Peta digital kasus pencemaran Laut Timor di proyek PTTEP Australasia yang tidak kunjung tuntas sejak 2009. (IESR Google Maps)
Kupang (CB) - Sekitar 350 rakyat Australia di Perth, Senin
(21/8) menjelang Selasa (22/8) dini hari menyatakan dukungannya kepada
Tim Advokasi Pencemaran Laut Timor yang tengah berjuang di negeri
Kanguru untuk mencari keadilan terkait kasus Montara.
"Saya tidak menyangka antusiasme rakyat Perth Australia terhadap kasus Montara ini begitu luar biasa," kata Ketua Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni dalam pesan WhatsApp kepada Antara di Kupang, Selasa, setelah bersama ratusan rakyat Perth menonton film dokumenter "A Crude Injustise".
Ia mengatakan penonton memenuhi bioskop Luna di Leederville Perth untuk menyaksikan film dokumenter yang mengisahkan tentang tragedi besar pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat pada 21 Agustus 2009 itu.
Pemutaran film "A Crude Injustice" tersebut untuk mengenang delapan tahun tragedi kemanusiaan di Laut Timor menyusul ledakan anjungan minyak Montara yang mencemari hampir 90.000 M2 wilayah perairan Indonesia di Laut Timor.
Tanoni mengatakan di malam yang dingin itu, ratusan rakyat Perth tidak hanya menyaksikan "A Crude Injustice" tetapi juga mengadakan diskusi publik kemudian membubuhi tanda tangan pada sebuah petisi yang berbentuk "Post Card" untuk dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop.
Para penandatangan petisi tersebut, katanya lagi, akan terus melanjutnya kampanye dan mendesak perwakilannya di Parlemen Canberra untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Federal Australia atas tragedi kemanusian yang memilukan di Laut Timor itu.
"Saya mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh rakyat Perth di Australia Barat terhadap perjuangan ini. Mereka akan mengadakan protes secara terbuka kepada Pemerintah Australia dan PTTEP (operator kilang Montara) yang bermarkas di Perth untuk bertanggungjawab," ujarnya.
"Ini benar-benar di luar dugaan saya, karena dukungan atas perjuangan ini sangat luar biasa, dan saya berharap agar kasus ini secepatnya diselesaikan dalam tahun ini juga," katanya menegaskan.
Tanoni mengatakan petisi Montara itu tidak hanya ditujuhkan kepada Parlemen Australia di Canberra, tetapi juga disampaikan kepada Uniting Church of Australia untuk disebarkan ke seluruh gereja di Benua Australia, serta ke National Congress of Australias First People (Kongres Nasional Suku Asli Australia) guna disebarkan ke seluruh anggotanya di negeri Kanguru.
Lewat berbagai macam dukungan tersebut, Tanoni tetap optimistis bahwa kasus pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara pada 21 Agustus 2009, akan segera berakhir dalam tahun ini juga.
"Dukungan Pemerintah Indonesia melalui Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan atas kasus ini, menjadi sebuah motivasi besar bagi kami untuk melangkah meminta pertanggungjawaban PTTEP dan Pemerintah Australia," demikian Ferdi Tanoni.
"Saya tidak menyangka antusiasme rakyat Perth Australia terhadap kasus Montara ini begitu luar biasa," kata Ketua Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni dalam pesan WhatsApp kepada Antara di Kupang, Selasa, setelah bersama ratusan rakyat Perth menonton film dokumenter "A Crude Injustise".
Ia mengatakan penonton memenuhi bioskop Luna di Leederville Perth untuk menyaksikan film dokumenter yang mengisahkan tentang tragedi besar pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat pada 21 Agustus 2009 itu.
Pemutaran film "A Crude Injustice" tersebut untuk mengenang delapan tahun tragedi kemanusiaan di Laut Timor menyusul ledakan anjungan minyak Montara yang mencemari hampir 90.000 M2 wilayah perairan Indonesia di Laut Timor.
Tanoni mengatakan di malam yang dingin itu, ratusan rakyat Perth tidak hanya menyaksikan "A Crude Injustice" tetapi juga mengadakan diskusi publik kemudian membubuhi tanda tangan pada sebuah petisi yang berbentuk "Post Card" untuk dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop.
Para penandatangan petisi tersebut, katanya lagi, akan terus melanjutnya kampanye dan mendesak perwakilannya di Parlemen Canberra untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah Federal Australia atas tragedi kemanusian yang memilukan di Laut Timor itu.
"Saya mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh rakyat Perth di Australia Barat terhadap perjuangan ini. Mereka akan mengadakan protes secara terbuka kepada Pemerintah Australia dan PTTEP (operator kilang Montara) yang bermarkas di Perth untuk bertanggungjawab," ujarnya.
"Ini benar-benar di luar dugaan saya, karena dukungan atas perjuangan ini sangat luar biasa, dan saya berharap agar kasus ini secepatnya diselesaikan dalam tahun ini juga," katanya menegaskan.
Tanoni mengatakan petisi Montara itu tidak hanya ditujuhkan kepada Parlemen Australia di Canberra, tetapi juga disampaikan kepada Uniting Church of Australia untuk disebarkan ke seluruh gereja di Benua Australia, serta ke National Congress of Australias First People (Kongres Nasional Suku Asli Australia) guna disebarkan ke seluruh anggotanya di negeri Kanguru.
Lewat berbagai macam dukungan tersebut, Tanoni tetap optimistis bahwa kasus pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara pada 21 Agustus 2009, akan segera berakhir dalam tahun ini juga.
"Dukungan Pemerintah Indonesia melalui Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan atas kasus ini, menjadi sebuah motivasi besar bagi kami untuk melangkah meminta pertanggungjawaban PTTEP dan Pemerintah Australia," demikian Ferdi Tanoni.
Credit antaranews.com
