BRUSSELS
- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuntut negara-negara
NATO untuk meningkatkan pembelanjaan pertahanannya hingga empat persen
dari produk domestik bruto (PDB) mereka. Pejabat Gedung Putih mengungkap
permintaan Trump tersebut.
Angka peningkatan belanja militer yang dituntut Trump itu lebih tinggi dari angka yang sejak awal diputuskan NATO, yakni dua persen dari PDB masing-masing negara.
Pejabat Gedung Putih yang berbicara dalam kondisi anonim mengatakan pernyataan presiden Trump itu bukan proposal resmi. Trump, kata pejabat tersebut, hanya ingin para pemimpin negara NATO meningkatkan pengeluaran mereka pada sektor pertahanan.
Trump telah secara terbuka mengkritik sekutu-sekutu NATO sejak menjadi Presiden AS pada Januari 2017. Menjelang KTT aliansi militer yang beranggotakan 29 negara di Brussels tersebut, Trump menuliskan tweet tentang pendanaan NATO.
Trump telah berulang kali mengeluh karena AS menanggung beban yang tidak adil dengan menghabiskan lebih banyak pembelanjaan militer dari PDB-nya ketimbang negara-negara NATO lainnya.
Berbicara di KTT, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa negara-negara anggota aliansi telah setuju untuk membelanjakan lebih banyak anggarannya untuk sektor pertahanan pada tahun-tahun mendatang.
"Semua sekutu meningkatkan pengeluaran pertahanan. Tahun ini setidaknya delapan negara NATO telah berkomitmen untuk membelanjakan setidaknya dua persen dari PDB mereka untuk pertahanan dan mayoritas sekutu kami memiliki rencana untuk melakukannya pada 2024," kata Stoltenberg saat pers konferensi di Brussels, yang dikutip Reuters, Kamis (12/7/2018).
"Selama seperempat abad banyak negara telah memotong miliaran dari anggaran pertahanan mereka. Sekarang mereka menambah miliaran," ujarnya.
Stoltenberg mengatakan bahwa di tahun-tahun mendatang, beban keuangan NATO akan dibagi lebih merata.
Namun, jaminan Stoltenberg bahwa negara-negara anggota NATO akan meningkatkan pendanaan militer tidak membuat Trump terkesan.
Seiring dengan peningkatan pendanaan, anggota NATO juga akan bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan misi NATO di seluruh dunia. Salah satu dari misi NATO saat ini berlangsung di Irak, di mana sebuah operasi dibentuk untuk melatih pasukan lokal untuk memerangi kelompok ekstremis.
"Pentingnya misi pelatihan di Irak adalah karena kami percaya pencegahan lebih efektif daripada intervensi," kata kepala NATO.
"Kami harus memastikan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) tidak dapat kembali. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan memastikan pelatihan pemerintah Irak, pasukan Irak dapat mencegah mereka kembali," ujarnya.
Angka peningkatan belanja militer yang dituntut Trump itu lebih tinggi dari angka yang sejak awal diputuskan NATO, yakni dua persen dari PDB masing-masing negara.
Pejabat Gedung Putih yang berbicara dalam kondisi anonim mengatakan pernyataan presiden Trump itu bukan proposal resmi. Trump, kata pejabat tersebut, hanya ingin para pemimpin negara NATO meningkatkan pengeluaran mereka pada sektor pertahanan.
Trump telah secara terbuka mengkritik sekutu-sekutu NATO sejak menjadi Presiden AS pada Januari 2017. Menjelang KTT aliansi militer yang beranggotakan 29 negara di Brussels tersebut, Trump menuliskan tweet tentang pendanaan NATO.
Trump telah berulang kali mengeluh karena AS menanggung beban yang tidak adil dengan menghabiskan lebih banyak pembelanjaan militer dari PDB-nya ketimbang negara-negara NATO lainnya.
Berbicara di KTT, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa negara-negara anggota aliansi telah setuju untuk membelanjakan lebih banyak anggarannya untuk sektor pertahanan pada tahun-tahun mendatang.
"Semua sekutu meningkatkan pengeluaran pertahanan. Tahun ini setidaknya delapan negara NATO telah berkomitmen untuk membelanjakan setidaknya dua persen dari PDB mereka untuk pertahanan dan mayoritas sekutu kami memiliki rencana untuk melakukannya pada 2024," kata Stoltenberg saat pers konferensi di Brussels, yang dikutip Reuters, Kamis (12/7/2018).
"Selama seperempat abad banyak negara telah memotong miliaran dari anggaran pertahanan mereka. Sekarang mereka menambah miliaran," ujarnya.
Stoltenberg mengatakan bahwa di tahun-tahun mendatang, beban keuangan NATO akan dibagi lebih merata.
Namun, jaminan Stoltenberg bahwa negara-negara anggota NATO akan meningkatkan pendanaan militer tidak membuat Trump terkesan.
Seiring dengan peningkatan pendanaan, anggota NATO juga akan bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan misi NATO di seluruh dunia. Salah satu dari misi NATO saat ini berlangsung di Irak, di mana sebuah operasi dibentuk untuk melatih pasukan lokal untuk memerangi kelompok ekstremis.
"Pentingnya misi pelatihan di Irak adalah karena kami percaya pencegahan lebih efektif daripada intervensi," kata kepala NATO.
"Kami harus memastikan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) tidak dapat kembali. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan memastikan pelatihan pemerintah Irak, pasukan Irak dapat mencegah mereka kembali," ujarnya.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menawarkan Kanada untuk memimpin misi pelatihan militer baru NATO di Irak. Berbicara di sebuah acara di sela-sela KTT NATO, Trudeau berfokus pada pentingnya membangun kembali negara yang dilanda perang.
"Kita harus membangun demokrasi itu dan memperkuatnya," kata Trudeau. Menurutnya, Kanada bersedia menyediakan 250 tentara dan helikopter untuk membantu upaya itu.
KTT NATO di Brussels dimulai dengan ketegangan ketika pada Rabu pagi, Trump memberi tahu Stoltenberg bahwa Rusia secara efektif "menyandera" Jerman dengan membuat negara itu ketergantungan pada gas dan minyak Rusia.
Trump mengatakan sangat tidak pantas bagi AS untuk membayar biaya pertahanan Eropa dari ancaman Rusia, sementara Jerman mendukung kesepakatan gas dengan Moskow.
"Mereka membayar miliaran dolar ke Rusia dan kami harus mempertahankan (Eropa) terhadap (ancaman) Rusia," kata Trump kepada Stoltenberg.
"Jerman sejauh yang saya ketahui adalah tawanan Rusia karena mendapatkan begitu banyak energi dari Rusia," katanya. Berlin menolak disebut Trump sebagai "tawanan" Rusia. Jerman menegaskan bahwa mereka tetap independen.
Credit sindonews.com
