Dirut PTDI: Semoga Presiden Mau Pakai Helikopter Produk Kami

 

EC725 Caracal di hanggar PT Dirgantara Indonesia. PTDI merekomendasikan helikopter ini sebagai kendaraan operasional presiden. (CNN Indonesia/Iwan Hermawan)

 

Bandung, CB -- PT Dirgantara Indonesia menjamin tak bakal memberikan pelayanan buruk terhadap konsumen, termasuk apabila TNI dan pemerintah menjatuhkan pilihan pada Eurocopter EC725 Caracal rakitan mereka sebagai kendaraan operasional untuk pejabat tinggi negara (VVIP).

Tak hanya merakit, sebagian badan helikopter EC725 diproduksi sendiri oleh PTDI. “Sebagai pimpinan PTDI, mudah-mudahan Bapak Presiden mau menggunakan produk kami. Ini akan menjadi iklan terbaik bagi kami untuk menjual ke negara-negara lain,” kata Direktur Utama PTDI Budi Santoso di Bandung, Jawa Barat (25/11).
PTDI menjamin tak bakal mengulangi “kesalahannya” di masa lalu, sekaligus meyakinkan pemerintah bahwa mereka kini makin profesional.

“Kesalahan” yang dimaksud itu terkait terkatung-katungnya kontrak pengadaan 16 helikopter Super Puma NAS 332 yang dipesan TNI AU pada tahun 1998.

Terkait hal itu, PTDI sebelumnya telah mengatakan penyelesaian helikopter Super Puma NAS 332 terhambat karena selisih kurs pada tahun pengadaan dengan tahun-tahun kemudian saat proses berjalan, serta karena kebijakan konversi pengadaan alat utama sistem senjata dari kredit ekspor ke rupiah murni demi efisiensi pembiayaan.

Selama ini PTDI bekerja sama dengan Eurocopter (kini Airbus Helicopters) yang bermarkas di Perancis. PTDI merakit dan memproduksi komponen helikopter Super Puma yang lisensinya dipegang Eurocopter guna membidik pasar helikopter di Asia, khususnya untuk fungsi militer.
Meski PTDI menawarkan EC725 Caracal sebagai helikopter VVIP, TNI telah menjatuhkan pilihan pada AgustaWestland AW101 buatan Italia-Inggris. Satu unit telah dipesan sejak Juni 2015 dan memasuki tahap perakitan akhir di Italia. Helikopter tersebut akan tiba di Indonesia tahun depan.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna –yang juga Komisaris Utama PTDI– menyatakan pemilihan AW101 dilakukan berdasarkan kajian internal TNI AU, dimulai dari skuadron udara VVIP, lalu diteruskan ke Markas Besar TNI, hingga akhirnya dia selaku pimpinan TNI AU memutuskan memilih AW101.
“Kalau terjadi apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Untuk keamanan, saya minta helikopter itu (AW101) dilengkapi beberapa fitur,” kata Agus.

Satu unit AW101, menurut anggota Komisi I Tubagus Hasanuddin, berharga sekitar US$55 juta atau setara dengan Rp752 miliar lebih.
Meski ditujukan untuk kendaraan operasional VVIP termasuk presiden, pengadaan helikopter itu menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung sepenuhnya urusan TNI AU.

Credit  CNN Indonesia