Jusuf Kalla (Dok. Okezone)
JAKARTA (CB) — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima
kunjungan Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi
guna membahas ulang kerja sama kedua negara pasca dicabutnya sanksi dari
Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Setelah pertemuan yang berlangsung di Kantor Wapres, Mohammadi mengatakan hubungan antara Indonesia-Iran merupakan hubungan yang sangat baik dan bersejarah. Bahkan hubungan yang disebut berakar pada sejarah kedua negara hendak ditingkatkan oleh pemimpin dan pejabat tinggi Indonesia dan Iran.
“Mengingat potensi yang terdapat antara kedua negara, kami membahas mengenai sektor-sektor yang bisa dikerjasamakan, seperti kebudayaan, sosial, ekonomi, perdagangan, investasi, politik, diplomatik, dan lain-lain,” kata JK di Kantor Wapres, Kamis 30 Juli 2015.
Menurutnya, Indonesia memberikan dukungan positif kepada Iran pasca resolusi DK PBB tentang kesepakatan nuklir Iran yang menjadi dasar pencabutan sanksi ekonomi internasional terhadap Iran. Resolusi tersebut disepakati di New York, Amerika Serikat, pada Senin 20 Juli 2015.
Dalam kesepakatan nuklir tersebut, Iran berjanji untuk mengizinkan pemantau internasional memeriksa fasilitas nuklirnya selama 10 tahun ke depan. Selain itu, Iran terbuka terhadap langkah-langkah lain yang dirancang untuk menjamin bahwa kegiatan energi nuklir negara itu murni untuk tujuan damai.
Resolusi DK PBB yang mengikat secara hukum, menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencabutan sanksi PBB. Namun, resolusi ini tidak memiliki konsekuensi hukum atas sanksi yang ditetapkan secara terpisah oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.
“Pak Wapres mendukung kesepakatan tersebut dan juga menyampaikan bahwa semoga kesepakatan ini dapat mendorong kerjasama antara dua negara,” kata Mohammadi.
Kesepakatan itu didasarkan pada Rencana Aksi Menyeluruh Bersama (JCPOA) yang dicapai pada 14 Juli antara Iran dengan P5+1–Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, dan Rusia ditambah Jerman–setelah dua pekan perundingan alot di Wina, Austria. Kesepakatan tersebut menetapkan pembatasan ketat atas program nuklir Iran.
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, Dewi Fortuna Anwar, menambahkan Iran dan Indonesia tidak menunggu penandatanganan resolusi yang secara resmi mencabut sanksi ekonomi bagi Iran. “Jadi sudah mulai digarap bagaimana kerjasama di berbagai bidang direalisasikan secara cepat, karena ini sebenarnya kunci utama mengapa banyak kesepakatan yang tidak bisa direalisasikan,” kata Dewi.
Setelah pertemuan yang berlangsung di Kantor Wapres, Mohammadi mengatakan hubungan antara Indonesia-Iran merupakan hubungan yang sangat baik dan bersejarah. Bahkan hubungan yang disebut berakar pada sejarah kedua negara hendak ditingkatkan oleh pemimpin dan pejabat tinggi Indonesia dan Iran.
“Mengingat potensi yang terdapat antara kedua negara, kami membahas mengenai sektor-sektor yang bisa dikerjasamakan, seperti kebudayaan, sosial, ekonomi, perdagangan, investasi, politik, diplomatik, dan lain-lain,” kata JK di Kantor Wapres, Kamis 30 Juli 2015.
Menurutnya, Indonesia memberikan dukungan positif kepada Iran pasca resolusi DK PBB tentang kesepakatan nuklir Iran yang menjadi dasar pencabutan sanksi ekonomi internasional terhadap Iran. Resolusi tersebut disepakati di New York, Amerika Serikat, pada Senin 20 Juli 2015.
Dalam kesepakatan nuklir tersebut, Iran berjanji untuk mengizinkan pemantau internasional memeriksa fasilitas nuklirnya selama 10 tahun ke depan. Selain itu, Iran terbuka terhadap langkah-langkah lain yang dirancang untuk menjamin bahwa kegiatan energi nuklir negara itu murni untuk tujuan damai.
Resolusi DK PBB yang mengikat secara hukum, menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencabutan sanksi PBB. Namun, resolusi ini tidak memiliki konsekuensi hukum atas sanksi yang ditetapkan secara terpisah oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.
“Pak Wapres mendukung kesepakatan tersebut dan juga menyampaikan bahwa semoga kesepakatan ini dapat mendorong kerjasama antara dua negara,” kata Mohammadi.
Kesepakatan itu didasarkan pada Rencana Aksi Menyeluruh Bersama (JCPOA) yang dicapai pada 14 Juli antara Iran dengan P5+1–Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, dan Rusia ditambah Jerman–setelah dua pekan perundingan alot di Wina, Austria. Kesepakatan tersebut menetapkan pembatasan ketat atas program nuklir Iran.
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, Dewi Fortuna Anwar, menambahkan Iran dan Indonesia tidak menunggu penandatanganan resolusi yang secara resmi mencabut sanksi ekonomi bagi Iran. “Jadi sudah mulai digarap bagaimana kerjasama di berbagai bidang direalisasikan secara cepat, karena ini sebenarnya kunci utama mengapa banyak kesepakatan yang tidak bisa direalisasikan,” kata Dewi.
Credit Okezone
