Presiden Turki Tayyip Erdogan (REUTERS/Umit Bektas)
Menteri dalam negeri Jerman mengatakan Berlin tidak akan menoleransi spionase asing di wilayahnya.
Ketegangan sedang meningkat antara Jerman dan Turki, dua sekutu di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), menjelang referendum di Turki bulan depan. Referendum tersebut mengarah pada upaya perluasan kekuasaan Presiden Tayyip Erdogan.
Berlin sudah membuat Turki marah dengan membatalkan beberapa unjuk rasa berbau kampanye oleh menteri-menteri Turki di wilayah Jerman. Pembatalan itu membuat Turki melemparkan tuduhan bahwa Pemerintah Jerman tengah menjalankan taktik "Nazi".
Laporan berbagai media bahwa Turki memata-matai para anggota diaspora etnis Turki terbesar di Jerman telah memperkeruh hubungan kedua negara.
"Kami telah meluncurkan penyelidikan terhadap suatu pihak terkait dugaan spionase," kata seorang juru bicara Kantor Kejaksaan Federal Jerman (GBA) sebagaimana dikutip Reuters.
Juru bicara tersebut menolak berkomentar soal laporan media Jerman bahwa pihak yang dimaksud itu adalah Badan Intelijen Turki (MIT) dan bahwa badan tersebut diduga melakukan aksi mata-mata terhadap para pendukung ulama Turki yang tinggal di Amerika Serikat, Fethullah Gulen.
Ankara menuding Gulen mengatur percobaan kudeta pada Juli tahun lalu, tuduhan yang dibantah Gulen.
Seorang juru bicara GBA mengatakan penyelidikan dilakukan terpisah dari penyelidikan yang diluncurkan awal tahun ini soal kemungkinan spionase oleh para ulama yang dikirim ke Jerman oleh Pemerintah Turki.
"Kedua kasus itu menyangkut dugaan spionase yang melibatkan Turki, tapi pada saat ini tidak ada unsur yang sama pada kedua penyelidikan tersebut," ujar sang juru bicara.
Kalangan pejabat Turki belum memberikan tanggapan.
Sebelumnya, surat kabar Jerman Sueddeutsche Zeitung dan dua stasiun penyiaran melaporkan bahwa intelijen Turki memberikan kepada dinas intelijen Jerman sebuah daftar nama 300 orang, yang diduga merupakan para pendukung Gulen dan saat ini tinggal di Jerman.
Daftar itu juga berisi nama 200 kelompok, sekolah dan lembaga-lembaga lainnya yang dikaitkan dengan ulama tersebut.
Sejak kudeta yang gagal tahun lalu, pihak berwenang Turki telah melakukan pembersihan terhadap banyak lembaga, sekolah universitas dan media puluhan ribu orang yang diduga sebagai pendukung Gulen. Langkah Ankara itu membuat Uni Eropa khawatir soal kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Credit ANTARA News
