PARIS
- Sebuah kapal Arab Saudi yang akan memuat senjata di pelabuhan Prancis
utara pada hari Jumat berlayar menuju ke Spanyol tanpa membawa muatan
senjata tersebut. Reaksi kapal itu muncul sehari setelah kelompok hak
asasi manusia (HAM) berusaha untuk mencegah kapal itu memuat senjata
sebagai protes atas perang di Yaman.
Kelompok HAM Prancis, ACAT,
mengajukan gugatan di pengadilan untuk menolak penjualan senjata Paris
kepada Riyadh. Namun, gugatan itu ditolak hakim pengadilan.
ACAT
yang kecewa dengan putusan hakim berargumen pengiriman kargo senjata
tersebut melanggar perjanjian PBB karena senjata tersebut digunakan
untuk melawan warga sipil di Yaman.
Meski
putusan hakim Prancis mengizinkan kapal Bahri-Yanbu milik Saudi memuat
kargo senjata, namun data pelacakan kepal menunjukkan kargo itu batal
dimuat.
Kejadian itu mempermalukan Presiden Emmanuel Macron, yang pada hari Kamis membela penjualan senjata Prancis kepada Arab Saudi.
Riyadh
memimpin Koalisi Arab pro-pemerintah Yaman dalam perang saudara selama
empat tahun terakhir yang menghancurkan negara tersebut. Puluhan ribu
orang tewas dan banyak penduduk di ambang kelaparan.
Macron
mengatakan Riyadh, yang ia sebut sekutu kunci dalam perang melawan
terorisme, telah meyakinkannya bahwa senjata yang akan dimuat kapal
tidak digunakan untuk melawan warga sipil.
Seorang pejabat yang
bekerja untuk Jean-Paul Lecoq, anggota parlemen oposisi Komunis untuk
kota pelabuhan Le Havre, mengonfirmasi bahwa kapal Saudi itu telah pergi
tanpa kargo senjata.
"Ini pelajaran bagi eksekutif," katanya kepada Reuters,
yang dilansir Sabtu (11/5/2019). "Itu tidak bisa lagi memberikan
pernyataan hambar yang mengatakan 'jangan khawatir, kami punya jaminan'.
Itu tidak lagi berfungsi."
Kedutaan Saudi di Prancis tidak berkomentar atas kejadian tersebut.
Langkah ACAT itu dilakukan setelah situs investigasi online, Disclose,
menerbitkan bocoran data intelijen militer yang menunjukkan senjata
yang dijual oleh Prancis ke Arab Saudi, termasuk tank dan sistem rudal
berpemandu laser, digunakan terhadap warga sipil di Yaman.
Namun, Menteri Keuangan Bruno Le Maire pada hari Jumat mengklaim bahwa Paris mematuhi aturan terkait penjualan senjata.
Prancis
yang menjadi salah satu pemasok senjata utama Arab Saudi, menghadapi
tekanan publik dalam negeri untuk meninjau kembali hubungan perdagangan
itu karena dampak kemanusiaan akibat perang di Yaman.
ACAT
berpendapat bahwa pemuatan senjata pada kapal Saudi bertentangan dengan
Perjanjian Perdagangan Senjata PBB, yang mengatakan satu negara tidak
dapat mengotorisasi pemindahan senjata jika negara itu tahu bahwa
senjata itu dapat digunakan untuk melakukan kejahatan perang atau
menargetkan warga sipil.
Para pejabat PBB menyatakan semua pihak dalam konflik Yaman diduga telah melakukan kejahatan perang.
Pemerintah Prancis menolak memberikan rincian tentang otorisasi penjualan senjata itu, yang disebut situs Disclose termasuk delapan meriam howitzer Caesar.
PARIS
- Prancis meminta Iran untuk menghormati semua komitmennya setelah
Teheran mengumumkan pihaknya akan melonggarkan beberapa pembatasan
terhadap program nuklirnya. Paris memperingatkan terhadap tindakan apa
pun yang akan mengarah pada eskalasi.
Iran mengumumkan
langkah-langkah untuk menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan 2015
dengan kekuatan dunia, namun Teheran mengancam akan ada tindakan lebih
lanjut jika negara-negara kekuatan dunia tidak melindunginya dari sanksi
Amerika Serikat (AS).
“Perancis memperhatikan pernyataan ini
dengan prihatin. Prancis berkomitmen untuk memastikan bahwa perjanjian
ini, kunci untuk rezim non-proliferasi internasional dan keamanan
internasional, sepenuhnya dilaksanakan,” kata wakil juru bicara
Kementerian Luar Negeri Prancis Olivier Gauvin dalam sebuah pernyataan.
"Adalah
penting untuk menghindari tindakan apa pun yang akan menghalangi
pelaksanaan kewajiban mereka oleh para pihak yang sekarang terlibat
dalam perjanjian atau yang akan memicu eskalasi," imbuhnya.
"Prancis
bertekad untuk memastikan bahwa perjanjian itu sepenuhnya dilaksanakan
dan bahwa saluran keuangan dan ekspor Iran tetap terbuka," tukasnya
seperti dilansir dari Reuters, Kamis (9/5/2019).
Gauvin
mengatakan Prancis berhubungan erat dengan pihak-pihak yang tersisa dari
perjanjian tersebut, terutama Eropa, untuk meninjau kembali pernyataan
Iran.
Amerika
Serikat mengatakan belum selesai menjatuhkan sanksi terhadap Iran dan
merencanakan lebih "segera". AS memperingatkan Eropa agar tidak
melakukan bisnis dengan Teheran melalui sistem perdagangan non-dolar
untuk menghindari sanksi AS.
Terbaru, AS menjatuhkan sanksi
terhadap Iran. Sanksi itu menyasar sektor baja, alumunium, tembaga dan
besi Iran yang bernilai sekitar 10 persen dari ekonomi negara itu.
Petugas polisi berusaha mengamankan peserta aksi May Day 2019 di Paris, 1 Mei 2019. (REUTERS/Philippe Wojazer)
Jakarta, CB -- Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di sejumlah negara diwarnai kerusuhan.
Salah
satunya di Rusia di mana sekitar dua ribuan demonstran di kota Saint
Petersburg dibubarkan dan puluhan di antaranya diamankan polisi setelah
meneriakkan slogan-slogan kritis terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.
Seperti dikutip dari AFP,
setidaknya sebanyak 60 orang demonstran di kota tersebut ditahan
polisi. Di antara dua ribuan demonstran May Day itu, salah satunya
adalah pendukung pemimpin oposisi Alexei Navalny.
Selama
pawai, demonstran anti-Kremlin ini mengangkat potret Putin dan
meneriakkan kata-kata seperti 'Putin pencuri!' serta 'Ini kota kami! di
tengah kehadiran polisi yang semakin ketat.
"Mereka melindungi si bandit Putin," kata Galina Onishchenko, 70 tahun, sambil menunjuk mobil tahanan.
Kerasnya slogan-slogan anti-Putin selama unjuk rasa, membuat beberapa dari mereka akhirnya ditahan polisi.
Peringatan
May Day pun terjadi di ibu kota Rusia, Moskow. Di mana para demonstran
menyuarakan ketidakpuasan atas berlangsungnya pemerintahan selama
beberapa tahun terakhir.
Tidak hanya di Rusia, kerusuhan selama
aksi May Day pun terjadi di Paris, Perancis. Berdasarkan laporan AFP,
Polisi anti huru-hara terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa
antikapitalis dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan ribuan
orang yang berkumpul demi pawai May Day di selatan kota.
Para
demonstran yang menggunakan hoodie dan rompi kuning membalas polisi
antihuru-hara itu dengan melempar puing atau benda apapun ke arah
petugas.
Bentrokan memuncak saat ratusan aktivis yang disebut
'blok hitam' mendorong ke depan kerumunan yang berkumpul di Montparnasse
Boulevard, sekitar 90 menit sebelum pawai May Day dimulai.
