Rodrigo Duterte
DAVAO, CB –
Perain suara terbanyak dalam Pilres Filipina, Rodrigo Duterte (71), yang
yakin bahwa dia akan menjadi presiden, berencana akan merombak
konstitusi dan membahas sengketa Laut China Selatan.
Duterte, yang dijuluki ‘Trump dari Timur’ juga berencana akan mengajukan perubahan sistem pemerintahan parlementer dan tata pemerintahan persatuan dengan lebih memberdayakan provinsi-provinsi.
“Hal itu memerlukan kesepakatan nasional yang luas, dimulai dengan mengajukan permintaan kepada kongres untuk menyelenggarakan pembahasan konstitusi,” kata Peter Lavina, juru bicara Duterte, dalam jumpa pers, Selasa (10/5/2016) di Davao.
"Akan ada perubahan besar dalam undang-undang dasar kita," kata Lavina ketika mengutarakan tentang langkah-langkah pertama pemerintahan Duterte.
Hasil penghitungan sementara hingga Selasa oleh Komisi Pemilu Filipina menyebutkan, Duterte telah meraih 39 persen suara dari 90 persen surat suara yang telah dihitung.
Dari jumlah tersebut, Wali Kota Davao itu telah unggul lima juta suara dari saingan terdekatnya, mantan Menteri Dalam Negeri Manuel Roxas.
Pada Senin (9/5/2016), Duterte mengatakan, jika dirinya terpilih menjadi Presiden Filipina, ia akan menyerukan pembicaraan multilateral untuk mengatasi sengketa Laut China Selatan.
Bersama negara-negara tetangga yang terlibat klaim di Laut China Selatan, Duterte juga berharap AS dan Jepang dilibatkan.
Duterte mengatakan, China harus menghormati zona ekonomi eksklusif Filipina di perairan lepas pantai. Kedua negara harus sama-sama bekerja melakukan eksploitasi minyak dan gas di lepas pantai melalui kemitraan.
"Jika kita menghendaki perusahaan patungan, bagus. Saya mendukung berbagi seperti itu," ujarnya kepada sejumlah wartawan di Davao, Filipina selatan.
Pria berusia 71 tahun ini mendapat dukungan luas karena berjanji akan mengatasi kriminalitas di Filipina dengan tegas. Dia antara lain mengatakan akan membunuh ribuan penjahat.
Komentar kontrovesial lainnya adalah tentang pemerkosaan dan pembunuhan seorang misionaris perempuan asal Australia di penjara Davao, tahun 1989.
Duterte, yang dijuluki ‘Trump dari Timur’ juga berencana akan mengajukan perubahan sistem pemerintahan parlementer dan tata pemerintahan persatuan dengan lebih memberdayakan provinsi-provinsi.
“Hal itu memerlukan kesepakatan nasional yang luas, dimulai dengan mengajukan permintaan kepada kongres untuk menyelenggarakan pembahasan konstitusi,” kata Peter Lavina, juru bicara Duterte, dalam jumpa pers, Selasa (10/5/2016) di Davao.
"Akan ada perubahan besar dalam undang-undang dasar kita," kata Lavina ketika mengutarakan tentang langkah-langkah pertama pemerintahan Duterte.
Hasil penghitungan sementara hingga Selasa oleh Komisi Pemilu Filipina menyebutkan, Duterte telah meraih 39 persen suara dari 90 persen surat suara yang telah dihitung.
Dari jumlah tersebut, Wali Kota Davao itu telah unggul lima juta suara dari saingan terdekatnya, mantan Menteri Dalam Negeri Manuel Roxas.
Pada Senin (9/5/2016), Duterte mengatakan, jika dirinya terpilih menjadi Presiden Filipina, ia akan menyerukan pembicaraan multilateral untuk mengatasi sengketa Laut China Selatan.
Bersama negara-negara tetangga yang terlibat klaim di Laut China Selatan, Duterte juga berharap AS dan Jepang dilibatkan.
Duterte mengatakan, China harus menghormati zona ekonomi eksklusif Filipina di perairan lepas pantai. Kedua negara harus sama-sama bekerja melakukan eksploitasi minyak dan gas di lepas pantai melalui kemitraan.
"Jika kita menghendaki perusahaan patungan, bagus. Saya mendukung berbagi seperti itu," ujarnya kepada sejumlah wartawan di Davao, Filipina selatan.
Pria berusia 71 tahun ini mendapat dukungan luas karena berjanji akan mengatasi kriminalitas di Filipina dengan tegas. Dia antara lain mengatakan akan membunuh ribuan penjahat.
Komentar kontrovesial lainnya adalah tentang pemerkosaan dan pembunuhan seorang misionaris perempuan asal Australia di penjara Davao, tahun 1989.
Credit KOMPAS.com
