Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi. (REUTERS/Soe Zeya Tun)
“Pernyataan Kepresidenan DK PBB berpotensi mengganggu negosiasi bilateral yang sedang berlangsung lancar dan cepat,” kata kantor pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam sebuah pernyataan, Rabu (8/11).
Pemimpin yang baru dua tahun memerintah Myanmar itu menyebutkan bahwa masalah etnis Rohingya hanya dapat diselesaikan secara bilateral.
Ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri dari kekerasan militer di Rakhine ke perbatasan Bangladesh sejak akhir Agustus lalu. Sebelumnya, DK PBB mendesak agar Suu Kyi berhenti menggunakan kekuatan militer berlebihan di wilayah yang mayoritas dihuni etnis beragama muslim itu.
"Kami mendorong Myanmar agar segera memulihkan pemerintahan sipil dan menegakkan hukum dengan menghormati hak-hak asasi manusia," kata DK PBB, seperti dilaporkan Reuters, Selasa (7/11).
Myanmar menjadi sorotan dunia sejak konflik kemanusiaan kembali memburuk di Rakhine akhir Agustus lalu. Krisis itu dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pada 25 Agustus hingga menewaskan sedikitnya 1.000 orang khususnya etnis minoritas Rohingya.
Sejak 10 minggu terakhir PBB terus mengungkapkan kekhawatirannya terkait krisis yang disebut sebagai "contoh klasik upaya pembersihan etnis." Badan dunia itu terus mendesak Myanmar untuk menjamin akses kemanusiaan serta mengizinkan media mengunjungi pusat konflik di Rakhine.
Myanmar diminta bekerja sama dengan seluruh instrumen dan mekanisme PBB untuk menyelesaikan krisis. PBB mendesak agar Suu Kyi lebih terbuka dan transparan terkait investigasi atas dugaan pelanggaran HAM secara transparan.
DK PBB menyatakan keprihatinannya atas laporan pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine, termasuk [pelanggaran yang dilakukan] oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga minoritas, terutama Rohingya.
Pernyataan itu digagas Perancis dan Inggris sebagai respons lanjutan DK PBB terhadap tragedi kemanusiaan di Rakhine. Semula, kedua negara mendorong DK PBB untuk mengadopsi sebuah resolusi, yang lebih keras.
Namun, mereka khawatir usulan itu akan diveto oleh Rusia dan China, sekutu Myanmar. Pernyataan Kepresidenan dianggap lebih lunak ketimbang resolusi. Sebagai jalan tengah, 15 negara anggota DK PBB pun akhirnya menyepakati pernyaataan resmi itu dengan suara bulat.
Baru-baru ini, Suu Kyi baru-baru ini menyatakan Myanmar bersedia menerima kembali para pengungsi Rohingya yang ingin kembali ke kampung halamannya. Tetapi mereka harus melalui proses verifikasi.
Peraih Nobel Perdamaian itu menuturkan negosiasi repatriasi pengungsi dengan Bangladesh masih terus berjalan. Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali juga diundang ke Myanmar pada 16-17 November guna melanjutkan pembicaraan tersebut.
Credit cnnindonesia.com
Myanmar sebut langkah PBB bahayakan pembicaraan dengan Bangladesh
Arsip
Foto. Penasihat Negara Aung San Suu Kyi saat menghadiri peringatan dua
tahun Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) di Naypyitaw, Myanmar,
Minggu (15/10/2017). (REUTERS/Soe Zeya Tun )
Yangon (CB) - Myanmar pada Rabu menyatakan bahwa
pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai
krisis pengungsi Rohingya bisa sangat membahayakan pembicaraannya dengan
Bangladesh untuk memulangkan kembali 600.000 orang lebih yang melarikan
diri dari Myanmar untuk melarikan diri dar.
Dewan Keamanan PBB, dalam pernyataannya pada Senin, mendesak Myanmar untuk memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer berlebihan serta menyatakan keprihatinan sangat atas laporan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan di negara bagian Rakhine.
Pemimpin de facto Myanmar Aung Sang Suu Kyi, yang pemerintahan sipilnya berbagi kekuasaan dengan militer, menanggapinya dengan mengatakan bahwa masalah yang dihadapi Myanmar dan Bangladesh hanya dapat diselesaikan secara bilateral, satu poin yang menurut dia diabaikan dalam pernyataan Dewan Keamanan itu.
