CANBERRA
- Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull berupaya
mempertahankan kekuasaan saat dia terus mendapat tekanan dari dalam
pemerintahan.
Dia terpaksa harus meninggalkan kebijakan pajak yang dicanangkannya dan muncul upaya untuk menggelar voting kedua yang dapat mengancam posisinya sebagai ketua partai.
Agenda legislative Turnbull mengalami kemunduran pekan ini saat dia harus berkompromi dalam kebijakan energi dan mencabut rencana pemangkasan pajak untuk korporasi.
Pada saat yang sama, dia harus menghadapi tantangan dari mantan Menteri Dalam Negeri (mendagri) Peter Dutton yang menantang Turnbull pada Selasa (21/8) dalam voting oleh Partai Liberal, mitra senior koalisi pemerintahan sayap kanan tengah.
Dia terpaksa harus meninggalkan kebijakan pajak yang dicanangkannya dan muncul upaya untuk menggelar voting kedua yang dapat mengancam posisinya sebagai ketua partai.
Agenda legislative Turnbull mengalami kemunduran pekan ini saat dia harus berkompromi dalam kebijakan energi dan mencabut rencana pemangkasan pajak untuk korporasi.
Pada saat yang sama, dia harus menghadapi tantangan dari mantan Menteri Dalam Negeri (mendagri) Peter Dutton yang menantang Turnbull pada Selasa (21/8) dalam voting oleh Partai Liberal, mitra senior koalisi pemerintahan sayap kanan tengah.
Voting
itu pun menandai awal dari tekanan lebih besar untuk mengakhiri
kekuasaan Turnbull. Turnbull menang dalam voting itu dengan meraih
dukungan 48 suara melawan 35 suara yang menentangnya. Dutton yang
memerlukan dukungan tujuh suara lagi untuk menjadi pemimpin telah
menggalang dukungan partai untuk mengalahkan Turnbull.
“Saya sedang bicara dengan para kolega. Jika saya yakin mayoritas kolega mendukung saya, maka saya akan mempertimbangkan posisi saya,” kata Dutton pada 3AW Radio, dikutip kantor berita Reuters . Situasi ini semakin memperdalam spekulasi tentang masa depan Turnbull.
Gubernur Jenderal Peter Cosgrove juga membatalkan rencana perjalanan dan akan tetap berada di Canberra pekan ini untuk memantau perkembangan politik. Cosgrove merupakan perwakilan Ratu Inggris Elizabeth II di Australia dan memiliki wewenang mengambil sumpah PM baru jika Turnbull terguling dari posisinya.
Cosgrove juga berwenang menerima permintaan Turnbull untuk membubarkan parlemen jika dia memutuskan menggelar pemilu lebih cepat. Pemilu selanjutnya dijadwalkan digelar pada Mei. Sejumlah surat kabar Australia menyuarakan rasa frustrasi banyak pemilih atas seringnya terjadi perubahan pemimpin.
“Ini akan lebih mudah bagi para pemilih dan bagi kepentingan nasional jika Turnbull pergi ke Yarralumla (kediaman resmi Cosgrove) dan menyerukan pemilu setahun lebih awal,” tulis tajuk The Sydney Morning Herald .
“Risikonya besar jika dia berganti arah sebelum dia berada di ujung perjalanan,” papar harian itu. Tekanan dari Partai Liberal pada Turnbull itu menjadi alasan bagi oposisi Partai Buruh untuk segera menyusun strategi sebelum pemilu mendatang, dan tidak hanya diam menunggu lawan politiknya terlibat konflik.
Partai Buruh menggunakan sesi di parlemen kemarin untuk bertanya pada tujuh dari sembilan menteri kabinet yang mendukung Dutton, apakah mereka masih mendukung Turnbull. Tujuh menteri itu telah mengajukan pengunduran diri kepada Turnbull yang menolak permintaan mereka demi menunjukkan persatuan.
Turnbull kemudian menyatakan dia telah mendapat jaminan tegas berlanjutnya kesetiaan. Adapun Dutton dan satu lawan lainnya diizinkan meninggalkan jabatan menteri. Langkah Turnbull mencabut rencananya untuk memangkas pajak korporat menjadi 25% dari 30% itu dianggap sebagai upaya menyenangkan para pendukungnya.
“Saya sedang bicara dengan para kolega. Jika saya yakin mayoritas kolega mendukung saya, maka saya akan mempertimbangkan posisi saya,” kata Dutton pada 3AW Radio, dikutip kantor berita Reuters . Situasi ini semakin memperdalam spekulasi tentang masa depan Turnbull.
