CB, Islamabad – Pemerintah Pakistan
bakal mengejar aset dan rekening bank milik kelompok militan, yang
beroperasi di dalam wilayahnya dan di wilayah Kashmir yang dikuasai.
Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pemerintah Pakistan bakal membekukan aset dan rekening ini sesuai ketentuan Dewan Keamanan PBB, yang mensyaratkan setiap anggota untuk melakukan tindakan ini terhadap lembaga dan individu yang masuk dalam daftar sanksi.
“Dewan Keamanan PBB memiliki hak untuk mengambil tindakan dan memberi efek atas keputusan yang dibuatnya untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional,” begitu pernyataan dari Kemenlu Pakistan seperti dilansir CNN pada Selasa, 5 Maret 2019.
Pemerintah melakukan ini beberapa pekan setelah kelompok milisi Jaish-e-Mohammed mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di Kashmir, yang menewaskan sekitar 40 orang anggota tentara India.
Serangan ini memicu ketegangan antara Pakistan dan India, yang menuding Islamabad membiarkan kelompok ini beroperasi di wilayahnya. Pakistan sendiri telah menyatakan pembubaran kelompok ini sejak 2001 dan melabelinya sebagai kelompok teroris.
Jet tempur Pakistan, seperti dilansir Reuters, menyasar kamp pelatihan JeM di kawasan perbukitan Kota Balakot, Pakistan, dan mengklaim menewaskan sekitar 300 teroris.
Otoritas Pakistan menyangkal klaim itu namun mengakui jet tempur India menjatuhkan bom di kawasan hutan karena dikejar jet tempur Pakistan. Sebaliknya, Pakistan mengklaim menembak dua jet tempur India MIG-21 Bison sehari kemudian dan menahan salah satu pilot, yang telah dikembalikan.
PM Pakistan Imran Khan meminta India untuk menjalin komunikasi untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk informasi soal para pelaku. Pemerintah India akhirnya menyerahkan sejumlah dokumen mengenai JeM setelah sebelumnya sempat menolak.
Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pemerintah Pakistan bakal membekukan aset dan rekening ini sesuai ketentuan Dewan Keamanan PBB, yang mensyaratkan setiap anggota untuk melakukan tindakan ini terhadap lembaga dan individu yang masuk dalam daftar sanksi.
“Dewan Keamanan PBB memiliki hak untuk mengambil tindakan dan memberi efek atas keputusan yang dibuatnya untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional,” begitu pernyataan dari Kemenlu Pakistan seperti dilansir CNN pada Selasa, 5 Maret 2019.
Pemerintah melakukan ini beberapa pekan setelah kelompok milisi Jaish-e-Mohammed mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di Kashmir, yang menewaskan sekitar 40 orang anggota tentara India.
Serangan ini memicu ketegangan antara Pakistan dan India, yang menuding Islamabad membiarkan kelompok ini beroperasi di wilayahnya. Pakistan sendiri telah menyatakan pembubaran kelompok ini sejak 2001 dan melabelinya sebagai kelompok teroris.
Jet tempur Pakistan, seperti dilansir Reuters, menyasar kamp pelatihan JeM di kawasan perbukitan Kota Balakot, Pakistan, dan mengklaim menewaskan sekitar 300 teroris.
Otoritas Pakistan menyangkal klaim itu namun mengakui jet tempur India menjatuhkan bom di kawasan hutan karena dikejar jet tempur Pakistan. Sebaliknya, Pakistan mengklaim menembak dua jet tempur India MIG-21 Bison sehari kemudian dan menahan salah satu pilot, yang telah dikembalikan.
PM Pakistan Imran Khan meminta India untuk menjalin komunikasi untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk informasi soal para pelaku. Pemerintah India akhirnya menyerahkan sejumlah dokumen mengenai JeM setelah sebelumnya sempat menolak.
Credit tempo.co
