleh tokoh oposisi Juan Guaido. Erdogan pun membagikan pengalamannya dengan mengatakan Turki telah mengalami konsekuensi negatif yang disebabkan oleh kudeta.

Erdogan, sekutu dari Presiden Venezuela Nicolas Maduro, mengungkapkan bagaimana Turki secara historis berjuang menghadapi kudeta dan memperingatkan konsekuensi negatif dari pemberontakan tersebut. Pernyataan itu muncul setelah video rekaman kendaraan militer menghantam para demonstran.

"Seluruh dunia harus menghormati pilihan demokratis rakyat di Venezuela," tulisnya di Twitter, menambahkan bahwa Turki dengan tegas mengutuk kudeta seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (1/5/2019).

Maduro, pemimpin dunia pertama yang menyatakan dukungan untuk Erdogan setelah upaya kudeta Turki pada tahun 2016 gagal, terpilih kembali sebagai presiden Venezuela pada tahun 2018. Namun beberapa bulan kemudian pemimpin oposisi yang didukung Amerika Serikat (AS) Juan Guaido menyebut kepresidenannya tidak sah, dan pada hari Selasa pagi menyatakan ia memiliki dukungan militer dalam "tahap akhir" dari langkahnya untuk menggulingkan pemimpin negara itu.

Sekitar 50 negara termasuk AS dan Brazil, serta beberapa negara Eropa, mengakui Guaido sebagai presiden sementara negara Amerika Latin itu. Di tengah adegan bentrokan yang tersebar luas di Caracas pada hari Selasa, Presiden Bolivia Evo Morales menegaskan kembali dukungannya untuk Maduro, sementara pemimpin Kolombia Ivan Duque mendesak Venezuela untuk mendukung Guaido. Rusia, China, dan Iran sebelumnya juga mendukung suksesor Hugo Chavez itu.

Credit sindonews.com

Kudeta Pecah di Venezuela, Guaido Serukan Tentara Usir Maduro

CARACAS - Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, merilis sebuah video yang mendesak tentara untuk bergabung dengan aksi protes untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Dalam rekaman itu, Guaido dikelilingi oleh orang-orang berseragam militer. Sosok yang memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela itu mengklaim telah mendapatkan dukungan dari militer Venezuela. Ia akan menyerukan "tahap akhir" dari aksi protes.

Rekaman itu menunjukkan Guaido, dikelilingi oleh orang-orang berseragam militer, mengklaim bahwa ia telah menerima dukungan dari Tentara Venezuela, yang akan menyerukan "tahap akhir" dari protes.

Guadio menekankan bahwa rakyat Venezuela akan bertempur dalam perjuangan tanpa kekerasan untuk mengasumsikan kompetensi pemerintah.

Menariknya, Guaido mengaku merekam video itu di Pangkalan Udara La Carlota. Namun, kantor berita Reuters melaporkan ia terlihat di jalan raya Caracas di sebelah pangkalan militer seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (1/5/2019).

Guaido terakhir kali mengeluarkan seruan kepada rakyat Venezuela adalah tepat sebelum pemadaman listrik besar-besaran terjadi di negara itu. Pihak pemerintah Venezuela mengatakan pemadaman terjadi akibat sabotase terhadap sebuah pembangkit listrik terbesar di negara itu.

Seperti diwartakan sebelumnya, upaya kudeta oleh massa oposisi sedang berlangsung di Venezuela, Selasa (30/4/2019) waktu setempat. Beberapa kendaraan lapis baja bermunculan di jalan di Caracas dan salah satunya menabrak para demonstran oposisi yang dianggap sebagai perusuh.

Belum jelas apakah insiden tersebut mengakibatkan korban jiwa atau tidak. Setidaknya satu orang terbaring di jalan setelah insiden tersebut. Tidak jelas juga, siapa sebenarnya yang berada di belakang kemudi kendaraan militer tersebut.

Insiden itu terjadi di tengah laporan adanya bentrok antar-kelompok yang berseteru di Garda Nasional Venezuela di Caracas.

Credit sindonews.com

Senin, 29 April 2019

Tekan Maduro, AS Jatuhkan Sanksi untuk Menlu Venezuela

Presiden Nicolas Maduro (REUTERS/Eduardo Munoz)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi untuk Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza dan seorang hakim Carol Padilla. Sanksi itu dijatuhkan terkait kasus korupsi dalam Pemerintahan Presiden Venezuela Nicholas Maduro.

