Presiden Iran Hassan Rouhani (REUTERS/Andrea Bonetti/Greek PM Press Office/Handout via Reuters )
Dubai (CB) - Parlemen Iran memberikan persetujuan awal
kepada sebuah RUU kenaikan anggaran program peluru kendali dan pasukan
elite Pengawal Revolusi yang merupakan langkah balasan atas sanksi baru
yang dikenakan Amerika Serikat.
Para wakil rakyat dengan suara mutlak menyetujui outline RUU untuk "mengimbangi aksi teroris dan petualang Amerika", lapor televisi negara IRIB seperti dikutip Reuters.
Tindakan ini ditempuh sebagai balasan terhadap legislasi yang diloloskan Kongres AS dan ditandatangani Presiden Donald Trump awal Agustus silam untuk menerapkan sanksi baru terhadap Iran atas program peluru kendalinya.
Iran membantah program peluru kendalinya melanggar resolusi PBB yang mendukung kesepakatan nuklir Iran pada 2015 dengan negara besar dan menyeru Iran untuk tidak mengembangkan peluru kendali balistik yang dirancang bisa dimuati hulu ledak nuklir. Teheran menyatakan tidak sedang merancang peluru kendali sejenis itu.
Rencana Iran itu membuat pemerintah dan militer Iran menjabarkan strateginya dalam melawan pelanggaran HAM yang dilakukan AS di seluruh dunia dan mendukung lembaga-lembaga dan individu-individu AS yang terkena sanksi Iran.
RUU juga merancang alokasi anggaran masing-masing 260 juta dolar AS untuk program peluru kendali balistik Iran dan Pasukan Kudus yang merupakan sayap internasional Korps Pengawal Revolusi Iran yang sudah digelarkan di medan tempur Irak dan Suriah.
Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi berkata kepada parlemen bahwa pemerintah mendukung RUU yang disebutnya dirancang sebijaksana mungkin sehingga tidak melanggar kesepakatan nuklir dan menjadi alasan pihak lain.
RUU ini kini tengah memasuki voting kedua sebelum diserahkan kepada badan alim ulama untuk persetujuan final dan akhirnya menjadi undang-undang, demikian Reuters.
Para wakil rakyat dengan suara mutlak menyetujui outline RUU untuk "mengimbangi aksi teroris dan petualang Amerika", lapor televisi negara IRIB seperti dikutip Reuters.
Tindakan ini ditempuh sebagai balasan terhadap legislasi yang diloloskan Kongres AS dan ditandatangani Presiden Donald Trump awal Agustus silam untuk menerapkan sanksi baru terhadap Iran atas program peluru kendalinya.
Iran membantah program peluru kendalinya melanggar resolusi PBB yang mendukung kesepakatan nuklir Iran pada 2015 dengan negara besar dan menyeru Iran untuk tidak mengembangkan peluru kendali balistik yang dirancang bisa dimuati hulu ledak nuklir. Teheran menyatakan tidak sedang merancang peluru kendali sejenis itu.
Rencana Iran itu membuat pemerintah dan militer Iran menjabarkan strateginya dalam melawan pelanggaran HAM yang dilakukan AS di seluruh dunia dan mendukung lembaga-lembaga dan individu-individu AS yang terkena sanksi Iran.
RUU juga merancang alokasi anggaran masing-masing 260 juta dolar AS untuk program peluru kendali balistik Iran dan Pasukan Kudus yang merupakan sayap internasional Korps Pengawal Revolusi Iran yang sudah digelarkan di medan tempur Irak dan Suriah.
Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi berkata kepada parlemen bahwa pemerintah mendukung RUU yang disebutnya dirancang sebijaksana mungkin sehingga tidak melanggar kesepakatan nuklir dan menjadi alasan pihak lain.
RUU ini kini tengah memasuki voting kedua sebelum diserahkan kepada badan alim ulama untuk persetujuan final dan akhirnya menjadi undang-undang, demikian Reuters.
Credit antaranews.com
