Prahara Brexit Mendera PM Inggris Theresa May

Krisis membelit PM Inggris Theresa May setelah Menteri Luar Negeri Boris Johnson dan Menteri Brexit David Davis mengundurkan diri, Senin (9/7). (REUTERS/Hannah McKay)

Jakarta, CB -- Theresa May menghadapi krisis paling serius selama menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris setelah Menteri Luar Negeri-nya, Boris Johnson dan Menteri Brexit-nya, David Davis mengundurkan diri, Senin (9/7).

Johnson dan Davis kecewa melihat kebijakan Brexit yang ditawarkan PM May. Mereka menganggap kebijakan tersebut terlalu lunak sehingga tujuan Inggris keluar dari Uni Eropa tidak tercapai.

Rencana Brexit-May yakni mempertahankan aliansi Inggris dengan aturan Uni Eropa di bidang perdagangan barang, tak termasuk jasa, yang menjadi ekspor utama Inggris, mendapat sambutan dari para pengusaha. Sebaliknya, rencana tersebut menuai kemarahan kalangan konservatif.

Saat mengundurkan diri, Davis menyebut rencana May tersebut "berbahaya" dan memberikan 'terlalu banyak, dan terlalu mudah' bagi negosiator Uni Eropa.



May telah menunjuk penganjur Brexit lainnya sebagai pengganti Davis, yakni Dominic Raab.

Namun tak urun pengunduran diri Davis dan Johnson menuai pemberontakan dari kalangan konvervatif penganjur Brexit, yang menyatakan bahwa May telah melanggar janji untuk melanjutkan 'perceraian' yang mulus dengan Uni Eropa.

Kalangan euro-skeptis ini menuding May berpihak pada mereka yang menginginkan Inggris tetap berada dalam Uni Eropa. Kalangan pro-UE tersebut menginginkan Brexit yang mempertahankan rantai suplai yang rumit yang selama ini digunakan perusahaan-perusahaan Inggris. Mereka takut 'perceraian' dari Uni Eropa yang mulus menimbulkan pengangguran.

Adapun PM May menjanjikan bahwa proposal Brexitnya tetap menghormati keinginan rakyat Inggris. Seperti tergambar dalam referendum Brexit, yakni mengakhiri keluar masuknya orang dengan bebas, mencabut yurisdiksi Pengadilan Eropa dan pembayaran besar-besaran kepada blok tersebut.

"Ini bukan sebuah penghianatan... saya percaya bahwa apa yang rakyat pilih saat mereka ingin pergi dan kami akan sampaikan dengan keyakinan bersama rakyat Inggris," kata May seperti dilansir kantor berita Reuters.
Dia menyatakan dia kini akan fokus pada negosiasi Brexit selanjutnya, langkah yang telah lama diserukan para pejabat dan pengusaha Uni Eropa. Dia menegaskan posisinya bahwa tidak akan ada referendum pada kesepakatan akhir untuk meninggalkan Uni Eropa, atau upaya lain untuk memundurkan tanggalnya, yakni 29 Maret 2019.

Belum jelas apakah Uni Eropa akan menerima tawaran PM May soal perdagangan bebas atas barang. Hal ini lantaran Uni Eropa telah memutuskan untuk tidak membiarkan Inggris 'memilih' dalam elemen-elemen keanggota Uni Eropa, yang bisa memicu negara-negara lain mengikuti jejaknya. 



Credit  cnnindonesia.com