Arreaza dan Padilla menjadi sasaran dalam putaran terakhir sanksi AS terhadap Pemerintahan Maduro atas krisis Venezuela. Keduanya masuk daftar hitam otoritas AS.

Sanksi tersebut ditujukan untuk meningkatkan tekanan pada Maduro dan sejumlah pejabat tinggi di pemerintahannya.

Sanksi itu juga menjadi pengingat bagi pihak pemerintahan Maduro bahwa AS tak akan tinggal diam dengan setiap apa yang dilakukan. Sebelumnya, Venezuela menahan ajudan pemimpin oposisi Juan Guaido, Roberto Marrero, sejak Maret. Sanksi menjadi bentuk konsekuensi.

"Jika Nicolas Maduro dan mereka yang bersekutu dengan dia terus menghukum dan melakukan intimidasi terhadap pemerintah Venezuela yang sah, AS akan merespons," tulis pemerintah AS, dikutip dari Reuters.

Kementerian Luar Negeri Venezuela menolak sanksi yang disebutnya ilegal. "Dengan langkah ini, pemerintahan Trump berusaha membungkam suara Venezuela di dunia," tulis kementerian.

Arreaza merupakan salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Maduro. Dia juga diketahui menyetujui penahanan Marrero.

Guaido, yang didukung AS, berpendapat bahwa pemilihan kembali Maduro pada 2018 tidak sah. Dia pernah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dirinya sebagai presiden sementara. Hal itu dianggap Maduro sebagai upaya kudeta.

Washington menyalahkan Maduro atas keruntuhan ekonomi Venezuela. Pemerintahan Trump mengakui Guaido sebagai presiden sementara Amerika Selatan dan meminta Maduro mundur.

"Amerika Serikat tidak akan tinggal diam dan menyaksikan rezim Maduro yang tidak sah membuat rakyat Venezuela kelaparan," ujar Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin.

AS akan terus menargetkan orang-orang dalam lingkaran Maduro, termasuk mereka yang ditugaskan untuk melakukan diplomasi atas nama rezimnya.

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 18 April 2019

Penasihat Keamanan AS umumkan sanksi baru terhadap Kuba, Venezuela

Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS) John Bolton (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

Miami (CB) - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton, Rabu, mengumumkan serangkaian sanksi baru terhadap Kuba dan Venezuela, saat pemerintah Presiden Donald Trump terus berupaya menekan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dan sejumlah negara yang mendukungnya.

Bolton, dalam pidato di hadapan asosiasi veteran penyerbuan gagal Teluk Babi 1961, mengatakan AS menambahkan lima nama terkait dengan badan intelijen dan militer Kuba ke daftar hitam sanksi, termasuk maskapai Aerogaviota milik militer.

Bolton menuturkan bahwa Washington merencanakan batas baru pengiriman uang ke Kuba dan perubahan untuk menghentikan penggunaan transaksi yang memungkinkan Havana menghindari sanksi dan mendapat akses ke mata uang kuat (mata uang negara yang memiliki permintaan stabil dan fluktuasinya kecil dalam pasar uang internasional).

Ia juga mengumumkan sanksi baru terhadap bank sentral Venezuela untuk melarang aksesnya ke dolar AS.

"Dengan adminstrasi ini, kita tidak membuang garis hidup diktator. Kita mengambilnya," kata Bolton.

Pengumuman sanksi baru oleh Bolton muncul hanya beberapa jam setelah pemerintahan Trump mengatakan pihaknya mencabut larangan lama terhadap warga AS, yang mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan asing yang menggunakan properti yang disita pemerintah Komunis Kuba sejak revolusi 1959 oleh Fidel Castro.

Bergesernya kebijakan utama, yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, mendataangkan ratusan ribu tuntutan hukum senilai puluhan miliar dolar AS. Hal itu dimaksudkan untuk terus menekan Havana saat Washington menuntut dihentikannya dukungan Kuba terhadap Maduro.

Credit antaranews.com

Selasa, 16 April 2019

Cegah Pengaruh Rusia dan China di Venezuela, AS Kembangkan Opsi Militer

WASHINGTON - Pentagon sedang mengembangkan opsi militer baru untuk Venezuela guna menghalangi pengaruh Rusia, Kuba dan China dalam rezim Presiden Nicolas Maduro. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat (AS).

Opsi pencegahan sedang diperintahkan menyusul pertemuan Gedung Putih minggu lalu di mana penasihat keamanan nasional John Bolton mengatakan kepada penjabat Sekretaris Pertahanan Patrick Shanahan untuk mengembangkan gagasan tentang krisis Venezuela.

