Kamis, 05 Juli 2018

AS Desak Inggris Tingkatkan Anggaran Pertahanan


AS Desak Inggris Tingkatkan Anggaran Pertahanan
Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis mendesak pemerintah Inggris untuk meningkatkan anggaran pertahan mereka. Foto/Istimewa
WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis mendesak pemerintah Inggris untuk meningkatkan anggaran pertahan mereka. Desakan ini disampaikan Mattis dalam sebuah surat kepada Menteri Pertahanan Inggris, Gavin Williamson.

"Sebuah negara global seperti Inggris, dengan kepentingan dan komitmen di seluruh dunia, akan membutuhkan tingkat pembelanjaan pertahanan di luar apa yang kita harapkan dari sekutu dengan hanya kepentingan regional," bunyi surat tersebut.

"Tidak adanya kekuatan militer yang mumpuni, perdamaian dunia dan stabilitas akan berada pada risiko lebih lanjut," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (4/7).

Mattis, dalam surat itu kemudian menyatakan keprihatinan bahwa kekuatan militer Inggris bisa berisiko mengalami erosi. Dia juga membandingkan Inggris dengan Prancis, yang telah berkomitmen untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan secara signifikan.

“Sebagai aktor global, Prancis dan AS telah menyimpulkan bahwa saat ini adalah waktu untuk meningkatkan investasi dalam pertahanan secara signifikan. Sekutu lainnya seharusnya mengikuti. Adalah kepentingan terbaik bagi kedua negara kita agar Inggris tetap menjadi mitra pilihan AS," ucapnya.

“Ini bukan hak saya untuk memberi tahu Anda bagaimana memprioritaskan  pengeluaran domestik Anda, tapi saya harap Inggris akan segera dapat berbagi dengan kami cetak biru pertahanan terdepan yang jelas dan sepenuhnya didanai, yang akan memungkinkan saya untuk merencanakan keterlibatan masa depan kita dengan kekuatan dan kepercayaan diri penuh," ungkapnya.

Media-media Inggris berpendapat bahwa surat itu mungkin telah dibocorkan oleh Williamson, yang ingin melihat kenaikan anggaran pertahanan negara tersebut. Surat itu juga telah dinilai oleh media setempat sebagai intervensi dalam kebijakan domestik Inggris. 





Credit  sindonews.com