Mantan PM Malaysia Najib Razak dilantik menjadi anggota Parlemen Malaysia, Senin (16/7). ( REUTERS/Lai Seng Sin)
Dia juga menyatakan Barisan Nasional akan menjadi oposisi yang konstruktif bagi pemerintahan Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Pada kemunculan pertamanya sebagai anggota parlemen oposisi, mantan perdana menteri tersebut mengaku telah menerima kenyataan bahwa dirinya tidak lagi berada di pemerintahan.
Setelah kekalahan Barisan Nasional (BN) untuk pertama kalinya sejak Malaysia merdeka pada pemilihan umum 9 Mei lalu, Najib kini dilantik menjadi anggota Parlemen untuk mewakili daerah Pekan, Pahang.
"Saya akan memprioritaskan rakyat, saya akan melayani mereka. Saya ingin menjadi oposisi konstruktif yang kuat, dan memainkan peran untuk memastikan bahwa demokrasi ditegakkan dan tetap sehat," katanya kepada wartawan di lobi gedung parlemen Malaysia, seperti dilansir The Sun Daily, Senin (16/7).
Wakil rakyat Pekan, Pahang Malaysia itu juga mengingatkan pemerintahan saat ini untuk lebih demokratis di Parlemen. Mengingatkan koalisi PH, Najib mengklaim bahwa BN selalu menjunjung demokrasi yang konstruktif saat berkuasa. Karenanya dia menginginkan agar PH juga melakukan hal yang sama.
"Ketika kami (BN) adalah pemerintah, kami selalu disalahkan untuk berbagai masalah. Jadi sekarang mereka (PH) harus menunjukkan bahwa suara oposisi tidak boleh dibatasi," kata Najib.
Pemilu 9 Mei merupakan titik kejatuhan Najib setelah koalisi BN yang dipimpinnya kalau dalam pemilihan umum ke-14 di Malaysia.
Mantan Presiden United Malays National Organisation (UMNO) itu mengundurkan diri sebagai perdana menteri sehari setelah pemilu, sekaligus meletakkan semua jabatannya di BN dan UMNO.
Najib saat ini juga sedang diselidiki dalam kasus dugaan mega korupsi skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), dana investasi yang dia dirikan. Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan empat dakwaan korupsi kepada Najib pada 3 Juni lalu. Najib dibebaskan dengan jaminan 1 juta ringgit (Rp3,5 miliar). Meski paspornya ditarik, hak politik Najib tidak dicabut.
Credit cnnindonesia.com