Ilustrasi: WNI dianggap tidak mungkin bisa menjadi Asgardian. (Foto: dok. nasa.gov)
Jakarta, CB --
Ilmuwan komputer asal Rusia, dr Igor Ashurbeyli, mengumumkan bahwa
timnya tengah membuka pendaftaran bagi penduduk negara merdeka,
Asgardia. Tak sembarang negara, penduduk di negara ini akan menjadi
orang-orang pertama yang bisa tinggal di luar angkasa.
Sontak hal ini memicu ketertarikan banyak orang untuk ikut mendaftar sebagai orang pertama yang menjadi warga negara antariksa. Tak terkecuali warga negara Indonesia.
Hingga pertengahan Juli 2017, diketahui sudah ada 500 ribu calon warga negara yang mendaftar. Sekitar 16.173 warga negara Indonesia diketahui ikut mendaftarkan diri.
Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin menanggapi ketertarikan WNI yang ingin beralih kewarganegaraan menjadi Asgardian--sebutan untuk warga negara Asgardia. Menurutnya, WNI tidak mungkin bisa jadi Asgardian.
"Masyarakat Asgardia, warganya berasal dari negara yang memperbolehkan dwi-kewarganegaraan. WNI tidak boleh dwi-kewarganegaraan sehingga seharusnya ditolak oleh Asgardia,” terang Thomas kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Senin (31/7).
Selain itu, Thomas juga meyakini bahwa legalitas koloni di luar angkasa hingga saat ini masih diperdebatkan. Hukum Keantariksaan internasional selama ini hanya terkait dengan negara peluncur objek antariksa.
Lebih lanjut, Asgardia disebut masih sekadar mimpi belaka. Sebab, masih ada banyak kendala yang harus ditangani sebelum mampu mewujudukan koloni di antariksa. Padahal sebelumnya, Ashurbeyli sudah menjanjikan akan meluncurkan satelit kedua pada 2018 untuk memberikan jutaan rumah kepada manusia di luar angkasa.
"Teknologi daya dukung kehidupan di antariksa untuk jumlah manusia yang banyak belum ada. Belum ada teknologinya untuk hidup lama di antariksa," sambung Thomas.
Tak hanya itu, ia juga memperkirakan bahwa biaya hidup untuk tinggal di Asgardia akan sangat mahal.
Sebagai ilustrasi, biaya pengiriman suplai makanan untuk astronaut di Stasiun Luar Angkasa (ISS) melalui roket SpaceX yang termurah mencapai US$133 miliar untuk sekali perluncuran pada akhir 2017.
Sontak hal ini memicu ketertarikan banyak orang untuk ikut mendaftar sebagai orang pertama yang menjadi warga negara antariksa. Tak terkecuali warga negara Indonesia.
Hingga pertengahan Juli 2017, diketahui sudah ada 500 ribu calon warga negara yang mendaftar. Sekitar 16.173 warga negara Indonesia diketahui ikut mendaftarkan diri.
Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin menanggapi ketertarikan WNI yang ingin beralih kewarganegaraan menjadi Asgardian--sebutan untuk warga negara Asgardia. Menurutnya, WNI tidak mungkin bisa jadi Asgardian.
"Masyarakat Asgardia, warganya berasal dari negara yang memperbolehkan dwi-kewarganegaraan. WNI tidak boleh dwi-kewarganegaraan sehingga seharusnya ditolak oleh Asgardia,” terang Thomas kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Senin (31/7).
Selain itu, Thomas juga meyakini bahwa legalitas koloni di luar angkasa hingga saat ini masih diperdebatkan. Hukum Keantariksaan internasional selama ini hanya terkait dengan negara peluncur objek antariksa.
Lebih lanjut, Asgardia disebut masih sekadar mimpi belaka. Sebab, masih ada banyak kendala yang harus ditangani sebelum mampu mewujudukan koloni di antariksa. Padahal sebelumnya, Ashurbeyli sudah menjanjikan akan meluncurkan satelit kedua pada 2018 untuk memberikan jutaan rumah kepada manusia di luar angkasa.
"Teknologi daya dukung kehidupan di antariksa untuk jumlah manusia yang banyak belum ada. Belum ada teknologinya untuk hidup lama di antariksa," sambung Thomas.
Tak hanya itu, ia juga memperkirakan bahwa biaya hidup untuk tinggal di Asgardia akan sangat mahal.
Sebagai ilustrasi, biaya pengiriman suplai makanan untuk astronaut di Stasiun Luar Angkasa (ISS) melalui roket SpaceX yang termurah mencapai US$133 miliar untuk sekali perluncuran pada akhir 2017.
Credit CNN Indonesia
