Laporan PBB menyebut Koalisi Saudi telah melakukan kejahatan perang di Yaman.
CB,
RIYADH -- Koalisi Saudi pada Rabu (29/8) mengecam laporan PBB yang
menyebut koalisi melakukan kejahatan perang di Yaman. Menurut koalisi,
hasil laporan oleh ahli Dewan HAM PBB itu tidak akurat dan bias.
Laporan yang dirilis sehari sebelumnya mengatakan pemboman di Yaman
yang dilakukan koalisi telah menyebabkan banyak korban sipil. Hal itu
meningkatkan kekhawatiran tentang proses penargetan koalisi. Selain itu,
pembatasan pelabuhan Laut Merah dan bandara Sanaa telah mencabut
pasokan penting bagi warga Yaman.
Panel itu juga menyebut
Houthi bersalah atas kejahatan perang. Houthi dituduh membatasi akses
untuk bantuan kemanusiaan dan mewajibkan tentara anak.
Kelompok
Houthi, yang menguasai ibu kota dan sebagian besar wilayah barat negara
itu, secara teratur menembakkan rudal ke Arab Saudi selatan. Rudal juga
beberapa kali menyasar ibu kota Riyadh atau fasilitas perusahaan minyak
negara Aramco.
"Laporan itu memiliki beberapa kesalahan
metodologis dan salah mengartikan fakta-fakta konflik. Ini mengabaikan
alasan sebenarnya untuk konflik yang merupakan kudeta dari milisi Houthi
yang didukung Iran terhadap pemerintah yang sah di Yaman," kata sebuah
pernyataan yang diterbitkan oleh Saudi melalui kantor berita negara
SPA.
Arab
Saudi memimpin aliansi yang didukung Barat ingin mengembalikan
pemerintahan yang diakui secara internasional Presiden Yaman Abd-Rabbu
Mansour Hadi. Hadi digulingkan dari ibu kota Sanaa oleh Houthi pada
2015.
Laporan itu adalah investigasi pertama PBB tentang
kemungkinan kejahatan perang di Yaman, meskipun kelompok-kelompok hak
asasi manusia internasional telah secara teratur mendokumentasikan
pelanggaran. Itu dirilis menjelang pembicaraan damai PBB antara
pemerintah Hadi dan Houthi yang dijadwalkan berlangsung 6 September di
Jenewa.
Koalisi mengatakan akan memberikan respons hukum
yang komprehensif dan terperinci di lain waktu. Koalisi menolak
pernyataan laporan PBB yang menyebut koalisi tidak bekerja sama atau
memberikan informasi kepada panel.
Para ahli mengatakan
mereka tidak memeriksa AS dan Inggris, yang memasok senjata dan
intelijen ke aliansi, atau dukungan Iran untuk Houthi. Tetapi
badan-badan PBB lainnya melakukan penelitian itu. Mereka mendesak semua
negara untuk membatasi penjualan senjata agar membantu mengakhiri
perang.
Menurut PBB, Yaman akan menghadapi krisis
kemanusiaan yang paling parah di dunia. Jutaan orang berpotensi
kelaparan jika perang mengganggu jalur pasokan yang diperlukan untuk
membawa bantuan.
Perang sejauh ini telah menarik perhatian
publik yang relatif sedikit di negara-negara Barat. Tetapi tren itu
dinilai mulai berubah, terutama karena peran pemerintah Barat dalam
memasok senjata ke negara-negara koalisi.
Editorial
New York Times
pada Rabu mengutuk "keterlibatan Amerika" dalam korban sipil, termasuk
puluhan anak-anak yang tewas awal bulan ini dalam serangan di bus.
Editorial itu mendesak Kongres untuk memotong bantuan militer ke Arab
Saudi.
"Arab Saudi dan sekutunya tampaknya memiliki sedikit
kompromi tentang pembunuhan anak-anak selama lebih banyak bom dapat
dibeli, jadi terserah pada penjual untuk memungkinkan menghentikannya,"
katanya.
Di Washington pada Selasa, Menteri Pertahanan AS
Jim Mattis mengatakan dukungan AS untuk koalisi yang dipimpin Saudi
bukan tanpa syarat. Ia mengatakan AS akan terus mendukung aliansi untuk
mengurangi dampak pada warga sipil.
Amnesty International
menyerukan kepada Washington, London dan negara lain untuk melakukan
segala upaya dalam mencegah pelanggaran lebih lanjut. Hal itu termasuk
segera menghentikan aliran senjata ke negara itu dan mengakhiri
pembatasan sewenang-wenang koalisi pada bantuan kemanusiaan dan impor
penting.