Pejabat pertahanan AS itu sangat menekankan bahwa pekerjaan awal sedang dilakukan oleh Staf Gabungan Pentagon, yang melakukan perencanaan untuk operasi militer masa depan bersama dengan Komando Selatan, yang mengawasi setiap keterlibatan militer AS di belahan bumi selatan.

Meskipun Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo baru-baru ini mengatakan bahwa semua opsi terkait Venezuela tetap di atas meja, beberapa pejabat Pentagon terus mengatakan tidak ada keinginan di Departemen Pertahanan untuk menggunakan kekuatan militer AS melawan rezim Venezuela guna mencoba memaksanya lengser dari kekuasaan.

Sementara Presiden AS Donald Trump telah meminta Maduro untuk lengser dan mengatakan Rusia harus keluar dari Venezuela, tidak ada indikasi ia ingin pasukan AS untuk melakukan aksi militer besar di sana.

Sebaliknya, opsi pencegahan dapat mencakup latihan angkatan laut AS di wilayah terdekat untuk menekankan bantuan kemanusiaan dan lebih banyak interaksi militer dengan negara-negara tetangga. Idenya adalah untuk menantang gagasan Rusia, Kuba atau China bahwa mereka dapat memiliki akses yang tidak tertandingi ke wilayah tersebut.

"Pekerjaan perencanaan pendahuluan yang dilakukan pada beberapa titik akan diteruskan ke Shanahan, yang pada gilirannya kemudian akan memberikan gagasan kepada Gedung Putih," kata pejabat itu seperti dilansir dari CNN, Selasa (16/4/2019).

AS menyerukan Maduro untuk mundur pada Februari lalu, ketika Presiden Majelis Nasional Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dengan alasan bahwa Pemilu 2018 telah dicurangi. Sejak itu, ketegangan meningkat ketika pejabat senior AS mengulangi seruan mereka agar militer meninggalkan Maduro, sementara Maduro menyalahkan AS atas masalah Venezuela.

Dalam pidatonya untuk memperingati 17 tahun kudeta yang gagal terhadap almarhum Presiden Venezuela Hugo Chavez pada hari Sabtu, Maduro meminta semua warga Venezuela yang ingin terlibat dan mempertahankan tanah air mereka untuk mendaftar dan berlatih dengan militer untuk mencapai tujuan baru dari 3 juta anggota.

Maduro mengingatkan bahwa tahun lalu ia menetapkan tujuan 2 juta anggota militer

"Kami telah menyelesaikan misi kami," ujarnya, menyerukan satu juta anggota tambahan untuk bergabung dan mempertahankan wilayah dan perbatasan.

Maduro mengatakan dia akan memiliki total 3 juta atau lebih pasukan militer pada Desember 2019.

Sementara Pompeo, berbicara di Paraguay pada 13 April, menegaskan kembali bahwa semua opsi tetap di atas meja untuk Venezuela.

"Kami menyimpan semua opsi di atas meja karena itu sangat penting, karena kami tidak tahu bagaimana prosesnya," katanya.

Credit sindonews.com

Dituding AS Ikut Sebabkan Krisis di Venezuela, China: Itu Fitnah!

BEIJING - China mengutuk kritik yang disebutnya sebagai fitnah oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo terkait kebijakan Beijing di Amerika Selatan. Beijing mengatakan negara-negara di wilayah itu akan segera melihat siapa teman sejati mereka.

Pompeo pada hari Jumat, selama perjalanan tiga hari ke Chili, Paraguay dan Peru, menuduh China turut menyebabkan keruntuhan ekonomi Venezuela dengan membiayai Presiden Nicolas Maduro ketika negara itu berputar ke dalam krisis politik yang semakin dalam.

Pompeo menyebut China munafik karena menyerukan non-intervensi di Venezuela ketika ia mengatakan intervensi keuangan China telah membantu menghancurkan negara itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang mengatakan bahwa komentar semacam itu sebuah kebohongan.

"(Pernyataan) Menteri Luar Negeri AS Pompeo, tentang hubungan China-Amerika Latin, adalah fitnah, menghasut dengan sengaja, tidak bertanggung jawab, dan tidak masuk akal. Kami sangat menentang ini," kata Lu seperti dikutip dari Reuters, Senin (15/4/2019).