Gubernur Jenderal Peter Cosgrove juga membatalkan rencana perjalanan dan akan tetap berada di Canberra pekan ini untuk memantau perkembangan politik. Cosgrove merupakan perwakilan Ratu Inggris Elizabeth II di Australia dan memiliki wewenang mengambil sumpah PM baru jika Turnbull terguling dari posisinya.
Cosgrove juga berwenang menerima permintaan Turnbull untuk membubarkan parlemen jika dia memutuskan menggelar pemilu lebih cepat. Pemilu selanjutnya dijadwalkan digelar pada Mei. Sejumlah surat kabar Australia menyuarakan rasa frustrasi banyak pemilih atas seringnya terjadi perubahan pemimpin.
“Ini akan lebih mudah bagi para pemilih dan bagi kepentingan nasional jika Turnbull pergi ke Yarralumla (kediaman resmi Cosgrove) dan menyerukan pemilu setahun lebih awal,” tulis tajuk The Sydney Morning Herald .
“Risikonya besar jika dia berganti arah sebelum dia berada di ujung perjalanan,” papar harian itu. Tekanan dari Partai Liberal pada Turnbull itu menjadi alasan bagi oposisi Partai Buruh untuk segera menyusun strategi sebelum pemilu mendatang, dan tidak hanya diam menunggu lawan politiknya terlibat konflik.
Partai Buruh menggunakan sesi di parlemen kemarin untuk bertanya pada tujuh dari sembilan menteri kabinet yang mendukung Dutton, apakah mereka masih mendukung Turnbull. Tujuh menteri itu telah mengajukan pengunduran diri kepada Turnbull yang menolak permintaan mereka demi menunjukkan persatuan.
Turnbull kemudian menyatakan dia telah mendapat jaminan tegas berlanjutnya kesetiaan. Adapun Dutton dan satu lawan lainnya diizinkan meninggalkan jabatan menteri. Langkah Turnbull mencabut rencananya untuk memangkas pajak korporat menjadi 25% dari 30% itu dianggap sebagai upaya menyenangkan para pendukungnya.
Dia berencana meniru langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump,
tapi dengan laba perusahaan dan pertumbuhan pendapatan yang stagnan,
kebijakan itu terbukti kurang populer bagi para pemilih.
“Jelas bahwa kebijakan itu tidak pernah menjadi faktor pemenang pemilu. Ada sejumlah kekhawatiran terkait kebijakan itu, ini akan menunjukkan pada mereka bahwa dia mendengarkan,” ujar Rod Tiffen, profesor ilmu politik di Universitas Sydney.
Senat menolak kebijakan itu kemarin dan Turnbull menyatakan, dia tidak lagi menginginkannya. “Kita tidak akan memangkas pajak bagi perusahaan- perusahaan besar hingga pemilu mendatang,” tutur dia di Canberra.
Meski Turnbull telah memberikan konsesi, krisis politik dapat terus terjadi dalam dua hari sidang terakhir di parlemen, sebelum masa reses hingga September. Krisis ini pun menekan pasar keuangan Australia dengan bursa saham utama turun hampir 0,5% kemarin pada level terendah dalam sembilan hari.
Turnbull berkuasa melalui kudeta ruang partai pada September 2015 yang menggulingkan mantan PM Tony Abbott. Sebagai tokoh sosial liberal dan mantan bankir, Turnbull mendapat dukungan populer pada awal pemerintahannya, tapi harus berjuang meyakinkan para pemilih konservatif dan hanya menang tipis pada pemilu 2016.
“Jelas bahwa kebijakan itu tidak pernah menjadi faktor pemenang pemilu. Ada sejumlah kekhawatiran terkait kebijakan itu, ini akan menunjukkan pada mereka bahwa dia mendengarkan,” ujar Rod Tiffen, profesor ilmu politik di Universitas Sydney.
Senat menolak kebijakan itu kemarin dan Turnbull menyatakan, dia tidak lagi menginginkannya. “Kita tidak akan memangkas pajak bagi perusahaan- perusahaan besar hingga pemilu mendatang,” tutur dia di Canberra.
Meski Turnbull telah memberikan konsesi, krisis politik dapat terus terjadi dalam dua hari sidang terakhir di parlemen, sebelum masa reses hingga September. Krisis ini pun menekan pasar keuangan Australia dengan bursa saham utama turun hampir 0,5% kemarin pada level terendah dalam sembilan hari.
Turnbull berkuasa melalui kudeta ruang partai pada September 2015 yang menggulingkan mantan PM Tony Abbott. Sebagai tokoh sosial liberal dan mantan bankir, Turnbull mendapat dukungan populer pada awal pemerintahannya, tapi harus berjuang meyakinkan para pemilih konservatif dan hanya menang tipis pada pemilu 2016.
Credit sindonews.com
