Jumat, 07 Oktober 2016

Pakar Sebut Manuver Besar-besaran Indonesia di Natuna Dipantau China

 
Pakar Sebut Manuver Besar-besaran Indonesia di Natuna Dipantau China
Jet-jet tempur Indonesia ambil bagian dalam manuver besar-besaran di Natuna kawasan Laut China Selatan pada Kamis (6/10/2016). Foto/REUTERS/Beawiharta
 
JAKARTA - Manuver militer besar-besaran yang digelar Indonesia di Natuna kawasan Laut China Selatan tak hanya jadi tontonan warga Indonesia, tapi juga dipantau Pemerintah China. Demikian pendapat pakar Asia Tenggara di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Ian Storey, Kamis (6/10/2016).

Sekitar 73 pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI) ambil bagian dalam latihan perang besar-besaran di Natuna, termasuk bermanuver menjatuhkan bom pada target di lepas pantai. Manuver akbar ini disaksikan langsung Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi.

“Latihan ini memiliki satu tujuan dan dua penonton,” kata Ian Storey. ”Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa angkatan bersenjata Indonesia siap untuk membela sumber daya alam negaranya di sekitar Natuna. Dua penonton adalah orang-orang Indonesia dan Pemerintah China,” katanya lagi.

Indonesia sejatinya tidak terlibat sengketa klaim kepulauan Laut China Selatan. Namun, China yang mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan pernah bersitegang dengan Indonesia di kawasan Natuna. Beberapa waktu lalu, militer Indonesia mengumbar tembakan terhadap kapal-kapal nelayan China yang masuk ke Natuna dan sempat diprotes Beijing.

Sengketa kawasan Laut China Selatan melibatkan China dengan sejumlah negara di Asia, seperti Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam dan Taiwan. Meski posisi Indonesia netral dalam konflik klaim Laut China Selatan, namun Indonesia dianggap sebagai pemegang kunci kekuatan ASEAN.

”Kekuatan keseluruhan ASEAN sebagian besar tergantung pada kemauan Indonesia untuk memainkan peran broker diplomatik dan di sanalah saya pikir kita melihat beberapa wobbliness ini,” kata Euan Graham, Direktur Keamanan Internasional di Lowy Institute, sebuah think-tank yang berbasis di Sydney, seperti dikutip Reuters.




Credit  Sindonews