Grafis Deklarasi Balfour
CB,JAKARTA--- Wakil Ketua Badan Kerjasama
Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR
RI) Rofi Munawar menyesalkan sikap Pemerintah Inggris yang berencana
menggelar perayaan 100 tahun Deklarasi Belfour. Selain itu dirinya juga
mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Borish Johnson yang
merasa berbangga hati karena Inggris telah ikut serta membentuk Negara
Zionis Israel.
"Deklarasi Belfour sejatinya merupakan pintu bencana yang paling besar dalam sejarah umat manusia karena telah membuka penderitaan berkepanjangan bagi warga palestina hingga satu abad lamanya. Mereka tertindas, terbunuh dan terusir dari tanah airnya sendiri," ucap Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (2/11).
Legislator asal Jawa Timur ini meminta Pemerintah Indonesia melayangkan nota keberatan terhadap rencana perayaan tersebut kepada Pemerintah Inggris. Jika itu jadi dilakukan maka sesungguhnya telah melanggar prinsip kemanusiaan dan kehilangan empati terhadap penderitaan Palestina selama ini.
Alih-alih meminta maaf atas kebijakan buruk yang telah dilakukan dimasa lalu. Ironisnya Pemerintah Inggris merayakan satu abad tersebut bersama pemimpin Benjamin Netanyahu dalam sebuah pesta yang cukup meriah. Sungguh sangat diluar akal, nalar sehat dan jauh dari menjungjung nilai-nilai kemanusiaan, katanya.
Dalam kesempatan itu Rofi juga mengingatkan komunitas internasional pada umumnya dan negara-negara berpenduduk muslim khususnya bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Israel sejak deklarasi Balfour telah menelan jutaan korban jiwa warga Palestina. Ditambah lagi kerugian material dan kebebasan yang terenggut dari warga Palestina karena masih terkungkung dalam tembok pemisah. Atas dasar itu sudah sepantasnya perjuangan kemerdekaan dan Kedaulatan atas Palestina wajib segera diwujudkan.
Sudah sepantasnya kita malu, karena hingga hari ini Palestina masih belum bisa bernapas secara leluasa di negerinya sendiri. Satu abad ini menjadi bukti bahwa sebagian besar Negara Islam masih tidak berdaya melepaskan Palestina dari cengkraman Israel. paparnya.
Rofi yang juga sebagai anggota Eksekutif Parliamentarians for Al-Quds yang berkedudukan di Istanbul meminta Organisasi Konferensi Islam (OKI) harus lebih serius dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional baik secara diplomatik maupun mekanisme lainnya.
DPR RI melalui BKSAP selalu konsisten menyuarakan isu Palestina di pelbagai foum parlemen internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) atau parlemen negara-negara OKI, maupun regional seperti Asian Parliamentary Assembly (APA), Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF).
Deklarasi Balfour merupakan sebuah surat yang diterbitkan pada 1917 oleh Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur Balfour. Pada tanggal 2 November 1917, Balfour mengirimkan sebuah surat kepada Walter Rothschild, anak kedua dari Baron Rothschild. Dalam surat tersebut, Balfour menyatakan pemerintah Inggris secara resmi mendukung gagasan untuk menciptakan sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Deklarasi Balfour Sebabkan 'Abad Genosida' bagi Palestina
ANKARA
- Duta Besar Palestina untuk Turki, Faed Mustafa menyatakan, tragedi
besar Palestina telah dimulai sejak lahirnya Deklarasi Balfour pada
1917, di mana Inggris memberi isyarat dukungannya untuk sebuah tanah air
untuk orang-orang Yahudi di Palestina.
Berbicara dalam konferensi pers yang diadakan di Kedutaan Besar Palestina di Ankara, Mustafa menyatakan, dokumen tersebut telah menyebabkan "abad genosida" bagi masyarakat Palestina.
Dia kemudian mengatakan, bahwa deklarasi tersebut secara efektif "menyerahkan" tanah Palestina ke sebuah negara yang tidak memiliki hak untuk mendirikan negara di wilayah tersebut.
Mustafa lalu mengkritik pemerintah Inggris saat ini karena menolak untuk meminta maaf atas perannya dalam perampasan tanah Palestina oleh Israel pada tahun 1948.