Polisi menyemprotkan air ke pemrotes Rompi Kuning. (Anadolu Agency)
Paris (CB) - Protes Rompi Kuning di Prancis untuk menentang
kebijakan Presiden Emmanuel Macron sekarang berada pada bulan kelima.
Demonstrasi tersebut, yang pertama kali muncul sebagai reaksi atas
kenaikan harga bahan bakar, berubah menjadi protes anti-pemerintah.
Pemrotes sangat menantikan pidato Macron kepada rakyat mengenai kondisi
ekonomi Prancis, yang ditunda akibat kebakaran yang melahap Kathedral
Notre Dame di Paris.
Di dalam satu pernyataan pada Selasa (16/4), Macron mengatakan ia akan
berpidato, tapi pemrotes menyatakan ia takkkan bisa meyakinkan mereka.
Pemeritah Prancis, yang gagal menemukan penyelesaian guna mengakhiri protes Rompi Kuning, melarang demonstrasi di kota kota.
Alasan utama larangan itu ialah protes 16 Maret di Champ-Elysees Avenue,
saat batu dilemparkan ke arah polisi, penghalang jalan dibakar, dan
beberapa restoran serta toko dijarah. Selain itu, 192 orang ditahan dan
42, termasuk 17 polisi, cedera selama protes itu, kata Kantor Berita
Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Pemerintah
Prancis belakangan mengumumkan bahwa 91 toko dan restoran dijarah dan
kerugian materil meningkat jadi 200 juta euro (226 juta dolar AS).
Polisi Prancis menggunakan semprotan lada terhadap pemrotes pekan lalu, dan menangkap 15 orang.
Pemrotes di Toulouse juga mengabaikan larangan larangan tersebut dan
membakar satu kendaraan. Polisi menggunakan semprotan lada dan menangkap
43 orang.
Pemerintah Prancis belum lama ini telah mensahkan peraturan guna mencegah kerusuhan dalam protes.
Pemrotes yang menutupi wajah mereka selama protes mungkin didakwa dengan
ancaman hukuman satu tahun penjara dan denda sampai 15.000 euro (16.974
dolar AS).
Selain itu, kerugian materil selama protes akan diberi ganti-rugi oleh pemrotes atau mereka "yang melakukan kerusuhan".
Pemrotes yang membawa barang berbahaya selama unjuk-rasa akan didenda
sampai tiga tahun penjara atau denda 45.000 euro (50.900 dolar AS).
Protes Rompi Kuning telah berlangsung sejak 17 November 2018.
Menurut data resmi terakhir, 11 orang sejauh ini telah tewas dan lebih
dari 2.000 orang cedera. Lebih dari 8.400 orang telah ditangkap dan
2.000 orang dijebloskan ke dalam penjara.
Ilustrasi kebakaran Gereja Notre Dame di Paris, Prancis. (REUTERS/Benoit Tessier)
Jakarta, CB -- Kebakaran Katedral Notre-Dame di Paris membuat sebagian besar rakyat Prancis
sedih. Sebab bangunan bersejarah itu dianggap bukan cuma tempat ibadah,
tetapi juga sebagai karya seni arsitektur sekaligus saksi bisu
perjalanan dunia dengan sejumlah peperangan dahsyat yang terjadi.
Seperti dilansir AFP,
Selasa (16/4), pembangunan Gereja Notre-Dame dimulai pada Masa
Pertengahan, tepatnya pada 1160 saat masa kepemimpinan Uskup Maurice de
Sully. Pembangunannya memakan waktu sampai 200 tahun karena pengerjaan
sejumlah detail seperti patung dan lainnya, dan baru rampung pada 1260.
Cobaan pertama bangunan itu adalah ketika Revolusi Prancis pada 1790.
Sejumlah artefak dan benda-benda di dalamnya, seperti patung, dirusak
dan dihancurkan oleh massa.
Pada 1804, gereja itu digunakan untuk
melantik Napoleon sebagai Kaisar Prancis. Baru pada 1844 sampai 1864
bangunan itu dipugar oleh arsitek Eugène Viollet-le-Duc.
Penulis Victor Hugo menjadikan bangunan itu sebagai latar cerita novelnya yang terbit pada 1931, The Hunchback of Notre-Dame.
Gereja itu selamat dari Perang Dunia I dan II. Setelah Prancis bebas
dari cengkeraman Jerman pada 24 Agustus 1944, gereja itu membunyikan
lonceng sebagai tanda merayakan suka cita rakyat negara itu.
Pemerintah
Prancis lantas menggelar proyek pembersihan dan pemugaran gereja itu
pada 1991 sampai 2000. Pada 2013, gereja itu tepat berusia 850 tahun.
Pada 15 April gereja itu terbakar dan menghancurkan dua pertiga atap
kayu, serta sejumlah bagian. Yaitu kaca berbentuk lingkaran dan menara.
Diduga api berasal dari proyek pemugaran yang sedang berlangsung. Namun,
penyelidik masih mencari penyebab pastinya.
Api melahap Kathedral Notre-Dame di Paris (Reuters Connect)
Paris (ANTARA) - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin
berjanji akan membangun kembali katedral Notre-Dame, pasca-kebakaran
dahsyat yang meluluhlantakkan sebagian besar katedral dengan arsitektur
gotik tersebut.
"Katedral Notre-Dame adalah sejarah kami, literatur kami, bagian dari
jiwa kami, tempat semua acara besar kami, epidemi kami, perang kami,
pembebasan kami, dan pusat kehidupan kami," kata Macron, yang berada di
depan ikon bersejarah Paris saat berlangsungnya kebakaran, kepada awak
media.
"Notre-Dame terbakar dan saya tahu ini menyedihkan. Begitu banyak warga
Prancis yang gemetar menyaksikan peristiwa tersebut. Tetapi malam ini,
saya juga ingin berbicara tentang harapan," ujar presiden, seraya
mengumumkan penggalangan dana.
"Mari kita berbangga, karena kita membangun katedral ini lebih dari 800
tahun yang lalu, kita telah membangunnya, dan selama ratusan tahun,
membiarkannya tumbuh dan merenovasinya. Jadi malam ini dengan
sungguh-sungguh saya mengatakan: kami akan membangun kembali katedral
bersama-sama," ucapnya.
Lonceng terbesar "Gabriel" yang baru
diangkat dari sebuah truk di depan Kathedral Notre-Dame de Paris di
Paris, Perancis, Kamis (31/1), setelah dibawa dari Normandia bersama
tujuh lonceng pengganti lainnya dari perunggu untuk dipasang di menara
utara Kathedral. Lonceng-lonceng baru tersebut memiliki berat dan
diameter yang sama dengan lonceng-lonceng lama yang dibuat dari abad
ke-18 yang telah dilebur dan dibentuk menjadi meriam pada masa Revolusi
Perancis. (REUTERS/Charles Platiau)
Seperti seluruh anak bangsa, malam ini saya berduka menyaksikan bagian dari kami terbakar
Paris
(CB) - Kebakaran besar melanda katedral Notre-Dame pada Senin waktu
setempat, menghancurkan atapnya yang menjadi salah satu simbol
bersejarah bagi Paris, dan dalam gemuruh api, para petugas pemadam
berjuang mencegah agar menara lonceng utama tidak runtuh.
Api yang mulai berkobar pada petang dengan cepat mencapai atap bangunan
katedral yang sudah berabad-abad, menelan menara yang runtuh, dan dengan
cepat juga diikuti oleh seluruh atapnya.
Warga Paris yang kelimpungan dan wisatawan yang tertegun tidak percaya
menatap menara api. Ribuan orang berjajar di jembatan di atas sungai
Seine dan bantarannya, dari jarak yang dibatasi oleh tali pembatas
polisi.
"Kami belum bisa memastikan apakah bisa menghentikan kebakaran yang merembet ke menara lonceng," kata seorang petugas pemadam.
