Bendera Turki (REUTERS/Murad Sezer)
Menteri Luar Negeri Mevlut Casuvoglu menyampaikan hal tersebut setelah dua pemerintahan kota Jerman melarang sejumlah menteri asal Turki berbicara dalam pertemuan dengan para pendukung Presiden Tayyip Erdogan.
Reuters menyebutkan komentar Casuvoglu menggambarkan semakin buruknya hubungan antara kedua negara, terutama setelah munculnya insiden terbaru di mana Turki menangkap Deniz Yucel, koresponden surat kabar ternama Die Welt, pada Senin lalu.
Pada Kamis, Jerman menyatakan bahwa penangkapan tersebut telah menimbulkan keretakan besar dalam hubungan diplomatik dengan Turki. Ini adalah untuk pertama kalinya seorang koresponden asal Jerman diciduk terkait upaya kudeta gagal pada Juli tahun lalu.
Sementara itu di Ankara pada Jumat, Casuvoglu mengatakan bahwa " jika diperlukan kami akan membalas dengan segala macam cara.
"Larangan pertemuan di Jerman itu adalah sebuah isyarat bagaimana Jerman dan negara-negara Barat telah menerapkan standar ganda," kata dia.
Pemerintah kota Gaggenau pada Kamis membatalkan izin pertemuan yang rencananya akan dihadiri oleh menteri asal Turki, Bekir Bozdag. Dia rencananya akan berpidato meminta dukungan 1,5 juta warga Turki di Jerman untuk referendum penambahan wewenang presiden pada April mendatang.
Otoritas kota beralasan soal kurangnya tempat parkir dalam pertemuan itu.
Menanggapi larangan tersebut, Bozdag membalas dengan membatalkan jadwal pertemuan dengan menteri di Jerman dan langsung pulang ke Turki.
Pemerintah di Ankara juga memanggil duta besar Jerman untuk meminta penjelasan.
Larangan yang sama juga diterapkan oleh kota Cologne terhadap sebuah acara yang akan dihadiri oleh Menteri Perekonomian Turki, Nihat Zeybecki, pada Ahad karena alasan keamanan.
"Pihak Jerman mengatakan bahwa jika ada menteri dari Turki yang datang, mereka harus bertemu dengan menteri Jerman. Kami tidak terima tekanan tersebut," kata Casuvoglu.
"Jika Anda ingin menjaga hubungan baik dengan kami, maka Anda harus belajar tata krama. Ini adalah pesan kami untuk Jerman," kata dia.
Credit antaranews.com
