WASHINGTON
- Pemerintah Donald Trump memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran
setelah masa tenggang 90 hari sejak Amerika Serikat (AS) keluar dari
perjanjian nuklir Iran berakhir. Washington menegaskan, sanksi
diberlakukan sampai Iran menjadi "negara normal".
Trump menarik AS keluar dari perjanjian dengan nama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015 pada pekan terakhir Mei 2018 lalu. Sejak itu, Washington memberi masa tenggang 90 hari bagi perusahaan-perusahaan berbagai negara untuk mengakhiri bisnis dengan Teheran atau akan mendapat sanksi sekunder dari AS.
"Untuk kontrak yang sudah ada, ada periode penghentian untuk memungkinkan penghentian kontrak secara tertib, sehingga orang-orang yang dengan itikad baik yang bergantung pada pengabaian sanksi, yang telah terlibat dalam bisnis, tidak benar-benar terkejut," kata Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton pada awal pengumuman masa tenggang.
JCPOA 2015 diteken Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Dalam perjanjian itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo internasional.
Namun, sejak dipimpin Trump, AS nekat "mengkhianati" perjanjian itu. Tindakan Trump dikecam negara-negara penandatangan JCPOA 2015, terutama Iran.
Menteri Luar Negeri AS Michael "Mike" Pompeo berjanji bahwa Washington akan terus memberlakukan sanksi terhadap Teheran sampai Iran menjadi "negara normal".
Pompeo mengatakan kepada para wartawan bahwa menumpuk tekanan pada Teheran dimaksudkan untuk menekan kembali aktivitas Iran yang dia sebut memfitnah.
"Orang Iran tidak senang dengan kegagalan kepemimpinan mereka sendiri untuk menepati janji-janji ekonomi yang dijanjikan oleh kepemimpinan mereka," kata Pompeo, seperti dikutip AP, Senin (6/8/2018).
Pompeo mengatakan kepada wartawan dalam perjalanan pulang dari perjalanan tiga negara Asia Tenggara bahwa administrasi Trump terbuka untuk mencari jalan di luar sanksi. Namun, itu membutuhkan "perubahan besar" dari Teheran.
Trump menarik AS keluar dari perjanjian dengan nama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015 pada pekan terakhir Mei 2018 lalu. Sejak itu, Washington memberi masa tenggang 90 hari bagi perusahaan-perusahaan berbagai negara untuk mengakhiri bisnis dengan Teheran atau akan mendapat sanksi sekunder dari AS.
"Untuk kontrak yang sudah ada, ada periode penghentian untuk memungkinkan penghentian kontrak secara tertib, sehingga orang-orang yang dengan itikad baik yang bergantung pada pengabaian sanksi, yang telah terlibat dalam bisnis, tidak benar-benar terkejut," kata Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton pada awal pengumuman masa tenggang.
JCPOA 2015 diteken Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Dalam perjanjian itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo internasional.
Namun, sejak dipimpin Trump, AS nekat "mengkhianati" perjanjian itu. Tindakan Trump dikecam negara-negara penandatangan JCPOA 2015, terutama Iran.
Menteri Luar Negeri AS Michael "Mike" Pompeo berjanji bahwa Washington akan terus memberlakukan sanksi terhadap Teheran sampai Iran menjadi "negara normal".
Pompeo mengatakan kepada para wartawan bahwa menumpuk tekanan pada Teheran dimaksudkan untuk menekan kembali aktivitas Iran yang dia sebut memfitnah.
"Orang Iran tidak senang dengan kegagalan kepemimpinan mereka sendiri untuk menepati janji-janji ekonomi yang dijanjikan oleh kepemimpinan mereka," kata Pompeo, seperti dikutip AP, Senin (6/8/2018).
Pompeo mengatakan kepada wartawan dalam perjalanan pulang dari perjalanan tiga negara Asia Tenggara bahwa administrasi Trump terbuka untuk mencari jalan di luar sanksi. Namun, itu membutuhkan "perubahan besar" dari Teheran.
Credit sindonews.com