Para pemimpin dunia menyampaikan keterkejutan mereka dan mengirimkan
ungkapan belasungkawa kepada rakyat Prancis. Presiden Prancis, Emmanuel
Macron bahwa seluruh bangsa sedang berduka.
"Seperti seluruh anak bangsa, malam ini saya berduka menyaksikan bagian dari kami terbakar," cuitnya di Twitter.
Asap membumbung di atas kota dan abu berjatuhan meluas. Orang-orang
terkesiap menahan nafas saat puncak menara terlipat dan tertelan api.
Sekitar pukul 19.30 GMT, hampir tiga jam sejak api merebak, juru bicara
dinas pemadam kebakaran mengatakan, 90 menit berikutnya akan menjadi
detik-detik sangat penting menyaksikan bagaimana kekuatan kobaran api.
"Biasanya seluruh atap musnah. Saya tidak melihat ada harapan atas
bangunan ini," kata seorang saksi mata, Jacel Poltorak, yang menyaksikan
api dari balkon lantai lima yang berjarak lima blok menghadap bagian
depan katedral, salah satu tempat di Prancis yang paling banyak mendapat
kunjungan.
Petugas pemadam kebakaran berusaha menguasai kobaran api dengan siraman
air dan mengosongkan kawasan di sekitar Notre-Dame yang terletak di
sebuah pulau alami di tengah Sungai Seine dan tepat di tengah-tengah
kota Paris. Para saksi mata mengatakan bahwa seluruh tempat di Ile de la
Cite itu sudah dikosongkan.
Tidak seorang pun yang cedera, kata menteri muda dalam negeri, Laurent
Nunez di lokasi kejadian dengan menambahkan "Masih terlalu dini untuk
menentukan penyebab kebakaran."
Penuntut umum memerintahkan penyelidikan dan kepolisian sedang bekerja
dengan perkiraan bahwa kebakaran ini terjadi sebagai kecelakaan.
"Semuanya runtuh" kata polisi di dekat tempat kejadian sementara api masih terus membakar katedral.
Macron yang membatalkan pidato bagi seluruh bangsanya yang akan
dilakukan pada Senin malam, mengunjungi tempat kejadian dan berbicara
dengan para petugas.
Dinas Keamanan Masyarakat Prancis, kemungkinan menanggapi saran Presiden
Amerika Serikat Donald Trump agar dinas kebakaran "bertindak cepat" dan
menerbangkan tanki air, mengatakan bahwa cara tersebut tidak dipilih
karena khawatir akan menghancurkan seluruh bangunan.
"Helikopter atau pesawat dengan bobot air yang dijatuhkan dengan
ketinggian rendah kemungkinan akan melemahkan struktur Notre-Dame dan
menimbulkan kerusakan di sekeliling bangunan," demikian cuitan di
Twitter.
Kanselir Jerman Angela Merkel menyebut katedral itu sebagai "lambang
Prancis dan budaya Eropa kami." Perdana Menteri Inggris Theresa May
mengatakan memberi simpati bagi warga Prancis dan para petugas yang
berjuang memadamkan kobaran api.
Vatikan mengatakan, kebakaran pada "Lambang Kekristenan di Prancis dan
dunia" sangat mengejutkan dan menyedihkan serta berdoa bagi para
petugas.
Lambang kota Paris
Wali Kota Paris Anne Hidalgo dari tempat kejadian mengatakan bahwa
banyak karya seni di dalam katedral diselamatkan dan kini di simpan di
tempat yang aman.
Katedral yang dibangun pada abad 12, muncul dalam novel klasik Victor
Hugo "Si Bungkuk dari Notre-Dame", dan menjadi salah satu warisan budaya
dunia yang ditetapkan oleh UNESCO dan setiap tahun dikunjungi oleh
jutaan wisatawan.
Pada saat ini juga merupakan hari-hari penting bagi umat Katolik di
seluruh dunia yang merayakan Pekan Suci memperingati kebangkitan
Kristus.
Kardinal Prancis menyerukan kepada seluruh pastor di Paris untuk
membunyikan lonceng gereja sebagai penanda solidaritas bagi Notre-Dame.
"Saya punya banyak teman yang tinggal di luar negeri dan setiap saat
mereka datang saya minta mereka mengunjungi Notre-Dame," kata Samantha
Silva, dengan air mata menggenang.
"Saya sering mengunjunginya, kini tidak akan sama lagi. Ini lambang sejati Paris."
Katedral tersebut sedang dalam pemugaran, dibangun pada 1163, dan
disebut sebagai salah satu yang terbaik dari arsitektur Gotik Prancis.
Pengunjuk rasa memakai rompi kuning
berunjuk rasa dengan pekerja serikat buruh CGT Prancis untuk memprotes
reformasi pemerintahan Prancis di Marseille, Prancis, Selasa
(19/3/2019). (REUTERS/JEAN-PAUL PELISSIER)
Paris (CB) - Para pengunjuk rasa "rompi kuning" bentrok dengan
polisi antihuru-hara di kota Toulouse, Prancis, pada Sabtu sementara
Presiden Emmanuel Macron menyiapkan serangkaian pengumuman kebijakan
yang bertujuan mengatasi protes-protes anti pemerintah yang berlangsung
selama 22 akhir pekan.
Polisi di kota bagian tenggara Prancis itu melepaskan gas air mata dan
menangkap beberapa orang setelah beberapa ratus pendemo melempar
benda-benda, tong-tong sampah yang terbakar dan berusaha memasuki
kawasan-kawasan tempat protes-protes telah dilarang.
Sekitar 2.000 pemerotes telah berkumpul di Allee Jean Jaures, jalan raya di pusat kota itu dan jalan-jalan di dekatnya.
Kelompok-kelompok pegiat mengatakan di jejaring sosial media bahwa
Toulouse akan menjadi fokus babak ke-22 unjuk rasa, membuat Walikota
Jean-Claude Moudenc menyampaikan kecemasan menjelang protes-protes pada
Sabtu.
Aksi-aksi pawai di Paris dan di tempat lain pada umumnya berjalan damai
pada siang, tetapi protes-protes terus menekan Macron. Dia telah
berjanji akan mengumumkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk
meredekan ketidakpuasan di negara itu.
Jakarta, CB -- Pengadilan Israel menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara terhadap seorang mantan staf konsulat Prancis, Romain Franck, pada Senin (8/4) kemarin. Dia terbukti menyelundupkan senjata dari Jalur Gaza, Palestina.
Franck
yang sebelumnya bekerja sebagai sopir konsulat Prancis, menjalani
persidangan setelah dituduh mengeksploitasi pemeriksaan keamanan untuk
diplomat, dan menyelundupkan 70 pistol dan dua senapan otomatis dari
Jalur Gaza ke Tepi Barat yang diduduki Israel.
Franck juga didenda 30 ribu shekel atau sekitar Rp118,5 juta.
Kuasa hukum Franck, Kenneth Mann, mengatakan ingin mengajukan permohonan supaya kliennya bisa menjalani hukuman di Prancis.
Ia turut menyatakan hakim bersedia memberikan hukuman lebih ringan sebab
Franck menunjukkan penyesalan dan mengakui termotivasi uang, bukan
karena solidaritas dengan militan Palestina.
Franck selama persidangan hanya mengandalkan penerjemah pengadilan dari bahasa Ibrani ke Prancis.
"Ini
hal yang sangat sangat sulit bagi seluruh keluarga. Namun, mereka
mengerti ini persoalan hukum dan berharap anak mereka bisa kembali ke
Paris secepatnya," ucap Mann setelah persidangan, seperti dilansir Channel NewsAsia, Selasa (9/4).
Franck ditangkap pada Februari 2018 dan persidangannya dimulai sebulan setelahnya di pengadilan distrik Kota Beersheba, Israel.
Pejabat
Israel menyatakan Franck bekerja sendiri tanpa sepengetahuan konsulat.
Hal ini dipastikan tak memengaruhi hubungan diplomatik Israel dengan
Prancis.
Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, Shin Bet, menyatakan Franck dibayar
sekitar US$5,5 ribu (Rp77,8 juta, kurs Rp14.146) untuk senjata yang
diselundupkan bagi beberapa warga Palestina.
Bendera Uni Eropa dan bendera Inggris yang ditinggalkan demonstran pro-Brexit di Parliament Square di London, 29 Maret 2019.
Foto: AP Photo/Matt Dunham
Lebih dari 14 ribu warga Inggris membangun rumah mereka di pinggiran Perancis
CB,
HUELGOAT -- Sarah Waddington mungkin akan benci dengan Inggris setelah
adanya referendum British Exit (Brexit). Pada 2016, ia telah
meninggalkan kehidupannya di Cornwall, menjual rumahnya dan pindah ke
Brittany, daerah pesisir di Barat Laut Prancis.
"Saya suka Perancis," kata Waddington (66 tahun) yang merupakan
pensiunan pegawai negeri sipil. "Perancis lebih berorientasi pada
komunitas, lebih peduli. Lebih peduli pada orang tua dari pada di
Inggris," kata dia seperti dikutip Washington Post, 7 April 2018.
Beberapa
tahun belakakangan, lebih dari 14 ribu warga Inggris membangun rumah
mereka di pinggiran Perancis. Mereka merehab rumah-rumah granit, membuka
toko kecil dan aktif di klub catur dan berbagai organisasi komunitas.
Di
desa ini, ekspatriat Inggris David Neal membuka Brittany Pub, yang
menyediakan ikan dan kentang, dan menyediakan tontonan dengan Channel
Inggris.
Namun, kini warga Inggris di tempat itu dan
penghujung Eropa lainnya menghadapi ketidakjelasan. Jika Perdana Menteri
Theresa May tidak dapat meyakinkan Pimpinan Eropa untuk menjamin
perpanjangan masa Brexit pekan ini, Inggris Raya dijadwalkan keluar dari
Uni Eropa tanpa syarat pada 12 April. Dengan begitu, maka warga Inggris
di seluruh Eropa harus pulang ke negaranya.
Tiap negara
yang tergabung di Uni Eropa sejatinya sudah menyiapkan rencana masing
masing dalam mengurus para penduduk Inggris yang terkatung-katung
pasca-Brexit ini. Sebanyak 11 dari 27 negara, warga Inggris tetap
diperbolehkan tinggal selama yang mereka inginkan. Tetapi di 17 negara
lainnya, para warga Inggris harus mengurus kependudukan.
Di
Perancis, mereka hanya punya waktu satu tahun mengurus dokumen mereka,
atau mereka akan kehilangan fasilitas kesehatan hingga ancaman
deportasi. Seperti diberitakan Washington Post, para warga Inggris itu
sebenarnya ingin tinggal di Perancis. Bahkan, banyak di antara mereka
yang sudah mengurus dengan Perancis untuk mengurus izin tinggal tetap
itu.
Christina Jones (71 tahun) butuh waktu enam minggu
untuk dirinya dan suaminya untik mendapat izin tinggal, untuk melamar
sebagai Warga tetap Perancis. "Kami punya kehidupan yang baik di sini,"
ujarnya. Meski ia pun menyadari Brexit pada 2016 lalu menyulitkna
dirinya dan ekspat-ekspat lainnya.
Nasib para warga
Inggris di Perancis ini pun masih tergantung pada bagaimana finalisasi
keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa.
Yang
menjadi perhatian lain, sejak Juni 2016, Poundsterling terus melemah
dari 1,28 Euro ke 1,17 Euro. Kondisi ini pun makin memperburuk keadaan
warga Inggris yang berada di berbagai belahan Eropa, khususnya di
Perancis.
Terlebih lagi, para penduduk Inggris itu
menggantungkan nasib pada uang pensiunan dengan mata uang Inggris.
Mereka khawatir mereka akan berada di bawah garis kemiskinan Perancis.
Seorang
agen real estate di Huelgoat, Sylvie Mayer (60 tahun) mengaku sudah
merasakan efek Brexit. Hal ini ditandai dari berkurangnya warga Inggris
yang membeli properti di kawasan Brittany. Pada musim panas 2016, 80
persen kliennya orang Inggris. Saat ini, hanya setengahnya uang
merupakan orang Inggris.
Maud Camus (33 tahun) bekerja di
Huelgoat Cafe La Pailotte. Ia mengatakan, 40 persen kliennya adalah
orang Inggris. Ia membayangkan masa depan di mana Brexit semakin
menyulitkan orang Inggris untuk tinggal di Perancis.
"Kalau warga Inggris tidak di sini, pasti tempat ini semakin sepi. Tanpa mereka, Hidup semakin runyam," ujar dia.
Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Prancis
Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa kini sudah waktunya krisis
penarikan diri Inggris dari Uni Eropa atau Brexit harus berakhir. Dia menyebut persoalan Brexit tidak dapat terus-menerus mendominasi diskusi Uni Eropa.
"Sudah
saatnya situasi ini [harus] berakhir," kata Jean-Yves kepada wartawan
di sela-sela pertemuan G7 di Dinard, Prancis utara, Sabtu (6/4) dikutip AFP.
Jean-Yves
meminta pihak pemerintah dan parlemen Inggris perlu memahami bahwa Uni
Eropa tak dapat terus-menerus hanya memikirkan dan membahas persoalan
yang menjadi urusan dalam negeri Inggirs.
"Inggris perlu memberi tahu kami dengan cepat bagaimana mereka akan keluar dari krisis ini," tambahnya.
"Kita tidak bisa hidup terus-menerus dengan Brexit. Pada titik tertentu, harus ada keberangkatan," ujarnya lagi.
Perancis
telah berupaya untuk meningkatkan tekanan pada Perdana Menteri Inggris
Theresa May menjelang pertemuan puncak darurat para pemimpin Eropa di
Brussels mulai Rabu depan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron
mengatakan sebelumnya bahwa permintaan Inggirs untuk perpanjangan
tenggat waktu Brexit tidak akan secara otomatis diterima, yang berarti
Inggris dapat keluar dari blok tanpa kesepakatan.
Sebelumnya PM Theresa May meminta Uni Eropa mengundur proses bagi
negaranya keluar dari blok tersebut alias Brexit hingga 30 Juni
mendatang.
May mengatakan bahwa penundaan ini sangat penting agar
Inggris dapat memastikan negaranya keluar dengan cara paling baik
setelah menjadi anggota Uni Eropa selama 46 tahun.
Jakarta, CB -- Hoaks yang berkembang di
sosial media bahwa kelompok etnis minoritas Romani melakukan penculikan
anak memantik gelombang aksi kekerasan di Perancis, meski polisi telah
menyebut gosip tersebut tak benar.
Polisi Perancis juga
mengatakan bahwa sekelompok orang telah menyerang pihak yang diyakini
menyebarkan gosip penculikan tersebut.
Lewat cuitan, polisi
mengatakan bahwa kabar soal mobil van putih yang mengelilingi area
pinggiran kota Paris di Nanterre dan Colombes untuk menculik
perempuan-perempuan muda telah memantik tuduhan palsu pada dua orang.
Kedua orang itu pada 16 Maret lalu juga diserang sekelompok massa
sehingga mengalami cedera ringan.
"Jangan bagikan informasi palsu ini," ujar cuitan polisi tersebut.
Polisi mengatakan bahwa isu penculikan itu benar-benar tidak
berdasar dan "tidak ada kasus penculikan yang telah terkonfirmasi". Kini
polisi juga telah mengamankan 20 orang setelah terjadi serangan pada
komunitas etnis tersebut.
Lewat keterangan resmi, lembaga
bantuan hukum La Voix des Rroms mengatakan streotipe rasialis yang
menyatakan kelompok etnis Romani sebagai penculik anak sudah beredar
sejak era pertengahan (5-15 SM).
