Ilustrasi kekuatan TNI AL. Foto: Ricardo/JPNN.com
AKSI armada laut TNI
sukses menggentarkan kapal asing di Perairan Natuna. Batas laut
internasional di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) pun berhasil terjaga.
Panglima Kawasan Armada Barat RI Laksamana
Muda (Laksda) TNI A. Taufiq mengatakan, baru-baru ini sebuah kapal
milik Tiongkok melanggar wilayah ZEE. Spontan, merasa terpanggil membela
kedaulatan NKRI, TNI AL langsung melakukan pengusiran.
"Pemilik kapal itu pun dipaksa
menyampaikan permintaan maaf. Ya, kami memang sedang fokus di wilayah
Natuna, di sana ada kapal Tiongkok yang masuk di wilayah ZEE kita.
Karena melanggar, mereka akhirnya kami usir dan meminta maaf," ujar
Taufiq seperti dikutip dari JawaPos.com, Senin (23/11).
Kawasan ZEE kini memang tengah mendapat
perhatian. Terlebih setelah muncul pemberitaan klaim Tiongkok yang
memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, ke dalam
peta wilayah mereka.
Taufig juga mengungkap, selain di wilayah
kawasan laut Natuna, TNI juga serius memberantas aksi kejahatan dan
kriminal di Selat Malaka, yang dinilai sebagai wilayah laut paling rawan
di dunia.Credit JPNN
Armada Laut RI Berhasil Usir Kapal Tiongkok Dari Laut Natuna
Perairan Natuna rawan dimasuki oleh kapal asing ilegal
Panglima Kawasan Armada Barat RI
Laksamana Muda (Laksda) TNI. A. Taufiq menegaskan, armada laut RI tidak
akan gentar mengusir siapa saja yang melanggar ZEE.
Yang terbaru, sebuah kapal milik
Tiongkok diketahui masuk wilayah ZEE. Kontan saja armada TNI AL langsung
melakukan pengusiran. Pemilik kapal itupun dipaksa menyampaikan
permintaan maaf.
''Kita sedang fokus di wilayah Natuna,
di sana ada kapal Tiongkok yang masuk di wilayah ZEE kita. Karena
melanggar, mereka akhirnya minta maaf kepada kita'', kata Taufiq dalam
kunjungan kerjanya ke Simeulue, kemarin (22/11).
Selain di wilayah kawasan laut Natuna,
Taufiq mengatakan armada TNI AU juga tengah serius memberantas aksi
kejahatan dan kriminal di Selat Malaka, yang dinilai sebagai wilayah
laut paling rawan di dunia.
Kawasan ZEE kini memang tengah
mendapat perhatian. Terlebih setelah muncul pemberitaan klaim Tiongkok
yang memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, ke
dalam peta wilayah mereka.
Sebelumnya Ketua Komisi I DPR Mahfud
Siddiq memastikan Tiongkok tidak memasukkan Pulau Natuna dalam nine
dotted lines (9 garis putus-putus) dalam petanya.
"Tiongkok tidak pernah mengklaim Pulau Natuna dan telah berkali-kali menyatakan bahwa pulau ini milik Indonesia," tegasnya.
Dia menyebut dalam peta Tiongkok
garis putus-putus yang memanjang ke jantung maritim Asia Tenggara tidak
menyentuh Pulau Natuna. Namun di sekitar Natuna.
"Tapi Tiongkok tidak pernah
menjelaskan apa makna garis itu. Mungkin Tiongkok sendiri kesulitan
untuk memaknai garis ini," terangnya.
Andaikata Tiongkok mengklaim garis itu
sebagai batas terluar maritimnya (batas ZEE atau batas landas
kontinen), maka jelas garis itu tidak berdasarkan hukum internasional.
Sebab, garis batas maritim harus ditarik dan diukur dari daratannya.
"Indonesia sudah protes soal ini," ucap MahfudzCredit Jawapos.com
