Panel PBB menyebut satu juta etnis Uighur di Cina ditahan dalam kamp.
CB,
WASHINGTON -- Sebuah kelompok yang terdiri atas dua partai politik di
parlemen AS meminta sanksi dijatuhkan kepada pejabat Cina yang
bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM bagi minoritas Muslim di
wilayah Xinjiang.
Kelompok, yang dipimpin oleh Senator Marco Rubio dan anggota majelis
rendah Chris Smith, wakil presiden dari Komisi Eksekutif Kongres
bipartisan di Cina, menyampaikan permintaannya dalam sebuah surat kepada
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin.
"Muslim
di Xinjiang, wilayah otonomi barat Cina, menjadi sasaran penahanan
sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan keras terhadap praktik dan
budaya agama, dan sistem pengawasan digital yang begitu ketat sehingga
setiap aspek kehidupan sehari-hari dipantau," kata anggota parlemen
dalam surat mereka.
Surat itu ditandatangani oleh 15
senator dan anggota majelis rendah AS. Surat yang ditandatangani oleh
sembilan Partai Republik, tujuh Demokrat, dan satu Independen itu
menyerukan sanksi berdasarkan Global Magnitsky Act terhadap pejabat
senior pemerintah Cina dan Partai Komunis. Mereka termasuk ketua partai
Xinjiang Chen Quanguo, dan untuk tindakan lain yang harus
dipertimbangkan.
Undang-Undang Magnitsky awalnya dirancang
untuk menargetkan pelanggar hak-hak di Rusia, tetapi telah diperluas
untuk memungkinkan sanksi atas pelanggaran di negara lain.
"Pemerintah
Cina sedang menciptakan negara polisi berteknologi tinggi di (Xinjiang)
yang merupakan pelanggaran berat terhadap privasi dan hak asasi manusia
internasional," kata surat itu.
Cina mengatakan bahwa
Xinjiang menghadapi ancaman serius dari militan Islamis dan separatis
yang merencanakan serangan. Hal itu juga dinilai menimbulkan ketegangan
antara sebagian besar minoritas Uighur yang menyebut wilayah tersebut
sebagai rumah dan mayoritas etnis Han Cina.
Panel hak asasi
manusia PBB awal bulan ini mengatakan telah menerima banyak laporan
yang dapat dipercaya. Panel PBB menyebut satu juta etnis Uighur di Cina
ditahan dalam kamp tawanan yang dipenuhi kerahasiaan.
Ratusan
orang tewas dalam kekerasan di Xinjiang selama beberapa tahun terakhir.
Hal itu mendorong langkah-langkah keamanan yang keras.
Para
anggota parlemen AS, dalam surat mereka, mengatakan sebanyak satu juta
atau lebih orang Uighur dan minoritas etnis minoritas Muslim lainnya
sedang ditahan di pusat-pusat "pendidikan politik" atau kamp-kamp.
Menurut mereka, hal itu memerlukan tanggapan yang keras, terarah, dan
secara global.
"Tidak ada pejabat atau perusahaan Cina
yang terlibat dalam apa yang terjadi harus mendapat keuntungan dari
akses ke AS atau sistem keuangan AS," kata surat itu.
Departemen
Luar Negeri AS telah mengatakan bahwa pihaknya sangat terganggu oleh
tindakan keras Beijing di Xinjiang. Tetapi Deplu AS menolak untuk
mengomentari kemungkinan sanksi terhadap Chen dan lainnya. Para kritikus
mengatakan langkah keamanan dan pengawasan di Xinjiang telah
menciptakan kondisi darurat militer karena keberadaan pos pemeriksaan
polisi, pusat penahanan, dan koleksi DNA massal.