La Voix des Rroms juga menyamakan serangan anti-Romani itu dengan
pembantaian Rohingya di Myanmar, serta meminta masyarakat Perancis untuk
menjaga mereka-mereka yang nyawanya terancam.
Pada Senin lalu, aksi kekerasan terjadi di Bobigny di Clichy-sous-Bois, area pinggiran kota Paris, demikian menurut laporan AFP. Isu penculikan itu disebutkan berawal dari Facebook dan Snapchat.
Juru
bicara pemerintah Perancis, Benjamin Griveaux, mengatakan bahwa insiden
tersebut tidak bisa ditoleransi dan menjadi tanda bagi pemerintah untuk
memerangi berita palsu.
"Menyebarkan isu seperti itu secara
terorganisir dan viral di sosial media menyebabkan kekerasan dan juga
stigma pada suatu komunitas," kata Griveaux.
Pada Desember, polisi kota Paris mencuitkan hukuman bagi penyebar kabar palsu.
Hukum Perancis menyatakan bahwa para penyebar kabar palsu di internet bisa didenda sekitar US$51 ribu hingga US$153 ribuu.
Penyebaran
berita palsu di sosial media menjadi masalah di berbagai negara di
seluruh dunia. Pada Juli 2018, terjadi serangkaian aksi kekerasan akibat
kabar palsu yang menyebar di WhatsApp, menyebabkan belasan tewas.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (Yoan Valat/Pool via REUTERS)
Jakarta, CB -- Sebanyak tiga menteri Perancis menyatakan mengundurkan diri dari pemerintah setelah memutuskan mengikuti pemilihan daerah dan Uni Eropa, Kamis (28/3).
Kantor
Kepresidenan Perancis menuturkan tiga menteri yang mundur terdiri dari
Menteri Perancis untuk Eropa, Natalie Loiseau, serta dua menteri muda
yakni Benjamin Griveaux dan Mounir Mahjoubi.
Loiseau berencana mencalonkan diri dalam pemilihan umum Uni Eropa pada
Mei mendatang, sementara Griveaux dan Mahjoubi akan bersaing di
pemilihan Wali Kota Paris pada 2020.
Dengan kepergian ketiga menteri itu, tersisa sepuluh menteri dalam pemerintahan Presiden Emmanuel Macron saat ini.
Hingga kini, dikutip AFP,
kantor kepresidenan Perancis belum mengindikasikan siapa yang akan
menggantikan Loiseau, Griveaux, dan Mahjoubi. Macron dikabarkan akan
mengumumkan penunjukkan itu Senin pekan depan dalam rapat kabinet.
Kendati demikian, sejumlah spekulasi yang muncul menyebut penasihat
Macron untuk urusan Eropa, Clement Beaune, akan ditunjuk untuk
menggantikan posisi Loiseau dalam kabinetnya.
Posisi tersebut
menjadi strategis dalam kabinet Macron, terutama dalam menegaskan posisi
Perancis terkait rencana Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit.
PARIS
- Airbus menandatangani kesepakatan penjualan 300 pesawat senilai USD34
miliar (Rp482,22 triliun) pada China. Itu bertepatan dengan kunjungan
Presiden China Xi Jinping ke Prancis. Kesepakatan itu menjadikan Airbus
mampu mengimbangi rival utamanya dari Amerika Serikat (AS) Boeing dalam
pencatatan rekor penjualan pesawat.
Perjanjian penjualan antara
Airbus dan agen pembelian Pemerintah China, Aviation Supplies Holding
Company, termasuk pembelian 290 A320 dan 10 pesawat berbadan besar A350.
Para pejabat Prancis menyatakan nilai transaksi 30 miliar euro sesuai
dengan harga katalog. China diperkirakan akan mendapatkan diskon besar.
Transaksi itu lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya.
Saat
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkunjung ke China pada
2017, China memesan 300 pesawat Boeing. Tapi, perang dagang antara
Beijing dan Washington memengaruhi hubungan bilateral kedua negara.
Memang tidak ada bukti keterkaitan langsung antara kesepakatan Airbus
dengan ketegangan AS-China serta permasalahan armada Boeing.
Namun,
para pengamat China memandang Beijing memiliki sejarah mengirimkan
sinyal diplomasi atau memainkan penjualan pesawat. AS dan China berusaha
menurunkan ketegangan perang dagang dalam beberapa bulan terakhir.
“Kesimpulan
kontrak penjualan besar yang besar ini menjadi langkah ke depan dan
sinyal baik dalam konteks saat ini,” kata Presiden Prancis Emmanuel
Macron saat jumpa pers dengan Presiden China Xi Jinping dilansir
Reuters.
Ketika ditanya negosiasi penjualan pesawat merupakan
hasil dari kesalahan Boeing, Presiden Pesawat Komersial Airbus Guillaume
Faury mengabaikan hal itu. “Itu merupakan kerja sama jangka panjang
dengan mitra kita yang telah berlangsung lama. Itu juga menjadi sinyal
kuat kepercayaan diri,” kata Faury.
Dia mengungkapkan, Airbus
mendapatkan penghargaan atas pembelian pesawat dalam jumlah besar.
Airbus siap mendukung pertumbuhan penerbangan sipil China dengan pesawat
berbadan kecil dan besar. “Perluasan jejak kita di China menunjukkan
kepercayaan pasar China dan komitmen kita terhadap China dan mitra
kita,” ujarnya.
China
memang menjadi andalan utama Airbus. Apalagi bisnis pariwisata dan
penerbangan di China juga berkembang sangat pesat. Menurut para analis,
kesepakatan diplomatik mengandung banyak tuntutan baru, perluangan
pemesan, atau dampak kredit yang sangat nyata. Salah satu sumber
industri mengungkapkan pesanan terbaru Airbus, termasuk pesanan
Pemerintah China telah masuk dalam daftar Airbus, tetapi nama
pelanggannya tidak disebutkan.
Airbus sendiri tidak bisa
berkomentar mengenai hal itu. Pemesanan Airbus juga menjadi hal rumit
bagi Beijing. Pasalnya, China ingin membangun industri
kedirgantaraannya. Penjualan Airbus kali ini juga merupakan kesuksesan
Presiden Macron. Sebelumnya, dia gagal meyakinkan China untuk membeli
184 pesawat saat berkunjung ke Beijing pada awal 2018, tapi kini dia
justru berhasil.
Sumber industri menyatakan, penundaan negosiasi Airbus karena faktor
perang dagang. Ditambah lagi tuntutan pertumbuhan ekonomi China semakin
pesat. Ditambah dengan skandal Boeing 737 MAX yang menyisakan pertanyaan
dan misteri karena terkait kecelakaan Lion Air dan Ethopian Airlines.
Boeing pun mulai ditinggalkan.
China merupakan negara pertama
yang mengandangkan pesawat Boeing 737 pada bulan ini menyusul kecelakaan
Ethiopian Airlines. Langkah itu diikuti berbagai regulator penerbangan
di seluruh dunia. “Airbus memiliki pesawat A320 yang memiliki model sama
seperti Boeing 737 MAX,” ujar Ellis Taylor, pengamat dari firma
intelijen penerbangan FlightGlobal dilansir CNN.
“Sebagian besar
maskapai memesan MAX akan tetap melanjutkan pembelian. Namun, mereka
harus berinvestasi dalam infrastruktur dan pelatihan untuk mendukung jet
tersebut. Jika mereka harus mengalihkan pembelian ke Airbus, mereka
harus membutuhkan biaya yang besar,” kata Taylor.
Sayangnya,
tidak jelas maskapai China yang memesan Airbus. Biasanya maskapai yang
dimiliki pemerintah, yakni Air China dan China Southern Airlines. Namun,
sulit melacak maskapai yang membeli pesawat Airbus. “Pesanan tersebut
umumnya diumumkan selama kunjungan kenegaraan,” kata Taylor. “Pengumuman
yang sama juga dilakukan saat kunjungan kenegaraan AS,” ujarnya.