"Untuk waktu yang lama, Amerika Serikat menganggap Amerika Latin sebagai halaman belakangnya sendiri, dan menekan, mengancam dan bahkan menggulingkan rezim politik negara lain," imbuhnya, seraya menambahkan bahwa negara-negara di kawasan itu akan segera memahami siapa sahabat sejati mereka.

Pengaruh Amerika Serikat di Amerika Latin semakin ditantang oleh China, yang ekonominya meningkat pesat selama dua dekade terakhir telah mendorong permintaan akan bahan baku Amerika Selatan.

China sudah menjadi mitra dagang utama bagi Brazil, ekonomi terbesar Amerika Latin dan pengekspor kedelai top dunia. Poros olehnya dan negara-negara lain di kawasan menuju Beijing untuk pembiayaan telah membuat Washington khawatir.

Menyoroti keuntungan yang telah dibuat oleh negara-negara Amerika Latin dari kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Amerika Serikat, Pompeo memperingatkan tentang praktik peminjaman "predator" dan tindakan "memfitnah atau jahat", yang mencerminkan kecaman para pejabat AS sebelumnya tentang China.

Strategi keamanan nasional Presiden Donald Trump Desember 2017 di AS mengatakan China berusaha menarik kawasan itu ke dalam orbitnya melalui investasi dan pinjaman yang dipimpin negara.

Credit sindonews.com

Kanada Perluas Sanksi Terhadap Rezim Maduro

OTTAWA - Kanada memperluas sanksi terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Senin. Hal itu tertuang dalam pernyataan yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland

Perluasan sanksi itu menambahkan 43 orang yang dekat dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Pernyataan itu tidak menyebutkan nama, namun mengatakan bahwa mereka adalah pejabat tinggi rezim Maduro, gubernur regional dan/atau yang secara langsung terlibat dalam kegiatan yang merusak institusi demokrasi.

Kanada sebelumnya telah memberi sanksi kepada 70 orang lainnya.

"Kediktatoran Maduro harus dimintai pertanggungjawaban atas krisis ini dan merampas hak-hak dan kebutuhan mereka yang paling mendasar," kata Freeland dalam sebuah pernyataan.

"Kanada berkomitmen untuk mendukung pemulihan damai demokrasi konstitusional di Venezuela," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Senin (15/4/2019).

Freeland sendiri akan menghadiri pertemuan dari negara-negara Grup Lima di Santiago, Chile. Grup Lima adalah blok regional yang mendukung pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden sementara sampai putaran pemilihan baru dapat diadakan.

Pertemuan terakhir kelompok Lima itu diadakan setelah lebih dari tiga juta rakyat Venezuela melarikan diri dari hiperinflasi, kekurangan makanan dan obat-obatan dan krisis politik.

Meskipun sebagian besar negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, telah mengakui Guaido sebagai kepala negara, namun sejumlah negara seperti Rusia, China dan Kuba berdiri di dekat Maduro.

Credit sindonews.com

Minggu, 14 April 2019

2 Pekerja Bank Sentral Venezuela Ditahan Usai Bertemu Guaido

Pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela di Central University of Venezuela di Caracas, Jumat (8/2).

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Pekerja tersebut ikut dalam protes menuntut kondisi kerja yang lebih baik.

CB, CARACAS -- Dua orang pekerja bank sentral Venezuela ditangkap pada Jumat (12/4) waktu setempat usai bertemu dengan pemimpin oposisi Juan Guaido. Pengacara kedua pekerja itu, Alonso Medina Roa mengatakan, kedua kliennya adalah Deny Albujar dan Manuel Alberto Guisseppe.

Mereka baru-baru ini ikut serta dalam protes menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Menurut Roa, tuduhan terhadap keduanya bekum diketahui. Keduanya pun belum muncul di pengadilan.Albujar dan Guisseppe, yang jabatannya tidak diketahui, hadir pada pertemuan publik, Senin lalu yang diadakan oleh Majelis Nasional dengan puluhan pegawai negara. Dalam pertemuan itu, Guaido membahas undang-undang yang diusulkan untuk meningkatkan tunjangan bagi pekerja publik di pemerintahan baru, setelag Maduro meninggalkan kekuasaan. Kendati demikian, tidak ada peserta lain yang ditangkap.

