BEIJING
- Pihak berwenang di China barat laut siap memulai pembongkaran masjid
Jumat (10/8/2018) meskipun ada protes oleh ratusan anggota minoritas
etnis Muslim Hui. Muslim Hui bertekad untuk mempertahankan tempat ibadah
yang baru dibangun itu.
"Kerumunan berkumpul di luar Masjid Agung yang menjulang tinggi di kota Weizhou di wilayah otonomi Ningxia Hui dan diawasi ketat oleh polisi," kata South China Morning (SCMP) Hong Kong yang dikutip Fox News. Tidak ada bentrokan yang dilaporkan.
Belum diketahui dengan jelas apakah rencana itu akan berjalan sesuai jadwal. SCMP mengatakan rencana alternatif telah dilayangkan untuk menghapus delapan dari sembilan kubah, yang selesai tahun lalu tetapi tidak pernah memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian yang tepat.
Langkah itu dilakukan saat Partai Komunis China yang secara resmi ateis sedang menindak tegas ekspresi beragama dan menyerang apa yang disebutnya ide-ide radikal di antara lebih dari 20 juta Muslim di negara itu. Pihak berwenang telah menyerukan "sinicization" agama di China, yang tampaknya termasuk penghapusan simbol-simbol agama dan kepatuhan ketat terhadap arahan Partai Komunis.
"Kerumunan berkumpul di luar Masjid Agung yang menjulang tinggi di kota Weizhou di wilayah otonomi Ningxia Hui dan diawasi ketat oleh polisi," kata South China Morning (SCMP) Hong Kong yang dikutip Fox News. Tidak ada bentrokan yang dilaporkan.
Belum diketahui dengan jelas apakah rencana itu akan berjalan sesuai jadwal. SCMP mengatakan rencana alternatif telah dilayangkan untuk menghapus delapan dari sembilan kubah, yang selesai tahun lalu tetapi tidak pernah memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian yang tepat.
Langkah itu dilakukan saat Partai Komunis China yang secara resmi ateis sedang menindak tegas ekspresi beragama dan menyerang apa yang disebutnya ide-ide radikal di antara lebih dari 20 juta Muslim di negara itu. Pihak berwenang telah menyerukan "sinicization" agama di China, yang tampaknya termasuk penghapusan simbol-simbol agama dan kepatuhan ketat terhadap arahan Partai Komunis.
Credit sindonews.com