Pembelian
Airbus oleh China, menurut Taylor, juga dipengaruhi hubungan Boeing dan
China. “Isu 737 MAX akan menekan penjualan Boeing,” tuturnya. China
masih menjadi pasar yang besar bagi Airbus dan Boeing. China
diperkirakan membutuhkan 7.400 pesawat baru dan kargo hingga 2037. “Pada
suatu hari nanti China akan membutuhkan Boeing dan Airbus. Itu hanya
masalah waktu saja,” kata Taylor.
Sementara itu, saham Airbus
kemarin naik tajam sekitar 1,9% setelah pengumuman transaksi dengan
China. Sebelumnya, pada Februari lalu, Airbus akan menghentikan produksi
pesawat superjumbo A380 karena penurunan pesanan dari banyak maskapai.
Pesawat terbesar di dunia yang memiliki dua dek kabin yang menampung 544
penumpang dengan desain standar memang didesain untuk menantang pesawat
legendaris Boeing 747.
A380
terakhir akan dikirim ke maskapai pada 2021. Hingga 2021, Airbus hanya
akan memproduksi 17 A380, termasuk 14 untuk Emirates dan tiga untuk
maskapai ANA dari Jepang. Untuk menjamin pelanggan Airbus dari Asia
hingga Eropa, Airbus akan tetap mendukung pelayanan A380 ke depannya.
Kabar
tak terduga dari Airbus itu setelah Emirates memutuskan mengurangi
pesanan pesawat superjumbo yang ikonik itu. Emirates memutuskan tidak
mengandalkan A380, tetapi beralih membeli 30 pesawat A350 dan 40 A330neo
yang berukuran lebih kecil. Itu dilakukan dalam restrukturisasi.
Emirates yang memiliki 100 pesawat superjumbo A380 mengungkapkan
kekecewaan dengan penghentian produksi tersebut.
CB, Jakarta - Sejumlah gereja Katolik
di penjuru Prancis telah menjadi sasaran pembakaran, vandalisme atau
perusakan dan penodaan situs - situs suci. Serangan itu terjadi sejak
awal 2019.
Dikutip dari rt.com, Minggu, 24 Maret 2019, gereja St.
Sulpice di ibu kota Paris yang juga menjadi tempat pengambilan gambar
film Da Vinci Code, dibakar pada 17 Maret lalu setelah misa Minggu.
Petugas pemadam kebakaran dan aparat kepolisian mengatakan ledakan yang
terjadi di geraja bersumber dari sebuah serangan pembakaran.
Pada
Februari lalu, patung Perawan Suci Maria di geraja St. Nicholas yang
dibuat pada abad ke-19 dibanting orang tak bertanggung jawab hingga
remuk. Pastur Francois-Laurent Hear mengatakan patung Perawan Suci Maria
yang hancur itu tidak dapat diperbaiki lagi. Gereja melaporkan ada tiga
kejadian perusakan dalam tempo 10 hari, termasuk salib yang dilemparkan
ke lantai oleh para pelaku kerusakan.
Gereja katedhral
Saint-Alain di kota Lavaur juga menjadi sasaran tindakan vandalisme,
dimana sejumlah patung dan salib dibanting ke lantai dan kain penutup
altar dibakar. Sebuah patung Yesus di salib juga di rusak, dimana pelaku
vandalisme memutar salah satu tangan patung Yesus sehingga membuat
patung itu terlihat sedang menyeka keringat. Dua remaja sudah ditahan
atas perusakan ini.
Sedangkan
gereja Notre-Dame des Enfants mengalami penjarahan pada Februari lalu.
Para pelaku vandalisme juga menggunakan kotoran manusia untuk mengotori
dinding. Roti yang dikuduskan dari roti tidak beragi, yang diyakini umat
Katolik adalah tubuh Yesus Kristus, ditemukan berserakan di luar
tercampur dengan sampah.
Pada bulan yang sama, gereja Notre-Dame
di Dijon, Prancis juga menjadi sasaran perusakan. Pastur Emmanuel Pic
mengatakan serangan ini sama dengan menyerang keyakinan umat Katolik dan
penyerangan dengan sengaja ini sangat mengejutkan.
PARIS
- Jaksa penuntut di Prancis telah meminta agar paman Presiden Suriah
Bashar al-Assad untuk diadili atas tuduhan mencuri pundi-pundi negara
Suriah yang dikumpulkan di Prancis. Kekayaan negara yang dicuri itu
dikumpulkan menjadi peternakan dan istana.
Sumber peradilan setempat kepada AFP
mengungkap permintaan jaksa penuntut. Paman Assad yang diminta jaksa
agar diadili di Prancis itu bernama Rifaat al-Assad. Dia dijuluki
sebagai "Jagal Hama" karena diduga memimpin pasukan di balik penindasan
berdarah terhadap pemberontakan di Suriah tengah pada tahun 1982.
Dalam keputusan tertulis tertanggal 8 Maret, yang dilihat AFP
pada hari Kamis, kantor jaksa penuntut kejahatan keuangan meminta
Rifaat diadili karena "mencuci" hasil penipuan pajak, menggelapkan dana
negara Suriah, dan gagal mendaftarkan keayaan itu pada otoritas terkait
di Prancis.
Rifaat, yang membagi waktunya antara di Prancis dan Inggris, telah membantah tuduhan itu.
Keputusan akhir tentang apakah dia akan menghadapi persidangan tergantung pada hakim penyelidik dalam kasus ini.
"Kami
dengan tegas menolak tuduhan yang didasarkan pada analisis yang keliru,
kesimpulan tergesa-gesa dan kesaksian yang bertentangan dari lawan
politik lama," kata tim hukum Rifaat kepada AFP, yang dilansir Jumat (22/3/2019).
Rifaat
al-Assad adalah mantan wakil presiden Suriah yang meninggalkan
negaranya pada tahun 1984 setelah melancarkan kudeta yang gagal terhadap
saudaranya, Hafez al-Assad; ayah Presiden Bashar al-Assad.
Rifaat
tiba di Eropa dengan gaya hidup mewah bersama empat istri, dan 16 anak.
Kekayaannya di Prancis yang dilaporkan meliputi dua rumah kota Paris,
satu di atas 3.000 meter persegi (30.000 kaki persegi), serta peternakan
dan istana di dekat ibu kota Prancis, dan 7.300 meter persegi ruang
kantor di Lyon.
Sebagian besar diakuisisi pada 1980-an melalui perusahaan lepas pantai di Panama, Curacao, Liechtenstein, dan Luxembourg.
Dia dan keluarganya juga memiliki lebih dari 500 properti di Spanyol. Properti itu disita oleh pihak berwenang pada tahun 2017.
Pemerintah
Prancis membuka penyelidikan pada April 2014 setelah dua kelompok
anti-korupsi non-pemerintah, Sherpa dan Transparency International,
mengibarkan bendera merah.
Dua tahun kemudian, mereka mendakwa Rifaat al-Assad dengan tuduhan penipuan pajak dan penggelapan dana publik.
Tampil
di hadapan hakim Prancis untuk pertama kalinya pada Januari 2015,
Rifaat al-Assad mengelak. Dia mengklaim tidak mengelola kekayaannya
secara pribadi. "Saya hanya peduli dengan politik," katanya.
Rifaat
al-Assad mengklaim bahwa dia berutang kekayaannya kepada kemurahan hati
Raja Arab Saudi Abdullah, yang meninggal pada Januari 2015.
Tetapi jaksa penuntut Prancis percaya banyak dari dana itu berasal dari kas negara Suriah.
WASHINGTON
- Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengatakan Eropa
mengkhawatirkan komitmen jangka panjang Amerika Serikat (AS) terhadap
NATO. Dia juga secara implisit mengkritik pendekatan Presiden AS Donald
Trump terhadap aliansi militer tersebut.