"Apa yang coba dilakukan kediktatoran dengan menculik pekerja publik yang bertemu dengan kami untuk memulihkan negara kami? Mereka tidak akan dapat menghentikan proses tak terhentikan ini untuk membebaskan Venezuela" cicit Guaido merujuk soal penangkapan keduanya.Albujar dan Guisseppe bekerja di bank selama lebih dari lima tahun. Baik bank sentral maupun kementerian informasi Venezuela, yang menangani media untuk pemerintah, belum menanggapi permintaan komentar.
Pekerja publik di Venezuela telah menuntut gaji dan tunjangan yang lebih baik selama beberapa bulan karena upah dan standar hidup mereka telah terkikis oleh hiperinflasi. Maduro telah menentang oposisi dalam seeperebutan kekuasaan hampir tiga bulan lamanya. Pemimpin Majelis Nasional, Guaido meminta konstitusi negara itu untuk menjadi presiden sementara pada Januari.
Guaido diakui sebagai pemimpin sah negara OPEC oleh lebih dari 50 negara. negara-negara tersebut setuju dengan klaimnya bahwa pemilihan umum Maduro pada Mei 2018 tidak sah. Maduro, seorang sosialis, berpendapat Guaido adalah boneka Amerika Serikat yang berusaha menggulingkannya dalam kudeta.

Credit republika.co.id

Mantan Kepala Intelijen Venezuela Ditahan di Spanyol

Rakyat venezuela mendengarkan pidato pemimpin oposisi Juan Guaido yang memproklamirkan diri sebagai presiden di Caracas, Venezuela, Kamis (28/3).

Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Carvajal melawan permintaan ekstradisi AS dengan alasan memiliki hubungan di Spanyol.

CB, MADRID -- Mantan Kepala Intelijen Militer Venezuela, Hugo Carvajal, ditahan di penjara oleh Pengadilan Tinggi Spanyol pada Sabtu (13/4) waktu setempat. Ia ditahan sambil menunggu keputusan soal permintaan ekstradisi ke Amerika Serikat (AS).

Juru Bicara Pengadilan Tinggi Spanyol yang meminta namanya dianonimkan mengatakan, mantan jenderal dan sekutu dekat Hugo Cavez itu ditangkap polisi Spanyol satu hari sebelumnya. Ia ditangkap dengan surat perintah AS atas tuduhan perdagangan narkoba.
Namun, usai penangkapannya, AS memuji Carvajal karena berpotensi melawan pemerintahan Nicolas Maduro. Carvajal mendukung Juan Guaido menjadi presiden sementara Venenzuela. Sementara, pemerintahan Maduro diketahui masih mempertahankan kendali atas sebagian besar angkatan bersenjata Venezuela dan lembaga-lembaga negara.
Selama persidangan Sabtu di Pengadilan Tinggi Madrid, Carvajal membantah hubungannya dengan perdagangan narkoba. Selain itu, ia juga dituduh sebagai pendukung kelompok pemberontak Farc Kolombia, yang juga ia sangkal. "Ia juga menantang potensi ekstradisi ke AS dan sehingga masih akan ditimbang oleh pengadilan," kata juru bicara itu dilansir Reuters.

Carvajal melawan permintaan ekstradisi AS dengan alasan memiliki hubungan di Spanyol, yakni tempat keluarganya ada di Spanyol. Carvajal meninggalkan Venezuela sebulan lalu dan berpergian dengan kapal selama 16 jam untuk mencapai Republik Dominika sebelum ia terbang ke Madrid.
Departemen Kehakiman AS mengatakan telah meminta ekstradisi Carvajal atas tuduhan penyeludupan kokain yang diajukan pada 2011 dan kasusnya dibuka pada 2014. Carvajal sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah AS pada 2008, sebab membantu secara materi kegiatan perdagangan narkotika dari kelompok pemberontak Farc Kolombia.
Seorang pejabat pemerintahan AS mengatakan bahwa Carvajal memiliki informasi berharga tentang Maduro dan bersedia bekerja sama dengan AS. Carvajal mengecam penerus Chavez, Maduro pada bulan Februari dan mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang pada bulan Januari menyatakan dirinya sebagai pemimpin sementara Venezuela.

Credit republika.co.id

Jumat, 12 April 2019

Isu Kepemimpinan Venezuela Jadi Hambatan Bantuan IMF

Sebuah gas air mata yang dilempar orang tak dikenal meledak di tengah kerumunan pendukung pimpinan oposisi Venezuela Juan Guaido di Caracas, Venezuela, Senin (1/4).

Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

IMF dan Bank Dunia siap memberi respon terhadap krisis kemanusaian di Venezuela.

