Dokumentasi seorang pengunjuk rasa
membawa bekas bendera kolonial saat berdemonstrasi di Hong Kong, China,
Minggu (1/7/2018), hari peringatan 21 tahun penyerahan kota ke
kedaulatan China dari kekuasaan Inggris. (REUTERS/Bobby Yip)
Hong Kong (CB) - Hong Kong, Selasa, memulai proses yang
dapat mengarah kepada pelarangan atas kelompok atau organisasi yang
mempromosikan pemisahan dari China.
Hal itu langkah pertama sejak kembalinya bekas koloni Inggris itu ke kekuasaan China pada 1997 yang telah diusahakan untuk melarang organisasi politik.
Langkah terhadap Partai Nasional Hong Kong itu muncul pada saat pihak berwenang telah melakukan tekanan atas para pegiat demokrasi muda, beberapa di antaranya telah dijebloskan ke dalam penjara, dan mengecam aksi pro kemerdekaan sebagai tantangan ilegal bagi penguasa Partai Komunis di Beijing.
Biro Keamanan menulis sepucuk surat kepada pendiri partai itu, Andy Chan, memberitahu dia punya waktu 21 hari "untuk membuat pernyataan secara tertulis" mengapa partainya tak seharussya dilarang, demikian halaman sosial media partai tersebut, yang memasang surat itu.
Sekretaris bagi Keamanan, John Lee, mengatakan, ia tak melarang kelompok itu dan bahwa ia hanya dapat melakukan hal tersebut setelah memberinya waktu untuk menyerahkan tanggapannya.
"Ya di Hong Kong kami punya kebebasan berkumpul, tetapi hak itu bukan tanpa pembatasan," kata Lee kepada wartawan.
Hongkong diperintah di bawah satu prinsip "satu negara, dua sistem" yang menjanjikannya tingkat otonomi tinggi dan kebebasan tak dinikmati di China, seperti kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul.
Tapi cengkeraman ketat China atas pusat finansial itu telah menyulut ketegangan termasuk gerakan "Duduki Pusat" 2014 yang menghalangi jalan-jalan utama hampir selama tiga bulan dalam usaha gagal menekan Beijing untuk mengizinkan demokrasi penuh.
Lee tidak akan memeberikan rincian menegenai kelompok apa yang telah memicu kemungkinan pelarangan diberlakukan, kendati dia mengutip Ordinansi Kemasyarakatan Hong Kong yang menyatakan, kelompok dapat dilarang berdasarkan hukum yang berlaku "demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum atau perlindungan hak-hak dan kebebasan yang lain".
"Keamanan nasional" didefinisikan secara khusus sebagai "menjaga integritas teritorial dan kemerdekaan Republik Rakyat China".
Partai Nasional Hongkong merupakan salah satu dari sekelompok organisasi-organisasi yang secara terbuka mendorong kemerdekaan Hong Kong. Partai itu yang didirikan pada 2016 menarik sedikitnya 2.500 orang untuk ikut dalam pawai pro kemerdekaan pertama dua tahun lalu.
Chan mengatakan kepada Reuters ia akan berkonsultasi dengan para pengacaranya mengenai langkah berikutnya dan berjanji akan terus mendorong kemerdekaan.
"Saya tak akan pernah berhenti dalam perjuangan saya bagi kebebasan, hak-hak asasi manusia, ersamaan dan martabat," ujar Chan, 27 tahun, yang sebelumnya dilarang turut mencalonkan diri merebut satu kursi di Dewan Legislatif Hongkong, kepada Reuters.
Sebagian besar di kota berpenduduk 7,3 juta orang itu tidak mendukung kemerdekaan. Beijing berulang-ulang mengecam gerakan tersebut, takut gagasan itu memiliki pijakan di daratan China.
Hal itu langkah pertama sejak kembalinya bekas koloni Inggris itu ke kekuasaan China pada 1997 yang telah diusahakan untuk melarang organisasi politik.
Langkah terhadap Partai Nasional Hong Kong itu muncul pada saat pihak berwenang telah melakukan tekanan atas para pegiat demokrasi muda, beberapa di antaranya telah dijebloskan ke dalam penjara, dan mengecam aksi pro kemerdekaan sebagai tantangan ilegal bagi penguasa Partai Komunis di Beijing.
Biro Keamanan menulis sepucuk surat kepada pendiri partai itu, Andy Chan, memberitahu dia punya waktu 21 hari "untuk membuat pernyataan secara tertulis" mengapa partainya tak seharussya dilarang, demikian halaman sosial media partai tersebut, yang memasang surat itu.
Sekretaris bagi Keamanan, John Lee, mengatakan, ia tak melarang kelompok itu dan bahwa ia hanya dapat melakukan hal tersebut setelah memberinya waktu untuk menyerahkan tanggapannya.
"Ya di Hong Kong kami punya kebebasan berkumpul, tetapi hak itu bukan tanpa pembatasan," kata Lee kepada wartawan.
Hongkong diperintah di bawah satu prinsip "satu negara, dua sistem" yang menjanjikannya tingkat otonomi tinggi dan kebebasan tak dinikmati di China, seperti kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul.
Tapi cengkeraman ketat China atas pusat finansial itu telah menyulut ketegangan termasuk gerakan "Duduki Pusat" 2014 yang menghalangi jalan-jalan utama hampir selama tiga bulan dalam usaha gagal menekan Beijing untuk mengizinkan demokrasi penuh.
Lee tidak akan memeberikan rincian menegenai kelompok apa yang telah memicu kemungkinan pelarangan diberlakukan, kendati dia mengutip Ordinansi Kemasyarakatan Hong Kong yang menyatakan, kelompok dapat dilarang berdasarkan hukum yang berlaku "demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum atau perlindungan hak-hak dan kebebasan yang lain".
"Keamanan nasional" didefinisikan secara khusus sebagai "menjaga integritas teritorial dan kemerdekaan Republik Rakyat China".
Partai Nasional Hongkong merupakan salah satu dari sekelompok organisasi-organisasi yang secara terbuka mendorong kemerdekaan Hong Kong. Partai itu yang didirikan pada 2016 menarik sedikitnya 2.500 orang untuk ikut dalam pawai pro kemerdekaan pertama dua tahun lalu.
Chan mengatakan kepada Reuters ia akan berkonsultasi dengan para pengacaranya mengenai langkah berikutnya dan berjanji akan terus mendorong kemerdekaan.
"Saya tak akan pernah berhenti dalam perjuangan saya bagi kebebasan, hak-hak asasi manusia, ersamaan dan martabat," ujar Chan, 27 tahun, yang sebelumnya dilarang turut mencalonkan diri merebut satu kursi di Dewan Legislatif Hongkong, kepada Reuters.
Sebagian besar di kota berpenduduk 7,3 juta orang itu tidak mendukung kemerdekaan. Beijing berulang-ulang mengecam gerakan tersebut, takut gagasan itu memiliki pijakan di daratan China.
Credit antaranews.com