"Apa yang dikhawatirkan
orang Eropa adalah ini; apakah komitmen AS akan abadi?," kata Parly
dalam sebuah acara di Washington, sebelum dia dijadwalkan untuk bertemu
dengan rekannya dari Amerika, Patrick Shanahan, di Pentagon untuk
membahas berbagai masalah termasuk Suriah.
Dengan Washington yang
semakin fokus pada tantangan strategis dari China, Parly mengatakan
tanda tanya telah muncul atas aliansi transatlantik.
"Mereka
yang mengajukan pertanyaan tidak akan diyakinkan," katanya. "Dengan
suasana penarikan saat ini; penarikan dari medan perang, dari
perjanjian, dari pakta perdagangan," lanjut Parly yang menyindir AS atas
penarikan pasukannya dari Suriah dan penarikannya dari sejumlah
perjanjian internasional.
Lebih lanjut Parly menyindir prinsip
solidaritas NATO. "Aliansi haruslah tanpa syarat, jika semacam itu
bukanlah aliansi. Klausul solidaritas NATO bernama Pasal 5, bukan pasal
F-35," imbuh Parly, mengacu pada pesawat jet tempur siluman F-35
Lockheed Martin yang disarankan AS agar dibeli para sekutu NATO, seperti
dikutip Reuters, Rabu (20/3/2019).
Trump
pada bulan November lalu mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron
karena menyerukan Eropa untuk membentuk pasukan sendiri guna melindungi
diri dari musuh potensial.
Macron mengatakan bahwa Eropa
membutuhkan pasukan nyata untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika
Serikat atas pertahanan dalam menghadapi militer Rusia yang bangkit
kembali.
French President Emmanuel Macron is
considering banning all protests on the Champs Elysees after rioters
"yellow vests" damaged the iconic streets of Paris last week, officials
at the presidential office said on Monday.
Jakarta (CB) - Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang
mempertimbangkan larangan semua aksi protes di Champs Elysees setelah
para perusuh "rompi kuning" merusak jalan ikonik Paris pekan lalu, kata
pejabat kantor kepresidenan, Senin.
Sabtu lalu, para pengunjuk rasa yang terkait dengan gerakan "rompi
kuning" membakar restoran ternama Fouquet di kawasan Champs Elysees
serta sejumlah kios surat kabar dan sebuah toko barang berkelas dunia
Longchamp.
Pasca kerusuhan Sabtu, yang mengingatkan kembali pada peristiwa
bentrokan kekerasan antara pengunjuk rasa dan polisi pada Desember di
Champs Elysees, Macron menggelar pertemuan dengan menteri dalam negeri
dan menteri kehakiman, Senin.
Macron berjanji akan mengambil "tindakan keras" secepat mungkin guna mencegah terulangnya kerusuhan pada Sabtu depan.
Sejak pertengahan November, pengunjuk rasa "rompi kuning" - kelompok
yang awalnya menuntut pengurangan pajak bahan bakar kemudian berubah
menjadi gerakan oposisi umum menentang pemerintah - menggelar aksi unjuk
rasa setiap Sabtunya di ibu kota Prancis.
PARIS
- Para demonstran “rompi kuning” membakar sebuah bank dan menjarah
banyak toko di Champs Elysees, Paris. Itu terjadi di saat demonstran
rompi kuning menentang Presiden Prancis Emmanuel Macron dan reformasi
pro-bisnis yang digalakkanya. Polisi menembakkan gas air mata dan meriam
air kepada para demonstran yang rusuh setelah beberapa pekan aksi
dilaksanakan dengan tenang pada Sabtu (16/3) waktu setempat.
Demonstrasi
rompi kuning sudah kehilangan momen dengan turunnya jumlah para
demonstrasi yang mengikuti aksi tersebut. Bank Banque Tarneaud dibakar
demonstrasi sebelum petugas pemadam kebakaran datang untuk menyelamatkan
seorang perempuan dan bayinya yang berada di gedung. Pembakaran gedung
tersebut mengakibatkan 11 orang mengalami luka ringan.
Para
perusuh juga membakar toko tas dan dua kios koran di Champs Elysees.
Mereka juga menjarah isi toko yang menjual pakaian dan tas dengan brand
ternama. Polisi huru hara berusaha menembakkan gas air mata untuk
membubarkan aksi kerusuhan terutama di monument Arch de Triomphe.
Polisi
menangkap hampir 240 demonstran yang menjadi perusuh karena menjarah
banyak toko di Champs Elysees dan menghancurkan restoran mewah
Fouquet's. Kemudian, restoran khusus yang menyajikan minuman beralkohol
ternama di Prancis itu menjadi lokasi di mana Nicolas Sarkozy merayakan
kemenangan pemilu presiden 2007 juga dirusak massa.
Beberapa
bagian kaca restoran Fouquet’s dihancurkan, dan beberapa bagian juga
dibakar. Para demonstran meninggalkan pesan “Sarkozy merusak segalanya”
di dinding luar restoran. Macron langung mempercepat liburan skinya di
Pyreness dan kembali ke Paris pada Sabtu malam. Dia langsung menggelar
pertemuan krisis dengan para menterinya.
“Kita menegakkan hak
konstitusional, tetapi kita mendapati banyak orang ingin merusak
republic ini, merusak segala sesuatu dan menghancurkannya, dan berisiko
menyebabkan orang terbunuh,” ujar Macron, dilansir Reuters. “Saya kita
sangat jeli menganalisis segala sesuatu dan dengan cepat mengambil
keputusan agar hal ini tidak terjadi lagi,” ujarnya kepada para menteri.
Polisi
Prancis mengatakan, 42 demonstran, 17 petugas kepolisian dan seorang
petugas pemadam kebakaran terluka. Kementerian Dalam Negeri Prancis
memperkirakan 10.000 orang berpartisipasi dalam demonstrasi di Paris,
dibandingkan hanya 3.000 orang yang mengikuti aksi pada pekan
sebelumnya. Secara nasional, jumlah demonstrasi mencapai 32.300 orang,
dibandingkan dengan 28.600 pada pekan lalu.
“Meskipun demonstran
jumlahnya relative kecil, sekitar 1.500 demonstran garis keras berusaha
mencari masalah,” kata Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner.
“Mereka sengaja datang ke Paris, sehingga kita memobilisasi lebih dari
1.400 polisi,” paparnya.
Castaner mengungkapkan, para demonstran
itu menyerukan kekerasan dan berusaha melakukan kerusuhan. “Para
profesional yang melakukan perusakan dan gangguan, dilengkapi peralatan
dan bermasker, melakukan infiltrasi pada demonstrasi. Instruksi saya
kepada polisi: merespons dengan tegas terhadap serangan yang tidak bisa
diterima,” katanya.
Kemudian Perdana Menteri (PM) Prancis Edouard Philippe, dalam wawancara
dengan stasiun televisi BFM, mengatakan banyak orang yang melaksanakan
demonstrasi terlibat dalam aksi kerusuhan. Dia menambahkan, otoritas
bekerja untuk menjamin orang yang bertanggungjawab untuk diajukan ke
pengadilan dan mendapatkan hukuman tegas.
“Tujuan utama adalah
ketegasan total,” papar Philippe. Dia menambahkan, ribuan orang tertentu
itu ingin menciptakan kerusuhan dan berkomitmen melaksanakan aksi
kejahatan. Pengunjuk rasa rompi kuning berjanji menggelar unjuk rasa
lebih besar untuk memperingati empat bulan aksi mereka sejak gerakan itu
muncul pada pertengahan November.
Awalnya mereka menentang
kenaikan pajak bahan bakar dan biaya hidup, kini aksi mereka menargetkan
pemerintahan Macron. Hal terpisah, aksi demonstrasi damai menentang
perubahan iklim di Paris tengah diikuti lebih dari 36.000 orang. Secara
nasional diikuti oleh 145.000 orang.
Seiring dengan ekskalasi
kerusuhan setiap aksi demonstrasi, Macron memberikan paket konsensi
senilai lebih dari USD11 miliar untuk meningkatkan pendapatan pekerja
miskin dan pensiunan. Macron semakin tak berdaya dan akan memenuhi
segala tuntutan para demonstran.
