Kamis, 09 Agustus 2018

AS Tak Sudi Menunggu Korut Terlalu Lama Lucuti Senjata Nuklir


AS Tak Sudi Menunggu Korut Terlalu Lama Lucuti Senjata Nuklir
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley. Foto/REUTERS

CUCUTA - Amerika Serikat (AS) tidak mau menunggu Korea Utara (Korut) terlalu lama untuk melucuti senjata nuklir atau denuklirisasi. Demikian disampaikan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley.

Pada pertemuan puncak di bulan Juni di Singapura, pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump berjanji akan bekerja untuk mengakhiri program senjata nuklir Pyongyang. Namun, kedua negara telah berjuang untuk mencapai kesepakatan rinci untuk memenuhi tujuan tersebut.

"Ini semua di pengadilan Korea Utara," kata Haley kepada wartawan yang melakukan perjalanan bersama selama kunjungan ke Kolombia, hari Rabu waktu setempat. Kunjungan Haley untuk menghadiri pelantikan presiden baru Kolombia, Ivan Duque, dan bertemu dengan para migran yang melarikan diri dari Venezuela.

"Mereka harus memahami bahwa masyarakat internasional masih mengharapkan mereka melakukan denuklirisasi dan kami bersedia menunggu jika mereka ingin menunggu, tetapi kami tidak bersedia menunggu terlalu lama," ucap Haley, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/8/2018).

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton pada hari Selasa lalu mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo siap untuk kembali melakukan perjalanan ke Korea Utara untuk melakukan pertemuan dengan Kim Jong-un.

Haley menambahkan, Pompeo telah menyampaikan tuntutan AS yang "keras" kepada Korea Utara dan Washington tidak akan melemahkan sikapnya atau mengurangi sanksi terhadap Pyongyang.

Rusia dan China telah menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk mendiskusikan sanksi-sanksi yang melonggarkan terhadap Pyongyang setelah pertemuan 12 Juni di Singapura antara Trump dan Kim Jong-un.

"Ini akan menjadi proses yang panjang, kami tahu ini tidak akan terjadi dalam semalam," kata Haley. "Kita harus melihat denuklirisasi dan kami tidak akan berhenti sampai kami mendapatkannya." 



Credit  sindonews.com