![Parade militer Pakistan.[REUTERS / Faisal Mahmood]](https://statik.tempo.co/data/2019/03/12/id_825844/825844_720.jpg)
CB, Jakarta - Militer memiliki peran penting dalam pengembangan salah satu cadangan tembaga dan emas terbesar Pakistan yang belum dimanfaatkan, dan saat ini mandek oleh perselisihan multi-miliar dolar dengan perusahaan pertambangan asing.
Tambang emas dan tembaga Reko Diq menjadi ujian Perdana Menteri Imran Khan untuk menarik investasi asing ke Pakistan karena untuk mencegah krisis ekonomi yang memaksanya meminjam dana ke IMF.
Sepuluh pejabat pemerintah provinsi dan federal yang masih menjabat dan yang sudah purnabakti, serta sumber pertambangan yang akrab dengan proyek di wilayah Baluchistan mengatakan, militer telah menjadi suara paling penting tentang masa depan Reko Diq, yang dipandang sebagai aset nasional yang strategis, seperti dikutip dari Reuters, 12 Maret 2019.
Militer tidak hanya akan berada dalam posisi untuk memutuskan
investor mana yang mengembangkan tambang, tetapi sebuah perusahaan
teknik yang dikontrol tentara, Frontier Works Organization (FWO),
memposisikan dirinya untuk menjadi anggota konsorsium yang terlibat,
kata sumber.
"(tambang) ini telah diambil alih oleh GHQ," kata seorang pejabat senior pemerintah Baluchistan, merujuk pada Markas Besar Jenderal Angkatan Darat Pakistan di kota garnisun Rawalpindi.
"(Militer) hanya dapat berpartisipasi dalam rencana pengembangan pemerintah Reko Diq, sesuai dengan persyaratan nasional," kata kantor juru bicara militer menanggapi laporan ini.
Tetapi pihaknya mengakui bahwa FWO, yang terkenal karena membangun jalan melalui wilayah perbatasan Pakistan yang ekstrem dan tak terjangkau hukum, telah mengembangkan kemampuan penambangan "substansial" dalam beberapa tahun terakhir dan akan tertarik untuk mengambil peran dalam proyek tersebut.
"Jika ada peluang untuk berpartisipasi dalam mengembangkan Reko Diq, FWO dapat bekerja sama dengan perusahaan pesaing lainnya (atau) asalkan proyek tersebut layak secara finansial (atau) sesuai," kata jubir militer.
Reko Diq, aset cadangan emas terbesar Pakistan.[The Express Tribune]
Menteri Informasi dan Komunikasi Pakistan Fawad Chaudhry mengatakan, otoritas sipil di provinsi Baluchistan barat daya yang dilanda pemberontakan bertanggung jawab atas Reko Diq dan, bersama dengan PM Khan, akan mengambil keputusan. Namun, ia menambahkan bahwa militer dan semua pemangku kepentingan lainnya jelas merupakan pemain penting.
FWO mengajukan pertanyaan ke kantor juru bicara militer. Juru bicara Khan Iftikhar Durrani mengatakan provinsi Baluchistan bertanggung jawab atas Reko Diq, dan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah provinsi dan kantor juru bicara militer.
Manuver di belakang proyek ini menunjukkan bagaimana militer, yang secara historis mendikte keamanan dan kebijakan luar negeri Pakistan, meningkatkan kekuasaannya atas pemerintah sipil di tingkat federal dan provinsi untuk mengukir peran yang tumbuh dalam urusan ekonomi negara.Polemik penguasaan tambang emas Reko Diq, menunjukkan bagaimana militer telah memerintah negara yang memiliki senjata nuklir selama hampir setengah sejarah Pakistan dan dianggap memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan Imran Khan yang baru terpilih.
Tambang emas dan tembaga Reko Diq menjadi ujian Perdana Menteri Imran Khan untuk menarik investasi asing ke Pakistan karena untuk mencegah krisis ekonomi yang memaksanya meminjam dana ke IMF.
Sepuluh pejabat pemerintah provinsi dan federal yang masih menjabat dan yang sudah purnabakti, serta sumber pertambangan yang akrab dengan proyek di wilayah Baluchistan mengatakan, militer telah menjadi suara paling penting tentang masa depan Reko Diq, yang dipandang sebagai aset nasional yang strategis, seperti dikutip dari Reuters, 12 Maret 2019.
"(tambang) ini telah diambil alih oleh GHQ," kata seorang pejabat senior pemerintah Baluchistan, merujuk pada Markas Besar Jenderal Angkatan Darat Pakistan di kota garnisun Rawalpindi.
"(Militer) hanya dapat berpartisipasi dalam rencana pengembangan pemerintah Reko Diq, sesuai dengan persyaratan nasional," kata kantor juru bicara militer menanggapi laporan ini.
Tetapi pihaknya mengakui bahwa FWO, yang terkenal karena membangun jalan melalui wilayah perbatasan Pakistan yang ekstrem dan tak terjangkau hukum, telah mengembangkan kemampuan penambangan "substansial" dalam beberapa tahun terakhir dan akan tertarik untuk mengambil peran dalam proyek tersebut.
"Jika ada peluang untuk berpartisipasi dalam mengembangkan Reko Diq, FWO dapat bekerja sama dengan perusahaan pesaing lainnya (atau) asalkan proyek tersebut layak secara finansial (atau) sesuai," kata jubir militer.
Reko Diq, aset cadangan emas terbesar Pakistan.[The Express Tribune]
Menteri Informasi dan Komunikasi Pakistan Fawad Chaudhry mengatakan, otoritas sipil di provinsi Baluchistan barat daya yang dilanda pemberontakan bertanggung jawab atas Reko Diq dan, bersama dengan PM Khan, akan mengambil keputusan. Namun, ia menambahkan bahwa militer dan semua pemangku kepentingan lainnya jelas merupakan pemain penting.
FWO mengajukan pertanyaan ke kantor juru bicara militer. Juru bicara Khan Iftikhar Durrani mengatakan provinsi Baluchistan bertanggung jawab atas Reko Diq, dan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah provinsi dan kantor juru bicara militer.
Manuver di belakang proyek ini menunjukkan bagaimana militer, yang secara historis mendikte keamanan dan kebijakan luar negeri Pakistan, meningkatkan kekuasaannya atas pemerintah sipil di tingkat federal dan provinsi untuk mengukir peran yang tumbuh dalam urusan ekonomi negara.Polemik penguasaan tambang emas Reko Diq, menunjukkan bagaimana militer telah memerintah negara yang memiliki senjata nuklir selama hampir setengah sejarah Pakistan dan dianggap memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan Imran Khan yang baru terpilih.
Credit tempo.co