"Selanjutnya, pernyataan kepresidenan (Dewan Keamanan) berpotensi dan sangat membahayakan perundingan bilateral antara kedua negara yang telah berjalan mulus dan cepat," kata kantor Suu Kyi dalam pernyataan.
Perundingan dengan Bangladesh terus berlanjut, ia mengatakan, dan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali telah diundang ke Myanmar pada 16-17 November.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson dijadwalkan mengunjungi Myanmar sehari sebelumnya pada 15 November, dengan langkah-langkah yang sedang berlangsung di Washington untuk membawa sebuah undang-undang untuk memberikan sanksi kepada Myanmar.
Dengan melihat ke China, Myanmar menyatakan menghargai pendirian yang diambil oleh beberapa anggota Dewan Keamanan yang berpegang pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara berdaulat.
Untuk meredakan kekuatan hak veto Rusia dan China, Inggris dan Prancis menyampaikan dorongan kepada Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi mengenai situasi tersebut dan badan beranggota 15 orang tersebut dengan suara bulat menyetujui sebuah pernyataan resmi.
PBB telah mengecam kekerasan yang sudah berlangsung 10 minggu terakhir di Myanmar sebagai contoh klasik pembersihan etnis untuk mengusir Muslim Rohingya dari negara mayoritas umat Buddha Myanmar.
Militer menyatakan operasi penindakan militer yang mereka lakukan dipicu oleh serangan tersinkronisasi militan Rohingya terhadap 30 pos keamanan di bagian utara Negara Bagian Rakhine pada 25 Agustus.
Pengungsi Rohingya mengatakan militer membakar desa-desa mereka, namun militer mengatakan bahwa pembakarnya adalah petempur Rohingya. Pengungsi memberikan laporan mengerikan tentang pemerkosaan dan pembunuhan. Myanmar mengatakan tuduhan tersebut harus diselidiki.
Dewan Keamanan PBB, dalam pernyataannya pada Senin, mendesak Myanmar untuk memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer berlebihan serta menyatakan keprihatinan sangat atas laporan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan di negara bagian Rakhine.
Pemimpin de facto Myanmar Aung Sang Suu Kyi, yang pemerintahan sipilnya berbagi kekuasaan dengan militer, menanggapinya dengan mengatakan bahwa masalah yang dihadapi Myanmar dan Bangladesh hanya dapat diselesaikan secara bilateral, satu poin yang menurut dia diabaikan dalam pernyataan Dewan Keamanan itu.
"Selanjutnya, pernyataan kepresidenan (Dewan Keamanan) berpotensi dan sangat membahayakan perundingan bilateral antara kedua negara yang telah berjalan mulus dan cepat," kata kantor Suu Kyi dalam pernyataan.
Perundingan dengan Bangladesh terus berlanjut, ia mengatakan, dan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali telah diundang ke Myanmar pada 16-17 November.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson dijadwalkan mengunjungi Myanmar sehari sebelumnya pada 15 November, dengan langkah-langkah yang sedang berlangsung di Washington untuk membawa sebuah undang-undang untuk memberikan sanksi kepada Myanmar.
Dengan melihat ke China, Myanmar menyatakan menghargai pendirian yang diambil oleh beberapa anggota Dewan Keamanan yang berpegang pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara berdaulat.
Untuk meredakan kekuatan hak veto Rusia dan China, Inggris dan Prancis menyampaikan dorongan kepada Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi mengenai situasi tersebut dan badan beranggota 15 orang tersebut dengan suara bulat menyetujui sebuah pernyataan resmi.
PBB telah mengecam kekerasan yang sudah berlangsung 10 minggu terakhir di Myanmar sebagai contoh klasik pembersihan etnis untuk mengusir Muslim Rohingya dari negara mayoritas umat Buddha Myanmar.
Militer menyatakan operasi penindakan militer yang mereka lakukan dipicu oleh serangan tersinkronisasi militan Rohingya terhadap 30 pos keamanan di bagian utara Negara Bagian Rakhine pada 25 Agustus.
Pengungsi Rohingya mengatakan militer membakar desa-desa mereka, namun militer mengatakan bahwa pembakarnya adalah petempur Rohingya. Pengungsi memberikan laporan mengerikan tentang pemerkosaan dan pembunuhan. Myanmar mengatakan tuduhan tersebut harus diselidiki.
Credit antaranews.com
