Kapal selam yang mengangkut senjata nuklir milik Inggris.
LONDON, CB -
Sistem senjata nuklir Inggris, Trident, bisa dilumpuhkan oleh serangan
dunia maya, kata mantan Menteri Pertahanan Lord Browne.
Mantan menteri dari Partai Buruh tersebut juga mengatakan kepada BBC, apabila "titik lemah" tersebut tidak dilindungi, "tiada jaminan" penahan serangan nuklir yang dapat diandalkan yang bisa digunakan oleh Perdana Menteri Inggris.
Namun mantan Menteri Pertahanan dari Partai Konservatif, Sir Malcolm Rifkind, membantah risiko tersebut.
Komentar-komentar tersebut muncul sebelum debat di parlemen tentang masa depan Trident.
Pada Senin (23/11/2015), terungkap bahwa anggaran untuk memperbarui program tersebut meningkat sampai £31 miliar atau sekitar hampir Rp 650 triliun.
Pemerintah juga mengatakan bahwa tanggal awal penggantian kapal selam tersebut ditunda sampai "awal 2030-an" seperti terungkap oleh laporan pertahanan strategis dan keamanan, Strategic Defence and Security Review, SDSR.
Pemimpin dunia
Laporan tersebut menyatakan bahwa Inggris adalah "pemimpin dunia" dalam keamanan dunia maya.
Lord Browne, menteri pertahanan antara 2006 sampai 2008, mengatakan kepada editor politik BBC Laura Kuenssberg bahwa para menteri punya "kewajiban" untuk meyakinkan anggota parlemen bahwa semua bagian penghalau nuklir sudah siap melawan risiko serangan dunia maya dan tersedia perlindungan.
Lord Browne menambahkan, "Jika mereka tidak mampu melakukan itu maka tak ada jaminan bahwa ada senjata yang bisa diandalkan dan bisa digunakan oleh perdana menteri jika dia membutuhkannya."
Namun Sir Malcolm mengatakan, "Inti dari senjata nuklir bukanlah apa ini akan sukses 100 persen jika dibutuhkan. Namun apakah musuh yang akan menyerang siap terhadap risikonya."
Pada Senin (23/11/2015), Perdana Menteri David Cameron mengonfirmasi bahwa anggota parlemen akan melakukan pemungutan suara tak mengikat untuk menentukan apakah akan memperbarui empat kapal selam yang membawa senjata nuklir Inggris.
Posisi resmi Partai Buruh adalah untuk memperbarui Trident, namun pemimpin partai Jeremy Corbyn tegas menolak program tersebut dan meminta ada pengkajian ulang untuk mempertimbangkan posisi partai.
Mantan menteri dari Partai Buruh tersebut juga mengatakan kepada BBC, apabila "titik lemah" tersebut tidak dilindungi, "tiada jaminan" penahan serangan nuklir yang dapat diandalkan yang bisa digunakan oleh Perdana Menteri Inggris.
Namun mantan Menteri Pertahanan dari Partai Konservatif, Sir Malcolm Rifkind, membantah risiko tersebut.
Komentar-komentar tersebut muncul sebelum debat di parlemen tentang masa depan Trident.
Pada Senin (23/11/2015), terungkap bahwa anggaran untuk memperbarui program tersebut meningkat sampai £31 miliar atau sekitar hampir Rp 650 triliun.
Pemerintah juga mengatakan bahwa tanggal awal penggantian kapal selam tersebut ditunda sampai "awal 2030-an" seperti terungkap oleh laporan pertahanan strategis dan keamanan, Strategic Defence and Security Review, SDSR.
Pemimpin dunia
Laporan tersebut menyatakan bahwa Inggris adalah "pemimpin dunia" dalam keamanan dunia maya.
Lord Browne, menteri pertahanan antara 2006 sampai 2008, mengatakan kepada editor politik BBC Laura Kuenssberg bahwa para menteri punya "kewajiban" untuk meyakinkan anggota parlemen bahwa semua bagian penghalau nuklir sudah siap melawan risiko serangan dunia maya dan tersedia perlindungan.
Lord Browne menambahkan, "Jika mereka tidak mampu melakukan itu maka tak ada jaminan bahwa ada senjata yang bisa diandalkan dan bisa digunakan oleh perdana menteri jika dia membutuhkannya."
Namun Sir Malcolm mengatakan, "Inti dari senjata nuklir bukanlah apa ini akan sukses 100 persen jika dibutuhkan. Namun apakah musuh yang akan menyerang siap terhadap risikonya."
Pada Senin (23/11/2015), Perdana Menteri David Cameron mengonfirmasi bahwa anggota parlemen akan melakukan pemungutan suara tak mengikat untuk menentukan apakah akan memperbarui empat kapal selam yang membawa senjata nuklir Inggris.
Posisi resmi Partai Buruh adalah untuk memperbarui Trident, namun pemimpin partai Jeremy Corbyn tegas menolak program tersebut dan meminta ada pengkajian ulang untuk mempertimbangkan posisi partai.
Credit KOMPAS.com
