Presiden Jokowi meminta proyek pengadaan helikopter VVIP dibatalkan. (ANTARA FOTO/Roni)
Pembatalan rencana ini sebagai bentuk patuh pada keputusan Presiden Joko Widodo yang berstatus sebagai panglima tertinggi TNI. Ia meminta publik tidak mempersoalkan rencana pembelian itu lagi.
"TNI ikut membatalkan dan tidak berkomentar apapun karena presiden adalah pemimpin tertinggi TNI. Jadi tidak usah didiskusikan lagi. Batal ya batal," katanya di Markas Komando Pertahanan Udara Nasional, Jakarta, Jumat (4/12).
Gatot menilai, keputusan Jokowi membatalkan pembelian helikopter VVIP sangat logis. Mengulang pernyataan Jokowi, ia berkata harga helikopter AW-101 terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kegunaannya sebagai alat transportasi.
"Presiden menunda karena ada kesan, helikopter itu mahal harga dan mewah padahal digunakan untuk VVIP saja," ucapnya.
Kemarin, setelah rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jokowi membatalkan usulan pembelian helikopter VVIP.
"Seperti yang diketahui bersama, saat ini, untuk heli, Presiden menggunakan Super Puma yang dirakit PT DI (Dirgantara Indonesia). Dengan mempertimbangkan dan mendengarkan berbagai masukan, Presiden memutuskan untuk tidak menyetujui usulan pembelian AW101," ujarnya.
Pramono menuturkan, langkah tersebut diambil Jokowi karena sang kepala negara beranggapan helikopter yang ada masih bisa digunakan secara maksimal untuk mendukung tugas-tugas kenegaraannya.
Credit CNN Indonesia
Jokowi Batalkan Rencana Pembelian Helikopter VVIP
Helikopter AgustaWestland AW101 yang diincar TNI Angkatan Udara. (Dok. Wikipedia/Fox52)
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam konferensi pers seusai rapat terbatas soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Ia menyebutkan, usulan pembelian helikopter AgustaWestland AW101 alias Merlin awalnya diutarakan oleh TNI Angkatan Udara.
"Seperti yang diketahui bersama, saat ini, untuk heli, Presiden menggunakan Super Puma yang dirakit PTDI (Dirgantara Indonesia). Dengan mempertimbangkan dan mendengarkan berbagai masukan, Presiden memutuskan untuk tidak menyetujui usulan pembelian AW101," ujar politisi yang akrab disapa Pram itu di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).
Pram menuturkan, langkah tersebut diambil Presiden Jokowi karena sang kepala negara beranggapan helikopter yang ada masih bisa digunakan secara maksimal untuk mendukung tugas-tugas kenegaraannya.
"Kedua, dalam kondisi keuangan seperti ini, pembelian heli tersebut dianggap harganya terlalu tinggi," katanya.
Dengan demikian, imbuh Pram, Presiden akan tetap menggunakan helikopter Super Puma yang ada, meski perlu dipikirkan untuk pengadaan helikopter baru sebagai backup (pendukung atau pengganti).
"Presiden akan menggunakan heli yang ada, walaupun perlu dipikirkan untuk pengadaan sebagai backup, karena Indonesia sebagai negara kepulauan dengan aktivitas Presiden yang sangat tinggi, untuk memiliki backup heli. Selama ini tidak ada backup-nya," ujarnya.
Selain itu, tutur Pram, Presiden menyiratkan bahwa lebih baik pengadaan helikopter backup dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, baik menggunakan helikopter yang bisa dikaroseri, di-assembling, atau dibuat oleh putra bangsa.
Credit CNN Indonesia
