Rabu, 29 Agustus 2018

Suriah Tolak Tawaran AS Tarik Pasukan dengan Imbalan Iran Mundur


Suriah Tolak Tawaran AS Tarik Pasukan dengan Imbalan Iran Mundur
Damaskus menolak tawaran AS menarik pasukannya dengan imbalan mundurnya pasukan Iran dari Suriah. Foto/Istimewa

DAMASKUS - Suriah menolak tawaran dari Amerika Serikat (AS) untuk menarik pasukan mereka dari al Tanf, sebuah pangkalan di tenggara dan zona Eufrat Timur, dengan imbalan tiga konsesi dari pemerintah Assad. Demikian laporan yang diturunkan media Lebanon al-Akhbar.

Sejumlah pejabat dari badan intelijen dan keamanan AS dilaporkan mendarat dengan pesawat swasta UEA di Bandara Internasional Damaskus pada akhir Juni. Mereka kemudian berangkat dengan konvoi menuju pusat Damaskus untuk bertemu dengan kepala kantor keamanan nasional Suriah, Mayor Jenderal Ali Mamlouk.

Pertemuan tersebut dilaporkan berlangsung selama empat jam. Kedua belah pihak membahas berbagai aspek dari perang tujuh tahun di negara itu sebelum Amerika membuat tawaran mereka: penarikan pasukannya dari Al Tanf dan Timur Eufrat pada tiga kondisi, termasuk penarikan lengkap Iran, bagian dalam rampasan minyak Suriah, dan intelijen tentang teroris.

Bagian dalam rampasan minyak Suriah yang diminta AS adalah bagian sektor minyak di Suriah timur. Wilayah tersebut hingga saat ini masih diduduki oleh militan ISIS dengan kubu pertahanan di Deir el-Zor.

Selain itu, para pejabat AS juga dilaporkan mencari data intelijen Suriah terhadap teroris yang bisa menghadirkan ancaman ke negara-negara Barat di masa depan.

Menurut al-Akhbar, Mamlouk menanggapi setiap permintaan AS. Mengenai para teroris, dia mengatakan bahwa Suriah memiliki struktur informasi besar pada mereka, tetapi pengungkapannya terkait dengan evolusi posisi politik AS di Suriah. Ia menambahkan bahwa informasi tersebut telah dibagikan kepada Uni Emirat Arab (UEA) dan Yordania.

Ketika datang ke cadangan minyak Suriah, Mamlouk dilaporkan menyuruh orang Amerika untuk mengantre.

"Perusahaan-perusahaan AS kemudian dapat memasuki sektor energi Suriah melalui perusahaan-perusahaan Barat atau Rusia," kata Mamlouk seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (29/8/2018).

Ia menambahkan bahwa Suriah tidak tertarik melakukan bisnis dengan negara-negara yang berusaha menggulingkan pemerintah mereka, menggambarkan perusahaan-perusahaan Barat dan Rusia lainnya yang berbasis di negara-negara yang memiliki niat tidak bersekongkol melawan rakyat Suriah.

"Kami tidak akan memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan milik negara-negara yang telah memerangi kami," tegas Mamlouk.

Ketika datang soal penarikan Iran, pejabat Suriah itu menggarisbawahi kedaulatan negaranya dan posisi bahwa AS adalah kekuatan pendudukan.

"Anda memasuki wilayah kami secara paksa, tanpa izin, dan Anda bisa keluar dari tempat dengan cara yang sama," ujar Mamlouk. 


"Suriah bukan sebuah negara yang terputus dari pohon; itu adalah bagian dari poros yang luas," cetus Mamlouk, menyoroti aliansi Presiden Suriah Bashar Assad dengan Teheran dan Hizbullah.

Pada hari Senin, Al Akhbar melaporkan bahwa Hizbullah telah menerima permintaan resmi dari pemerintah Suriah untuk tinggal di Suriah setelah pembebasan provinsi Idlib dari para jihadis untuk membantu rekonsiliasi pasca-konflik. Hizbullah telah dituduh sebagai wakil Iran oleh Barat, meskipun operasi utamanya di Libanon.



Credit  sindonews.com