AS menilai Turki sudah tak laik mendapatkan keistimewaan perdagangan.
CB,
WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana
untuk membuka front dagang dengan India dan Turki. AS ingin mengakhiri
Preferential Trade Agreement (PTA) atau Perjanjian Perdagangan Istimewa
dengan kedua negara tersebut.
"Pemerintah AS berniat mengakhiri penunjukan India dan Turki sebagai
negara berkembang penerima manfaat di bawah program Sistem Preferensi
Umum (GSP) karena mereka tidak lagi mematuhi kriteria yang diminta,"
kata Kantor Perwakilan Dagang AS, seperti dilansir di
Aljazirah Selasa (5/3).
Kantor
Perwakilan Dagang AS dalam pernyataannya menyebutkan India gagal
menyediakan jaminan yang membuat mereka diizinkan mengakses pasar.
Sementara itu perekonomian Turki cukup berkembang sehigga mereka tidak
lagi memenuhi syarat dalam program tersebut.
Program GSP
membuat negara-negara yang berada di dalamnya dapat memasukan produk
mereka ke AS tanpa pajak. Syaratnya negara-negara itu juga mengizinkan
AS mengakses pasar mereka.
"Namun India telah menerapkan
berbagai hambatan perdagangan yang menciptakan efek negatif terhadap
perdagangan Amerika Serikat," tambah pernyataan Kantor Dagang AS.
Sementara
itu Turki yang masuk ke dalam GSP sejak 1975 menunjukan pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi. Artinya mereka dianggap telah 'lulus' dalam
program tersebut. Perubahan ini tidak dapat dilakukan dalam 60 hari
setelah Kongres dan negara-negara yang bersangkutan diberi notifikasi.
Trump
memulai proses perubahan ini dengan mengirim surat ke Ketua House of
Representative dan Ketua Senat. Dalam suratnya tersebut Trump menulis
perubahan dilakukan setelah India dan AS melakukan perbincaraan
intensif.
"Saya terus melakukan penilaian apakah Pemerintah
India menyediakan akses yang masuk akal dan dapat diandalkan ke pasar
mereka, berdasarkan kelayakan kriteria GSP," tulis Trump.
Dalam
suratnya Trump mengatakan perekonomian Turki sudah tumbuh dan semakin
beragam. Ia juga mencatat Turki sudah 'lulus dari dari program
negara-negara berkembang GSP'.
Ekspor komoditas India ke
AS yang tidak terkena pajak mencapai 5,6 miliar dolar AS. Membuat
negara Asia Selatan tersebut menjadi penerima manfaat terbesar program
GSP.
Menanggapi langkah tersebut, seorang pejabat
perdagangan India mengatakan negaranya tidak berencana untuk mengenakan
tarif pembalasan atas barang-barang AS. Menteri Perdagangan India Anup
Wadhawan mengatakan dikeluarkannya India dari program GSP memiliki
dampak terbatas.
Wadhawan mengatakan India dan AS sudah banyak bekerja sama dalam paket-paket perdagangan.
Menurut
salah seorang pejabat India, manfaat yang diterima mereka hanya sebesar
250 juta dolar AS per tahun. "GSP lebih bersifat hubungan strategis
simbolis dibandingkan nilainya," kata pejabat yang tidak disebutkan
namanya itu.