"Alih-alih mengatasi kesalahan mantan pemerintah, pemerintah Inggris saat ini bersiap untuk merayakannya (ulang tahun deklarasi 100) dengan Israel," kata Mustafa, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (2/11).
"Kami telah meminta Perdana Menteri Inggris Theresa May untuk membatalkan perayaan tersebut, namun dia tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia bangga dengan itu," sambungnya.
Seperti diketahui, May akan menjadi tuan rumah makan malam dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di London, sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Deklarasi Balfour.
Berbicara dalam konferensi pers yang diadakan di Kedutaan Besar Palestina di Ankara, Mustafa menyatakan, dokumen tersebut telah menyebabkan "abad genosida" bagi masyarakat Palestina.
Dia kemudian mengatakan, bahwa deklarasi tersebut secara efektif "menyerahkan" tanah Palestina ke sebuah negara yang tidak memiliki hak untuk mendirikan negara di wilayah tersebut.
Mustafa lalu mengkritik pemerintah Inggris saat ini karena menolak untuk meminta maaf atas perannya dalam perampasan tanah Palestina oleh Israel pada tahun 1948.
"Alih-alih mengatasi kesalahan mantan pemerintah, pemerintah Inggris saat ini bersiap untuk merayakannya (ulang tahun deklarasi 100) dengan Israel," kata Mustafa, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (2/11).
"Kami telah meminta Perdana Menteri Inggris Theresa May untuk membatalkan perayaan tersebut, namun dia tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia bangga dengan itu," sambungnya.
Seperti diketahui, May akan menjadi tuan rumah makan malam dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di London, sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Deklarasi Balfour.
Credit sindonews.com
Inggris-Israel Rayakan Seabad Deklarasi Yahudi di Palestina
PM Theresa May akan merayakan seabad dukungan
Inggris dirikan negara Yahudi di Timur Tengah yang kini menjadi Israel.
(Reuters/Andrew Couldridge)
Pada Kamis (2/11), pemimpin Inggris dan Israel akan merayakan peringatan seabad pernyataan yang disebut deklarasi Balfour itu dengan perjamuan di aula mewah Lancaster House, London.
Namun, sementara Perdana Menteri Theresa May dan Benjamin Netanyahu menggelar makan malam, demonstran di London dan Palestina akan berkumpul untuk menuntut Inggris mengakui penderitaan yang diakibatkan deklarasi itu dan mengakui status negaranya.
"Alasan hal ini mendapatkan banyak perhatian adalah karena konflik yang dipicunya ... masih ada dan, terutama di pihak Palestina, ada rasa ketidakadilan yang masih terus berlanjut," kata Ian black, akademisi di London School of Economics yang dikutip Reuters.
"Ini adalah masalah yang masih hidup dan beracun dan sangat memecah-belah."
Israel memuja Arthur Balfour, menteri luar negeri yang menyusun deklarasi itu, hingga mengabadikannya sebagai nama jalan dan sekolah di Tel Aviv. Sementara itu, Palestina mengecamnya sebagai janji Inggris untuk memberikan tanah yang bukan kepemilikannya.
|
|
Perdebatan deklarasi yang menjadi akar konflik teritorial Israel-Palestina itu, setelah beberapa kali perang dan diplomasi selama satu abad, masih belum juga bisa diselesaikan.
Menurut naskah yang dipersiapkan untuk dibacakan May dalam jamuan, May akan mengatakan: "Saya mempercayai (deklarasi ini) menuntut kita hari ini untuk memperbarui upaya untuk mendukung kedamaian abadi yang menjadi keinginan warga Israel dan Palestina dan kepentingan kita semua."
Inggris menguasai Palestina, yang sebelumnya dipegang oleh kekuasaan Ottoman Turki, sejak 1922 hingga akhir Perang Dunia II.
Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada 1948, di akhir Kekuasaan Mandat Inggris dan setelah Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan mendukung sebuah rencana untuk membagi Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi.
|
|
Konflik regional yang mengikutinya, disertai serangkaian pertempuran antara pihak Arab-Israel, memaksa Palestina memperoleh kemerdekaan di wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.
Credit cnnindonesia.com