Dia berjanji akan meningkatkan
upah minum. Macron akan menghapus pajak bagi pensiun. Dia ingin
membangun masa depan yang lebih bagi dan upaya saling menghormati satu
sama lain dan menyerukan dialog untuk mengatasi perbedaan pandangan.
Pemerintah
Prancis memerintahkan agar polisi mengatasi demonstrasi sejak Januari
di mana petugas keamanan dianggap bertindak brutal. Mantan bankir
investasi berusia 41 tahun juga meluncurkan serangkaian debat nasional
untuk menentukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Sebelumnya,
ada pesan tahun barunya, Macron berjanji akan melanjutkan agenda
reformasinya. “Kita tidak bisa bekerja lambat, menghasilkan lebih
banyak, memotong pajak, dan meningkatkan belanja,” ujarnya. Menghadapi
popularitas yang rendah, Macron diperkirakan akan mengumumkan rencana
kebijakannya untuk beberapa bulan mendatang.
Pemerintahan
Presiden Macron sangat terguncang dengan kerusuhan tersebut. Mereka
menyebut para demonstran ingin menggulingkan pemerintahan. Para
demonstran umumnya adalah pekerja dengan gaji rendah dan penentang
Macron yang dianggap tuli terhadap tuntutan rakyat kecil serta
memperhatikan orang kaya semata.
“Mereka tidak memiliki hak untuk
meninggalkan kita ada situasi sulit seperti saat ini,” kata demonstran
Francois Cordier, dilansir Reuters. “Kita sudah muak dengan perbudakan
dan kita seharusnya mampu hidup dengan gaji kita,” imbuhnya. Jajak
pendapat terbaru yang dirilis pada akhir tahun lalu, dukungan publik
Prancis terhadap aksi demonstrasi meningkat menjadi 66%.
Sedangkan
popularitas Macron turun hingga 23% atau berada di titik krisis. Macron
disebut sebagai "presiden orang kaya" karena menaikkan harga bakar
minyak. Sementara itu, penjualan sampanye di Prancis mengalami penurunan
dikarenakan Brexit (Britain dan Exit) dan demonstrasi rompi kuning.
Penurunan penjualan kali terendah sejak 2004.
Kemudian Perdana Menteri (PM) Prancis Edouard Philippe, dalam wawancara
dengan stasiun televisi BFM, mengatakan banyak orang yang melaksanakan
demonstrasi terlibat dalam aksi kerusuhan. Dia menambahkan, otoritas
bekerja untuk menjamin orang yang bertanggungjawab untuk diajukan ke
pengadilan dan mendapatkan hukuman tegas.
“Tujuan utama adalah
ketegasan total,” papar Philippe. Dia menambahkan, ribuan orang tertentu
itu ingin menciptakan kerusuhan dan berkomitmen melaksanakan aksi
kejahatan. Pengunjuk rasa rompi kuning berjanji menggelar unjuk rasa
lebih besar untuk memperingati empat bulan aksi mereka sejak gerakan itu
muncul pada pertengahan November.
Awalnya mereka menentang
kenaikan pajak bahan bakar dan biaya hidup, kini aksi mereka menargetkan
pemerintahan Macron. Hal terpisah, aksi demonstrasi damai menentang
perubahan iklim di Paris tengah diikuti lebih dari 36.000 orang. Secara
nasional diikuti oleh 145.000 orang.
Seiring dengan ekskalasi
kerusuhan setiap aksi demonstrasi, Macron memberikan paket konsensi
senilai lebih dari USD11 miliar untuk meningkatkan pendapatan pekerja
miskin dan pensiunan. Macron semakin tak berdaya dan akan memenuhi
segala tuntutan para demonstran.
Dia berjanji akan meningkatkan
upah minum. Macron akan menghapus pajak bagi pensiun. Dia ingin
membangun masa depan yang lebih bagi dan upaya saling menghormati satu
sama lain dan menyerukan dialog untuk mengatasi perbedaan pandangan.
Pemerintah
Prancis memerintahkan agar polisi mengatasi demonstrasi sejak Januari
di mana petugas keamanan dianggap bertindak brutal. Mantan bankir
investasi berusia 41 tahun juga meluncurkan serangkaian debat nasional
untuk menentukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Sebelumnya,
ada pesan tahun barunya, Macron berjanji akan melanjutkan agenda
reformasinya. “Kita tidak bisa bekerja lambat, menghasilkan lebih
banyak, memotong pajak, dan meningkatkan belanja,” ujarnya. Menghadapi
popularitas yang rendah, Macron diperkirakan akan mengumumkan rencana
kebijakannya untuk beberapa bulan mendatang.
Pemerintahan
Presiden Macron sangat terguncang dengan kerusuhan tersebut. Mereka
menyebut para demonstran ingin menggulingkan pemerintahan. Para
demonstran umumnya adalah pekerja dengan gaji rendah dan penentang
Macron yang dianggap tuli terhadap tuntutan rakyat kecil serta
memperhatikan orang kaya semata.
“Mereka tidak memiliki hak untuk
meninggalkan kita ada situasi sulit seperti saat ini,” kata demonstran
Francois Cordier, dilansir Reuters. “Kita sudah muak dengan perbudakan
dan kita seharusnya mampu hidup dengan gaji kita,” imbuhnya. Jajak
pendapat terbaru yang dirilis pada akhir tahun lalu, dukungan publik
Prancis terhadap aksi demonstrasi meningkat menjadi 66%.
Sedangkan
popularitas Macron turun hingga 23% atau berada di titik krisis. Macron
disebut sebagai "presiden orang kaya" karena menaikkan harga bakar
minyak. Sementara itu, penjualan sampanye di Prancis mengalami penurunan
dikarenakan Brexit (Britain dan Exit) dan demonstrasi rompi kuning.
Penurunan penjualan kali terendah sejak 2004.
Pengunjuk rasa memakai rompi kuning
berada di Champs Elysees dekat Arc de Triomphe saat aksi demo oleh
gerakan "rompi kuning" di Paris, Prancis, Sabtu (9/3/2019). ANTARA
FOTO/REUTERS/Philippe Wojazer/djo (REUTERS/PHILIPPE WOJAZER)
Paris (CB) - Polisi Prancis melepaskan gas air mata dan
menangkap sejumlah pengunjuk rasa pada Sabtu dalam bentrokan-bentrokan
dengan pengunjuk rasa.
Sementara itu gerakan rompi kuning berusaha menyuntikkan dorongan baru
ke dalam aksinya yang sudah berjalan empat bulan untuk melawan Presiden
Emmanuel Macron dan reformasi pro-bisnisnya.
Para pengunjuk rasa melempar bebatuan ke arah polisi anti huru-hara yang
membalasnya dengan melepaskan gas air mata di depan monumen Arc de
Triumphed di Paris. Para pengunjuk rasa membakar benda-benda di
jalan-jalan. Sedikitnya satu mobil terbakar.
Polisi juga menggunakan senapan air dan menahan lebih 30 orang pengunjuk
rasa pada Sabtu pagi sementara ketegangan merebak di jalan Champs
Elysee, tempat jendela-jendela rumah makan untuk kalangan atas dilempari
batu.
Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner mengatakan para preman mencari
kesempatan membonceng aksi protes. Ia memberikan perintah untuk
menanggapi "serangan-serangan yang tak dapat diterima dengan tindakan
tegas".
"Tak diragukan mereka ingin melakukan kekerasan dan menabur suasana mencekam di Paris," cuit Castaner melalui Twitter.
Para pengunjuk rasa telah berjanji akan mengajak orang-orang dalam
jumlah besar untuk berdemonstrasi menandai bulan keempat sejak gerakan
itu meletus pada pertengahan November sebagai protes terhadap kenaikan
pajak bahan bakar dan biaya hidup yang mahal.