CB, WASHINGTON – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) dan Bank Dunia siap memberi respon terhadap krisis kemanusaian di Venezuela. Dikutip dari Daily Mail, Kamis (11/4), hal ini disampaikan kedua lembaga ini setelah partisipasi mereka diminta oleh sejumlah pemangku kepentingan.

Diketahui, Venezuela menderita hiperinflasi dan perlambatan ekonomi dengan cepat, menyebabkan menyebabkan kerugian besar pada masyarakat. Kesalahan pengelolaan industri minyak akibat terlalu meraup untung tanpa memperhatikan keberlanjutan menjadi salah satu penyebab utama kondisi tersebut. Terlebih, dengan adanya sanksi dari Amerika Serikat.

Tapi, Presiden Nicolas Maduro dan pendahulunya, Hugo Chavez, telah menolak bantuan dari IMF dan Bank Dunia. Ia menilai, dua lembaga pemberi pinjaman tersebut berperan penting dalan penerapan kebijakan penghematan yang berdampak merusak terhadap negara-negara yang mereka bantu.

Meski akan memberi bantuan, Bank Dunia maupun IMF belum menyatakan sikap politik. Sampai saat ini, keduanya belum memberi keputusan apakah akan mengakui legitimasi Maduro atau pemimpin oposisi Juan Guaido yang mendapat dukungan dari Amerika dan ditetapkan sebagai presiden sementara.

Menurut Group President Bank Dunia David Malpass, pihaknya akan terlibat seiring dengan perkembangan situasi dan kini sedang bersiap untuk itu. "Tapi, situasinya masih terlihat merepotkan di Venezuela," katanya saat konferensi pers.

Sementara itu, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan, IMF telah melakukan banyak persiapan untuk upaya memberikan bantuan pada Venezula. Mereka memanfaatkan informasi yang ada di luar sana agar dapat bertindak secepat mungkin.

Lagarde menambahkan, krisis dan keruntuhan ekonomi di Venezuela bukanlah kasus kecil. Oleh karena itu, ia membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak. "Dibutuhkan upaya dari berbagai sisi," tuturnya.

Pada pekan ini, IMF memproyeksikan ekonomi Venezuela menyusut 25 persen sampai akhir tahun, setelah mengalami kontraksi 18 persen pada tahun lalu.

Tapi, baik IMF maupun Bank Dunia tidak dapat bertindak sebelum isu kepemimpinan di Venezuela menemukan solusi. Menurut Lagarde, para anggota akan menunjukkan pihak mana yang akan mereka akui secara diplomatis. "Saya tahu ini butuh proses. Ketika sudah terjadi (pimpinan telah terpilih), kita akan lanjutkan," katanya, dikutip dari Reuters, Kamis (11/4).

Saat ini, banyak negara di Amerika dan Eropa mengakui Guaido dengan alasan pemilihan kembali Maduro sebagai presiden pada tahun lalu tidak sah. Di sisi lain, negara penting seperti Rusia dan China terus mengakui Maduro.

Credit republika.co.id

Bolivia Sebut AS Halangi Pembicaraan Pemerintah dan Oposisi Venezuela

SUCRE - Presiden Bolivia, Evo Morales mengatakan, Amerika Serikat (AS) membatasi upaya untuk membangun dialog antara pemerintah Venezuela dan oposisi di tengah krisis politik di negara Amerika Selatan itu. Morales menyebut, sudah ada beberapa kali recana pertemuan antara oposisi dan pemerintah Venezuela, tapi selalu dihalangi AS.

"Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan rakyatnya menginginkan dialog. Saya punya informasi bahwa oposisi Venezuela juga ingin berpartisipasi dalam dialog. Tetapi Presiden Donald Trump tidak membiarkan mereka berkumpul," ucap Morales dalam sebuah pernyataan.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mantan Perdana Menteri Spanyol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, yang bertindak sebagai mediator, telah mengorganisir beberapa pertemuan yang bertujuan untuk membangun dialog antara pemerintah Venezuela dan oposisi.
"Tapi, Washington telah menghalangi upaya rekonsiliasi ini," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (11/4).

Sementara itu, sebelumnya Wakil Presiden AS, Mike Pence mendesak PBB untuk mengakui pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara itu. Hal itu disampaikan Pence dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB di New York.

"Sudah waktunya PBB berbicara. Sekarang negara-negara di belahan bumi ini telah berbicara, sudah waktunya bagi PBB untuk mengakui Presiden Sementara Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dan mendudukkan wakilnya dalam badan ini," kata Pence.

Credit sindonews.com