Dokumentasi
sejumlah truk dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport
Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9). PT Freeport Indonesia kini
mendapat izin ekspor untuk Juli 2015-Januari 2016 dengan kuota ekspor
mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga. Selain itu Freeport mendapat
pengurangan bea keluar menjadi lima persen lantaran kemajuan pembangunan
fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), di Gresik, Jawa
Timur, yang sudah mencapai 11 persen. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
"Pemegang saham (Kementerian BUMN) sudah menugasi. Jadi kami siap. Sekarang sedang melakukan kajian mendalam untuk merealisasikan pembelian saham divestasi Freeport," kata Direktur Keuangan PT Inalum, Oggy A Kosasih, di sela Diskusi dan Sosialisasi Peraturan Perpajakan Terkait Revaluasi Aktiva Tetap dan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, di Gedung Bank BRI, Jakarta, Rabu.
Menurut Kosasih, kemampuan keuangan perusahaan didukung posisi yang saat ini masuk kategori zero debt (tanpa utang), sehingga memiliki kekuatan mengundang lembaga keuangan dan perbankan untuk membiayai pembelian itu.
Selain itu PT Inalum saat ini juga memiliki dana dalam bentuk tunai (cash in hand) sekitar 400 juta dolar AS, sedangkan total aset 1,1 miliar dolar AS.
Meski begitu, dia tidak merinci lebih lanjut komposisi antara pendaaan internal dengan pinjaman bank.
Ia hanya menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menunjuk penasehat keuangan yang akan melakukan penghitungan dari nilai saham Freeport.
Sementara itu, Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan, sudah menunjuk PT Bahana Securities (Persero) untuk mengkaji rencana pengambilalihan 10,64 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia.
Menurut dia, kajian itu untuk mungkinan membuka peluang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan internasional atas penjaminan 9,36 persen saham yang sudah terlebih dahulu dimiliki pemerintah di Freeport.
Secara korporasi BUMN siap meningkatkan saham di Freeport Indonesia karena didukung kemampuan keuangan dan perbankan BUMN.
Perlu diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 77/2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengamanatkan paling lambat 14 Oktober 2015 PT Freeport Indonesia sudah harus mendivestasikan lagi sahamnya sebesar 10,64 persen.
Selanjutnya 10 persen lagi didivestasikan pada Oktober 2019, sementara saat ini pemerintah baru memiliki 9,36 persen saham Freeport.
"Kami melihat Inalum perlu masuk, karena sejauh ini perusahaan itu belum memiliki tambang, sehingga diharapkan efektif menjadi pemegang saham di Freeport," ujar Soemarno.
Untuk lebih mempermudah dari sisi pembiayaan, PT Inalum dan PT Antam bersinergi dengan dukungan penuh dari bank-bank BUMN, di antaranya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI.
"Inalum memiliki keuangan yang sangat kuat, ditambah nilai Freeport yang sangat strategis, maka perbankan pasti mau membiayainya. Tidak hanya perbankan dalam negeri, lembaga pembiayaan internasional pasti tertarik untuk membiayai pembelian itu," kata dia.
Credit ANTARA News
