Sabah meminta royalti minyak sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Malaysia 1963.
CB,
KUALA LUMPUR -- Pemerintah Negara Bagian Sabah meminta royalti minyak
kepada Pemerintah Federal atau Pemerintah Persekutuan Malaysia
sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Malaysia 1963.
Mantan
Menteri Luar Negeri Malaysia yang juga anggota parlemen Daerah
Pemilihan Kimanis Sabah Datuk Seri Panglima Anifah Haji Aman
mengemukakan hal itu kepada media di Kuala Lumpur, Selasa (5/3) usai
bertemu Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad.
"Saya telah mengadakan pertemuan dan kunjungan kehormatan
kepada Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad di kediamannya di The
Mines," katanya.
Ia menegaskan intisari utama perbincangan
dirinya dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad berkenaan dengan
Perjanjian Malaysia 1963. Termasuk soal persetujuan Pemerintah
Persekutuan untuk mengembalikan status Sabah menurut Perjanjian Malaysia
1963 (MA63) yang menjadi asas pendirian Malaysia.
"Secara
konsisten saya menyatakan bahwa Pemerintah Persekutuan seharusnya
melaksanakan apa yang telah dijanjikan termasuk mengembalikan hak-hak
negeri Sabah di antaranya pembayaran royalti minyak atau petroleum,"
katanya .
Anifah juga menyatakan kepada Perdana Menteri
Mahathir Mohamad bahwa ia tidak menghalangi sekiranya Parti Pribumi
Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinan Mahathir Mohamad ingin melebarkan
sayapnya ke negeri Sabah. Karena hal tersebut sesuai dengan norma
demokrasi.
"Saya akan tetap mendukung Perdana Menteri
Mahathir dan pemerintah selama pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963
dilaksanakan," katanya.
Anifah menyampaikan penghargaan
yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Mahathir
karena telah menerima baik segala usul yang dia utarakan kepadanya.
